Ditemukan 11434 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PN PRAYA Perdata Khusus
Register : 05-05-2020 — Putus : 06-07-2020 — Upload : 14-07-2020
Putusan PN PRAYA Nomor 43/Pdt.Sus-Parpol/2020/PN Pya
Tanggal 6 Juli 2020 — Samsul Qomar, S.Sos
Tergugat:
1.DEWAN KEHORMATAN PARTAI DEMOKRAT cq. MAHKAMAH PARTAI DEMOKRAT
2.Lalu Riadi, S.Sos
3.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT
Turut Tergugat:
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
235 — 108
  • Samsul Qomar, S.Sos
    Tergugat:
    1.DEWAN KEHORMATAN PARTAI DEMOKRAT cq. MAHKAMAH PARTAI DEMOKRAT
    2.Lalu Riadi, S.Sos
    3.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT
    Turut Tergugat:
    KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
    Partai Terkait DenganHalaman 2 dari 33 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.SusParpol/2020/PN PyaDugaan Pelanggaran Kode Etik Partai Demokrat Dalam Pemilihan UmumTahun 2019;5.
    Bahwa menurut Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai DemokratNomor 1 tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Mahkamah Partai UntukPenyelesaian Perselisihan Internal Partai Terkait Dengan DugaanPelanggaran Kode Etik Partai Demokrat Antara Calon Legislatif PartaiDemokrat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 diktum kelima angka 2perselisinan internal Partai terkait dengan dugaan pelanggaran Kode EtikPartai Demokrat Calon Legislatif Partai Demokrat dalam Pemilihan Umum2019 hanya dapat diajukan apabila sebelumnya
    Mahkamah Partai (MP) PartaiDemokrat, sebagai : Tergugat I dan3.2.
    keuangan, 6) keberatan terhadapkeputusan partai politik.
    Politikdisebutkan bahwa:(1) Penyelesaian Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur dalam AD dan ART;(2) "Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh Partai Politik.Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pada Pasal 32 ayat (1)Undangundang Nomor 2 Tahun 2011 perubahan atas Undangundang Nomor 2Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan yang dimaksud
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pilkada
Putus : 12-12-2007 — Upload : 02-02-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3K/PARPOL/2006
Tanggal 12 Desember 2007 — ALEX THEDDY SYAFEI, Sp ; Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai GOLKAR Propinsi Jawa Barat ; DR. SUNATRA, SH., MS, dkk
110 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ALEX THEDDY SYAFEI, Sp ; Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai GOLKAR Propinsi Jawa Barat ; DR. SUNATRA, SH., MS, dkk
Pengadilan PN SAMBAS Perdata Khusus
Register : 08-07-2022 — Putus : 19-08-2022 — Upload : 29-08-2022
Putusan PN SAMBAS Nomor 25/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Sbs
Tanggal 19 Agustus 2022 — Penggugat:
Effendi
Tergugat:
1.DPP PDI Perjuangan
2.Mahkamah Partai DPP PDI Perjuangan
3.DPD PDI Perjuangan Prov. kalimantan Barat
4.DPC PDI Perjuangan Kab. Sambas
5.Mardani
177 — 21
  • Penggugat:
    Effendi
    Tergugat:
    1.DPP PDI Perjuangan
    2.Mahkamah Partai DPP PDI Perjuangan
    3.DPD PDI Perjuangan Prov. kalimantan Barat
    4.DPC PDI Perjuangan Kab. Sambas
    5.Mardani
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 20-02-2018 — Putus : 18-05-2018 — Upload : 31-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 96/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 18 Mei 2018 — Penggugat:
MIRZAN IKBAL
Tergugat:
1.GUMARI
2.MAHKAMAH PARTAl DEMOKRAT
Turut Tergugat:
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAl DEMOKRAT
257 — 92
  • Dasar dan AnggaranRumah Tangga Partai Demokrat Tahun 2015 ;5.
    Bahwa TERGUGAT Il (Mahkamah partai) Demokrat berwenang untukmemeriksa dan memutus Perselisihnan Internal Partai Demokrat, hal iniberdasarkan Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat No. 2Tahun 2014, Tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hasil PemilihanUmum Calon Anggota Legislatif Partai Demokrat Tahun 2014 ;6.
