NOBEL INDUSTRIES vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOBEL INDUSTRIES, tempat kedudukan di Jalan SoekarnoHatta, Nomor 817, Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili olehARUMOGAM SUBRAMANIAM, kewarganegaraan Indonesia, JabatanDirektur PT.

NOBEL INDUSTRIES;Bahwa Penggugat merupakan satu badan hukum berbentuk perseroan terbatas hasilpenggabungan Perusahaan (Merger) antara PT. Nobel Carpets dan PT. Albany AnggunSpinning Mills yang telah dilaksanakan dan berlaku secara efektif pada bulan Oktober2008 dengan penjelasan sebagai berikut:e PT. Nobel Carpets, sebagai penerus kegiatan;e PT. Albany Anggun Spinning Mills, sebagai perusahaan yangdigabungkan;Halaman 7 dari 25 halaman.

Nobel Carpets sebagai akibat daripenggabungan serta perubahan nama dari semula PT. Nobel Carpets menjadi PT.Nobel Industries telah dituangkan dalam Akta Nomor 37tanggal 22 Oktober 2008 dari Notaris Dr. Wiratni Ahmadi, S.H. dan telahdisahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesiamelalui Surat Ketetapan Nomor AHU35263.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal23 Oktober 2008;bahwa Penggugat juga telah mengajukan perubahan identitas atas nama PT.

Nobel Carpets, dan tidak termasuk hasil usaha PT.

Nobel Industries secara sah menurut hukum adalah perusahaanpenerus kegiatan sehubungan dengan penggabungan usaha (merger)antara PT. Nobel Carpets dan PT.

NOBEL INDUSTRIES vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOBEL INDUSTRIES, beralamat di Jl. SoekarnoHatta Nomor 817Bandung.Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;melawan :DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal GatotSubroto Nomor. 4042, Jakarta, diwakili A. FUAD RAHMANY, selaku DirekturJenderal Pajak, dalam hal ini memberi kuasa kepada :1 CATUR RINI WIDOSARI, Direktur Keberatan dan Banding,Direktorat Jenderal Pajak.2 BUDI CHRISTIADI, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi,Direktorat Keberatan dan Banding.3.

Nobel Carpets dan PT. Albany AnggunSpinning Mills yang telah dilaksanakan dan berlaku secara efektif pada bulan September2008 dengan penjelasan sebagai berikut : PT. Nobel Carpets, sebagai penerus kegiatan; PT. Albany Anggun Spinning Mills, sebagai perusahaan yang digabungkanBahwa penggabungan perusahaan ini telah dituangkan dalam Akta PerjanjianPenggabungan Nomor 70 tanggal 28 Agustus 2007 dan Akta Pernyataan Keputusan RapatNomor 31 tanggal 23 Oktober 2007 di hadapan Notaris Dr.

Nobel Carpets sebagai akibat daripenggabungan serta perubahan nama dari semula PT. Nobel Carpets menjadi PT.

, karena tidak memenuhi legalitas formal, yaitu :a Surat Ketetapan Pajak atau pajak yang masih harus dibayar oleh PT Nobel Indutriessebagai perusahaan baru hasil merger (termasuk PT Albany Anggun Spinning Mills),seharusnya hanya meliputi Tahun/Masa pajak September 2008 sampai dengan Desember2008,b Sedangkan untuk Tahun/Masa pajak Januari 2008 sampai dengan Agustus 2008, SuratKetetapan Pajak seharusnya diterbitkan atas nama Wajib Pajak PT Nobel Carpets, dantidak termasuk hasil usaha PT Albany Anggun

Nobel Industries,NPWP : 01.531.805.8429.000, beralamat : Jl.

NOBEL INDUSTRIES tersebut ;

NOBEL INDUSTRIES vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOBEL INDUSTRIES, beralamat di Jalan Soekarno HattaNo.817 Bandung,Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Penggugat ;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, beralamat di Jalan Jenderal GatotSubroto No.4042, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasakepada :1Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, DirekturJenderal Pajak ;Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi,Direktorat Keberatan dan Banding,Heru Marhanto Utomo, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, SubditPeninjauan Kembali dan Evaluasi

KEP1884/WPJ.09/BD.06/2011 tanggal 15 September 2011 ini Penggugat sampaikan ke PengadilanPajak;LEGALITAS FORMAL PT NOBEL INDUSTRIES :Bahwa Penggugat merupakan satu badan hukum berbentuk perseroan terbatashasil penggabungan Perusahaan (Merger) antara PT. Nobel Carpets dan PT. AlbanyAnggun Spinning Mills yang telah dilaksanakan dan berlaku secara efektif pada bulanSeptember 2008 dengan penjelasan sebagai berikut :e PT. Nobel Carpets, sebagai penerus kegiatan;e PT.

