. : 008 / 22 / Distanbunhut /Kpg 2009 tanggal 6 Agustus 2009CAROLINA LAY, S.Hut dan DJENNY T.PARATUAN, S.Hut;Satu lembar mohon rekomendasiuntuk ijin pemanfaatn hasil hutanmilik masyarakat an. HANDOJOBUDIYONO tanggal 24 Juli 2009;Satu lembar Surat Penelitiankelengkapan Administrasi No. 522 /1265 / 2009, tanggal 12 Agustus2009 oleh Sekretaris Daerah an.Drs. O. Y.

PARATUAN, S.HutSatu). lembar mohon rekomendasi untukijin pemanfaatn hasil hutan milikmasyarakat an. HANDOJO BUDITYONOtanggal 24 Juli 2009.Satu lembar Surat Penelitiankelengkapan Administrasi No. 522 /1265 / 2009, tanggal 12 Agustus 2009oleh Sekretaris Daerah an. Drs. O.

PARATUAN, S.Hut;Satu). lembar mohon rekomendasi untukijin pemanfaatn hasil hutan milikmasyarakat an. HANDOJO BUDIYONOtanggal 24 Juli 2009;Satu lembar Surat Penelitiankelengkapan Administrasi No. 522 /1265 / 2009, tanggal 12 Agustus 2009oleh Sekretaris Daerah an. Drs. O.

HENUKH dan ZADRAKBELL;Satu. lembar BA pemeriksaan silangNo. : 008 / 22 / Distanbunhut /Kpg 2009 tanggal 6 Agustus 2009CAROLINA LAY, S.Hut dan DJENNY T.PARATUAN, S.Hut;Dikembalikan kepadadalam perkaralain;Satu lembar mohon rekomendasiuntuk ijin pemanfaatn hasil hutanmilik masyarakat an. HANDOJOBUDIYONO tanggal 24 Juli 2009;Satu lembar Surat Penelitiankelengkapan Administrasi No. 522 /1265 / 2009, tanggal 12 Agustus2009 oleh Sekretaris Daerah an.Drs. O. Y.

Pemanfaatn Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerahPabean di dalam Daerah Pabean;e.

sahitu. bisa dimintakan kepada Kantor Pertanahan bahwapenerbitan sertifikat itu berdasarkan akat telahdibatalkan yang dinayatakan melawan hukum ini bisadilakukan pembatalan sertifikatnyaBahwa yang dimaksud perlantaran tanah itu ada dalam PP No.11 tahun 2010 yang dimaksud melentarkan tanah tidakspesifik terhadap tanah pertanian saja , bahwa kitalihat tanah dalam apa bentukyna dalam sistem hukumtanah kita diberikan kepada subyeknya ini untukdipergunakan dan dimanfaatkan sebagaimana msetinya.Bahwa soal pemanfaatn

tanah tentu saja, karena sistem hukmkita hukum adat dimungkinkan satu pemukiman bisa jugaterpisah , tetapi mengenai pemanfaatn ini otomatistanah pekarangan yang dibiarkan kata gori tidakHalaman 25 dari 35 halaman Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor :19/Pdt.G/2011/PN.Ska.produktif, dan itu masuk dalam zona pemukiman yang adabangunannya itu harus dimanfaatkan sesuai dengan hukumkita iniBahwa didalam PP No. 24 tahun 1997 pasal 20 bahwa pembuktihak itu bisa melaui konfensi setelah ada bukti suratatau

m jo pasal87 ayat (1) huruf c UndangUndang Nomor 18 tahun 2013 tentangPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan karena terdakwamenyimpan atau memilki hasil hutan kayu yang berasal dari kKawasanhutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah ;Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah kayuberbentuk papan jenis kesumba sama dengan tonggak kayu yangditemukan di kawasan hutan linduung dan ahli sudah mengetahuikayu papan tersebut pada saat di kator polisi ;Bahwa permohonan ijin pemanfaatn

Selanjutnyaberdasarkan faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan dariketerangan saksisaksi, ahli dan keterangan terdakwa sendiri, bahwaterdakwa ternyata tidak memiliki Surat Izin sebagai pemegang hak untukmelakukan pemanfaatn kayu hutan, dan hal ini terdakwa telahmengetahuinya bahwa selama ini tidak memiliki Surat Izin dimaksud,namun terdakwa tetap menampung kayu hasil hutan berupa kayu hitamHalaman 11 dari 15 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2016/PN.Pal.Ad. 3.

