sama yaitu A36, dalam memberikan penilaian kelas tersebut, adabaiknya memperhatikan umur tanaman dan areal peruntukkannya, sehingga dalam penentuan kelasareal tanah perkebunan menjadi lebih tepat, seperti :e =Kelas A38, untuk areal tanaman dan areal yang sudah diolah namun belum ditanami;e Kelas A33, untuk areal emplasemen;e Kelas A43, untuk areal yang tidak produktif;bahwa menurut Pemohon Banding, Nilai Jual Objek Pajak Bumi dalam Surat Pemberitahuan PajakTerutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB

2 (Rp) 4.29.000,00 B04.417,11INJOP Bumi (Rp) 1.072.400.000.000,00 (794.552.668.400,00 INJOP Bangunan (Rp)44.179.707.000,0031.349.787.000,00 IPenghitungan PBB INJOP sbg Dasar Pengenaan PBB (Rp) /1.116.579.707.000,00 825.902.455.400,00INJOPTKP (Rp) 16.000.000,00 16.000.000,00INJOP utk Penghitungan PBB (Rp) 1.116.573.707.000,00 825.896.455.400,00INJKP (Rp) = (40% x c) 446.629.482.800,00 330.358.582.160,00 IPBB Terutang (Rp) = (0,5% x d)2.233.147.414,001.651.792.911,00 bahwa menurut Terbanding dasar

ilikisegi son ap U st oOoscexBa foguy5SaofososeMas=saOo) Oeras BPaeyOMshkiuvseMan ete wmsendaoOn=< 4s Qe ses o> 2ooalerikut Uraian Menurut Terbanding Menurut PemohonBanding1 2 3Luas Bumi (m2) 76.600.000 76.600.000Luas Bangwnan (m2) 102.983 102.983NJOP Bumi/n2 (Rp) 14.000,00 102.983,00NJOP Bangunlan/m2 (Rp) 429.000,00 304.417,11NJOP Bumi (Rp) 1.072.400.000.000,00 794.552.668.400,00NJOP Bangunjan (Rp) 44.179.707.000,00 31.349.787.000,00Penghitungian PBB NJOP sbg Dagar Pengenaan PBB (Rp)1.116.579.707.000,00825.902.455.400,00

NJOPTKP (Rp) 6.000.000,00 6.000.000,00NJOP utk Fenghitungan PBB (Rp) 1.116.573.707.000,00 825.896.455.400,00NJKP (Rp)= (40% x c) 446.629.482.800,00 330.358.582.160,00 PBB Terutang (Rp) = (0,5% x d) 2.233.147.414,00 1.651.792.911,00 segegxpocqogpraearvrs iwWoeoCSS7smuse de aos wmoga ase=CSsvMnsnEnucee Mae wsaansBX =a5Mooa BR ce vO deg os eae eH se Os MO PTPsawvyos FwiaF, Envaesc abun SSt eo BFonemsaecetcedvosemna se Amey sBOD ow nl >SO PTFeastyonsemsaresca ead, Envoswosaevydovesa os8&wi.0a 5, En@

(Rp) 1.116.579.707.000,00NJOPTKP (Rp) 6.000.000,00NJOP utk Renghitungan PBB (Rp) 1.116.573.707.000,00NJKP (Rp)= (40% x c) 446.629.482.800,00 PBB Terutang (Rp) = (0,5% x d) 2.233.147.414,00 yaditunjdegaenetapanetuaengaldilaSE OZES,enoro2/P/ee ON Nedegasusunal5 ajelisdaaniterengalntsebalgalberiuta

Pengadilan: Put.48472/PP/M.I1/18/2013Pajak Nomor Jenis Pajak : Pajak Bumi dan BangunanTahun Pajak : 2010PokokSengketaepeagrama sb ounvrwowoveFrF S78 wT Bex PF erssaSee ecfSns ous seusem@urspasvsaadovovsaen sob FR enw ws soy eZnORAMmMmMs Fv b ces cae SMNOTWO 8~~Saaaog~o== 3Sans egrAs cS Not VvMoavy cs So Oo SHtworoSsS=sSs oD Oo fF Oh Ss Sotworola5e sowmae Gosu>BaowokfososeMas=sSs ovo goa ssM arHMmMaAnwaowdno wo co pecwmwtrbpbaenoalerikut Uraian Menurut Terbanding Menurut Pemohon SelisihBandingFerhitungan PBB

NJOP sebagai dasar Pengenaan PBB 20.491.548.168 13.352.160.000 7.139.388.168 MenurutTerbandin8 He ares2 TQ diao oaPare creuvuse aprons=BZORe SPEaesete Be OBpeo 5p oa yang diakui dalam menghitung hasil bersih Dang = AneeB 6 8SNosseserwvoso EanveasoyS.

