Penggugat : Abner Patras, dkkTergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Malisya Sejahtera atas Tanah di Kabupaten BolaangMongondow selama 35 tahun sejak tanggal pendaftarannya di KantorPertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow, atas bidang tanah seluas1.771.320 M?

Bahwa sebelumnya atas desakan dari Para Penggugat, PejabatBupati Bolaang Mongdondow telah mengeluarkan Surat PejabatBupati Bolaang Mongondow No.53/03/IX/2016, tertanggal 15September 2016 perihal Pencabutan lIzin HGU PT MalisyaSejahtera, yang terletak di Desa Tiberias, Kecamatan Poigar,Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, dimanaterhadap Surat Pejabat Bupati Bolaang Mongondow tersebut telahdiuji di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang mana padatanggal 24 November 2016, Majelis

Pembayaran Uang Pemasukan Kepada Negara melaluiBendahara Khusus atau Penerimaan Kantor PertanahanKabupaten Bolaang Mongondow;e. Penerbitan HGU oleh Kepala Kantor Pertanahan KabupatenBolaang Mongondow tertanggal 30 Oktober 2001;89.

Pembayaran uang pemasukan kepada negara melaluibendahara khusus/penerimaan Kantor PertanahanKabupaten Bolaang Mongondow;e.

BupatiBolaang Mongondow perihal hasil rapat tentang HGUPT Malisya Sejahtera di Kantor Gubernur Sulut ;Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya : Permohonan HakGuna Usaha tertanggal 31 Agustus 2000 An.

Pembanding/Penggugat : NAMRIA PAPUTUNGAN
Terbanding/Tergugat : BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

PUTUSANNomor : 127/B/2019/PTTUN Mks.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat bandingtelah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkaraantara:NAMRIA PAPUTUNGAN, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal diBUPATIBOLAANGDusun Ill, Desa Bulawan, Kecamatan Kotabunan,Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, ProvinsiSulawesi Utara, Pekerjaan Mengurus Rumah

Sakura No. 51 Kelurahan Winangun Satu, KotaManado, Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 22 Maret 2019 ;Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING dahuluPENGGUGAT ;MELAWANMONGONDOW TIMUR, tempat kedudukan di TransSulawesi Lingkar Selatan, Kecamatan Tutuyan,Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, ProvinsiSulawesi Utara ;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya;1. HENDRA TANGEL, S.H.

pokoknya telah mempertimbangkan sebagai berikut:bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat adalah didasarkan padaketentuan Pasal 40 ayat (3) UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 TentangDesa, Pasal 54 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014Tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014Tentang Desa, Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan DanPemberhentian Kepala Desa, dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan BupatiBolaang Mongondow

Timur Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Pengangkatandan Pemberhentian Sangadi;bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah sesuai denganketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 66 Tahun 2017Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Pasal15, Pasal 16 serta Pasal 17 Peraturan Bupati Bolaang Mongondow TimurNomor 44 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Sangadi,sehingga dengan demikian

Jabatannya, makaPenggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (2) huruf d UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 54 ayat (2) huruf dPeraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang PeraturanPelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa danPasal 8 Ayat (2) huruf d Permendagri Nomor 66 Tahun 2017 TentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa serta Pasal 15Ayat (2) huruf d Peraturan Bupati Bolaang Mongondow

RUKUN JAYA MANDIRI
Tergugat:
1.Kepala Desa Apado
2.Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow
3.Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
4.Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow
5.Camat Kecamatan Bilalang

Menyatakan batal Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 1/Kelurahan Gogagoman, tanggal 1 Pebruari 1993, Gambar Situasi tanggal 27 maret 1992, Nomor: 346/1992, Luas 9.730 m2 atas nama Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bolaang Mongondow yang telah dialihkan hak menjadi atas nama Pemerintah Kota Kotamobagu yang diterbitkan oleh Tergugat;3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 1/Kelurahan Gogagoman, tanggal 1 Pebruari 1993, Gambar Situasi tanggal 27 maret 1992, Nomor: 346/1992, Luas 9.730 m2 atas nama Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bolaang Mongondow yang telah dialihkan hak menjadi atas nama Pemerintah Kota Kotamobagu;4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp 2.667.000,- (dua juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Tergugat: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW.

Peraturan PemerintahNo. 24 Tahun 1997 dan peraturan perundangan lainnya18yang berhubungan dengan penerbitan sertipikat hak pengelolaan, sehinggapenerbitan sertipikat tersebut tidak bertentangan dengan asasasas umumpemerintahan yang balk karena penerbitan sertipikat Hak Pengelolaan No. 1/Gogagoman yang diterbitkan tanggal 1 Pebruari 1993 tercatat atas namaPemerinrtah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bolaang Mongondow seluas9.730 ?

(sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh meter persegi) terletak di KelurahanGogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat Kabupaten Bolaang Mongondow(sekarang Kota Kotamobagu) Provinsi Sulawesi Utara diterbitkan berdasarkanKeputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 90/HPL/BPN/92 tentangBahwa Saksi tahu tanah sengketa berasal dari tanah warisan dari nenek Mokoginta ;Bahwa B. Mokodompit Saksi kenal ;Bahwa benar tanah Saksi berbatasan dengan tanah B. Mokodompit ;Bahwa setahu Saksi tanah milik dari B.

Bukti T5 :Foto copy keputusan kepala badan pertanahan nosional no. 90/bpn/92,Tentang pemberian hak pengelolaan atas nama pemerintahan kabupatendaerah Tingkat II bolaang mongondow, foto copy mana telahdimateraikan (foto copy sesuai dengan foto copy) ;foto copy buku tanah hak pengelolaan no. 1 februari 1993 atas namaPEMERINTAHAN KOTA KOTAMOBAGU (Foto copy sesuai denganaslinya) ;foto copy berita acara serah terimaNo: 020 / setdakab / 09 / 04 I / 2009No: 020/setda , /06/04/ 1/2009Tanggal 12 Januari 2009

dan daftar investasi barang pemerintahkabupaten Bolang mongondow yang diserahkan kepada pemerintahkota kotamobagu (foto copy sesuai dengan foto copy) ;: surat dari manson lumbanraja selaku kuasa dari Drs.

J.ADAMOPOLII adalah Sekretaris Daerah Bolaang Mongondow yang mengesahkan petatanah milik Nomor 268 Persil 12 Nomor 1 Tahun 1964. Selanjutnya berdasar bukti P4,P5 dan P6 yang mana juga menguatkan bahwa tanah seluas 18.155 m?

Pemohon:
CHRISTOSAN SIKOPONG
Termohon:
Kepala Kepolisian Resor Bolaang Mongondow

RESOURCES BOLAANG MONGONDOW, DKK

Bahwa Penggugat adalah pemilik awal yang memiliki Wilayah Kontrak KaryaPertambangan PT Avocet Bolaang Mongondow (PT ABM) sejak tahun 1997,yang berintikan 4 (empat) Kuasa Pertambangan (KP);2.

Bahwa berdasarkan Kontrak Karya dan Joint Venture Agreement makaPenggugat memiliki hak tunggal dan eksklusif atas 80 % (delapan puluhpersen) saham Tergugat di dalam PT Avocet Bolaang Mongondow (d/h PTNewmont Mongondow Mining);Halaman 2 dari 28 hal.Put.

Seharusnya Tergugat Ill konfirmasi terlebin dahulu kepadaPenggugat sebagai satusatunya pemegang saham nasional dalam PTAvocet Bolaang Mongondow untuk memastikan apakah Penggugat jadimembeli selurunh saham dan aset Avocet Mining PLC.

Resources Bolaang Mongondow/Tergugat I:Bahwa tindakan Tergugat Ill yang tetap menjalankan PT J. ResourcesBolaang Mongondow/Tergugat terlihat dalam Surat Kementerian Energidan Sumber Daya Mineral R.I., Nomor 2103/30DJB/2011 perihalPersetujuan Perubahan Status dari Perusahaan PMA menjadi PerusahaanPMDN, dengan telah disetujuinya Tergugat Ill menjadi pemegang 80 %(delapan puluh persen) saham PT J.

Berdasarkan RUPS Luar Biasa yang cacat hukum dan tidak sahpada tanggal 28 Maret 2011 di Hotel Ritz Carlton, dikarenakantidak dihadiri oleh PT Lebong Tandai (PemohonKasasi/Pembanding/Penggugat) sebagai Pendiri dan Pemegang20% Saham PT Newmont Mongondow Mining dalam KontrakKarya PT Newmont Mongondow Mining tahun 1997;b.

Pemohon:
ROVINUS TALLULEMBANG
Termohon:
Kasat Reskrim Polres Bolaang Mongondow

Penggugat:
SUPHAN K HASAN
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Amanat Nasional PAN Kab Bolaang Mongondow Utara
2.Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
3.Ketua DPRD Kab Bolaang Mongondow utara

PENETAPANNomor 27/Pdt.SusParpol/2019/PN Ktg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkaraperkaraperdata Gugatan pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapansebagai berikut dalam perkara Gugatan antara:Suphan K Hasan, bertempat tinggal di Desa Sangkub I, KecamatanSangkub Kabupaten Bolaang Mongondow Utara,sebagai Penggugat;Lawan:1.

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN)Kabupaten Bolaang Mongondow Utara,berkedudukan di Jl. Trans Sulawesi, Boroko Kec.Kaidipang Kab. Bolaang Mongondow Utara, sebagaiTergugat I;2. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten BolaangMongondow Utara, berkedudukan di Jl. TransSulawesi, Boroko Kec. Kaidipang Kab. BolaangMongondow Utara, sebagai Tergugat Il;3.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KabupatenBolaang Mongondow Utara, berkedudukan di Jl.Trans Sulawesi, Boroko Kec. Kaidipang Kab.