Nobel Carpets sebagaiakibat dari penggabungan serta perubahan nama dari semula PT. Nobel Carpets menjadiPT. Nobel Industries telah dituangkan dalam Akta Nomor 37 tanggal 22 April 2008 dariHalaman 7 dari 15 halaman. Putusan Nomor.700/B/PK/PJK/2012Notaris Dr.

INDUSTRIES secara sah menurut hukum adalahperusahaan penerus kegiatan sehubungan dengan penggabungan usaha (merger) antaraPT Nobel Carpets dan PT Albany Anggun Spinning Mills sesuai Keputusan DirektoratJenderal Pajak tentang Persetujuan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalamrangka penggabungan usaha dengan Nomor KEP305/WPJ.09/BD.0501/2008 tertanggal26 September 2008;Bahwa oleh karena itu.

Nobel Industries,NPWP : 01.531.805.8429.000, beralamat di Jl.

DYNO NOBEL INDONESIA

DYNO NOBEL INDONESIA

Dyno Nobel Indonesia dan PT. Dahana (Persero)sepakat untuk membentuk J.O., sesuai dengan Joint Operation Agreementantara PT. Dahana (Persero) dan PT. Dyno Nobel Indonesia, sehinggaskema dari J.O. ini adalah sebagai berikut :JOAnggota : 1. PT. Dyno Nobel Indonesia2. PT. DahanaBahwa J.O. ini bernama PT. Dyno Nobel IndonesiaPT. Dahana (Persero) J.O. dan bukan bernama BUT Dyno Nobel IndonesiaPT Dahana (Persero)J.O. sebagaimana yang disebutkan oleh Terbanding ;2. Bahwa setelah PT.

Dyno Nobel Indonesia dan PT. Dahana (Persero)membentuk J.O., maka karena ketidakmengertian Pemohon Bandingsebagai anggota J.O. tersebut di daftarkan ke Kantor Pelayanan PajakBadora dengan nama PT. Dyno Nobel IndonesiaPT Dahana (Persero) J.O.Pendaftaran J.O. sebagai PKP hendaknya diartikan sebagai mewakilianggota J.O.;Hal. 3 dari 20 hal. Put.

Nomor 199/B/PK/PJK/2008Bahwa oleh KPP Badora, diterbitkan NPWP dan Pengukuhan PengusahaKena Pajak ("PKP") atas nama BUT Dyno Nobel IndonesiaDahana(Persero) J.O. dimana seharusnya KPP Badora tidak menerbitkan NPWPdan PKP dengan nama BUT Dyno Nobel IndonesiaDahana (Persero) J.O.karena tidak ada BUT dalam hal ini ;Bahwa sangat jelas dari persyaratan yang Pemohon Banding sampaikankepada KPP Badora, bahwa para anggota J.O. adalah PT. Dalam Negeri(PT.

Dyno Nobel Indonesia) dengan PT Dalam Negeri (PT DahanaPersero)bukan dengan pihak luar negeri ;.

Dyno Nobel Indonesia, NPWP : 01.869.707.8056.000, alamat keputusan : Mugi Griya Suite 405, Jalan Letjen.

NOBEL INDUSTRIES tersebut

NOBEL INDUSTRIES vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Legalitas Formal PT Nobel Industries;5. Dasar Hukum Pengajuan Gugatan;6.

Nobel Carpets sebagai akibat daripenggabungan serta perubahan nama dari semula PT. Nobel Carpets menjadi PT.Nobel Industries telah dituangkan dalam Akta Nomor: 37 tanggal 22 Mei 2008 dariNotaris Dr.

Nobel Industries ke KPP domisili, KPPHalaman 10 dari 20 halaman.

Nobel Industries, NPWP :01.531.805.8429.000, beralamat di JI.

NOBEL INDUSTRIES, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;Halaman 19 dari 20 halaman.

