gedung DPRD Propinsi Sumatera Utara sambil berorasi yangdisampaikan oleh pendukung pembentukan Propinsi Tapanuli dengan berteriakteriak supaya dilakukan sidang paripurna mengesahkan pembentukan PropinsiTapanuli yang juga membawa spanduk dan poster berisi tulisan seperti Protapatau mati serta menyampaikan kecamankecaman terhadap DPRD PropinsiSumatera Utara.

mengawasipara pengunjuk rasa yang masuk ke dalam sidang paripurna ;Bahwa benar pengunjuk rasa tersebut berasal dari panitia danpendukung pembentukan Propinsi Tapanuli (Protap), MahasiswaHal. 6 dari 25 hal.

gedung DPRD Propinsi Sumatera Utara sambil berorasiyang disampaikan oleh pendukung pembentukan Propinsi Tapanuli denganHal. 20 dari 25 hal.

PropinsiTapanuli datang ke Hotel Grand Antares Medan di Jalan SisingamangarajaMedan telah bertemu dengan saksi Ir.Hasudungan Butarbutar, M.Si., untukmengikuti rapat pembentukan Propinsi Tapanuli untuk menuntut agar segeradirealisasikan pembentukan Propinsi Tapanuli dengan mendatangkan masadengan rencana melakukan aksi unjuk rasa ke Kantor Dewan PerwakilanRakyat Daerah Propinsi Sumatera Utara (DPRDSV) ;Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2009 sekitar pukul 09.00 Wib didalam ruang rapat paripurna

No. 57 K/Pid/2010tujuan unjuk rasa pembentukan Propinsi Tapanuli yang telah berkumpul ditangga pintu masuk gedung DPRD Propinsi Sumatera Utara sambil berorasiyang disampaikan oleh pendukung pembentukan Propinsi Tapanuli denganberteriakteriak supaya dilakukan sidang = paripurna) + mengesahkanpembentukan Propinsi Tapanuli yang juga membawa spanduk dan posterberisi tulisan seperti Protap atau mati serta menyampaikan kecamankecaman terhadap DPRD Propinsi Sumatera Utara.

Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2013, Pelatihan Raider Yonif 641/Raider di Pusdikpassus dibuka, dan setelah beberapa hari mengikutipelatihan yaitu pada tanggal 23 Agustus 2015 sekira pukul 22.00 Wibsetelah melaksanakan apel malam, Terdakwa berpikir untukmeninggalkan latihan pembentukan Raider, kemudian pada tanggal 24Agustus 2015 ekira pukul 04.00 Wib Terdakwa meninggalkan barakLatihnan Pembentukan Raider melewati belakang KesatrianPusdikpassus sampai di perkampungan kemudian Terdakwa menujustasiun

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Agustus Tahun2013 pada saat mengikuti kegiatan pembentukan Yonif 641/Raider dantidak ada hubungan keluarga atau Family.2. Bahwa Jabatan Saksi pada saat latihan pembentukan Yonif 641/Raider adalah sebagai Danton II Kompi D, sedangkan Terdakwa adalahanggota Regu 2 Ton II Kompi D latihan Yonif 641/Raider dan Saksisebagai Dantonnya langsung.3.

Bahwa dalam pelaksanaan latihan pembentukan Yonif 641/RaiderKesatuan yang dilibatkan dalam pembentukan Yonif 641/Raider KodamXIl/Tpr tersebut adalah dari personil Yonif 641/Bru, Yonif 644/Wls, Yonif631/Atg dan Brigif 19/Kh sehingga keseluruhan personil yang terlibatdalam kegiatan latihan pembentukaan Yonif 641/Raider berjumlah 747(tujuh ratus empat puluh tujuh) orang personel.4.

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Agustus Tahun2013 pada saat mengikuti kegiatan pembentukan Yonif 641/Raider dantidak ada hubungan keluarga atau Family.2. Bahwa Jabatan Saksi pada saat latinan pembentukan Yonif 641/Raider adalah sebagai Danru di Pleton II Kompi D, sedangkan Terdakwaadalah anggota Regu 2 Ton II Kompi D latinan Yonif 641/Raider danSaksi sebagai Danru dari Terdakwa.3.