Pembanding/Penggugat : RAHMA GONIBALA, S.Pd Diwakili Oleh : Rosiko hadi
Terbanding/Tergugat : Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Cq. Dinas PERINDAGKO Dan UMKM Kabupaten Bolaang mongondow Selatan.

Pemohon:
ROVINUS TALLULEMBANG
Termohon:
Kasat Reskrim Polres Bolaang Mongondow

Pemohon:
ABDUL BAHMID BUHANG
Termohon:
Polres Bolaang Mongondow Utara

Tergugat:
Bupati Bolaang Mongondow Timur

JRESOURCES BOLAANG MONGONDOW

RUKUN JAYA MANDIRI
Tergugat:
1.Kepala Desa Kanaan
2.Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow
3.Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
4.Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow
5.Camat Kecamatan Dumoga

Pembanding/Penggugat : ALI SADIKIN ISHAK
Terbanding/Tergugat : BUPATI BOLAANG MONGONDOW

KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang bertugas danberwenang memeriksa dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara di tingkatbanding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :ALI SADIKIN ISHAK, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggaldi Jalan Fajar Bulawan RT. 14, KelurahanMogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat,Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ;Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING/PENGGUGAT ;MELAWANBUPATI BOLAANG MONGONDOW

, berkedudukan di Jalan Trans SulawesiDesa Lalow, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, ProvinsiSulawesi Utara ;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya ;aL MUH.

Bolaang Mongondow ;3. AFRI ASWARI LASABUDA,S.H., ;Berkewarganegaraan Indonesia, Jabatan Staf padaBagian Hukum &HAM Setda Kab.Bolaang Mongondow ;Berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor: 57/Setdakab/02/X1I/2019tertanggal 14 November 2019 ;Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING/TERGUGAT ;Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 160/B/2020/PTTUN MksPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca :1.

Penggugat:
NAMRIA PAPUTUNGAN
Tergugat:
BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

Penggugat : Abner Patras, dkkTergugat : KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Trans Sulawesi Desa Lalow Kecamatan LolakKabupaten Bolaang Mongondow ; Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :1. MAULUD BUCHARI, SH ; 22222. MUHAMMAD SUHERMAN, SH ; Perkara Nomor : 90/G/2016/PTUN.Mdo Hal. 22 dari 1482.NamaKewarganegaraanPekerjaanJabatanTempat Tinggal3.

Penggugat:
MAWU MINDERD, ST
Tergugat:
BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

dihitung sejak hari diterimanya keputusan objek sengketa tersebut;Menimbang, bahwa untuk membuktikan Apakah gugatan yang diajukanPenggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado sudah memenuhitenggang waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 ataukah tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkansebagai berikut :Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan baru mengetahui objeksengketa tersebut pada tanggal 25 Juni 2018 yang diberikan oleh staf BPKPPKabupaten Bolaang Mongondow

Rustam Sugeha;Menimbang, bahwa untuk menentukan kebenaran akan dalil pihakPengugat tersebut, Majelis Hakim akan mempelajari buktibukti yang diajukanoleh para pihak;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari bukti surat yangdiajukan oleh Tergugat yaitu bukti T29 berupa Surat Keberatan Penggugatatas surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 138 Tahun2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS AtasNama Drs.

Mawu Minderd, ST (in casu objek sengketa), tanggal 22 Juni 2018yang ditujukan kepada Tergugat, ditemukan fakta bahwa salah satupertimbangan dan alasan Penggugat mengajukan keberatan kepadaTergugat karena Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 138Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNSAtas Nama Drs.

ABNER PATRAS, DKK VS KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW, DK

KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADUKABUPATEN BOLAANG MONGONDOW, tempatkedudukan di Jalan Trans Sulawesi, Desa Lalow,Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa HardimanPasambuna, S.H., jabatan Kepala Bagian Hukum & HAMSetda Kabupaten Bolmang, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/D.12/DPMPTSP/99/III/2018, tanggal 16 Maret 2018;ll.

PT MALISYA SEJAHTERA, beralamat di KabupatenBolaang Mongondow, yang diwakili oleh Bonny Wijaya,jabatan Direrktur PT Malisya Sejahtera;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa MartinRisman Simanjuntak, S.H., M.H., dan kawankawan, ParaAdvokat pada Kantor Hukum SM & Partners Law Office,beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 12 Maret 2018;Termohon Kasasi dan II;Mahkamah Agung tersebut;Halaman 26 dari 33 halaman.

Pemohon:
RESKY AGUSTINA RESEVELD RUMONDOR
Termohon:
Polres Bolaang Mongondow Utara