Sukardi) telah mengadakan suatuPerjanjian Pemanfaatn Lahan dan Pengelolaan Pemakaian BangunanMilik Tergugat. Ill / PT. Kereta Api (Persero) dengan Pihak Tergugat.(CV. Bogor Utama Raya), yang perjanjiannya dituangkan secaratertulis dalam Surat Perjanjian Pemanfaatan Lahan dan PengelolaanBangunan Milik Tergugat. Ill / PT. Kereta Api (Persero) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu bahwa Pihak Kesatu adalahTergugat. (CV.

ADE RUSLAN) telah mengadakansuatu Perjanjian Pemanfaatn Lahan dan Pengelolaan PemakaianBangunan Milik Tergugat. Ill / PT. Kereta Api (Persero) dengan PihakTergugat. (CV. Bogor Utama Raya), yang perjanjiannya dituangkansecara tertulis dalam Surat Perjanjian Pemanfaatan Lahan danPengelolaan Bangunan Milik Tergugat. Ili yang ditanda tangani olehkedua belah pihak, yaitu bahwa Pihak Kesatu adalah Tergugat. (CV.Bogor Utama Raya), yang ketika itu diwakili oleh Sdr. PRIANSUPRIANA.

JULHENDRI) telah mengadakansuatu Perjanjian Pemanfaatn Lahan dan Pengelolaan PemakaianBangunan Milik Tergugat. Ill / PT. Kereta Api (Persero) dengan PihakTergugat.! (CV. Bogor Utama Raya), yang perjanjiannya dituangkansecara tertulis dalam Surat Perjanjian Pemanfaatan Lahan danPengelolaan Bangunan Milik Tergugat. Ill / PT.Kreta Api (Persero)yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak , yaitu bahwa PihakKesatu adalah Tergugat. (CV. Bogor Utama Raya), yang ketika itudiwakili oleh Sdr.

Syafri) telah mengadakan suatuPerjanjian Pemanfaatn Lahan dan Pengelolaan Pemakaian BangunanMilik Tergugat. Ill / PT. Kereta Api (Persero) dengan Pihak Tergugat.(CV. Bogor Utama Raya), yang perjanjiannya dituangkan secaratertulis dalam Surat Perjanjian Pemanfaatan Lahan dan PengelolaanBangunan Milik Tergugat. IV yang ditanda tangani oleh kedua belahpihak , yaitu bahwa Pihak Kesatu adalah Tergugat. (CV. Bogor UtamaRaya), yang ketika itu diwakili olen Sdr. PRIAN SUPRIANA.

Afrizal) telan mengadakan suatuPerjanjian Pemanfaatn Lahan dan Pengelolaan PemakaianBangunan Milik Tergugat. Ill / PT. Kereta Api (Persero) denganPihak Tergugat. (CV. Bogor Utama Raya), yang perjanjiannyadituangkan secara tertulis dalam Surat Perjanjian PemanfaatanLahan dan Pengelolaan Bangunan Milik Tergugat. Ill yangditanda tangani oleh kedua belah pihak , yaitu bahwa PihakKesatu adalah Tergugat. (CV. Bogor Utama Raya), yang ketikaitu. diwakili oleh Sdr. PRIAN SUPRIANA.

lindung adalah kawasan hutan yang mempunyaifungsi pokok sebagai perlindungan system penyangga kehidupan untuk mengatur tata air,mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memeliharakesuburan tanah ;e Bahwa sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) PP No. 6 Tahun 2007 Jo No. 3 Tahun 2008tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan ditegaskan bahwa hasilhutan berupa kayu rimba yang tumbuh di kawasan hutan lindung tidak dapat ditebang,dipungut atau dimanfaatkan ;e Bahwa pemanfaatn