Bahwa dalam pelaksanaan latihnan pembentukan Yonif 641/RaiderKesatuan dari Kodam XII/Tpr yang dilibatkan dalam pembentukan Yonif641/Raider adalah dari personil Yonif 641/Bru, Yonif 644/Wls dan Yonif631/Atg sehingga keseluruhan personil yang terlibat dalam kegiatanlatihan pembentukaan Yonif 641/Raider berjumlah 747 (tujuh ratusempat puluh tujuh) orang personel.4.

Fadliansyah mengetahui padatanggal 15 Januari 2016 sebanyak 650 personel,salah satunya Terdakwa, berangkat daripelabuhan Semayang Balikpapan denganmenggunakan kapal KRI Banda Aceh menuju kePusdikpus Batujajar Bandung, untuk mengikutilatinan pembentukan Raider 613/Rja.d.

Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwayang tidak mengikuti latinan pembentukan Raider613/Rja dari tanggal 21 Januari 2016 sampaidengan penutupan tanggal 13 April 2016,kemudian setelah latihan memasuki hari ke 3 (tiga)pada tanggal 23 Januari 2016 sekira pukul 04.30Wib Terdakwa pergi meninggalkan daerah latihanRaider 613/Rja dan tidak pernah ke kembali kePusdikpassus sesuai Surat Perintah dariDanyonif 611/Awl Nomor Sprin/9/1/2016 tanggal22 Januari 2016 tentang perintah untuk mengikutilaihan pembentukan

pembentukan Satuan RaiderYonif 613/Rja TA 2016 selanjutnya Dayonif 611/Awlmengeluarkan Sprin/ 09 /1 / 2016 tanggal 22 Januari2016 yang ditandatangani oleh Danyonif 611/Awl LetkolInf Budi Permana tentang perintah untuk mengikutilatihan sebagai pelaku latihan / pembentukan SatuanRaider Yonif 613/Rja di Pusdikpasus Batujajar Bandung,sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang personel Yonif611/Awl termasuk Terdakwa diperintahkan untukmengikuti latinan yanga akan dibuka pada tanggal 21Januari 2016 sampai

Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan sangatmenyesali perbuatannya telah tidak mentaati suratperintah Danrem 091/Asn dan Danyonif 611/Awl untukmelaksanakan pendidikan pembentukan latihan Raider613/Rja di Pusdikpassus Batujajar dengan baik sampaiselesai yang seharusnya Terdakwa laksanakan sejaktanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 13April 2016 namun Terdakwa meninggalkan daerahLatihan pembentukan Raider 613/Rja di Pusdikpassusbatujajar pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016 dantidak pernah

Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakikatnya karenapada diri Terdakwa belum sepenuhnyatertanamsepenuhnya jiwa sebagai seorang prajurit yang masihmenjalani proses pembentukan sebagai prajurit yangberdisiplin yang senantiasa memegang teguh SaptaMarga dan Sumpah Prajurit.3.

Tidak ada perubahan sejak UndangUndang Pajak Penghasilan (UUPPh) Nomor 7 tahun 1983 sampai dengan perubahan yang terakhir UUPPh Nomor 36 Tahun 2008 tentang pembentukan atau pemupukandana cadangan untuk usaha asuransi jiwa (termasuk cadangan premiUnit Link);Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf (c) UU PPh Nomor 7 Tahun 1983sampai dengan perubahan terakhir UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 tidakada perubahan dalam pembentukan atau pemupukan dana cadangan untukHalaman 3 dari 27 halaman.

Putusan Nomor 817/B/PK/PJK/20161.Dasar Hukum Pajak Penghasilan (PPh) atas Pembentukan CadanganPremi Asuransi Jiwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2009 tanggal 22 April2009 (PMK81) tentang Pembentukan atau Pemupukan Dana Cadanganyang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya Bahwa perlakuan Pajak Penghasilan (PPh) atas pembentukan/pemupukan cadangan premi oleh Perusahaan Asuransi jiwa sudahdiatur secara jelas (/ex specialis) di Pasal 9(1) huruf c angka (2)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak

Sesuai amanat UU PPh tersebut, maka MenteriKeuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK81/PMK.03/2009 tanggal 22 April 2009 tentang Pembentukan atauPemupukan Dana Cadangan yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya(PMK81);Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2009 tanggal 22 April2009 (PMK81) tentang Pembentukan atau Pemupukan DanaCadangan yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya.

,Berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan tersebut diatas, jelas bahwa pembentukan cadangan premi yang dibentuk dariHalaman 15 dari 27 halaman.

./2011 tanggal 28Desember 2011) atas pembentukan cadangan premi padahal tidak adaperubahan peraturan perundangundangan perpajakan sama sekalikhususnya mengenai pembentukan cadangan premi;Bahwa peraturan pelaksana atas pembentukan dana cadangan yangboleh dikurangkan sebagai biaya, yaitu: cadangan untuk usaha asuransiyang meliputi cadangan premi untuk perusahaan asuransi jiwa telahdiatur secara jelas di Pasal 9 (1) huruf c angka (2) UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Nomor : 05 Tahun2011, Tentang Pembentukan dan Penetapan Personil Badan Legislasi DewanPerwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat, tanggal 14 Desember 2011;4.

Tentang Pembentukan dan Penetapan Kembali Personil Badan AnggaranDewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat, tanggal 14 Desember 2011,Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Nomor : 05 Tahun2011, Tentang Pembentukan dan Penetapan Personil Badan Legislasi DewanPerwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat, tanggal 14 Desember 2011, KeputusanDewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Nomor : 06 Tahun 2011,Tentang Pembentukan dan Penetapan Kembali Personil Badan MusyawarahDewan Perwakilan

Keputusan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat KabupatenAceh Barat Nomor 04 Tahun 2011 tanggal 14 Desember2011 tentang Pembentukan dan Penetapan Kembali PersonilBadan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat KabupatenAceh Barat ;c. Keputusan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat KabupatenAceh Barat Nomor 05 tahun 2011 tanggal 14 Desember2011 tentang Pembentukan dan Penetapan Personil BadanLegislasi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat ;d.

Keputusan Ketua Dewan Perwakilan RakyatKabupaten Aceh Barat Nomor 06 tahun 2009 tanggal17 November 2009 tentang Pembentukan danPenetapan Personil Badan Kehormatan DewanPerwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat ;d. Keputusan Ketua Dewan Perwakilan RakyatKabupaten Aceh Barat Nomor 07 tahun 2009 tanggal17 November 2009 tentang Pembentukan danPenetapan Kembali Personil Badan MusyawarahDewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat ;5.

Keputusan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Nomor03 Tahun 2011 tanggal 14 Desember 2011 tentang Pembentukan danPenetapan Personil Badan Kehormatan Dewan Perwakilan RakyatKabupaten Aceh Barat ;b. Keputusan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Nomor4 Tahun 2011 tanggal 14 Desember 2011 tentang Pembentukan danPenetapan Kembali Personil Badan Anggaran Dewan Perwakilan RakyatKabupaten Aceh Barat ;c.

Putusan Nomor 27K/PM.I07/AD/VIII/2019dengan saran Bintara Staf tersebut ditunjuklah Terdakwa untukberangkat mengikuti latinan pembentukan Raider 613/Rja tersebut dansekitar tanggal 26 Januari 2016 Saksi baru mengerti bahwa Terdakwatidak mengikuti latinan pembentukan Raider 613/Rja sampai selesaisesuai dengan surat perintah Danrem 091/ASN dan surat perintahDanyonif 611/Awl agar mengikuti latihan pembentukan Raider 613/Rjamulai tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 13 April 2016.5.

Bahwa Saksi mengetahui mengetahui sebagai dasarpelaksanaan latihnan pembentukan Satuan Raider tersebut adalah suratperintah Pangdam VI/Mlw yang ditandatangani oleh Kasdam VI/MlwNomor Sprin/ 66/1/2016 tanggal 19 Januari 2016 tentang perintahmempersiapkan diri sebagai pelaku latihan pembentukan Raider613/Rja TA 2016 dan surat perintah Danrem 091/ASN yangditandatangani oleh Kasrem 091/ASN Nomor Sprin/ 78 / 2016 tanggal21 Januari 2016 tentang perintah untuk mempersiapkan diri sebagaipelaku latinan pembentukan

Bahwa yang mengeluarkan surat perintah untuk mengikutilatinan pembentukan satuan Raider Yonif 613/Rja adalah Danyonif611/Awl Nomor Sprin / 09 /1 / 2016 tanggal 22 Januari 2016 dan benardalam surat perintah tersebut tercantum nama Terdakwa (Serda RamaYohanes) untuk mengikuti latinan pembentukan satuan Raider Yonif613/Rja tahun 2016.5.