NOBEL INDUSTRIES vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOBEL INDUSTRIES, tempat kedudukan di Jalan SoekarnoHatta, Nomor 817, Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili olehARUMOGAM SUBRAMANIAM, kewarganegaraan Indonesia, JabatanDirektur PT.

NOBEL INDUSTRIES;Bahwa Penggugat merupakan satu badan hukum berbentuk perseroan terbatas hasilpenggabungan Perusahaan (Merger) antara PT. Nobel Carpets dan PT. Albany AnggunSpinning Mills yang telah dilaksanakan dan berlaku secara efektif pada bulan Oktober2008 dengan penjelasan sebagai berikut:e PT. Nobel Carpets, sebagai penerus kegiatan;e PT. Albany Anggun Spinning Mills, sebagai perusahaan yangdigabungkan;Halaman 7 dari 25 halaman.

Nobel Carpets sebagai akibat daripenggabungan serta perubahan nama dari semula PT. Nobel Carpets menjadi PT.Nobel Industries telah dituangkan dalam Akta Nomor 37tanggal 22 Oktober 2008 dari Notaris Dr. Wiratni Ahmadi, S.H. dan telahdisahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesiamelalui Surat Ketetapan Nomor AHU35263.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal23 Oktober 2008;Bahwa Penggugat juga telah mengajukan perubahan identitas atas nama PT.

Nobel Carpets, dan tidak termasuk hasil usaha PT.

Nobel Industries secara sah menurut hukum adalah perusahaanpenerus kegiatan sehubungan dengan penggabungan usaha (merger)antara PT. Nobel Carpets dan PT.

- Menyatakan terdakwa JIMMI NOBEL TAMBAH TUA SILALAHI ALIAS JIMMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan denganya secara berlanjut;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti

- JIMMI NOBEL TAMBAH TUA SILALAHI ALIAS JIMMI

Rek. 524801007368531 berikut ATMan JIMMI NOBEL TAMBAH TUA SILALAHI Alias JIMMI;Dikembalikan kepada terdakwa JIMMI NOBEL TAMBAH TUA SILALAHI AliasJIMMI.Menetapkan agara terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,(seriou rupiah).

Menyatakan terdakwa JIMMI NOBEL TAMBAH TUA SILALAHI ALIAS JIMMItelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan ataumembujuk anak melakukan persetubuhan denganya secara berlanjut.2.

Rek. 524801007368531 berikut ATMan JIMMI NOBEL TAMBAH TUA SILALAHI ALIAS JIMMI; Dikembalikankepada terdakwa JIMMI NOBEL TAMBAH TUA SILALAHI Alias JIMMI.6.

Rek. 524801007368531 berikut ATMan JIMMI NOBEL TAMBAH TUA SILALAHI Alias JIMMI;dikembalikan kepada terdakwa JIMMI NOBEL TAMBAH TUA SILALAHI AliasJIMMI.Menetapkan agara terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,(seriou rupiah).Menimbang bahwa Pusat kajian Dan Perlindungan Anak Jalan AbdulHakim Nomor 5 A, Pasar Setia Budi Medan, dalam suratnya Nomor530/B/PKPA/IX/2015 tanggal 14 September 2015, Perihal Mohon Putusan YangSeadiladilnya, memohon supaya Terdakwa dihukum seberatberatnya denganalasan

, 1 (Satu) baju kaos warna hitam dan 1 (satu) buku tabungan BRI No.Rek. 524801007368531 berikut ATM an Jimmi Nobel Tambah Tua Silalahi AliasJimmi, atas Barang Bukti tersebut terdakwa membenarkannya.

DYNO NOBEL INDONESIA tersebut

DYNO NOBEL INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Menyatakan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT NOBEL INDUSTRI UNIT BANJARAN tersebut tidak dapat diterima;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali, yang ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

PT NOBEL INDUSTRI UNIT BANJARAN VS PEPEN APENDI, dkk

PUTUSANNomor 50 PK/Pdt.SusPHI/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padapemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkaraantara:PT NOBEL INDUSTRI UNIT BANJARAN, yang diwakili olehDirektur Arumogam Subramaniam, berkedudukan di Jalan RayaBanjaran Nomor 515, Pameungpek, Kabupaten Bandung,dalam hal ini memberi kuasa kepada Luky Tirtiono, S.H., Advokat,beralamat di Kp.