(SAKSI AHLI, dibawah sumpah dan telah didengar keterangan dipersidangan yang pokoknya meneranekan : Bahwa saksi menerangkan yang dimaksud dengan kayu olahan adalah hasil pengelohanlangsung kayu bulat dan atau kayu bulat kecil dan atau kayu bakau menjadi kayugergajian, serpih, kayu lapis dan lainlain ;Bahwa menurut ahli, setiap orang atau badan hukum untuk pemanfaatan hasil hutanberupa kayu olahan yang sah berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlakuadalah:a. harus mempunyai jjin usaha pemanfaatn

AnugerahRimbba Makmurdi Kabupaten Mandailing Natal, yang dikelaurkan olehBalai Pemanfaatan kawasan Hutan Wilayah Medan, tanggal 23 Februari2017.1 (Satu) lembar Peta Penetapan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatn HasilHutan Kayu pada Hutan Tanaman Industru dalam Hutan Tanaman PT.Anugerah Rimba Makmur di Kabupaten Mandailing Natal di ProvinsiSumetara Utara dengan luas 49.629,37 Ha.

AnugerahRimbba Makmurdi Kabupaten Mandailing Natal, yang dikelaurkan olehBalai Pemanfaatan kawasan Hutan Wilayah Medan, tanggal 23 Februari2017. 1 (satu) lembar Peta Penetapan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatn HasilHutan Kayu pada Hutan Tanaman Industru dalam Hutan Tanaman PT.Anugerah Rimba Makmur di Kabupaten Mandailing Natal di ProvinsiSumetara Utara dengan luas 49.629,37 Ha.

AnugerahRimbba Makmurdi Kabupaten Mandailing Natal, yang dikelaurkan olehBalai Pemanfaatan kawasan Hutan Wilayah Medan, tanggal 23 Februari2017.Halaman 51 dari 60 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN.PSP 1 (satu) lembar Peta Penetapan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatn HasilHutan Kayu pada Hutan Tanaman Industru dalam Hutan Tanaman PT.Anugerah Rimba Makmur di Kabupaten Mandailing Natal di ProvinsiSumetara Utara dengan luas 49.629,37 Ha.

Biaya Operasional Pemeliharan dan Pemanfaatn Pompa Air,d. Biaya kegiatan Warga lainnya.Adapun hasil pembayaran iuran warga tersebut selama ini telahdigunakan dan dinikmati oleh selurunh warga;7.

;Bahwa atas Pebuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalamRekonvensi (Penggugat dalam Konvensi) tersebut, maka sangat wajar jikadihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dalam Rekonvensi(Tergugat I dalam Konvensi) sebesar Rp. 1.200.000.000, (satu milyar dua ratusjuta rupiah)dengan rincian sebagai berikut :a Kerugian materiil atas penguasaan fisik tanah dan bangunan dalam nilai saatini sebesar Rp. 600.000.000, (enam ratus juta rupiah) ;40b Kerugian imateriil hilangnya potensi pemanfaatn

November 2009 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris/PPATNuryasin Abdul Jalal, S.H ;404 Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi (penggugat dalam Konvensi) untukmembayar ganti rugi kepada Penggugat dalam Rekonvensi (Tergugat I dalamKonvensi) sebesar Rp. 1.200.000.000, (satu milyar dua ratus juta rupiah) denganrincian sebagai berikut ;a Kerugian materiil atas penguasaan fisik tanah dan bangunan dalam nilai saatini sebesar Rp. 600.000.000, (enam ratus juta rupiah) ;b Kerugian imateriil hilangnya potensi pemanfaatn

pemberian Jasa KenaPajak sebagaimana dimaksud dalam angka 6.c Bahwa Pasal 4 UndangUndangNomor 8 Tahun 1983 tentang PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasadan Pajak Penjualan atas BarangMewah sebagaimana telah diubahterakhir dengan UndangUndangNomor 18 tahun 2000 menyatakanPajak Pertambahan Nilai dikenakanatas:a penyerahan Barang Kena Pajakdi Dalam daerah Pabean yangdilakukan oleh Pengusaha;b impor barang Kena Pajak;c penyerahan Jasa Kena Pajakdidalam Daerah Pabean yangdilakukan oleh Pengusaha;d Pemanfaatn

pemungutan hasil hutanbakau kayu;Bahwa permohonan izin ditujukan kepada Pemerintah yaituMenteri Kehutanan dan Bupati setempat;Halaman 17 dari 38 halamanPutusan Pidana Nomor: 19/Pid.Sus/2012/PN.KB18Bahwa izin diberikan kepada kelompok masyarakat tidakbisa perorangan;Bahwa izin diberikan kepada kelompok masyarakat setempatyang tergabung dalam kelompok tani hutan yang merupakanmasyarakat yang tinggal di dalam dan/ atau di sekitarhutan;Bahwa ada 5 (lima) kelompok masyarakat yang sudahmendapatkan izin usaha pemanfaatn