HMAmMnAKeHOKMOOVO Ee Mase soe Nh ot Moga a GA=essMskwiu.sdsecMa smsaan dy HCamnHAnnH oR ae Se OMS eS MAD aM A ew wceMoa SaFeAkHWeaA VPawe~AoMmaar rs =DawcMtManspan Sa DPYS~SMA ong Motcea ws SA MMNNno Yyw qAearesoo5diFES Frere OgeS eeBOmrR ew Be TE SeMigas Selain Pertambangan Energi PanaspPQrp we args ow2Qs wosx AAZnHe OMAMMMs EF bape 5s ee=Ssavwnonro ZonoOSEMarHoMmanmnononoMwood=Ssa & Perhitun&anhasilberSihdenganalasasebaaiberikutUraian Menurut Terbanding Menurut Pemohon Banding SelisihFerhitungan PBB

NJOP sebagai dasar Pengenaan PBB 20.491.548.168 13.352.160.000 7.139.388.168 == 2 ta = mlSasesebBasvsaspe ati no geh Tone toms Osavysvyna eM OoMAZAAZH ORAMMMS EWE Gs gh=Ssawanouo ZonoOSaMarHnmamnondnoWMooond abhe N Jenis BiayaoODrillingLabourLandcompensationReclamationCursh/ScreenStockpileHandlingKeterangan/AlasanDrilling merupakan biaya pengeboran yang dilakukan untuk mengetahuiarah kemenerusan batubara, menentukan lokasi dan mengetahui seberapabanyak pengupasan lapisan tanah yang harus dilakukan

BB terutangoN0.5%waRp40.983.096,00Total PBB TerutangRp40.983.096,00BoB PF eres SBeosnyuvsewP@BbBvosewmansey SoM ZH DO a a?

(M) (Rp) Rp.)110.000 36.000 147.96 1.320.000 1.700 2.244.0 34.300 145.710.000.0 00.000 6.000.000 005.34q 505.00 7.746.7 15.340 505.00. 7.746.7 0 00.000 0 00.000agai dasar 155.70 9.990.7 145.71n PBI 6.700.0 00.000 6.000.000 00 dasar pengenaan PBB sebesarhitungan PBB yang terutang sebagai berikut:NbainwatbEedhanrkiag Laporan Penilaian Objek Pajak Bumi dan Bangunan NOP 73.24.180.001.0130001.0yang dilakukan oleh Fungsional PBB, Terbanding menetapkan NJOP untuk Bumi dan Bangunan sebagaiRp.155.706.700.000,00

Jumlahee) (Rp) (Rp)Bumi 4.110.000 083 36.000 147.960.000.000Bangunan 15.340 026 505.000 7.746.700.000NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 155.706.700.000 PBB yang harus dibayar 311.413.400 Nbewnwatheenndivon Beantinpetidak setuju terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP255/WPJ.15/2012 tanggal 20 April 2012 yang menetapkan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB sebesarRp.155.706.700.000,00 dengan Luas Bumi sebesar 4.110.000 m? dan Luas Bangunan sebesar 15.340 m?

Pasal 8 UU PBB mengatur bahwa saat yang menentukan pajak yang terhutang adalah menurutkeadaan objek pada tanggal 1 Januari.

Lokasi ini berada dalam daerah Kontrak Karya Pemohon Banding dan dengan demikian,sesuai Pasal 9.9 Kontrak Karya, PBBnya telah ditagih melalui komponen kewajiban PBB Pemohon Bandingyang lainnya.

