Diusulkan diberi Hak Guna Bangunan selama 25 tahun;Selanjutnya Tergugat meneruskan usulan permohonanperpanjangan/pembaharuan hak dimaksud kepada BadanPertanahan Nasional Rlimelaluikepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah;Bahwa dari hasil telaah atas subjek dan objek Bidang TanahPenggugat tersebut, Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Sulawesi Tengah kemudian membuat laporananalisis yuridis atas permohonan perpanjangan/pembaharuan hakyang diajukan

Sinar Putra Murni(Penggugat/Pemohon Kasasi);Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPNRI No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan PembatalanHak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan diatur dan disebutkandalam Pasal 48 sebagai berikut: "Keputusan pemberian, perpanjanganatau pembaharuan Hak Guna Bangunan atau keputusan penolakanpemberian, perpanjangan, atau pembaharuan Hak Guna Bangunansebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5), Pasal 38 ayat (3) danPasal 39 ayat (3)

Sinar Putra Murni(Penggugat/Pemohon Kasasi) telah berakhir jangka waktunya, karenapertimbangan tersebut tidak sesuai dengan fakta dan bukti persidanganyang tidak terbantahkan, bahwa sebelum berakhir jangka waktu haknya,Pemohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan permohonanperpanjangan/pembaharuan SHGB No. 9/Talise sebagaimanadimaksud Bukti P 1 jo.

diatur dan disebutkandalam Pasal 48 sebagai berikut "Keputusan pemberian, perpanjanganatau pembaharuan Hak Guna Bangunan atau keputusan penolakanpemberian, perpanjangan, atau pembaharuan Hak Guna Bangunansebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5), Pasal 38 ayat (3) danPasal 39 ayat (3) dan Pasal 43 disampaikan kepada pemohon nielaluisurat tercatat atau dengan cara lain yang menjamin sampainyakeputusan tersebut kepada yang berhak";Bahwa mengenai bentuk dan format Surat Keputusan Kepala BadanPertanahan

SHGB No. 9/Talise,maka dapat diketahui bahwa PutusanPutusan Pengadilan tersebuttidak terkait penolakan permohonan perpanjangan/pembaharuan SHGBNo. 9/Talise yang diajukan oleh PT.

Mewajibkan Kepada Termohon (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang) untuk menindaklanjuti proses Permohonan Penerbitan Sertipikat Pembaharuan Hak Pakai No.1 Desa Bandarjo, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah atas nama Yayasan Dewantara Ciptasari tertanggal 19-10-2016 untuk diteruskan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah;-----------------------3.

Tindakan Menerbitkan sertifikat pembaharuan Hak Pakai oleh Termohon atasbekas Hak Pakai No. 1 Desa Bandarjo (sekarang Kelurahan Bandarjo),Kecamatan Ungaran (sekarang Kecamatan Ungaran Barat), KabupatenSemarang, Propinsi Jawa Tengah atas nama Yayasan Dewantara Ciptasariseluas 131.740.M?, dengan batasbatas tanah sebagai berikut : Sebelah Selatan lingkungan RT O72 J RW!

Bahwa Termohon menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor PertanahanKabupaten Semarang No. 2797/30033.22/D/IX/2016 tanggal 22 September2016, yang Kami terima di Kantor Kami per tanggal 28 September 2016,tentang Penolakan Penerbitan Sertifikat Pembaharuan Hak Pakai No. 1 DesaBandarjo, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang tanpa alasan/ dasarhukum yang sesuai undangundang, padahal uang perpanjangan Hak Pakaitelah diterima oleh Termohon tanggal 26021987 dan Sertifikat asli Hak PakaiNo. 1 Desa Bandarjo

Bahwa sebelum Hak Pakai berakhir pada tanggal 31121987, Pemohontelah mendatangi Termohon untuk mengajukan pembaharuan Hak Pakai,dan Tergugat telah memberikan surat kepada Ketua yayasan waktu itudengan suratnya No. 573/1/50187 tanggal 12011987 untuk menyetorkanuang penyelesaian permohonan sertipikat Hak Pakai yang akan jatuh tempoHalaman 5 dari 44 halaman Putusan Nomor : 016/P/FP/2016/PTUNSMGhingga selesai sebesar Rp. 1.270.000,, yang mana surat tersebutditandatangani oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten

Sehingga dengan adanyapermintaan pembayaran dari Termohon dan Kuitansi pembayaran Pemohonkepada Termohon, maka lunaslah sudah kewajiban Pemohon untuk biayaproses pembaharuan hak pakai No. 1 Desa Bandarjo atas nama Pemohon.Selanjutnya Pemohon menunggu tindak lanjut Termohon untuk menerbitkansertifikat pembaharuan hak Pakai tersebut. Namun hingga saat ini Termohontidak juga menerbitkan sertifikat pembaharuan atau perpanjangan hak pakaiNo. 1 /Desa Bandarjo tersebut;.

olehYayasan Pembangunan PendidikanMuslimin (YPPM) kepadaTerbantah Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin (YPPM),sebagaimana tercantum didalam Akta Pelepasan Hak atas tanah milikNegara No. 1 tanggal 3 Agustus 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan Yulius Anwar, SH., Notaris di Bandung, adalah tidak sah danmengandung cacat yuridis, alasannya: Bahwa Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin dengan AktaPendirian No. 7 tanggal 25 Mei 2010 yang dibuat di hadapanYulius Anwar, SH., Notaris di Bandung, tidak