    Bahwa Mahkamah Partai memiliki pedoman beracara di dalammenyelesaikan perselisian internal partai terkait pemilu tahun 2014 antaralain sebagai berikut:1.1.
    UU 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.8. kedudukan Surat Edaran Mahkamah Partai No. 01/MP/7/2014 TentangPedoman Penyelesaian Hasil Pemilihan Umum/PHPU Terkait dengan KodeEtik Partai Demokrat adalah BersifatTidakMengikat, Karena SecaraInstrument Surat Edaran tersebut tidak berpedoman dan diaturdalamPasal 98 AD/ART Partai Demokrat maupun di dalam Surat KeputusanDewan Kehormatan Partai Demokrat No. 1 s/d 5 yang dijadikan sebagaiPedoman Beracara/Hukum Acara Mahkamah Partai untukPenyelesaikanPerselisianHasil
    Bahwa Putusan Mahkamah Partai No. 262/DPPPHPU/2014 tertanggal 16Oktober 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut kemudian olehDewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat sesuai dengan ketentuan Pasal 22ayat(7) Anggaran Dasar Partai Demokrat Tahun 2015 PutusanMahkamahPartai yang telah berkekuatan hukumtetap WAJIBdilaksanakan oleh DPP Partai Demokrat kemudian DPP Partai Demokratmenerbitkan Surat Keputusan No. 80/SK/DPP.PD/II/2018 TentangPergantian Antar Waktu Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD ProvinsiSumatera
Pengadilan PN AMUNTAI Perdata Khusus
Register : 11-10-2023 — Putus : 30-11-2023 — Upload : 30-11-2023
Putusan PN AMUNTAI Nomor 7/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Amt
Tanggal 30 Nopember 2023 — Penggugat:
H Bahrani S Sos
Tergugat:
1.Mawardi SH
2.Khaerani AR SPd SD
53 — 32
Pengadilan PN SINJAI Perdata Khusus
Register : 08-07-2022 — Putus : 20-07-2022 — Upload : 22-09-2022
Putusan PN SINJAI Nomor 5/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Snj
Tanggal 20 Juli 2022 — Penggugat:
HASNAH
Tergugat:
1.DPP PARTAI BULAN BINTANG
2.Sainuddin
170 — 54
  • Penggugat:
    HASNAH
    Tergugat:
    1.DPP PARTAI BULAN BINTANG
    2.Sainuddin
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 03-10-2022 — Putus : 17-04-2023 — Upload : 28-11-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 590/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst
Tanggal 17 April 2023 — Penggugat:
RENI
Tergugat:
SAIFUL HAMID
Turut Tergugat:
1.MAHKAMAH PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN INDONESIA (DPP-PERINDO)
2.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN INDONESIA (DPP-PERINDO)
3.DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI PERSATUAN INDONESIA (DPW-PERINDO) PROVINSI SUMATERA SELATAN
4.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI PERSATUAN INDONESIA (DPD-PERINDO) KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
53 — 24
  • Penggugat:
    RENI
    Tergugat:
    SAIFUL HAMID
    Turut Tergugat:
    1.MAHKAMAH PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN INDONESIA (DPP-PERINDO)
    2.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN INDONESIA (DPP-PERINDO)
    3.DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI PERSATUAN INDONESIA (DPW-PERINDO) PROVINSI SUMATERA SELATAN
    4.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI PERSATUAN INDONESIA (DPD-PERINDO) KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
Pengadilan PN LHOK SUKON Perdata Khusus
Register : 17-01-2022 — Putus : 14-03-2022 — Upload : 16-03-2022
Putusan PN LHOK SUKON Nomor 3/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Lsk
Tanggal 14 Maret 2022 — Penggugat melawan Tergugat
107 — 12
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 18-10-2023 — Putus : 21-05-2024 — Upload : 22-05-2024
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 696/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Jkt.Pst
Tanggal 21 Mei 2024 — OSMAN SAPTA, Ketum DPP Partai Hanura