Dengan demikian, luas area bumi yang menjadi obyek PBB dalam SPPT/SKP PBB No.73.24.180.001.0130001.0 tanggal 3 Januari 2011 tersebut seharusnya hanya 1.320.000 m2, yaitu yangberada di daerah Mangkasa (lokasi Tanki BBM Pemohon Banding);bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan luas bumi 4.110.000 m2 yang tercantum dalamSPPT PBB Tahun 2011 di dasarkan pada hasil penilaian di lapangan pada tahun 2008 dan 2009, sedangkanmenurut Pemohon Banding sebagaimana dalam SPOP tahun 2011 dinyatakan

Penetapan atas Luas Bumi Tahun Pajak 2011.Menurut TerbandingMenurut PemohonMenurut Majelis: bahwa atas objek bumi dengan NOP 31.74.031.002.0130004.0 diterbitkan SPPTPBB tahun pajak 2011 seluas 29.685 M2;: bahwa Pemohon Banding memiliki tanah dengan dasar kepemilikan Sertikat HGBNomor: 342, tercatat dengan luas 25.300 M2 sesuai dengan gambar situasi Nomor:6433/1991 tanggal 20 November 1991;: bahwa Terbanding menerbitkan Surat Pembeitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi danBangunan (SPPT PBB) Tahun Pajak

2012 Nomor Objek Pajak31.74.031.002.0130004.0 tanggal 24 Januari 2012, dengan menetapkan luas objekpajak bumi adalah 29.685M2;bahwa Pemohon Banding memiliki tanah dengan dasar kepemilikan Sertikat HGBNomor: 342, tercatat dengan luas 25.300 M* sesuai dengan gambar situasi Nomor:6433/1991 tanggal 20 November 1991;bahwa penetapan Terbanding dalam SPPT PBB Tahun 2012 yang menetapkan luasobjek pajak bumi dengan luas 29.685 M?

sesuai dengan gambar situasi Nomor: 6433/1991 tanggal 20 November 1991 ;bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat luas tanah yang seharusnyamenjadi objek pajak bumi sebagai dasar penghitungan PBB adalah luas tanah yangtercantum dalam Sertikat HGB a quo yaitu seluas 25.300 M2;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berkesimpulan penetapanTerbanding atas luas tanah Pemohon Banding yang menjadi objek pajak bumidengan NOP 31.74.031.002.0130004.0 seluas 29.685 Mz?

Parman Slipi, Palmerah,Jakarta Barat, sehingga seharusnya pengenaan SPPT PBB Tahun 2011 tidakdikenakan NJOP per M2 sebesar Rp 8.145.000,00, tetapi dikenakan sama denganNJOP pembanding pada lokasi yang sama di RT.010/RW.04 Slipi, Palmerah, JakartaBarat hanya dikenakan SPPT PBB Tahun 2011 dengan kelas 055 dan NJOP per M2sebesar Rp 2.508.000,00 atas nama XXX;: bahwa Terbanding menerbitkan Surat Pembeitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi danBangunan (SPPT PBB) Tahun Pajak 2012 Nomor Objek Pajak31.74.031.002.0130004.0

dan harus diberikan kode ZNT tersendiri;bahwa permohonan Pemohon Banding untuk dikenakan PBB dengan dasarpenghitungan nilai tanah sebesar Rp.2.508.000,00 adalah tidak beralasan karenakondisi fisik tanah tidak sama dan diketahui bahwa tanah Pemohon Banding memilikiciri spesifik;bahwa dengan demikian maka penetapan yang dilakukan oleh Terbanding atas nilaitanah dari Pemohon Banding sebesar Rp.8.145.000 per M2 adalah sudah sesuaidengan ketentuan yang berlaku;bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas

atau Nilai Jual Obyek Pajak Pengganti;Menurut bahwa terdapat peningkatan yang cukup signifikan atas Nilai Dasar Bumi yang digunakanPemohon oleh Terbanding, ditinjau dari segi lokasi perkebunan Pemohon Banding yang terletak jauhBanding darijalan raya utama, maka menurut Pemohon Banding, peningkatan atas Nilai Dasar BumiMenurut Majelisyang digunakan Terbanding tidak mendasar dan tidak wajar;bahwa menurut Pemohon Banding pada saat sebelum mengajukan keberatan atas SuratPemberitahuan Pajak Terutang PBB

Tahun Pajak 201 ladalah tanggal 1 Januari 2011, dengan asumsi tidak adaperubahan sejak tanggal pemeriksaan di lapangan sampai dengan tanggal penilaian.Sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) UU No.12 tahun 1985 jo UU No.12 Tahun 1994 tanggalpenilaian per 1 Januari 2011 dipakai sebagai dasar penentuan NJOP PBB;bahwa Majelis terkait dengan sengketa koreksi Terbanding atas kenaikan kelas tanah(NJOP tanah) a quo mempertimbangan ketentuan peraturan perundangundangan sebagaiberikut :bahwa Dasar Pengenaan PBB tercantum