No. 204 K/Pdt.Sus/2012kurator hanyalah Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin (dalamperkara tersebut sebagai Tergugat ), hal tersebut membuktikan bahwapencantuman/penyebutan pihak Termohon di dalam perkara No. 03/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. di Pengadilan Niaga pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat, adalah salah dan keliru dan yang benar adalahYayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin dan YayasanPembangunan Pendidikan Muslimin, dahulu bukan Yayasan LembagaPendidikan Muslimin (YLPM) dan Lembaga Pendidikan

No. 204 K/Pdt.Sus/2012Eksepsi Terbantah V:Eksepsi Prosesual (Processuele Exceptie):Error in Persona:Bahwa tindakan Pembantah menarik Yayasan Pembaharuan PendidikanMuslimin sebagai Terbantah V adalah suatu tindakan yang tidak berdasarmenurut hukum, karena:Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri JakartaPusat No. 03/PKPU/2011/PN.NIAGA/PN.JKT.PST., tanggal 21 Maret 2011(bukti TV.1) yang mana terhitung tanggal tersebut Terbantah V yakni organkepengurusan Yayasan Pembaharuan Pendidikan

(Dua belas ribu tujuh ratusdelapan puluh delapan meter persegi) oleh Yayasan PembangunanPendidikan Muslimin kepada Yayasan Pembaharuan PendidikanMuslimin sebagaimana tercantum dalam Akta Pelepasan Hak AtasHal. 34 dari 45 hal. Put.

., Notaris di Bandung (videBukti T.1 dan T.ll21), adalah tidak sah dan mengandung cacat yuridisalasannya: Bahwa Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin dengan AktaPendirian Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin, Akta Nomor 7tanggal 25 Mei 2010, yang dibuat dan di hadapan Notaris YuliusAnwar, SH., Notaris di Bandung (vide Bukti T.I dan T.ll15, tidakmempunyai hubungan hukum dengan LPM; Bahwa pencantuman kedudukan Yayasan Pembaharuan PendidikanMuslimin di JI.

Menyatakan perkawinan Pemohon dengan almarhum suaminya yang bernama Franky Stevanus Ticoalu secara agama Kristen di Gereja Kebangunan Kalam Allah Indonesia sebagaimana Surat Pembaharuan Akad Nikah Nomor 02/SPAN/VIII/02, tanggal 31 Agustus 2002 adalah sah ; --------------------------------3.

surat Pemohon ; wane n enna nnn nnn ne nena TENTANG JALANNYA KEJADIAN Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 4Januari 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo padatanggal 12 Januari 2016 dengan register Nomor : 05/Pdt.P/2016/PN.Sda, mengemukakan halhal sebagai berikut : e Bahwa Pemohon Wayan Alit telah menikah dengan seorang lakilaki yang bernamaFranky Stevanus Ticoalu secara agama Kristen pada tanggal 31 Agustus 2002sebagaimana Surat Pembaharuan

Pemohon bertempat tinggal di Sidoarjo, maka secara hukumpermohonan ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo ; Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada KetuaPengadilan Negeri Sidoarjo agar memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagaiberikut : 2 222222 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon ; 2 Menyatakan perkawinan Pemohon dengan almarhum suaminya yang bernama FrankyStevanus Ticoalu secara agama Kristen di Gereja Kebangunan Kalam Allah Indonesiasebagaimana Surat Pembaharuan

Akad Nikah Pemohon yang dikeluarkanoleh Gereja Kebangunan Kalam Allah Indonesia tahun 2002, karena saksi belumsebagai Penginjil waktu itu ; Setahu saksi, maksud dari Surat Pembaharuan Akad Nikah atas nama Pemohon yangdikeluarkan oleh Gereja, supaya ada pengakuan dihadapan Tuhan atau jemaat kalaumereka adalah suami istri, acaranya dilakukan dihadapan Pendeta Gereja, karenasebelum terbit surat itu Pemohon dan suaminya jarang datang di Gereja, dan supayabisa diakui oleh Jemaat kemudian dihadapan Pendeta

Berdasarkan dalil Permohonan yang diajukan Pemohon ternyataberkaitan pengesahan perkawinan Pemohon serta pengesahan anak dalam perkawinantersebut, dan sesuai identitas dalam bukti P1 maupun dalam surat permohonannya, Pemohonadalah pemeluk agama Kristen ; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ini Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenangmemeriksa dan memutus tentang permohonan Pemohon a quo ; Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor : 05/Pdt.P//2016/PN.Sda10Menimbang, bahwa dari bukti P4 berupa Surat Pembaharuan

Akad Nikah berisi faktabahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2002 dilangsungkan pembaharuan Akad Nikahdalam Iman Kristen dari perkawinan Franky Stevanus Ticoalu dengan Wayan Alit (Pemohon)dihadapan Pendeta Mark Silas,M.Div. bertempat di Gereja Kebangunan Kalam Allah(GKKA) Indonesia Jemaat Surabaya terhadap pernikahan mereka tanggal 4 Februari 1996.Selanjunya dari bukti P3 berupa Kartu Keluarga mengungkapkan tentang hubungankekeluargaan antara Pemohon dengan Franky Stevanus Ticoalu dalam status

PATRIOT PEMBAHARUAN JAYA dan SPK43/PPKJKT/V1/2006 tanggal 12 Juni 2006 antara ACHYARMANSYAHLUBIS (Kuasa Pengguna Anggaran) dengan BUDI KISWANTO(Direktur PT. PATRIOT PEMBAHARUAN JAYA);e Nomor: 00911/464862/0014.1/09407.0//2006 tanggal 18 Juli 2006 nilaiRp. 145.200.000, (seratus empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah)dengan SP2D Nomor: 510928D tanggal 20 Juli 2006 kepada PT.