Bahwa selama Saksi mengenal Terdakwa saat melaksanakanlatihan sebagai pelaku latinan pembentukan satuan Raider Yonif613/Rja mempunyai sikap pendiam dan tidak pernah mengeluh sertaTerdakwa tidak mengikuti latihan pembentukan satuan Raider 613/Rjapada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016.8.

kembali lagi mengikuti Latihnan Pembentukan Raider613/Rja kePusdikpassus Batujajar.22.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur ProvinsiDaerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 527 Tahun 2013 Tentang PengesahanAkta Pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah SusunUmum City Park, Kota Administrasi Jakarta Barat. Ditetapkan di Jakarta, 08April 2013;4.

Pada tanggal 17 Juli 2011forum Penghuni Rusunami City Park dibubarkan dan diganti dengan bentukbaru yang lebih formal yaitu Perwakilan Tower; Bahwa pada tanggal 26 Juni 2012, bertempat di aula Tower F diadakankegiatan persiapan pembentukan PPRS oleh sekelompok orang yang bukandibentuk berdasarkan aspirasi warga City Park sebagaimana PerwakilanTower yang telah ada;Bahwa pada tanggal 2 Juli 2012, Perwakilan Tower dan Pemerintahmelakukan Rapat Persiapan Pembentukan PPRS City Park yang dilaksanakandi

Rapat antara lainmembahas pembentukan Koordinator Tower, pendataan Pemilik dan/atauPenghuni City Park, dan Pembentukan Panitia Musyawarah;Bahwa Penggugat / Terbanding terkejut dengan adanya undangan perihalPengumuman Pelaksanaan Musyawarah Warga untuk proses pembentukanPPPSRS yang akan diselenggarakan pada tanggal 10 November 2012 denganmengatasnamakan Panitia Musyawarah.

yang cacathukum, hasil dari persiapan dan pembentukan PPRS yang ilegal dan cacathukum karena diselenggarakan oleh Kelompok Ilegal dan hanya dihadirisekelompok kecil warga saja;Bahwa objek gugatan bertentangan dengan hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal22 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 15/PERMEN/M/2007 Tentang Tata Laksana Pembentukan PerhimpunanPenghuni Rumah Susun Sederhana Milik Jo. Pasal 14 ayat (4) PeraturanDaerah Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Rumah Susun di Daerah KhususIbukota Jakarta jo.

Dengan demikian dalam Proses Pembentukan danPengisian Anggota DPRD Kabupaten Sabu Raijua harus dilakukandengan tata cara yang berlaku bagi daerah yang dibentuk setelah pemiluHal. 4 dari 21 hal. Put.

pembentukan kabupaten/kota, perlumembentuk daerah pemilihan, menetapkan jumlah kursi Anggota DPRDkabupaten/kota dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan dikabupaten/kota pemekaran dalam pengisian keanggotaan DPRDkabupaten/kota pemekaran"..

Bahwa dengan berlakunya Undang Undang Nomor 52 Tahun 2008tentang pembentukan Kabupaten Sabu Raijua maka semua ketentuanPeraturan perundangundangan yang berhubungan dengan KabupatenSabu Raijua harus disesuaikan dengan ketentuan UndangUndang Nomor52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijuasebagaimana bunyi pasal 21 undangundang dimaksud yang menyatakanbahwa : "Pada saat UndangUndang ini mulai berlaku, semua ketentuandalam peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan KabupatenSabu Raijua

Dengandemikian maka UndangUndang nomor 10 Tahun 2008 tentang PemiluDPR, DPD dan DPRD, Serta Peraturan KPU Nomor 61 Tahun 2009 danketentuan Perundangundangan lainnya wajib disesuaikan denganUndangUndang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan KabupatenSabu Raijua;. Bahwa sebagaimana bunyi Pasal 13 UndangUndang Nomor 52 tahun2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua dan Penjelasan ayat2 menyatakan :Hal. 5 dari 21 hal. Put.