bisa dimanfaatkan, namun pernyataanPemohon Banding tidak disertai buktibukti, sehingga tidak dapat meyakinkan Majelis;bahwa oleh karena itu Majelis sependapat dengan Terbanding untuk areal sebanyak331.500 m2 peruntukanya dimasukkan dalam Areal Belum Produktif huruf a, yaitu Sudahdiolah tetapi belum ditanami, karena pengelompokan peruntukannya didasarkanhasilpenelitian dilapangan oleh Terbanding;bahwa dengan demikian Majelis berpendapat untuk menentukan besarnya NJOP Tanahsebagai Dasar Pengenaan PBB

dan perhitungan PBB terutang Tahun Pajak 2011 adalahmenjadi sebagai berikut: Uraian MajelisLuas Tanah (m2) 23.780.700.

Kelas Tanah 139puts 4, NsOPTanah(Rpy/m2 14,800.00Jakarta NJOPTanah (Rp) 351.954.360.000,00mausyewaral Luas Bangunan (m2) 42.315Majelis XIIB Xlas Bangunan 079Pengadilan NJOP Bang (Rp)/m2 480.000,00Pajak yang NJOP Bang (Rp) 20.311.200.000,00ditunjuk Jumlah NJOP Tanah & Bangunan (Rp) 372.265.560.000,00dengan Surat NJOPTKP (Rp) 0,00Penetapan NJOP untuk Penghitungan PBB (Rp) 372.265.560.000,00Ketua NJKP 40% (Rp) 148.906.224.000,00PengadilanPajak Nomor: PBB Terutang 0,5% (Rp) 744.531.120,00 Pen.00511/PP

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 48172/PP/M.VIII/18/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut Terbanding:Menurut PemohonPendapat Majelis: Pajak Bumi dan Bangunan: 2012: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadappenerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP35.K/WPJ.14/2013 tanggal 29 Mei 2013, tentang Keberatan Pajak Bumi danBangunan atas SPPT PBB Nomor : 64.02.000.000.000.01603 tanggal 22Januari 2013 Tahun 2012;bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang

(SPPT) PBB Tahun 2012Nomor : 64.02.000.000.000.01603 tanggal 22 Januari 2013 diterbitkan olehKantor Pelayanan Pajak Pratama Tenggarong.: bahwa Pemohon Banding adalah perusahaan yang bergerak dibidang usahaPertambangan Batubara, dimana saat ini masih berada dalam tahap Eksplorasi Perpanjangan IUP sesuai Surat Persetujuan Perpanjangan Izin UsahaPertambangan Eksplorasi Nomor 540/007/IUPEr/DPEIV/V/2009 (KW.KTN2009 007 Er) yang diterbitkan tanggal 15 Mei 2009 dan berlaku sampaidengan tanggal 15 Mei 2012

Agustus2013, ditandatangani oleh Direktur.bahwa Surat Banding Nomor: 022/OMPP/VIII/2013 tanggal 30 Agustus2013, dibuat dalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak,sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) UndangUndang Nomor 14Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.bahwa Surat Banding Nomor: 022/OMPP/VIII/2013 tanggal 30 Agustus2013, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor :KEP35.K/WPJ.14/2013 tanggal 29 Mei 2013 tentang Keberatan Pajak Bumidan Bangunan atas SPPT PBB

Tahun Pajak 2012 dengan jumlahpajak yang terutang sebesar Rp.25.452.000,00 sehingga 50% dari jumlahpajak yang terutang adalah sebesar Rp.12.726.000,00.bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas data yang ada dalam berkasbanding diketahui bahwa Pemohon Banding telah melunasi seluruh pajakterutang yang tercantum dalam Keputusan Terbanding Nomor: KEP35.K/WPJ.14/2013 tanggal 29 Mei 2013 tentang keberatan atas SuratPemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun Pajak 2012 sebesarRp25.452.000,00 sesuai dengan

Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku danMemutuskanyang berkaitan dengan sengketa ini.: Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor : KEP35.K/WPJ.14/2013 tanggal 29 Mei2013, tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan atas SPPT PBB Nomor:64.02.000.000.000.01603 tanggal 22 Januari 2013 Tahun 2012, Tidak DapatDiterima.Demikian diputus di Jakarta pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2013berdasarkan musyawarah Majelis VHI

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.45021/PP/M.11/18/2013Jenis PajakTahun PajakPokok Sengketa: Pajak Bumi dan Bangunan: 2008: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadapperbedaan besarnya angka NJOP PBB Tahun Pajak 2008 antara penetapanyang dilakukan Terbanding dengan perhitungan menurut Pemohon Bandingdengan nilai sengketa sebesar Rp. 1.064.890.532.013,00 dengan perinciansebagai berikut : ObyekPajak NJOP menurutNJOP menurutPemohon BandingKoreksiTerbanding Luas(M?)