Menyatakan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dariPemohon Peninjauan Kembali PT NOBEL INDUSTRI UNITBANJARAN tersebut tidak dapat diterima;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali, yang ditetapkansebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Agungpada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019 oleh Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H.

1.CRIS NOBEL HUTAPEA2.BERKAT JULITA BR NAPITU

DYNO NOBEL INDONESIA

DYNO NOBEL INDONESIA, dulu beralamat di MugiGriya Suite 405, Jl. Letjen MT. Haryono Kav. 10,Hal. 1 dari 24 hal. Put. No.131/B/PK/PJK/2007Jakarta Selatan, sekarang beralamat di SentralSenayan I, Lt. 4, Jl. Asia Afrika No. 8, Jakarta,diwakili ANTUNG PANDOYO, selaku Direktur dariserta berdasarkan Designation Letter (SuratPenunjukkan) dari Presiden Direktur PT. DynoNobel Indonesia, dulu) beralamat di Mugi GriyaSuite 405, Jl. Letjen MT.

Bahwa atas sanksi sebesar Rp. 510.261.212,00 dikarenakanTergugat berpendapat bahwa Penggugat tidak membuatFaktur Pajak kepada BUT Dyno Nobel Indonesia PT Dahana(Persero) J.O dimana Tergugat menganggap ada PenyerahanKena Pajak yang seharusnya terutang Pajak PertambahanNilai dari Penggugat selaku anggota J.O kepada BUT DynoNobel Indonesia PT Dahana (Persero) J.O.Alasan Gugatan PenggugatBahwa atas sanksi sebesar Rp. 47.154.994,00 dikarenakanTergugat beranggapan bahwa semua Faktur Pajak Keluaranyang

Persero) merupakan badan usaha yangditunjuk untuk melakukan pengadaan bahan peledak.Bahwa dalam memberikan jasa peledakan kepada pelangganPenggugat, pada prinsipnya, Penggugat hanya melakukanjasa peledakannya, sedangkan bahan peledak tersebutharus disediakan oleh PT Dahana (Persero), untukmemenuhi kewajiban yang ada, Penggugat dan PI Dahana(Persero) secara sepakat membuka perjanjian untukmembentuk Joint Operation (J.O) dengan nama Dyno NobelIndonesia Dahana (Persero) J.O, selanjutnya, untukDyno Nobel

Put. 09951/PP/M.VIII/99/2007yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagaiberikutMengabulkan seluruhnya Gugatan Penggugat denganmembatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP1288/WPJ.07/BD.05/2006 tanggal 27 Juli 2006 dan SuratTagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Januari sampai dengan Desember 2003 #Nomor00603/107/03/056/05 tanggal O02 Juni 2005 atas nama: PT.Dyno Nobel Indonesia, NPWP: 01.869.707.8 056.000, alamatlama : Mugi Griya Suite 405, Jl.

Dyno Nobel Indonesia kepada BUT Dyno Nobel IndonesiaPT.

DYNO NOBEL INDONESIA

JIMMI NOBEL TAMBAH TUA SILALAHI; JUNIATER PANGARIBUAN; JEFRI SIBARANI

JIMMI NOBEL TAMBAH TUASILALAHI , Terdakwa 2. JUNIATER PANGARIBUAN , Terdakwa 3.

JIMMI NOBEL TAMBAH TUASILALAHI , Terdakwa 2.

JIMMI NOBEL TAMBAH TUA SILALAHI ,Terdakwa 2. JUNIATER PANGARIBUAN , Terdakwa 3. JEFRISIBARANI dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.

JIMMI NOBEL TAMBAH TUA SILALAHI , Terdakwa 2.JUNIATER PANGARIBUAN , Terdakwa 3. JEFRI SIBARANI setelahdilakukan penangkapan oleh saksi PARULIAN PARDEDE dan saksiAd.3.RIANDRI SIBARANI, Terdakwa 1. JIMMI NOBEL TAMBAH TUASILALAHI , Terdakwa 2.