PATRIOT PEMBAHARUAN JAYA dan SPK43/PPKJKT/VI/2006 tanggal 12 Juni 2006 antara ACHYARMANS YAHLUBIS (Kuasa Pengguna Anggaran) dengan BUDI KISWANTO(Direktur PT. PATRIOT PEMBAHARUAN JAYA);Nomor: 00911/464862/0014.1/09407.0//2006 tanggal 18 Juli 2006 nilaiRp. 145.200.000, (seratus empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah)dengan SP2D Nomor: 510928D tanggal 20 Juli 2006 kepada PT.

PATRIOT PEMBAHARUAN JAYA;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah salah dalammempertimbangkan harga buku yang dicetak PT. WAHANA MULTIGUNAMANDIRI dan PT.

PATRIOT PEMBAHARUAN JAYA dan SPK43/PPKJKT/V1/2006 tanggal 12 Juni 2006 antara ACHYARMANSYAHHal. 27 dari 33 hal. Put. No. 1346 K/Pid.Sus/2008LUBIS (Kuasa Pengguna Anggaran) dengan BUDI KISWANTO(Direktur PT. PATRIOT PEMBAHARUAN JAYA);e Nomor: 00911/464862/0014.1/09407.0//2006 tanggal 18 Juli 2006 nilaiRp. 145.200.000, (seratus empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah)dengan SP2D Nomor: 510928D tanggal 20 Juli 2006 kepada PT.

Nomor 285 K/Pdt.SusPHI/20173.93.103.113.123.13 Bahwa Penggugat II kemudian melamar kembali dengan suratlamaran tanggal 11 Oktober 2012 (Bukti TS)r diterima kembalidan diikat dengan PKWT dari tanggal 12 November 2012 s.d 11November 2013, Majelis Hakim berpendapat bahwa lamaranPenggugat II untuk pembaharuan PKWT nya dengan Tergugatkarena ltu pembaharuan PKWT adalah sah."

Nomor 285 K/Pdt.SusPHI/2017puluh) hah, oleh karenanya semakin terbukti bahwa Bukti T14bukan pembaharuan PKWT;3.38 Bahwa logika hukum lainnya sebagai bukti tidak ada kaitan antaraBukti T13 dengan Bukti T14, terbukti telah diakui olen Judex Fact,apalagi dalam pertimbangan hukumnya Judex Facti mengakuiadanya surat lamaran yang diajukan Termohon Kasasi/Penggugat Vdan kemudian diterima bekerja.Logika seandainya terdapat pembaharuan, maka tidak terdapatsurat lamaran bekerja yang diajukan oleh Termohon

Logika seandainya terdapatpembaharuan, maka tidak terdapat surat lamaran bekerja yangdiajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat V1;3.46 Bahwa jika Judex Facti cermat dan teliti, bahwa berdasarkan BuktiT17d dengan Bukti T18 terdapat jeda waktu lebih dari 30 (tigapuluh) hari, oleh karenanya semakin terbukti bahwa Bukti T18bukan pembaharuan PKWT;3.47 Bahwa akibat kesalahan fatal yang dilakukan oleh Judex Facti yangberpendapat bahwa Bukti T18 sebagai pembaharuan dari Bukti T17b telah mengakibatkan Bukti

Bahwa berdasarkan uraian di atas, seluruh pertimbangan hukum JudexFacti terbukti sebagai pelanggaran asas hukum pembuktian karenaJudex Facti berpendapat adanya pembaharuan PKWT tanpa didukungbuktibukti dari Para Termohon Kasasi/Para Penggugat dan ironisnyaJudex Facti menutup mata atas bukti Surat Keterangan/Surat ReferensiKerja yang membuktikan putus atau berakhirnya PKWT;.

Referensi Kerja tersebut disatu sisi membuktikan finisnya PKWT dan PKWT berikutnya adalahlembaran baru dengan kontrak baru bukan pembaharuan PKWT;Bahwa logika hukum yang sangat sederhana bahwa berdasarkan adanyaSurat Keterangan/Surat Referensi Kerja, maka upaya Para TermohonKasasi/Para Penggugat untuk bekerja dimanapun seiring dan sejalandengan upaya baru atau adanya kehidupan baru dalam pekerjaan.Sedangkan pembaharuan sangat berbeda karena mustahil adapembaruan PKWT tetapi sebelumnya telah ada Surat

Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tubanmenjatuhkan Penetapan Perubahan Nama dan tempat tanggal lahirPara Pemohon pada Akta Nikah Para Pemohon, sesuai dengandokumendokumen pribadi Para Pemohon dan dokumen pribadi anakPara Pemohon;Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan PerubahanNama dan tempat tanggal lahir Para Pemohon tersebut untuk dijadikanalasan hukum (kepastian hukum) Persyaratan Pembaharuan KK (KartuKeluarga), Pembaharuan KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pemohon , danuntuk Pembaharuan

Keluarga), Pembaharuan KTP (Kartu TandaPenduduk) Pemohon I, dan untuk Pembaharuan Akta Kelahiran anak ParaPemohon yang bernama MOH.ASROFI umur 37 tahun;Bahwa untuk memperkuat dalildalilnya, Para Pemohon mengajukanbuktibukti tertulis sebagai berikut :a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA)Kecamatan jenu, Kabupaten Tuban Nomor 38/1/V1I/1977, tanggal 04Juni 1977 (P.1);Salinan Penetapan, Nomor 204/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Halaman 4 dari 10b.