2.KODRAD SHAH, Sekjen DPP Partai Hanura
3.EL ADRIAN SYAH, Ketua DPD Partai Hanura SUMUT
4.RIRI STEPHANIE SIREGAR, Sekretaris DPD Partai Hanura Sumut
5.NESSI ARIANI, Ketua DPC Partai Hanura Tanjung Balai
6.BUYUNG POHAN, Sekretaris DPC Partai Hanura Tanjung Balai
98 — 0
  • OSMAN SAPTA, Ketum DPP Partai Hanura
    2.KODRAD SHAH, Sekjen DPP Partai Hanura
    3.EL ADRIAN SYAH, Ketua DPD Partai Hanura SUMUT
    4.RIRI STEPHANIE SIREGAR, Sekretaris DPD Partai Hanura Sumut
    5.NESSI ARIANI, Ketua DPC Partai Hanura Tanjung Balai
    6.BUYUNG POHAN, Sekretaris DPC Partai Hanura Tanjung Balai
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN
Register : 10-10-2018 — Putus : 10-01-2019 — Upload : 16-01-2019
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 21/G/2018/PTUN.PLK
Tanggal 10 Januari 2019 — Penggugat:
H. AMIR MAHMUD, SE. MM
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
317 — 474
  • Bahwa Penggugat selama menjadi Anggota DPRD Kabupaten Barito Utaradari Partai Hanura selama ini selalu aktif dalam kepengurusan PartaiHanura, selalu berjuang membesarkan nama Partai Hanura, bahkanPenggugat diberi kepercayaan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah(DPD) Partai Hanura Provinsi Kalimantan Tengah masa bakti 2016 2021.3.
    Di dalam ketentuan Pasal 32 Ayat (1) Undang Undang Nomor2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 2 Tahun2008 tentang Partai Politik menyebutkan :Perselisihan Partai Politik diselesaikan internal oleh Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART; Dalam Penjelasannya atasPasal 32 Ayat (1) tersebut, disebutkan : yang dimaksud denganperselisihan partai politik meliputi antara lain : (1) perselisihan yangberkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hakanggota Partai Politik
    Mahkamah Partai, namun masihterjadi perselisihan kepengurusan, maka kepengurusan yang sah adalahkepengurusan yang memperoleh putusan yang telah memperolehkekuatan hukum tetap.Bahwa Tergugat juga tidak mencermati ketentuan yang mengatur tentangsyarat Partai Politik yang mengusul pemberhentian adalah Partai Politikyang tidak dalam sengketa partai politik.
    pengganti antar waktu tidak dalamsengketa partai politik.Bahwa Tergugat seharusnya memastikan terlebin dahulu pula apakahsudah ada Surat Keterangan tidak ada sengketa partai politik dariMahkamah Partai atau pengadilan; Sebab faktanya jelas jelas dandiketahui umum bahwa kepengurusan Partai Hanura sudah sangat kisruhakibat dualisme kepengurusan DPP Partai Hanura saat ini; Sehinggasyarat itu wajib sebagai kelengkapan berkas persetujuan jika DPP PartaiHanura ingin mengeluarkan surat Penggantian Antar
    Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati NuraniRakyat.
Pengadilan PN MUARA ENIM Perdata Khusus
Register : 02-10-2018 — Putus : 29-10-2018 — Upload : 30-10-2018
Putusan PN MUARA ENIM Nomor 14/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Mre
Tanggal 29 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
200 — 42
  • PENETAPANNomor 14/Pdt.SusParpol/2018/PN MreDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAKami, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadiliperkaraperkara Perdata Khusus Partai Politik dalam tingkat pertama ;Setelah membaca :1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim, tanggal 02 Oktober 2018,Nomor 14/Pdt.SusParpol/2018/PN Mre, tentang Penunjukkan MajelisHakim untuk mengadili perkara ini ;2.
    PIMPINAN CABANG PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNANKABUPATEN PALI, yang beralamat di Jalan Merdeka KelurahanHandayani Kecamatan Talang Ubi Pendopo Kabupaten PALI,selanjunya disebut sebagai Tergugat ;Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 14/Pdt.SusParpol/2018/PN Mre2. TN.