No. 18 P/HUM/2010"Dalam pembentukan daerah pemilihan penetapan jumlah kursi AnggotaDPRD Kabupaten/Kota dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan dikabupaten/kota pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72,ditentukan :a.

Paripurna DPRDKabupaten Buton terkait dengan dugaan Ijazah Palsu Bupati ButonSelatan (iii) apa yang ditetapkan berupa Pembentukan Panitia Khusus(Pansus) Hak Angket DPRD Kabupaten Buton Selatan Terkait DugaanPenggunaan ljazah Palsu Bupati Buton Selatan; (iv) ditujukan kepadaanggota Panitia Knusus Hak Angket DPRD Kabupaten Buton Selatanuntuk melakukan penyelidikan ljazah Bupati Buton Selatan; Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten ButonSelatan Nomor 03/DPRD/2020 tentang Pembentukan Panitia

DPRD Kabupaten Buton Selatan yang tidak mendapatkanUndangan Rapat Paripurna pembentukan Pansus Hak Angket DPRDKabupaten Buton Selatan pada tanggal 23 Juni 2020, sehingga tidakmenghadiri rapat Paripurna tersebut; Halaman 9 dari 59 halaman/Putusan Nomor 34/G/2020/PTUN.

Bahwa dalam praktik peradilan yang dicontohkan oleh Tergugat berupaPerkara Nomor 22/G/2020/PTUN.BDG yang diputus oleh PTUN Bandungsebagaimana tersebut pada angka 1.6 gugatannya tidaklah tepat biladibandingkan dengan perkara a quo, karena objek sengketa dalam perkaratersebut bukanlah Keputusan DPRD tentang Pembentukan Panitia KhususHak Angket sebagaimana perkara a quo, tetapi Keputusan DPRD KabupatenBekasi tentang Pembentukan Panitia Pemilinan Wakil Bupati Sisa MasaJabatan Tahun 20172022:2.18.

KDI10.11.12.13.14.Bukti T8Bukti T9Bukti T10Bukti T11Bukti T12Bukti T13Bukti T14Fotokopi sesuai dengan asli, usulan pembentukan PanitiaKhusus Penggunaan Hak Angket dugaan penggunaan ijazahpalsu oleh Bupati Buton Selatan, La Ode Arusani, yangdiusulkan oleh 15 orang Anggota DPRD Kabupaten ButonSelatan, tanggal 23 Juni 2020;Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Hadir Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Buton Selatan tanggal 23Juni 2020, dengan acara pokok menyusun jadwal RapatParipurna pembentukan Pansus

sesuai dengan asli, Daftar Hadir Rapat ParipurnaPembentukan Panitia Khusus DPRD Kabupaten ButonSelatan tanggal 23 Juni 2020, dengan acara pokokmenyusun pembentukan Pansus Hak Angket DPRDKabupaten Buton Selatan sehubungan dengan dugaanpenggunaan ijazah palsu Bupati Buton Selatan; Fotokopi dari fotokopi, pandangan Fraksi PDIP dalam RapatParipurna pembentukan Pansus Hak Angket DPRDKabupaten Buton Selatan sehubungan dengan dugaanpenggunaan ijazah palsu Bupati Buton Selatan, yangditandatangani oleh Wakil

dan Pemberdayaan Konselor Anti Narkoba di Desa/Kelurahan seProvinsi Bengkulu pada BNP Bengkulu yang diangkat berdasarkan Surat KeputusanKalahar BNP Bengkulu Nomor : 15a Tahun 2010 tanggal 01 April 2010 dan SK Nomor 17Tahun 2010 tanggal 03 Mei 2010 tentang Pembentukan Tim Pembentukan danPemberdayaan Konselor Anti Narkoba di Desa/Kelurahan sePropinsi Bengkulu TA.2010,telah melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan Drs Syamsu Ridhuan, MPd(dilakukan penuntutan secara terpisah), sebagai Pegawai

