Ditemukan 1550 data
Urut Berdasarkan
Mungkin maksud Anda adalah :
pembantu
Penelusuran terkait :
Bupati kotawaringin timur vs pemantau keuangan negara;
Perkumpulan pemantau keuangan negara vs sekretaris daerah kota palembang;;
Sekretaris daerah provinsi kalimantan barat vs pemantau keuangan negara (pkn);;
Kepala desa ngemplak vs perkumpulan pemantau keuangan negara (pkn);;
Sekretaris daerah kabupaten kudus vs perkumpulan pemantau keuangan negara (pkn);;
Perkumpulan pemantau sawit / perkumpulan sawit watch vs presiden republik indonesia;;
Kepala desa undaan kidul vs perkumpulan pemantau keuangan negara (pkn);;
Pemantau keuangan negara vs kepala dinas pendidikan provinsi jawa timur;
Register : 09-11-2022 — Putus : 21-02-2023 — Upload : 21-02-2023
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 94/G/KI/2022/PTUN.SMG Tanggal 21 Februari 2023 — Pemohon:
Kepala Desa Ngemplak
Termohon:
Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN)
205 — 42
Kepala Desa Ngemplak
Termohon:
Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN)
205 — 42
Pemohon:
Kepala Desa Ngemplak
Termohon:
Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN)
Register : 09-11-2022 — Putus : 21-02-2023 — Upload : 21-02-2023
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 96/G/KI/2022/PTUN.SMG Tanggal 21 Februari 2023 — Pemohon:
Kepala Desa Undaan Tengah
Termohon:
Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN)
183 — 27
Kepala Desa Undaan Tengah
Termohon:
Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN)
183 — 27
Pemohon:
Kepala Desa Undaan Tengah
Termohon:
Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN)
Register : 29-08-2022 — Putus : 01-12-2022 — Upload : 24-01-2023
Putusan PTUN MANADO Nomor 34/G/KI/2022/PTUN.MDO Tanggal 1 Desember 2022 — Pemohon Keberatan : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Termohon Keberatan : PERKUMPULAN PEMANTAU KEUANGAN NEGARA
157 — 51
157 — 51
Pemohon Keberatan : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARATermohon Keberatan : PERKUMPULAN PEMANTAU KEUANGAN NEGARA
Putus : 12-12-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2364 K/Pdt/2017 Tanggal 12 Desember 2017 — YAYASAN PETAKORSIPARA (Pemantau Korupsi dan
Penyelamat Aset Negara) VS PT.SUBUR ARUM MAKMUR 2, DKK
172 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
172 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
YAYASAN PETAKORSIPARA (Pemantau Korupsi danPenyelamat Aset Negara) VS PT.SUBUR ARUM MAKMUR 2, DKK
PUTUSANNomor 2364 K/Pdt/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAHAGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikutdalam perkara:YAYASAN PETAKORSIPARA (Pemantau Korupsi danPenyelamat Aset Negara), dalam hal ini diwakili oleh Bismarselaku Ketua Yayasan dan Zulkipli selaku Sekretaris Yayasan,yang berkkedudukan di Jalan Melati Indah Ruko Jasmine CityGarden Nomor 3, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;LawanPT.SUBUR
Foto copy Akta pendirian/Badan Hukum Nomor 32, tertanggal 18Februari 2015 atas nama Yayasan pemantau korupsi & penyelamatAset Negara (PETAKORSIPARA) yang dibuat dihadapan Notaris TatiNengsih, S.H. M.Kn di Pekanbaru; Bukti P 1;1.2. Foto copy keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor AHU002650.AH.01.04 tahun 2015, tentangpengesahan pendirian Badan Hukum Yayasan pemantau Korupsi &penyelamat Aset Negara (PETAKORSIPARA) beserta lampirannya; BuktiP2;1.3.