Pengadilan PN SOASIU Perdata Khusus
Register : 15-06-2023 — Putus : 14-08-2023 — Upload : 11-09-2023
Putusan PN SOASIU Nomor 22/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sos
Tanggal 14 Agustus 2023 — Penggugat:
Riri Aisyah Do.Taher
Tergugat:
1.DEWAN KEHORMATAN PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)
2.DEWAN PIMPINAN PUSAT(DPP) PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)
3.DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD)PARTAI HATI NURANI RAKYAT (DPD HANURA) PROV. MALUKU UTARA
4.DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI HATI NURANI RAKYAT (DPC HANURA) KOTA TIDORE KEPULAUAN
89 — 68
  • Penggugat:
    Riri Aisyah Do.Taher
    Tergugat:
    1.DEWAN KEHORMATAN PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)
    2.DEWAN PIMPINAN PUSAT(DPP) PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)
    3.DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD)PARTAI HATI NURANI RAKYAT (DPD HANURA) PROV. MALUKU UTARA
    4.DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI HATI NURANI RAKYAT (DPC HANURA) KOTA TIDORE KEPULAUAN
Pengadilan PN Meureudu Perdata Khusus
Register : 02-11-2022 — Putus : 26-12-2022 — Upload : 27-12-2022
Putusan PN Meureudu Nomor 7/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Mrn
Tanggal 26 Desember 2022 — Penggugat:
HASNITA, S.Pd
Tergugat:
1.KETUA UMUM DEWAN PIMPINAN ACEH PARTAI ACEH
2.MAJELIS TUHA PEUT MAHKAMAH PARTAI ACEH
3.KETUA DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI ACEH KABUPATEN PIDIE JAYA
4.KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP) KABUPATEN PIDIE JAYA
5.KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
6.TGK. RIDWAN, SH
7.KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA
Turut Tergugat:
1.Gubernur Provinsi Aceh, Cq.
220 — 17
  • Penggugat:
    HASNITA, S.Pd
    Tergugat:
    1.KETUA UMUM DEWAN PIMPINAN ACEH PARTAI ACEH
    2.MAJELIS TUHA PEUT MAHKAMAH PARTAI ACEH
    3.KETUA DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI ACEH KABUPATEN PIDIE JAYA
    4.KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP) KABUPATEN PIDIE JAYA
    5.KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
    6.TGK. RIDWAN, SH
    7.KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA
    Turut Tergugat:
    1.Gubernur Provinsi Aceh, Cq.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Parpol
Putus : 19-12-2018 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1102 K/Pdt.Sus-Parpol/2018
Tanggal 19 Desember 2018 — SARMIDI VS DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI AMANAT NASIONAL KABUPATEN GUNUNGKIDUL
118 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SARMIDI VS DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI AMANAT NASIONAL KABUPATEN GUNUNGKIDUL
    PUTUSANNomor 1102 K/Pdt.SusParpol/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkatkasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:SARMIDI, bertempat tinggal di Jalan Dsn.Kedungdowo Wetan RT 013 RW 004 Ds.Pampang, Kecamatan Paliyan, KabupatenGunungkidul, D.I.
    Nomor 1102 K/Padt.SusParpol/2018Negeri Wonosari tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangansebagai berikut: Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat tidak pernah menyelesaikanperselisinan dengan Termohon Kasasi/Tergugat melalui proses internalpartai politik dan Mahkamah Partai Politik sehingga gugatan Penggugatdinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata) bahwa Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor12/Pdt.Sus/2018/PN Who., tanggal 17 Juli 2018 dalam
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pilkada
Putus : 24-11-2009 — Upload : 19-05-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 783K/PDTSUS/2009
Tanggal 24 Nopember 2009 — H. ARDY MUHAMMAD, MBA, ; SUKMAWATI SUKARNO, Drs. SOENARKO,
46 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Parpol
Putus : 22-11-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 542 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 22 Nopember 2012 — DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI BURUH, dkk.
65 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI BURUH, dkk.
    DPP Partai Buruh, Tergugat II Ic.
    Menjadi angota Partai politik lain atau;d.