Perubahan biodata dimaksud sangat diperlukanoleh Para Pemohon untuk dijadikan alas hukum dalam persyaratanmengurus Pembaharuan KK (Kartu Keluarga), Pembaharuan KTP (KartuSalinan Penetapan, Nomor 204/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Halaman 6 dari 10Tanda Penduduk) Pemohon I, dan untuk Pembaharuan Akta Kelahiran anakPara Pemohon yang bernama MOH.ASROFI umur 37 tahun ;Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Para Pemohon,terlebin dahulu dipertimbangkan dari aspek formilnya, bahwa permohonanperubahan Biodata Para

sertifikat yang sudah jatuh tempo kalau mati HGBnya itu di urusHGB baru bukan perpanjang bukan pembaharuan hak.

Untuk pengurusanHGB baru itu harus ada pengukuran kalau HGBnya itu mati;Bahwa syarat untuk diterbitkan HGB pembaharuan adalah permohonanoleh yang bersangkutan atau kuasa hukumnya.

Apabila HGB nya berakhiratau setelah berakhir atau akan berakhir kalau akan diurus perpanjangan,Halaman 41 dari 58 Halaman, Putusan Nomor: 43/G/2019/PTUN.SBYkalau telah di urus pembaharuan itu dinyatakan di akta;Bahwa perpanjangan dan pembaharuan itu sebetulnya dilihat dari jangkawaktu berakhirnya hak.

Tapi kalau jangka waktu Hak Guna Bangunan yang sudahberakhir tidak mungkin dilakukan perpanjangan hak karena jangkawaktunya telah berakhir sehingga prosesnya adalah pembaharuan hak yangdalam praktek itu pelaksanaannya namanya permohonan hak;Bahwa secara teori dan praktek itu ada istilah perpanjangan, pembaharuan,penggantian.

Jadi kalau pembaharuan hak itu pasti nomor HGBnya berbeda, buku tanahnya berbeda. Tapi kalau perpanjangan tinggal distempel saja nomor haknya semuanya tetap sama. Makanya nomor haknyayang masalah ini berbeda karena prosesnya bukan perpanjangan ataupenggantian tapi pembaharuan.

Bahwa kedua obyek sengketa tersebut di atas diketahui oleh PENGGUGATpada tanggal 28 Maret 2013, setelan PENGGUGAT menerima surat dariKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung denganNomor: 1088/918/III/2013 tertanggal 21 Maret 2013 Perihal: Tindak LanjutProses Pembaharuan Hak Guna Usaha No.

U.9/LT kepada TERGUGAT melalui KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung, sebagaimanapada Surat PENGGUGAT Nomor : BSSS/SK/002/II/2011 tertanggal 8 Februari2011, Perihal: Permohonan Perpanjangan/Pembaharuan Sertipikat Hak GunaUsaha (HGU) No.

Pasal 26Permen Agraria No. 9 Tahun 1999, terhadap pemegang hak atas tanahsebelumnya in casu PENGGUGAT, secara hukum PENGGUGAT selakupemegang hak sebelumnya wajib diprioritaskan pemberianperpanjangan/pembaharuan haknya. Dalam hal ini, oleh karena pada tanggal 8Februari 2011 PENGGUGAT telah mengajukan permohonanperpanjangan/pembaharuan Sertipikat Hak Guna Usaha No.

Dengan demikian sangat berdasar hukum apabilaPENGGUGAT yang diberikan pembaharuan hak atas Sertipikat Hak GunaUsaha No.

berakhir HakGuna Usaha Tanggal 31 Desember 2010, berarti telah melanggar ketentuanyang berlaku sehingga sangat tidak mungkin bekas pemegang hak yangtelah melanggar ketentuan akan mendapatkan hak prioritas untukmendapatkan hak yang sama/pembaharuan hak;8.

kekuasaanya karenahubungan kerja pribadinya, karena mata pencahariannya atau karena mendapatupah, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan caracara sebagai berikut :Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas terdakwa yangbekerja sebagai Collector di Koperasi Pangkep Abadi yang bertugas mencarinasabah dan memberikan pinjaman kredit kepada nasabah dan selanjutnyamelakukan penagihan terhadap pembayaran angsuran pinjaman nasabah padatiap hari, minggu maupun bulan, melakukan permohonan pembaharuan

Jumlah yang diambil di Kasir Koperasi Unit Pangkep dan tidak diberikankepada Nasabah sebagai pembaharuan kredit sebesar Rp. 26.206.000,(dua puluh enam juta dua ratus enam ribu rupiah),Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN Pkj2.

pinjaman tanpa sepengetahuannasabah yang datanya terdakwa gunakan dimana uang pembaharuanpinjaman yang terdakwa cairkan tidak terdakwa berikan kepada Nasabah yangnamanya sesuai pengajuan pembaharuan kredit.Bahwa adapun .data yang harus dilampirkan untuk pembaharuan kredit diKoperasi adalah dengan melampirkan Fotokopi KTP, dan Kartu Keluarga sertajaminan tertulis.Bahwa seingat terdakwa Nasabah yang terdakwa lakukan pembaharuan kreditadalah kurang lebih 10 (Sepuluh) orang namun terdakwa tidak ingat

ribu rupiah).Bahwa perbuatan terdakwa dengan tidak menyetorkan uang pembayaranpinaman nasabah dan melakukan pembaharuan pinjaman tanpasepengetahuan nasabah dilakukan terdakwa karena untuk mencapai targetdari Koperasi yang mana target yang harus dicapai perbulan harus sebesarRp. 32.000.000, (tiga puluh juta) rupiah.Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepanpersidangan berupa 3 (tiga) lembar kertas namanama nasabah, 33 (tiga puluhtiga) lembar nota berwarna merah muda (pink)

Bahwa benar terdakwa tidak menggunakan uang iuaran pembayaran pinjamandan uang pembaharuan pinjaman untuk membeli barang kepentingan pribaditerdakwa tetapi terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk menutupi iuranpembayaran setiap bulan pinjaman atas nama nasabah yang dilakukanterdakwa.