Maka dalam hal ini yang terjadi selama iniadalah persengketaan hak pengelolaan pemanfaatn burung walet GoaTemuluang Desa Bangkalaan Dayak, Kecamatan Kelumpang Hulu,Kabupaten Kotabaru, antara Tergugat II Intervensi dengan Penggugat.Dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tidakberwenang mengadili perkara ini;6.

. : 008/22/Distanbunhut/Kpg2009tanggal 6 Agustus 2009 CAROLINA LAY, S.Hut dan DJENNY T.PARATUAN, S.Hut ; Satu lembar mohon rekomendasi untuk ijin pemanfaatn hasil hutan milikmasyarakat an. HANDOJO BUDIYONO tanggal 24 Juli 2009 ; Satu lembar Surat Penelitian kelengkapan Administrasi No.522/1265/2009, tanggal 12 Agustus 2009 oleh Sekretaris Daerah an. Drs. O.

HENUKH dan ZADRAK BELL ; Satu lembar BA pemeriksaan silang No. : 008/22/Distanbunhut/Kpg2009tanggal 6 Agustus 2009 CAROLINA LAY, S.Hut dan DJENNY T.PARATUAN, S.Hut ; Satu lembar mohon rekomendasi untuk ijin pemanfaatn hasil hutan milikmasyarakat an. HANDOJO BUDIYONO tanggal 24 Juli 2009 ;Hal. 24 dari 40 hal. Put. No. 955 K/Pid.Sus/2013 Satu lembar Surat Penelitian kelengkapan Administrasi No.522/1265/2009, tanggal 12 Agustus 2009 oleh Sekretaris Daerah an. Drs. O.

Sehingga setiap orang atau badan hukumtidak boleh melakukan penebangan pohon yang tumbuh secara alami diarea penggunaan lain yang telah dibebani izin peruntukan perkebunan,kecuali telah memperoleh izin pemanfaatn kayu (IPK);Bahwa setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan penebanganpohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan olehpejabat yang berwenang sebagaimana diatur pada pasal 12 huruf bUndangUndang RI Nomor : 18 tahun 2013 tentang Pencegahan danpemberantasan Perusakan

Maka dalam hal ini yang terjadi selama iniadalah persengketaan hak pengelolaan pemanfaatn burung walet GoaTemuluang Desa Bangkalaan Dayak, Kecamatan Kelumpang Hulu,Kabupaten Kotabaru, antara Tergugat Il Intervensi dengan Penggugat.Dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tidakberwenang mengadili perkara ini ;6.

Nomor : P.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2016, Tanggal 12 Agustus 2016, tentang TataCara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran PSDH, DR, GRT, DPEHdan luran Izin Usaha Pemanfaatn Hutan yang berlaku pada KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan;halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 407/Pid.B.LH/2019/PN.Bkn2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik IndonesiaP.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang 19 Desember 2017tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan ProvisiSumber Daya

Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakanNarkotika Golongan bukan Tanaman.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undangundang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur mengenai halhal yang menyangkutmengenai kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika, misalnya lembagalembaga atau subjek hukum yang diperbolehkan melakukan kegiatan yangberhubungan dengan penggunaan atau pemanfaatn Narkotika, moelihatketentuan tersebut Terdakwa H. Muhammad Alias H.

PARATUAN, S.Hut;-Satu lembar permohonan rekomendasi untuk ijin pemanfaatn hasil hutan milik masyarakat an. HANDOJO BUDIYONO tanggal 24 Juli 2009;-Satu lembar Surat Penelitian kelengkapan Administrasi No. 522/1265/2009, tanggal 12 Agustus 2009 oleh Sekretaris Daerah an. Drs. O. Y.