Foto copy Nomor pokok wajib pokok pajak (NPWP) atas namayayasan pemantau korupsi & penyelamat Aset NegaraHalaman 30 dari 35 hal.Put. Nomor 2364 K/Pdt/20171.41.5.1.6.1.7.1.8.19.1.10.(PETAKORSIPARA) yang dikeluarkan oleh kantor pelayanan pajakpratama pekanbaru; Bukti P3;Foto copy ID Card/Kartu pengenal para penggugat dari Yayasanpemantau Korupsi& Penyelamat Aset Negara (PETAKORSIPARA);Bukti P 4;Foto copy kronologis awal penguasaan lahan PT.
Foto copy surat Yayasan pemantau korupsi & penyelamat AsetNegara (PETAKORSIPARA) kepada Bupati Kampar;Nomor 0025/DPP/YYSPETAKORSIPARA) kepada Bupati Kampardan Nomor 0025/DPP/YYSPETAKORSIPARA/VII/2015, tanggal 22juli 2015; Bukti P 11;. Foto copy surat Yayasan pemantau Korupsi & penyelamat AsetNegara (PETAKORSIPARA) kepada Direktur utama / Direktur PT.Subur Arum Makmur 2:a. Nomor 011/DPP/YYSPETAKORSIPARA/VI/2015, tanggal 15 Juni2015;Halaman 31 dari 35 hal.Put. Nomor 2364 K/Pdt/2017b.
Nomor 0024/DPP/YY PETAKORSIPARA/VII/2015, tanggal 22 Juli2015; Bukti P 121.13 Buktibukti kegiatan Yayasan pemantau Korupsi & penyelamat AsetNegara (PETAKORSIPARA) yang telah dilaksanakan sejak berdirisampai bulan November 2015; Bukti P 13;. Saksi dan Ahi;2.1. Ahli Dr.Ir. Eno Suwarno, M.Si;2.2 Ishak. M;.
Putus : 03-05-2006 — Upload : 17-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 15P/HUM/2003 Tanggal 3 Mei 2006 — Aliansi Elemen Masyarakat Pemantau Peduli PILKADA Jawa Tengah Tahun 2003 vs. DPRD Jawa Tengah
226 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
226 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Aliansi Elemen Masyarakat Pemantau Peduli PILKADA Jawa Tengah Tahun 2003 vs. DPRD Jawa Tengah
Jawa Tengah No.20 Tahun 2003 tanggal 3 April 2003Tentang Peraturan Tata Tertib Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur JawaTengah Periode 2003 2008 pada tingkat pertama dan terakhir telahmengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :ALIANS ELEMEN MASYARAKAT PEMANTAU PEDULIPILKADA JAWA TENGAH TAHUN 2003, bertindak untuk danatas nama LSMORMAS dan Mahasiswa serta ElemenMasyarakat lainnya baik sendirisendiri maupun bersamasama, antara lain sebagai berikut :1.
Alasan Empiris Sosiologis : Berdasarkan Kronologis lahirnya 9 (Sembilan) point usulan/aspirasi berbagaielemen masyarakat Pemantau Peduli Pilkada Jawa Tengah Tahun 2003meliputi LSM, ORMAS dan MAHASISWA ternyata ditolak oleh PANSUSmaupun Pimpinan DPRD Jawa Tengah sehingga usulan masyarakattersebut tidak dimasukkan sebagai muatan lokal dalam Tata Tertib PemilihanGubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Periode 2003 2008 ; Bahwa PANSUS yang bertugas menyusun dan menyelesaikan Tata TertibPemilihan Gubernur
Bahwa pada tanggal 19 Maret 2003 Panitia Knusus mengundang secararesmi berbagai elemen masyarakat pemantau Pilkada seperti LSM,ORMAS, Mahasiswa dan Pers bertempat di ruang Serba Guna DPRD Jawa Tengah, dalam dialog tersebut berbagai elemen masyarakatpemantau Peduli Pilkada menyepakati dan memutuskan 9 (sembilan) pointusulan masyarakat untuk dimasukkan kedalam Tata Tertib Pilkada; Bahwa dalam kenyataannya Keputusan DPRD Propinsi Jawa TengahNomor : 20 Tahun 2003 tentang Peraturan Tata Tertib Pemilihan