Dengan demikian, seharusnya Tergugat menindaklanjutipermohonan pembaharuan Hak Guna Bangunan No.165/ Kelurahan Kedungdoroyang diajukan Penggugat tertanggal 09072007;Dalil Penggugat mengenai Daluwarsa Hak menggugat dari PT.

Oleh karenanya sangat tidak masuk diakal manakala dalamrangka permohonan pembaharuan hak guna bangunan oleh Penggugat, Tergugatmensyaratkan adanya bukti pelepasan hak/ rekomendasi dari Bank Bumi Dayayang sekarang menjadi PT.

;Bahwa berdasarkan bukti P15, P16 dan P17, Penggugat telah melakukanpembayaran atas proses permohonan pembaharuan Hak Guna Bangunan, danterhadap lokasi tanah tersebut telah dilakukan peninjauan sehingga timbulharapanharapan Penggugat akan permohonan pembaharuan Hak Guna Bangunandi persil Jl.Kaliasin Gang I No.17A dimaksud untuk dikabulkan oleh Tergugat,akan tetapi ternyata Tergugat tidak mengabulkan permohonan pembaharuan HakGuna Bangunan yang dimohon oleh Penggugat dengan alasan yang tidak relevan

Bank Mandiri, Tbk sebagai persyaratan pembaharuan Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 165 atas nama PT. Subore sebagaimana dimaksud dalam SuratHalaman 11 dari 30 halaman. Putusan Nomor 62 K/TUN/2014Tergugat Nomor : 500.351483 tanggal 01022008 jo.

Bank Mandiri, Tbk sebagai persyaratan pembaharuan SertifikatHak Guna Bangunan Nomor 165 atas nama PT. Subore sebagaimanadimaksud dalam Surat Tergugat Nomor : 500.351483 tanggal 01022008jo.

Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Nomor :146/SKD/DRT.5.3/08/2018, tanggal 15 Agustus 2018 tentang TarifPerpanjangan/Pembaharuan Perjanjian Penggunaan Tanah Industri (PPT)Diatas Hak Pengelolaan (HPL) PT.

Kawasan BerikatNusantara (Persero) Nomor : 146/SKD/DRT.5.3/08/2018, tanggal 15Agustus 2018 tentang Tarif Perpanjangan/Pembaharuan PerjanjianPenggunaan Tanah Industri (PPTI) Diatas Hak Pengelolaan (HPL)PT.

Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Nomor146/SKD/DRT.5.3/08/2018, tanggal 15 Agustus 2018 tentang TarifPerpanjangan/Pembaharuan Perjanjian Penggunaan Tanah Industri(PPTl) Di atas Hak Pengelolaan (HPL) PT.

Kawasan Berikat Nusantara(Persero));Bahwa Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Direksi Tentang TarifPerpanjangan/Pembaharuan Perjanjian Penggunaan Tanah Industri (PPT1)diatas Hak Pengelolaan (HPL) PT.

pinjaman menjadi Rp.35.000.000, ( tiga puluh lima juta ) dengan kata lain pengajuan tanggal30 Januari 2012 dikatakan lunas;3 Tanggal 29 Maret 2012 merupakan pembaharuan pinjaman menjadi Rp.60.000.000, ( enam puluh juta rupiah ) dengan kata laian pengajuantangal 15 Maret 2012 dikatakan lunas;4 Tanggal 5 Juni 2012 merupakan pembaharuan pinjaman menjadi Rp.80.000.000, ( delapan puluh juta rupiah ) dengan kata lain pengajuantangal 29 Maret 2012 dikatakan lunas;5 Tanggal 15 Oktober 2012 merupakan pembaharuan

BintoroDemak dengan perincian sebagai berikut :1 Tanggal 23 Februari 2012 sebesar Rp. 15.000.000, ( lima belas jutarupiah ) merupakan pengajuan pinjaman pertama;2 Tanggal 20 Maret 2012 merupakan pembaharuan pinjaman menjadiRp. 35.000.000, ( tiga puluh lima juta ) dengan kata lain pengajuantanggal 23 Februari 2012 dikatakan lunas;3 Tanggal 14 April 2012 merupakan pembaharuan pinjaman menjadiRp. 50.000.000, ( lima puluh juta rupiah ) dengan kata lainpengajuan tanggal 20 Maret 2012 dikatakan lunas;4

Tanggal 15 Oktober 2012 merupakan pembaharuan pinjaman menjadiRp. 105.000.000, ( seratus lima juta rupiah ) dengan kata laianpengajuan tangal 14 April 2012 dikatakan lunas;Bahwa terdakwa juga mengajukan kredit dengan menggunakan nama SitiZuliyah dengan perincian sebagai berikut :Tanggal 12 Maret 2012 sebesar Rp. 25.000.000, ( dua puluh lima jutarupiah ) merupakan pengajuan pinjaman pertama;Tanggal 12 Juni 2012 merupakan pembaharuan pinjaman menjadi Rp.35.000.000, ( tiga puluh lima juta ) dengan