    Bahwa sebagai anggota DPRD Kota Medan dari Partai Buruh, PemohonKasasi/ Pemohon Kasa telah menjalankan kewajibannnya baik kepadaDPC Partai Buruh Kota Medan maupun kepada DPP Partai Buruh ;5. Bahwa benar terbukti dalam menjalankan kewajibannnya dalampembayaran iuran sebagai anggota Partai Politik Partai Buruh Penggugatmendapat predikat teladan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PartaiHal. 24 dari 28 hal. Put.
    ataupun sanksi dari DPC Partai Buruh kotaMedan, DPD Partai Buruh Provinsi Sumatera Utara maupun dari DPPPartai Buruh sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 1 dan ayat 2Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Partai Buruh sebagaimana dalambukti P35 ;Dalam rapat ditemukan bahwa DPC Partai Buruh Kota Medan mengakuidan membenarkan bahwa Penggugat tidak pernah diundang untukmengikuti rapatrapat partai ;Dalam rapat ditemukan bahwa Penggugat tidak pernah dipanggil olehDPC Partai Buruh Kota Medan sebelum dilakukan
    No. 542 K/Pdt.Sus/20122122.23.24.pasal 7 dan Pasal 12 Anggaran Dasar Partai Buruh Anggaran Rumahtangga Partai Buruh ;.Bahwa oleh karena Pemohon' Kasasi/semula Penggugat tidakmempunyai kesalahan dan pelanggaran terhadap AD/ART Partai Buruholeh karenanya Majelis Pertimbangan (MPP) Partai Buruh pada tanggal22 Maret 2012 memerintahkan DPP Partai Buruh untuk membatalkandan mencabut Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh(DPP) No. 144 / SKEP/DPP PARTAI BURUH/III 2011 tanggal 9 Maret2011, karena
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 19-02-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 15-05-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 94/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 7 Juni 2018 — HAMSIAH
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN PUSAT DPP PARTAI POLITIK NASDEM
2.DEWAN PIMPINAN WILAYAH DPW PARTAI NASDEM PROPINSI KALIMANTAN SELATA
3.DEWAN PIMPINAN DAERAH DPD PARTAI POLTIK NASDEN KABUPATEN TANAH BUMBU
4.GUBERNUR PROPINSI KALIMANTAN SELATAN
290 — 113
  • HAMSIAH
    Tergugat:
    1.DEWAN PIMPINAN PUSAT DPP PARTAI POLITIK NASDEM
    2.DEWAN PIMPINAN WILAYAH DPW PARTAI NASDEM PROPINSI KALIMANTAN SELATA
    3.DEWAN PIMPINAN DAERAH DPD PARTAI POLTIK NASDEN KABUPATEN TANAH BUMBU
    4.GUBERNUR PROPINSI KALIMANTAN SELATAN
Pengadilan PN BATUSANGKAR Perdata
Register : 12-09-2015 — Putus : 13-01-2016 — Upload : 02-02-2016
Putusan PN BATUSANGKAR Nomor 16/Pdt.Sus/2015/PN.Bsk
Tanggal 13 Januari 2016 — Ir. ASRUL NURHASAN melawan Letjen TNI (Purn) H. PRABOWO SUBIANTO. CS
115 — 30
  • Rumah Tangga Partai Gerakan Indonesia yaitu antara lain;a.
    Hal tersebut dikarenakanpelaksanaan MusyawarahCabang Partai GERINDRA di Kabupaten/Kota dilaksanakan setelahdilaksanakanya Musyawarah Daerah Partai GERINDRA di Provinsi tersebut(vide pasal 69 ayat (3) AD/ART Partai Gerindra).
    CalonBupati dan Calon Walikota oleh Partai Politik ditandatangani oleh ketua Partai Politikdan sekretaris Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota.Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan CalonBupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon WakilWalikota oleh gabungan Partai Politik ditandatangani oleh para ketua Partai Politikdan parasekretaris Partai Politik di tingkat Provinsi atau para ketua Partai Politik danpara sekretaris Partai Politik di
    CalonHal 39 dari 45 Halaman Putusan Nomor :16/Pdt.Sus/2015/PN.BSK10.11.12.Bupati dan Calon Walikota oleh Partai Politik ditandatangani oleh ketua Partai Politikdan sekretaris Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota.Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan CalonBupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon WakilWalikota oleh gabungan Partai Politik ditandatangani oleh para ketua Partai Politikdan parasekretaris Partai Politik di tingkat Provinsi
    atau para ketua Partai Politik danpara sekretaris Partai Politik di tingkat kabupaten/kota disertai Surat Keputusanmasingmasing Pengurus Partai Politik tingkat Pusattentang Persetujuan atas calonyang diusulkan olehPengurus Partai Politik tingkat provinsi dan/atauPengurus Parpoltingkat kabupaten/kota..