Negeri Sipil pada PemerintahanPropinsi Bengkulu, dengan jabatan Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Propinsi(Kalahar BNP) Bengkulu yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur BengkuluNomor 821.2A.124 tanggal 20 Nopember 2009 dan juga sebagai Penanggung Jawabkegiatan Pembentukan dan Pemberdayaan Konselor Anti Narkoba di Desa/Kelurahan seProvinsi Bengkulu, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kalahar BNP BengkuluNomor 17 Tahun 2010 tanggal 03 Mei 2010 tentang Pembentukan Tim Pembentukan

Syamsu Ridhuan, Mpd yangbukan digunakan untuk membiayai kegiatan sesuai dengan RAB, makaselanjutnya dalam melaksanakan Kegiatan Pembentukan danPemberdayaan Konselor Anti Narkoba di Desa/Kelurahan seProvinsiBengkulu 2010, Hendri Yanto, S.Kom bin Zainul Anwar bersamasamadengan Drs.

batas wilayah ditetapkan dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan KabupatenHalmahera Utara, Halmahera Selatan, Kabupaten kepulauan Sula,Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di ProvinsiMaluku Utara, (Bukti P.3).

ALASANALASAN HUKUM.1.Bahwa pembentukan Kabupaten Halmahera Utara sebagai daerahotonom berdasakan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2003 TentangPembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten HalmaheraSelatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timurdan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara, Tanggal 25Februari 2003, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21Tahun 2003, (Bukti P.3);Bahwa berdasakan ketentuan Pasal 3 UndangUndang Nomor 1Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera

(2) huruf c PeraturanPemerintah Nomor 42 Tahun 1999 tentang Pembentukan DanPenataan Beberapa Kecamatan di Wilayah Kabupaten Tingkat IlMaluku Utara Dalam Wilayah Provinsi Tingkat Maluku danketentuan Pasal 3 huruf h dan Pasal 10 ayat (1) UndangUndangNomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten HalmaheraUtara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula,Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di ProvinsiMaluku Utara tersebut maka secara hukum 6 (enam) desa yangsebelumnya berada

Putusan Nomor 33 P/HUM/202016.17.masyarakat di dua wilayan Kabupaten Halmahera utara denganHalmahera Barat Provinsi Maluku Utara;Bahwa pembentukan Peraturan perundangundangan harusdidasarkan pada asas hukum pembentukan peraturan perundangundangan yang baik.

Putusan Nomor 33 P/HUM/2020dalam wilayah hukum administrasi Pemerintah KabupatenHalmahera Barat Provinsi Maluku Utara, hal tersebut secaranyata bertentangan dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara,Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula,Kabupaten Halmahera Timur, Kota Tidore KepulauanProvinsi di Provinsi Maluku Utara (BuktiP.3), bertentangandengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1999Tentang Pembentukan dan Penataan Beberapa Kecamatandi

No.1913 K/Pid/2006permintaan Pemekaran untuk kontribusi biaya kedatangan Wakil KetuaDPR RI. dan Tim PANSUS Pembentukan Prop. Sulawesi Timur di Luwukuang sebesar Rp.75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah) untukKepentingan Dinas dalam rangka kedatangan Wakil Ketua DPR RI danTim PANSUS Pembentukan Prop.

Tanggal 27 Januari 2004, ia Terdakwa selaku Atasan LangsungBendaharawan Khusus Pemekaran Daerah Kabupaten Morowali telahdihubungi oleh ANDI MUHAMMAD, AB.S.Sos. untuk memenuhipermintaan Forum Perjuangan Pembentukan Prop.Sulawesi Timur(FP3ST) Luwuk uang sebesar Rp.169.500.000, untuk kegiatanPembahasan Pembentukan Propinsi Sulawesi Timur oleh BAMUS danFRAKSIFRAKSI DPR RI. di Jakarta melalui pencairan Dana PemekaranDaerah.

Tanggal 15 Mei 2004, ia Terdakwa selaku Atasan LangsungBendaharawan Khusus Pemekaran Daerah Kabupaten Morowali telahdihubungi oleh ANDI MUHAMMAD, AB.S.Sos. untuk memenuhipermintaan Pembentukan Prop. Sulawesi Timur dalam rangka KunjunganKerja PANSUS Sulawesi Timur DPR RI. uang sebesar Rp.100.000.000,(seratus juta rupiah) untuk biaya Forum Perjuangan Pembentukan Prop.Sulawesi Timur agar permintaan dimaksud dipenuhi melalui pencairandana Pemekaran Daerah.