) dengan kata lainpengajuan tanggal 30 Januari 2012 dikatakan lunas;Tanggal 29 Maret 2012 merupakan pembaharuan pinjamanmenjadi Rp. 60.000.000, ( enam puluh juta rupiah ) dengan katalain pengajuan tangal 15 Maret 2012 dikatakan lunas;Tanggal 5 Juni 2012 merupakan pembaharuan pinjaman menjadiRp. 80.000.000, ( delapan puluh juta rupiah ) dengan kata lainpengajuan tangal 29 Maret 2012 dikatakan lunas;Tanggal 15 Oktober 2012 merupakan pembaharuan pinjamantetap menjadi Rp. 80.000.000, ( delapan puluh

Per OR CKING(1 Tahun) 191/BGS/V/2014)KONTRAK III TERTULIS01/07/2015 s/d Pembaharuan PKWT:30/06/2017 No. Perj.(2 Tahun) 220/BGS/V/2015Pemberitahuan TERTULIS ADABerakhirnya NO:Hubungan Kerja Skp.47/BGS/PER.F/V17 2.

perjanjian kerjauntuk waktu tertentu sesuai ketentuan pasal 59 ayat 3 UndangUndang13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan telah adanya kesepakatandari Para Pihak untuk melakukan pembaharuan tersebut termasukmelakukan pengecualian atas tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari dalammelakukan pembaharuan dengan mengacu kepada ketentuan pasal 3ayat 8 Kepmen No 100 Tahun 2004 tentang Ketentuan PelaksanaanHal 17 Putusan Perkara No. 142/Pdt.Sus.PHI/2019/PN.Jkt.Pst.Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, maka para

Foto copy Pembaharuan Peranjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : Per:186/BGS/V/2015 sejak tanggal 1 Juni2015 s/d 31 Mei 2017 (Bukti P2.3 foto copy);5. Foto copy ID CardKartu Karyawan Indofood No.10010307 atas nama Ilham Aryanda(Bukti P3 sesuai dengan tindasan);6. Foto copy Kartu Jaminan Social tenaga kerja (Jamsostek) atas nama Ilham Aryanda(Bukti P4 sesuai dengan tindasan);7.

Bahwa Penggugat atas nama Ilham Aryanda bekerja pada Tergugatberdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), yakni PKWT pertamasejak 01 Juni 2013 s.d 31 Mei 2014, PKWT kedua sejak 01 Juni 2014 s.d 31Mei 2015, dan setelah berakhirnya PKWT kedua, kemudian antara Penggugatdan Tergugat melakukan pembaharuan PKWT, yakni sejak 01 Juni 2015 s.d31 Mei 2017;3.

PKWT tersebut dapatdiadakan setelah melebihi masa tenggang wakiu 30 (tiga puluh) hari sejakberakhirnya PKWT yang lama (PKWT kedua) sebagaimana ketentuan Pasal 59 ayat(6) Undangundang No.13 Tahun 2003, namun faktanya pembaharuan PKWTtersebut diadakan setelah berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) keduauntuk masingmasing para Penggugat sebagaimana pertimbanganpertimbangandiatas;Menimbang, bahwa oleh karena pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu(PKWT) yang telah disepakati oleh antara

perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 22 Januari 2004;

Bahwa untuk mengurus perpanjangan/pembaharuan sertipikat,persetujuan hibah dan keperluan hukum lainnya, saat ini Pemohon, YulliPalupi binti Dikun istri/ahli waris dari pemegang Sertipikat Hak GunaBangunan No. 5268/Tugu Utara atas nama pemegang Hak Soleh binSukana.

Namun dalam proses perpanjangan/pembaharuan sertipikat,persetujuan hibah dan keperluan hukum lainnya ini mengalami kendalahukum yang disebabkan 5 nama ahli waris dari Soleh tersebut yaituIstiqomah Sholihah binti Solen, Muhammad Abdurrahman bin Soleh, AnmadMubarok bin Soleh, Abdan Syakuro bin Soleh, Salsabila Sholihah binti SolehHal. 3 dari 18 hal.Pen.No 195/Pdt.P/2021/PA.JU.

Bahwa subtansial permohonan penetapan wali ini dimaksudkanagar Pemohon dapat bertindak secara sah secara hukum atas segalatindakan untuk dan atas nama anak Pemohon baik mengenai pengurusanperalinan hak, penandatanganan suratsurat terkait jual beli, perpanjangan/pembaharuan sertipikat, persetujuan hibah, perkreditan, perbankan,asuransi, dan lainlain, terhadap segala aset dan harta benda atas namaalmarhum suami Pemohon khususnya untuk keperluan perpanjangan/pembaharuan sertipikat dan persetujuan hibah

Memberikan Izin kepada Pemohon untuk melakukan perpanjangan/pembaharuan sertipikat, persetujuan hibah kepada Yayasan Harapan UmatJakarta dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 5268 Tahun 27 April 2001atas nama Soleh bin Sukana dan keperluan hukum lainnya.4.

Memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili 5 (lima) orang anaktersebut dalam melakukan perpanjangan/pembaharuan sertipikat, persetujuanhibah kepada Yayasan Harapan Umat Jakarta dengan Sertifikat Hak GunaBangunan No. 5268 Tahun 27 April 2001 atas nama Soleh bin Sukana dankeperluan hukum lainnya;4.