Kebangkitan Bangsa (FKB) dan Fraksi Amanat Nasional (FAN); Bahwa muatan yang terkandung dalam Tata Terdb Pemilinan Gubernur danWakil Gubernur Jawa Tengah masa kerja 2003 2008 bertentangan denganasasasas umum penyelenggaraan Negara dan asasasas hukum yangberlaku seperti asas kepastian hukum, asas kemanfaatan hukum dan asaskeadilan hukum, karena sangat tidak mencerminkan aspirasi dan kehendakmasyarakat Jawa Tengah;Bahwa Berdasarkan uraian dan alasanalasan diatas, maka kamiberbagai elemen masyarakat Pemantau
Register : 09-11-2022 — Putus : 01-02-2023 — Upload : 01-02-2023
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 95/G/KI/2022/PTUN.SMG Tanggal 1 Februari 2023 — Pemohon:
Kepala Desa Undaan Kidul
Termohon:
Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN)
153 — 28
Kepala Desa Undaan Kidul
Termohon:
Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN)
153 — 28
Pemohon:
Kepala Desa Undaan Kidul
Termohon:
Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN)
Register : 30-08-2022 — Putus : 29-11-2022 — Upload : 24-01-2023
Putusan PTUN MANADO Nomor 35/G/KI/2022/PTUN.Mdo Tanggal 29 Nopember 2022 — Pemohon Keberatan : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Termohon Keberatan : PERKUMPULAN PEMANTAU KEUANGAN DAERAH
174 — 74
174 — 74
Pemohon Keberatan : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARATermohon Keberatan : PERKUMPULAN PEMANTAU KEUANGAN DAERAH
Register : 09-11-2022 — Putus : 22-02-2023 — Upload : 22-02-2023
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 97/G/KI/2022/PTUN.SMG Tanggal 22 Februari 2023 — Pemohon:
Kepala Desa Jojo
Termohon:
Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN)
199 — 34
Kepala Desa Jojo
Termohon:
Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN)
199 — 34
Pemohon:
Kepala Desa Jojo
Termohon:
Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN)
Register : 21-10-2022 — Putus : 20-01-2023 — Upload : 24-01-2023
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 268/G/KI/2022/PTUN.PLG Tanggal 20 Januari 2023 — Pemohon:
KEPALA DESA TALANG BULUH
Termohon:
LSM Lapisan Pemantau Situasi (LAPSI)
133 — 67
KEPALA DESA TALANG BULUH
Termohon:
LSM Lapisan Pemantau Situasi (LAPSI)
133 — 67
Pemohon:
KEPALA DESA TALANG BULUH
Termohon:
LSM Lapisan Pemantau Situasi (LAPSI)
Register : 04-02-2021 — Putus : 29-04-2021 — Upload : 10-05-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 16/G/KI/2021/PTUN.SBY Tanggal 29 April 2021 — Pemohon:
PEMANTAU KEUANGAN NEGARA
Termohon:
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR
211 — 126
PEMANTAU KEUANGAN NEGARA
Termohon:
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR
211 — 126
Pemohon:
PEMANTAU KEUANGAN NEGARA
Termohon:
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMURBuktiP1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Keputusan RapatGabungan Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara,Nomor 10 Tanggal 26 Desember 2019 yang dibuat olehKrsitian, S.H.
Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah diKota Bekasi, dan Keputusan Menteri Hukum Dan HakAsasi Manusia, Nomor : AHU0000042.AH.01.08.Tahun2020, Tentang Persetujuan Perubahan Badan HukumPerkumpulan Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara,Tanggal 17 Januari 2020;Halaman 12 dari 28 halaman, Putusan Nomor 16/G/KI/2021/PTUN SbyBukti P 2Bukti P 3Bukti P 4Bukti P5Bukti P 6Bukti P 7Bukti P 8Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Ketua UmumPerkumpulan Pemantau Keuangan Negara, Nomor : 01/PI/PENDIDIKAN /PKN
: 03/PI/PENDIDIKAN/PKN/IX/2019, Perihal : PermohonanInformasi Publik yang ditujukan kepada PPID PembantuDinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, tanggal 19September 2019;Fotokopi sesuai dengan aslinyva TERM OF REFERENCE(KERANGKA ACUAN KERJA) TENTANG PENGAWASANMASYARAKAT ATAU CONTROL SOSIAL OLEHPERKUMPULAN PEMANTAU KEUANGAN NEGARA PKN, tanggal 19 September 2019 yang ditandatanganioleh Ketua Umum Pemantau Keuangan Negara;Fotokopi sesuai dengan fotokopi Tanda TerimaPenerimaan Surat Permohonan Informasi
Bukti P 22A/2021, Terkait Penyelesaian Sengketa Informasi PublikAntara Pemantau Keuangan Negara dengan DinasPendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor;Hasil cetakan / print out dari website Putusan KomisiInformasi Provinsi Jawa Tengah, Nomor : 007/PTSA/X1I/2017, Terkait Sengketa Informasi Publik antaraPerhimpunan Pemantau Keuangan Negara dengan BupatiKlaten;Hasil cetakan / print out dari website Putusan KomisiInformasi Provinsi Aceh, Nomor : 026/VIII/KIAPSA/2019,Terkait Sengketa Informasi Publik antara
JatimPS/2019antara Pemantau Keuangan Negara sebagai Pemohon terhadap KepalaDinas Pendidikan Atasan PPID Dinas Pendidikan sebagai Termohon;4.
Register : 14-03-2024 — Putus : 24-04-2024 — Upload : 24-04-2024
Putusan PT JAKARTA Nomor 269/PDT/2024/PT DKI Tanggal 24 April 2024 — Pembanding/Penggugat : LSM Pemantau Pendapatan dan Kerugian Negara (PPKN)
Terbanding/Tergugat : PT. Bank Permata Tbk
49 — 37
Terbanding/Tergugat : PT. Bank Permata Tbk
49 — 37
Pembanding/Penggugat : LSM Pemantau Pendapatan dan Kerugian Negara (PPKN)
Terbanding/Tergugat : PT. Bank Permata Tbk
Register : 04-07-2022 — Putus : 08-12-2022 — Upload : 12-12-2022
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 574/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt Tanggal 8 Desember 2022 — Penggugat:
LSM Pemantau Pendapatan dan Kerugian Negara
Tergugat:
PT. Mayora Indah Tbk
204 — 18
LSM Pemantau Pendapatan dan Kerugian Negara
Tergugat:
PT. Mayora Indah Tbk
204 — 18
Penggugat:
LSM Pemantau Pendapatan dan Kerugian Negara
Tergugat:
PT. Mayora Indah Tbk
Register : 11-08-2023 — Putus : 01-11-2023 — Upload : 14-11-2023
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 54/G/KI/2023/PTUN.SMG Tanggal 1 Nopember 2023 — Pemohon:
Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus
Termohon:
Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN)
136 — 98
Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus
Termohon:
Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN)
136 — 98
Pemohon:
Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus
Termohon:
Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN)
Register : 05-05-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 11-10-2021
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 14/G/KI/2021/PTUN.BL Tanggal 29 Juli 2021 — Pemohon : Pemantau Keungan Negara
Termohon : kepala Desa Sunsang Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan
181 — 0
181 — 0
Pemohon : Pemantau Keungan NegaraTermohon : kepala Desa Sunsang Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan
Register : 05-10-2021 — Putus : 02-12-2021 — Upload : 04-01-2022
Putusan PTUN MEDAN Nomor 103/G/KI/2021/PTUN.MDN Tanggal 2 Desember 2021 — Pemohon:
Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara
Termohon:
Kepala Desa Tanjung Garbus 1
189 — 105
Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara
Termohon:
Kepala Desa Tanjung Garbus 1
189 — 105
Pemohon:
Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara
Termohon:
Kepala Desa Tanjung Garbus 1AHU014646.AH01.07.2015 tentang PengesahanPendirian Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara danSK Menkumham No.
AHU014646.AH01.07.2015 tentangPengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pemantau KeuanganNegara dan SK Menkumham No.