Sulawesi Timur di Luwukuang sebesar Rp.75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah) untukKepentingan Dinas dalam rangka kedatangan Wakil Ketua DPR RI danTim PANSUS Pembentukan Prop.

Surat Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pemekaran KabupatenMorowali ;Resi pengiriman uang ke Rekening Andi Muhammad AB. S.Sos.

Tidak ada perubahan sejak UndangUndang Pajak Penghasilan ("UU PPh")Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 1369/B/PK/PJK/2017Nomor 7 Tahun 1983 sampai dengan perubahan yang terakhir UU PPhNomor 36 Tahun 2008 tentang pembentukan atau pemupukan danacadangan untuk usaha asuransi jiwa (termasuk cadangan premi Unit Link);Bahwa berdasarkan pasal 9 ayat 1 huruf (c) UU PPh Nomor 7 Tahun 1983sampai dengan perubahan terakhir UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 tidak adaperubahan dalam pembentukan atau pemupukan dana

Dasar Hukum Pajak Penghasilan (PPh) atas Pembentukan CadanganPremi Asuransi Jiwa; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2009 tanggal 22 April 2009("PMK81) tentang Pembentukan atau Pemupukan Dana Cadangan YangBoleh Dikurangkan Sebagai Biaya; Bahwa perlakuan Pajak Penghasilan (PPh) atas pembentukan/pemupukancadangan premi oleh Perusahaan Asuransi jiwa sudah diatur secara jelas(lex specialis) di Pasal 9(1) huruf c angka (2) UndangUndang Nomor 7Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah

;Selanjutnya di bagian akhir dari ketentuan ini, menyebutkan bahwa:"Ketentuan dan syaratsyarat dari perlakuan pajak dari pembentukan ataupemupukan dana cadangan tersebut diatur dengan atau berdasarkanPeraturan Menteri Keuangan.

("PMK81) tentang Pembentukan atau Pemupukan Dana Cadangan YangBoleh Dikurangkan Sebagai Biaya.

Pembentukan atau pemupukan dana cadangan untuk Usaha Asuransi Jiwamerupakan biaya dalam rangka menentukan besarnya Penghasilan KenaPajak (Pendapatan Premi);Surat BAPEPAMLK No.S771/BL/2012 (S771) tanggal 25 Januari 2012perihnal SE 97/PJ./2011 (SE97) tanggal 28 Desember 2011 tentangperlakukan pajak penghasilan atas pembentukan atau pemupukan dana cadangan premi bagi wajib pajak yang bergerak di bidang usaha Asuransi jiwa yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto; Merujuk pada Surat BAPEPAMLK No.S771

OBJEK GUGATAN :Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus lbukota JAKARTA Nomor273 Tahun 2014 tentang Pengesahan Akta Pembentukan Perhimpunan PemilikDan Penghuni Satuan Rumah Susun Komersial Campuran ApartemenThe Jakarta Residence Dan Pusat Perdagangan Thamrin City Kota AdministrasiJakarta Pusat yang ditanda tangani dan diterbitkan di Jakarta pada tanggal24 Februari 2014. (Objek Sengketa). ; B.

Bahwa, Penggugat melalui pengurus PP Thamrin City pada tanggal 7 Maret2011mengirim surat kepada Tergugat perihal Pembatalan KepengurusanPembentukan PPPSRS The Jakarta Residence dan Pusat PerdaganganThamrin City sesuai Surat Penggugat No. 05/PP JACCIiIIl11 tanggal7 Maret 2011 perihal Pembatalan Kepengurusan Pembentukan PPPSRSThe Jakarta Residence dan Pusat Perdagangan Thamrin City; Halaman 10 dari 91 Halaman Putusan Nomor : 267/G/2014/PTUNJKT.5.