Selanjutnya pada tanggal 19 Nopember2007, Penggugat telah mengajukan surat permohonan kepada Tergugat II perihalpembaharuan atas Sertipikat HGB Nomor. 8/Kelurahan Perak Timur tersebut ;Bahwa atas permohonan pembaharuan hak atas tanah yang diajukan oleh Penggugatsebagaimana tersebut diatas, Tergugat I telah mengeluarkan Keputusan Nomor.131550.135.12008 tanggal 31 Januari 2008 tentang pembaharuan Hak Guna Bangunanatas nama The Budi Tedjo Prawiro, atas tanah di Kota Surabaya, Kecamatan PabeanCantikan

Bahwa.........8 Bahwa isi dari pada Keputusan Tergugat II Nomor. 131550.135.12008 tanggal 31Januari 2008 tentang pembaharuan Hak Guna Bangunan atas nama The Budi TedjoPrawiro, atas tanah di Kota Surabaya, Kecamatan Pabean Cantikan, Kelurahan PerakTimur, Jalan Rajawali Nomor. 86 adalah : Memberikan kepada THE BUDI TEDJO PRAWIRO (Penggugat), Pembaharuan Hak GunaBangunan, dalam jangka selama 20 (dua puluh) tahun, semejak tanggal pendaftarannya padaKantor Pertanahan Nasional Kota Surabaya, atas sebidang

PerakTimur, antara lain : e Biaya pemasukan pemberian hak sebesar Rp. 42.586.500, pada tanggal 25 Marete Biaya permohonan pembaharuan hak (HGB No. 8 / Perak Timur) sebesarRp. 25.000, pada tanggal 27 Maret 2008 ;e Biaya permohonan pengukuran dan transportasi petugas ukur sebesarRp. 631.000, pada tanggal 1 April 2008 ;10 Bahwa dengan demikian Penggugat telah memenuhi seluruh kewajiban terkait denganpermohonan pembaharuan HGB Nomor. 8 / Kelurahan Perak Timur, sebagaimana yangditentukan dalam Surat

Namun ironisnya Tergugat II tidak jugamenerbitkan Sertifikat atas Pembaharuan HGB No. 8 / Kelurahan Perak Timur ; 1213Bahwa untuk itu pada tanggal 03 Maret 2009 Penggugat telah mengajukan suratpermohonan kepada Tergugat II tentang Permohonan Pendaftaran Pembaharuan Hak GunaBangunan atas sebidang tanah luas 1.550 M2, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 16Februari 1988 Nomor. 136 / 1988, terletak di Jalan Rajawali No. 86 Surabaya, dahuluSertifikat Hak Guna Bangunan No. 8 / Kelurahan Perak Timur

Rajawali No. 86 serta telah memenuhi kewajibankewajibansebagaimana diuraikan diatas, maka tidak ada halangan secara yuridis untuk memperoses lebihlanjut pembaharuan/perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan yang diajukan oleh PenggugatThe, Budi Tedjo PrawiroTGTSE DIL, (eeeesseemseseeeememse nee ee eee eH ase ESSERE ERE EHHMenimbang.........Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakimmewajibkan kepada Tergugat II untuk memproses perpanjangan/pembaharuan sertifikat

Pemohon yang tertera pada Akta Nikah seharusnyasesuai dengan dokumendokumen pribadi anak Para Pemohontersebut,yakni yang benar adalah Nama Pemohon I XXX dan NamaPemohon Il XXX, untuk itu Para Pemohon mohon agar PengadilanAgama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan Nama ParaPemohon pada Akta Nikah Para Pemohon, sesuai dengan dokumendokumen pribadi Para Pemohon;Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan PerubahanNama tersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum)persyaratan mengurus Pembaharuan

Keluarga dan untukmengurus pembaharuan KK dan untuk mengurus Akta Kelahiran anakHalaman 2 dari 9, Penetapan Nomor 0237/Pdt.P/2018/PA.Tbn.Para Pemohon yang bernama 1. XXX umur 15 tahun, 2. XXX umur 10tahun ;8. Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini, para Pemohon akanmengajukan buktibukti yang berhubungan dengan Pemohonan inidalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaanperkara ini;9.

hadirdalam persidangan, yang kemudian dibacakan surat permohonan paraPemohon dan Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang halhal yangmenyangkut permohonan Para Pemohon, akan tetapi Para Pemohonmenyatakan tetap pada permohonannya;Halaman 3 dari 9, Penetapan Nomor 0237/Pdt.P/2018/PA.Tbn.Bahwa, di persidangan Para Pemohon menjelaskan bahwa karenaada perbedaan penulisan nama Pemohon dan Pemohon Il di Kutipan Aktanikah dengan dokumen para Pemohon, maka Pemohon dan Pemohon Ilmenemui kendala ketika mengurus Pembaharuan

Kartu Keluarga dan untukmengurus pembaharuan KK dan untuk mengurus Akta Kelahiran anak ParaPemohon yang bernama 1.

Perubahanbiodata dimaksud sangat diperlukan oleh Para Pemohon untuk dijadikan alashukum dalam persyaratan mengurus Pembaharuan Kartu Keluarga danuntuk mengurus pembaharuan KK dan untuk mengurus Akta Kelahiran anakPara Pemohon yang bernama 1. XXX umur 15 tahun, 2.

Surat Nomor 49/2019 tanggal 31052019 berupa RisalahPertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Pemberian/Perpanjangan Atau Pembaharuan Hak Atas Tanah;b. Surat Nomor 905/932.03/VIII/2019 tanggal 9082019 tentangPenetapan Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam RangkaPemberian/Perpanjangan Atau Pembaharuan Hak Atas Tanah;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha NegaraObjek Sengketa berupa:a.