Bumi3.705.574523.255.738.995 699.231 6.575.159.500 3.006.343 516.680.579.495 Bangunan 722.051 3.706.367.078.944 699.231 3.158.157.126.426 22.820 548.209.952.518 NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 4.229.622.817.939 3.164.732.285.926 1.064.890.532.013 Menurut Terbanding: bahwa berdasarkan penelitian lapangan untuk menentukan NJOP Tanah danMenurut Pemohon :Menurut MajelisBangunan per m?

DidalamPasal 9 butir 9 dari Kontrak Karya, dikatakan bahwa untuk Pajak Bumi danBangunan (PBB) ada 3 (tiga) komponen yang harus dibayar oleh PemohonBanding;: bahwa Pemohon Banding adalah merupakan perusahaan yang mengelolapertambangan Nikel di Indonesia berdasarkan Kontrak Karya yang ditandatangani pada tanggal 27 Juli 1968 dan telah diadakan perubahan danperpanjangan pada tanggal 29 Desember 1995;bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat 9 huruf a) Persetujuan Perubahan danperpanjangan Kontrak Karya 1968 bahwa

Juli 1999 angka 1 huruf d menyatakan areal emplasemen adalahareal yang diatasnya terdapat bangunan dan atau pekarangan;bahwa Terbanding menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBBtahun 2008 untuk Nomor Obyek Pajak 73.24.190.000.000.0001.3 denganperhitungan sebagai berikut: Objek Pajak Luas m2 Kelas NJOP Total NJOP (Rp)Bumi 3.705.574 523.255.738.995Bangunan 722.051 3.706.367.078.944NJOP sebagai dasar pengenaanPBB = 4.229.622.817.939INJOPTKP (NJOP tidak kena pajak) =NJOP untuk penghitungan PBB

= 3.908.466.846.014INJKP (Nilai Jual Kena Pajak) = 30 % 1.172.540.053.804 PBB yang terhutang = 0.5% x 75% 4.397.025.202

PROBO PRASETIO VS KEPALA BIDANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) P2 DAERAH KABUPATEN BOGOR;

Terhutang Pajak PBBTahun 2018 sebesar Rp323.000,00, Terhutang Pajak PBB Tahun2016 sebesar Rp346.773,00, Terhutang Pajak PBB Tahun 2014sebesar Rp336.540,00 dan Terhutang Pajak PBB sampai denganHalaman 31 dari 142 halaman.

TerhutangPajak PBB Tahun 2018 sebesar Rp406.800,00, Terhutang Pajak PBBTahun 2016 sebesar Rp436.740,00, Terhutang Pajak PBB Tahun2014 sebesar Rp423.853,00, dan Terhutang Pajak PBB sampaiHalaman 40 dari 142 halaman.

TerhutangPajak PBB Tahun 2018 sebesar Rp248.000,00, Terhutang Pajak PBBTahun 2016 sebesar Rp266.253,00, Terhutang Pajak PBB Tahun2014 sebesar Rp258.396,00, dan Terhutang Pajak PBB sampaiHalaman 47 dari 142 halaman.

TerhutangPajak PBB Tahun 2018 sebesar Rp238.600,00, Terhutang Pajak PBBTahun 2016 sebesar Rp256.161,00, Terhutang Pajak PBB Tahun2014 sebesar Rp248.602,00, dan Terhutang Pajak PBB sampaiHalaman 112 dari 142 halaman.

Menyatakan SPPT PBB Tahun 2014 dan SPPT PBB Tahun 2016 yang ditaginkan Kembali pada SPPT PBB Tahun 2018 adalah kekeliruanAdministrasi;5.

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BULAN BINTANG (DPP PBB), 2. DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI BULAN BINTANG (DPC PBB) KOTA SIBOLGA

Penggugat:
MUNZIR
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (DPP PBB)
2.Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang (DPC PBB)

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BULAN BINTANG (DPP PBB) tersebut;

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BULAN BINTANG (DPP PBB), VS SAIFUL WAHID, S.E, DK

PROBO PRASETIO vs KEPALA BIDANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) P2 DAERAH KABUPATEN BOGOR

Terhutang Pajak PBB tahun 2018sebesar Rp. 640.200, Terhutang Pajak PBB Tahun 2016 sebesar Rp.687.319. Terhutang Pajak PBB Tahun 2014 sebesar Rp. 667.037 danTerhutang Pajak PBB s/d tahun 2012 sebesar Rp. 48.426 . yang akanjatuh tempo tanggal 31 Agustus 2018.