AHU0000042.AH.01.08.2020 tentangPersetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Pemantau KeuanganNegara yang masih berlaku ,karena belum ada hasil rapat gabungan yangHal. 4 dari 16 halaman, Putusan Perkara Nomor : 103/G/KI/2021/PTUNMDN.membatalkan atau membubarkan Perkumpulan Pemantau KeuanganNegara, yang ada adalah perubahan nama ketua umum dengan demikianmasih sah dan berhak Pemohon Keberatan mengunakan kedua SKMenkumham tersebut;. Bahwa SK Menkumham No.
AHU0000042.AH.01.08.2020 adalah hal yang berbeda meskipun berkaitandengan Badan Hukum organisasi Perkumpulan Pemantau KeuanganNegara, sebab SK Menkumham No. AHU014646.AH01.07.2015tercantum ketua umumnya Iskandar, SH, sedangkan SK.MenkumhamNo. AHU0000042.AH.01.08.2020 tercantum ketua umumnya PatarSihotang, SH.MH.
Bukti T1 : Fotokopi dari fotokopi Surat Perkumpulan Pemantau KeuanganNegara Nomor :01/PI/ Dana Desa/ Tanjung Garbus/PKN/VII/2020tanggal 28 Juli 2020 yang ditujukan kepada PPID Desa TanjungGarbus;2. Bukti T2 : Fotokopi dari fotokopi Surat Perkumpulan Pemantau KeuanganNegara Nomor :01/SKPI/ Dana Desa/ = TanjungGarbus/PKN/VII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 yang ditujukankepada Kepala Desa Tanjung Garbus ;3.
Register : 09-11-2022 — Putus : 01-02-2023 — Upload : 01-02-2023
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 93/G/KI/2022/PTUN.SMG Tanggal 1 Februari 2023 — Pemohon:
Kepala Desa Undaan Lor
Termohon:
Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN)
198 — 35
Kepala Desa Undaan Lor
Termohon:
Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN)
198 — 35
Pemohon:
Kepala Desa Undaan Lor
Termohon:
Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN)
Register : 05-01-2024 — Putus : 08-05-2024 — Upload : 13-05-2024
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 2/Pdt.G/LH/2024/PN Rap Tanggal 8 Mei 2024 — Penggugat:
Lembaga Pemantau Independen Peduli Pembangunan Nusantara
Tergugat:
PT. Multiagro Sumatera Jaya (MSJ)
16 — 0
Lembaga Pemantau Independen Peduli Pembangunan Nusantara
Tergugat:
PT. Multiagro Sumatera Jaya (MSJ)
16 — 0
Penggugat:
Lembaga Pemantau Independen Peduli Pembangunan Nusantara
Tergugat:
PT. Multiagro Sumatera Jaya (MSJ)
Register : 16-03-2023 — Putus : 06-06-2023 — Upload : 09-08-2023
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 32/G/KI/2023/PTUN.BDG Tanggal 6 Juni 2023 — Pemohon Keberatan :
Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat
Termohon keberatan :
Pemantau Keuangan Negara (PKN)
616 — 118
616 — 118
Pemohon Keberatan :Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa BaratTermohon keberatan :Pemantau Keuangan Negara (PKN)
Register : 27-02-2023 — Putus : 06-06-2023 — Upload : 07-06-2023
Putusan PTUN MANADO Nomor 10/G/KI/2023/PTUN.MDO Tanggal 6 Juni 2023 — Pemohon Keberatan : PERKUMPULAN PEMANTAU KEUANGAN NEGARA (PKN)
Termohon Keberatan : KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
166 — 3
166 — 3
Pemohon Keberatan : PERKUMPULAN PEMANTAU KEUANGAN NEGARA (PKN)Termohon Keberatan : KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Register : 24-03-2023 — Putus : 08-06-2023 — Upload : 15-06-2023
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 18/G/KI/2023/PTUN.PLG Tanggal 8 Juni 2023 — Pemohon:
KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
Termohon:
KETUA PERKUMPULAN PEMANTAU KEUANGAN NEGARA
119 — 38
KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
Termohon:
KETUA PERKUMPULAN PEMANTAU KEUANGAN NEGARA
119 — 38
Pemohon:
KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
Termohon:
KETUA PERKUMPULAN PEMANTAU KEUANGAN NEGARA