Surat Nomor 49/2019 tanggal 31052019 berupa RisalahPertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Pemberian/Perpanjangan Atau Pembaharuan Hak Atas Tanah;b.

Surat Nomor 905/932.03/VIII/2019 tanggal 9082019 tentangPenetapan Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam RangkaPemberian/Perpanjangan Atau Pembaharuan Hak Atas Tanah;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengabulkan permohonanpembaharuan hak/perpanjangan hak dari Penggugat tertanggal 3052019 untuk 16 SHGB atas nama Penggugat untuk luas tanah 23.147 M2,sebagai berikut:1) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 178/Ciloto tanggal O6082010 juncto.

Surat Nomor 49/2019 tanggal 31052019 berupa RisalahPertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Pemberian/Perpanjangan Atau Pembaharuan Hak Atas Tanah;b. Surat Nomor 905/932.03/VIII/2019 tanggal 9082019 tentangPenetapan Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam RangkaPemberian/Perpanjangan Atau Pembaharuan Hak Atas Tanah;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha NegaraObjek Sengketa berupa:Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 28 K/TUN/2021a.

Surat Nomor 49/2019 tanggal 31052019 berupa RisalahPertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Pemberian/Perpanjangan Atau Pembaharuan Hak Atas Tanah;b. Surat Nomor 905/932.03/VIII/2019 tanggal 9082019 tentangPenetapan Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam RangkaPemberian/Perpanjangan Atau Pembaharuan Hak Atas Tanah;4.

Perjanjian Kredit Nomor : 2011.032 tanggal 30 Maret 2011 denganjumlah Kredit Maksimumum Rp. 6.000.000.000, (Enam milyar rupiah),telah mengalami beberapa kali perubahan dan pembaharuan, terakhirdengan Perjanjian Kredit Nomor : 2013.010 tertanggal 26 April 2013c).

Perjanjian Kredit Nomor : 2011.033 tanggal 30 Maret 2011 denganjumlah Kredit Maksimum Rp. 4.000.000.000, (Empat milyar rupiah)telah mengalami beberapa kali perubahan dan pembaharuan, terakhirdengan Perjanjian Kredit Nomor : 2013.011 tertanggal 26 April 2013;.

Perjanjian Kredit Nomor : 2009/019/KMK NON KUK 30 Januari 2009dengan jumlah Kredit Maksimum Rp. 500.000.000, (lima ratus jutarupiah), telah mengalami beberapa kali perubahan dan pembaharuan,terakhir dengan Perjanjian Kredit Nomor : 2013.012 tertanggal 26 April2013;e).

Perjanjian Kredit Nomor : 2009/020/KI NON KUK tanggal 30Januari 2009 dengan jumlah Kredit Maksimum Rp. 2.720.000.000,(Dua milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah) telah mengalamibeberapa kali perubahan dan pembaharuan, terakhir dengan PerjanjianKredit Nomor : 2013.014 tertanggal 26 April 2013;g).

Perjanjian Kredit Nomor : 2009/021/KMK NON KUK tanggal 30Januari 2009 dengan jumlah Kredit Maksimum Rp. 492.000.000,(Empat ratus sembilan puluh dua juta rupiah), telah mengalamibeberapa kali perubahan dan pembaharuan, terakhir dengan PerjanjianKredit Nomor : 2013.015 tertanggal 26 April 2013;10.

Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan PerubahanNama Pemohon tersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastianhukum) persayaratan mengurus Pembaharuan Kartu Keluarga (KK), danuntuk Mengurus Pembaharuan KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pemohon 8. Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini, para Pemohon = akanmengajukan buktibukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalampersidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;9.

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;Halaman 3 dari 9 hal : Penetapan nomor: 493/Pdt.P/2019/PA.TbnSubsider : Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadiladilnya;Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, paraPemohon hadir sendiri, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakansurat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh paraPemohon ;Bahwa, di persidangan para Pemohon menjelaskan, ketika akanmengurus pembaharuan Kartu Keluarga, pembaharuan KTP Pemohon danuntuk Keseluruhan

menyatakan tidak akanmenyampaikan sesuatu apapun dan tetap mohon penetapan;Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuksegala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagianyang tidak terpisahkan dari penetapan ini;Halaman 5 dari 9 hal : Penetapan nomor: 493/Pdt.P/2019/PA.TbnTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonadalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa, para Pemohon menemui kendala ketika akanmengurus pembaharuan

Kartu Keluarga, pembaharuan KTP Pemohon danuntuk Keseluruhan Tertib Administrasi Kependudukan lainnya, sehingga paraPemohon sangat membutuhkan Penetapan perubahan biodata dariPengadilan Agama Tuban.Menimbang, bahwa dalam Kutipan Akta Nikah Nama Pemohon tertulis Nama DJOKO LUKMAN DJATI WAHONO BIN TJAHJO Tempattanggal lahir Pamotan, 26 th dan Pemohon II Tempat tanggal lahir Tuban, 261972, padahal yang benar Nama Pemohon adalah JOKO LUKMAN BINSIRAN Tempat tanggal lahir Rembang, 06 Mei 1966 dan tempat

satu orang yang sama, hal itu dikuatkan dengan bukti P.6 begitupula tempat dan tanggal lahir Pemohon II sebagaimana tertulis dalam buktiP.2, P.3 dan P.4 adalah pribadi yang satu atau satu orang yang sama hal itudikuatkan dengan bukti P.7 ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, Majlis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon berhak menentukanatau memilin Nama atau. tempat dan tanggal lahir karena memang sangatberalasan yaitu. untuk menguruS pembaharuaan Kartu Keluarga,pembaharuan