Pengadilan PTUN PADANG TUN Partai Politik
Register : 22-07-2015 — Putus : 17-09-2015 — Upload : 25-09-2015
Putusan PTUN PADANG Nomor 21-G-2015-PTUN-PDG
Tanggal 17 September 2015 — DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA) 2. BADAN SELEKSI NASIONAL BAKAL CALON KEPALA DAERAH DPP PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA) 3. DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA) PROVINSI SUMATERA BARAT 4. KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT
107 — 44
  • DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)2. BADAN SELEKSI NASIONAL BAKAL CALON KEPALA DAERAH DPP PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)3. DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA) PROVINSI SUMATERA BARAT4. KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT
    Daerah Partai Indonesia Raya melalui Dewan Pimpinan PusatPartai Gerakan Indonesia Raya;Halaman 3 dari 12 halaman Putusan No. 21/G/2015/PTUNPDG3.
    bagi DPP PartaiGerakan Indonesia Raya maupun Badan Seleksi Nasional Bakal calonKepala Daerah DPP Partai Gerakan Indonesia Raya sesuai denganmekanisme pencalonan menurut ketentuan yang ditetapkan olehorganisasi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sebagai calonResmi Partai pada Komisi Pemilihan Umum Prov Sumatera Barat(Terug (MV) jeer rcerereere tenement ene nine5.
    No.07018/Rekom/DPPGerindra/2015 yang langsung ditandatangani olehPembina/Ketum DPP Partai Gerindra H.Prabowo Subianto dan SekjenH.Ahmad Muzani yang diserahkan di Jakarta oleh Ketua DPP PartaiGerakan Indonesia Fadli Zon.SS didampingi oleh dr,H Syuir Syam MKes.MMR Selaku Ketua DPD Partai Gerindra Prov.
    Menyatakan Surat Rekomendasi DPP Partai Gerakan Indonesia Rayadengan No.07018/Rekom/DPPGerindra/2015 tertanggal 4 Juli 2015tentang rekomendasi calon kepala Gubernur dan calon Wakil GubernurProv. Sumatera Barat dari Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)adalah cacat hukum dan dinyatakan batal demi hukum;3.
    Menyatakan Surat Rekomendasi DPP Partai Gerakan Indonesia Raya4.dengan No.07018/Rekom/DPPGerindra/2015 tetang calon Gubernurdan calon Wakil Gubernur dari partai Gerakan Indonesia Raya periode20152020 tidak sah digunakan sebagai dasar oleh Partai Gerindra untukmendaftar calon Gubernur dan calon Wakil Gubernurnya pada KomisiPemilihan Umum Prov.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Partai Politik
Register : 16-12-2009 — Putus : 15-04-2010 — Upload : 08-09-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 185/G/2009/PTUN-JKT
Tanggal 15 April 2010 — Partai Pemuda Indonesia;1. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2. Irjen. Pol (Purn). Drs. H. Thamrin. S
67 — 28
  • Partai Pemuda Indonesia;1. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2. Irjen. Pol (Purn). Drs. H. Thamrin. S
    EFFENDISAUD MBA, warga negara Indonesia, selakuKetua Umum Partai Pemuda Indonesia, danDrs. REINHARD SAMAH, warga negaraIndonesia, selaku Sekretaris JenderalPartai Pemuda Indonesia, keduanya bertindakuntuk dan atas nama s Partai PemudaIndonesia, beralamat di Jalan MajapahitKav. 1822, Komplek Perkantoran MajapahitPermai C/107, Jakarta, dalam hal inimemberikan kuasa kepada PASKALIS' PIETER,SH., MH., HASYIM HANUMARURY, SH. danPASKALIS A.
    Jatinegara TimurNomor 101 Blok A. 8 Jatinegara 13220,Jakarta Timur , dan NIKO SILITONGAKewarganegaraan Indonesia PekerjaanSekretaris Jenderal Partai PemudaIndonesia , alamat KomplekBonagabe, Jlin. Jatinegara Timur Nomor 101Blok A.8.