Pajak PBB tahun 2018Hal 24 dari 339 hal.

Terhutang Pajak PBB tahun2018 sebesar Rp.69.000, Terhutang Pajak PBB Tahun 2016 sebesarRp. 74.078,.

Terhutang Pajak PBB Tahun2016 sebesar Rp. 3.917.056,. Terhutang Pajak PBB Tahun 2014sebesar Rp. 1.449.311,,dan Terhutang Pajak PBB s/d Tahun 2012Hal 126 dari 339 hal.

HASNAH, S.Sos VS DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BULAN BINTANG (DPP PBB), DKK

MUSTAMINM
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (PBB)
2.Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PBB Kota Bima
Turut Tergugat:
Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Bulan Bintang (PBB) Prov. Nusa Tenggara Barat (NTB)

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BULAN BINTANG (DPP PBB), DKK

JUMARDI HARUNA BAKRI Lawan DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BULAN BINTANG (DPP PBB), Dk

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BULAN BINTANG (DPP PBB),DKK

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BULAN BINTANG(DPP PBB), berkedudukan di Jalan Raya Pasar MingguKm.18, Nomor 1B, Jakarta Selatan;2. DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI BULANBINTANG (DPW PBB) PROVINSI SULAWESISELATAN, yang diwakili oleh Ketua Ir. H. BadaruddinPuang Sabang dan kawan, berkedudukan di JalanMesjid Raya Nomor 176, Kota Makassar, ProvinsiSulawesi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepadaSyahrir, S.H., M.H., Advokat pada Law Office Syahrir,S.H., & Partners, beralamat di Jalan R.S.

Nomor 321 K/Pdt.SusParpol/2018.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan Tergugat dan Tergugat II telah melakukan perbuatanyang melanggar undangundang, Anggaran Dasar (AD) danAnggaran Rumah Tangga (ART) Partai Bulan Bintang;Menyatakan Tergugat dan Tergugat II telah melakukan perbuatanyang melanggar putusan Mahkamah Partai Bulan Bintang;Menyatakan Surat Nomor A137/DPPSek/05/1437 tanggal 4Maret 2016 yang dikeluarkan Tergugat dan berita acara rapatpleno DPW PBB Provinsi Sulawesi Selatan perihal

PERKUMPULAN PETANI BANYURINGIN (PBB) (Diwakili oleh SUAHMADI dkk) vs 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KENDAL. 2. PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX

PUTUSANNOMOR : 180/B/2021/PT.TUN.SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat bandingdengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui SistemInformasi Pengadilan, telah menjatuhnkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara: 2220 9 non nnn nen con nnn enonNama : PERKUMPULAN PETANI BANYURINGIN (PBB)(Diwakili oleh SUAHMADI dkk) IndonesiaKewarganegaraanAlamat

Domisili Elektronik (Email)ipalipul441@gqmail.comPekerjaan : KetuaPerkumpulan Petani Banyuringin (PBB)Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Januari 2021 memberikanKUSA, KEP A i n~nnnn nnn nmin nnn nr nnn nnn nnn ene nan.camnnaannnamanmnnmannmmmmmrn1. HADI SUCIPTO,SH.2. EKO SARIRO HADI,SH.3.

Tanggal 7 Juli 2021 telahdimohonkan upaya hukum banding oleh Kuasa Hukum Penggugat sesuai SuratPermohonan Banding yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya melalui Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraSemarang yang bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan PetaniBanyuringin (PBB) mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Semarang Nomor : 15/G/2021/PTUN. SMG.

Tanggal 13 Juli 2021, dijelaskan dalam AktaPermohonan Banding bahwa Kuasa Hukum bertindak untuk dan atas namaPerkumpulan Petani Banyuringin (PBB) sebagai pihak Penggugat/Pembanding,menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Semarang Nomor : 15/G/2021/PTUN. SMG.

Penggugat:
H.MUH ARIFIN
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN PUSAT DPP Partai Bulan Bintang PBB
2.DEWAN PIMPINAN WILAYAH DPP Partai Bulan Bintang