JIMMI NOBEL TAMBAH TUA SILALAHI ,Terdakwa 2. JUNIATER PANGARIBUAN , Terdakwa 3. JEFRI SIBARANItidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana sebagaimana dalam dakwaan primair;Membebaskan Terdakwa JIMMI NOBEL TAMBAH TUA SILALAHI ,Terdakwa 2. JUNIATER PANGARIBUAN , Terdakwa 3. JEFRI SIBARANIoleh karena itu dari dakwaan primair;Menyatakan Terdakwa 1. JIMMI NOBEL TAMBAH TUA SILALAHI ,Terdakwa 2. JUNIATER PANGARIBUAN , Terdakwa 3.

Penggugat:
Martin Alfred Nobel
Tergugat:
Rofi Syaoqi

Penggugat:
Martin Alfred Nobel
Tergugat:
Susi Eoudia

AKZO NOBEL CAR REFINISHES INDONESIA

AKZO NOBEL CAR REFINISHES INDONESIA, beralamat diKawasan Industri Pulogadung, Jalan Pulogadung No. 37, PO BOX 1512, Jakarta13015 ;Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.18202/PP/M.VII/13/2009, tanggal 19 Mei 2009

Pertimbangan BandingBahwa Terbanding tidak melakukan koreksi atas Objek Pajak Penghasilan Pasal 26berupa pembayaran royalty kepada Akzo Nobel Coating International BV sebesarRp. 5.334.701.051,00 dan Pajak Penghasilan Pasal 26 terutang sebesar Rp.1.006.940.210,00 ;Bahwa perhitungan objek sebagaimana koreksi Terbanding sebesar Rp.5.572.683.724,00 dengan Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp. 1.114.536.746,00berasal dari angka General Ledger yang menggunakan kurs konversi berdasarkansistem, sementara

bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 18202/PP/M.VII/13/2009, tanggal 19 Mei 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebutadalah sebagai berikut : Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor : KEP1297/WPJ.07/BD.05/2007 tanggal 10 Agustus 2007tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 26 MasaPajak Januari sampai dengan Desember 2004 Nomor : 00034/504/04/052/06 tanggal29 Juni 2006, atas nama : PT Akzo Nobel

Bahwa tindakan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut secara nyatanyatatelah mengabaikan sebabsebab terjadinya atau prinsipprinsip material dalamObjek Sengketa yang terdapat dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor : KEP1297/WPJ.07/BD.05/2007 tanggal 10 Agustus 2007 tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 26 MasaPajak Januari sampai dengan Desember 2004 Nomor : 00034/504/04/052/06tanggal 29 Juni 2006, atas nama : PT Akzo Nobel Car Refinishes Indonesia,

Akzo Nobel Car Refinishes Indonesia(Termohon Peninjauan/semula Pemohon Banding), NPWP01.071.168.7052.000, dengan Objek Sengketa yang disbanding adalahmengenai Objek Pajak PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari s.d Desember 2004berupa Pembayaran Royalty kepada Akzo Nobel Coating International BVdengan nilai DPP sebesar Rp. 5.334.701.051,00.6.4.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT NOBEL INDUSTRI UNIT BANJARAN tersebut;

PT NOBEL INDUSTRI UNIT BANJARAN VS 1. PEPEN APENDI,, DKK

PUTUSANNomor 73 K/Pdt.SusPHI/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:PT NOBEL INDUSTRI UNIT BANJARAN, yang diwakili olehDirektur Utama, A.

Nobel Industry Unit Banjaran/Tergugat makinmenurun sehingga sulit untuk mempertahankan kelangsungan hidupdan penurunan produktifitas di lingkungan Perusahaan Tergugatsemakin diperparah oleh tindakan mogok kerja yang dilakukan olehPara Penggugat dengan cara melanggar hukum dan merugikanperusahaan berupa menghentikan mesinmesin yang sedang berjalan,sehingga disamping merusak mesin juga merusak barangbarangperusahaan dan dilakukan berulangulang pada tanggal 2 Maret 2015,3 Maret 2015, 31 Maret 2015,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT NOBEL INDUSTRIUNIT BANJARAN tersebut;2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Tergugat untuk membayar biayaperkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratusribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padaMahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2017 oleh Dr. Ibrahim,S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah AgungHalaman 11 dari 12 hal. Put.

Penggugat:
Martin Alfred Nobel
Tergugat:
Liauw Jackson

Pembanding/Penggugat : Martin Alfred Nobel
Terbanding/Tergugat : Susi Eoudia