Bahwa, Tergugat telah mengambil suatu keputusan yaitu ProsesPengesahan Akta Pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni SatuanRuman Susun Komersial Campuran Apartemen The Jakarta Residence danPusat Perdagangan Thamrin City Kota Administrasi Jakarta Pusatsebagaimana Surat Tergugat pada tanggal 28 Juli 2011 kepada PengurusPPRS The Jakarta Residence dan Pusat Perdagangan Thamrin City sesuaisuratnya No. 2716/1.796.71 tertanggal 28 Juli 2011 perihalPENANGGUHAN PENGESAHAN AKTA PEMBENTUKAN PPPSRS THEJAKARTA

Bahwa, Tergugat kembali mengeluarkan keputusan Proses PengesahanAkta Pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan RumanSusun Komersial Campuran Apartemen The Jakarta Residence dan PusatPerdagangan Thamrin City Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagaimanaSurat Tergugat pada tanggal 22 Oktober 2012 kepada PPPSRS The JakartaResidence dan Pusat Perdagangan Thamrin City sesuai suratnya No. 9526/1.796.71 tertanggal 22 Oktober 2012 perihal Pemberitahuan ProsesPengesahan Akta Pembentukan PPPSRS The

Bahwa, berdasarkan fakta hukum sudah jelas yaitu sesuai surat TergugatNo. 2716/1.796.71 tanggal 28 Juli 2011 adalah jawaban dari Tergugat atassurat Penggugat melalui PP Thamcy No. 05/PPJaCCiIll11 tanggal 07 Maret2011 hal Pembatalan Kepengurusan Pembentukan PPRS The JakartaResidence dan Pusat Perdagangan Thamrin City, telah terlebih dahulumemutuskan bahwa proses pengesahan Akta Pembentukan PerhimpunanHalaman 11 dari 91 Halaman Putusan Nomor : 267/G/2014/PTUNJKT.Penghuni Rumah Susun The Jakarta Residence

Bahwa UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundangundangan :BAB I Ketentuan Umum, Pasal (Satu) :Ayat 1. Pembentukan Peraturan Perundangundangan adalah pembuatan PeraturanPerundangundangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan,pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.Ayat 2.

Peraturan Perundangundangan :(sebagaimana tersebut pada posita No. 8) :Ayat 1 : Pembentukan Peraturan Perundangundangan adalah pembuatan PeraturanPerundangundangan yang mencakup' perencanaan, penyusunan,pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan.BAB II Azas Pembentukan Peraturan Perundangundangan ;Pasal 5Dalam membentuk Peraturan Perundangundangan harus dilakukan berdasarkanpada asas Pembentukan Peraturan Perundangundangan yang baik, meliputi :a Kejelasan tujuanb dan seterusnya....c

kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatanBahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah :BAB I Ketentuan UmumPasal 1Halaman 9 dari 26 halaman.

Bahwa Pasal 46 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa Tidak bertentangan dengan PeraturanPemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, danUndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundangUndangan ;4.

Menganalisis Peraturan Daerah yang dibentukpada Tahun 2006 dengan peraturan perundangundangan yang setelah peristiwaterjadi, yaitu UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundangUndangan dan Peraturan Menteri Dalam. Negeri Nomor 53 Tahun 2011tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, adalah bertentangan dengan asas nonretroaktif.

Bahwa, dari kronologis pembentukan Peraturan Menteri ObyekSengketa, terlinat dengan jelas tata cara pembentukannya tidak sesuaidengan asasasas sebagaimana ditentukan dalam UndangUndangNomor: 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan.Halaman 11 dari 41 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/20173.

Bahwa, berdasarkan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 (VideBukti P6) tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan,ditegaskan:Pasal 5:Dalam membentuk Peraturan PerundangUndangan harus dilakukanberdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan PerundangUndanganyang baik, yang meliputi:kejelasan tujuan,kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;a.bCcd. dapat dilaksanakan;e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;f. kejelasan rumusan, dang. keterbukaan.Pasal

Bahwa menurut Pemohon pembentukan Peraturan MenteriPerhubungan Republik Indonesia Nomor 152 Tahun 2016 tentangPenyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari danKe Kapal (obyek sengketa) tidak memenuhi ketentuan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundangan terkait dengan asas pembentukan perundangundanganyang baik, sebagaimana ketentuan Pasal 5 UndangUndang Nomor 12Tahun 2011 dan materi muatan peraturan perundangundangansebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1)

Putusan Nomor 23 P/HUM/2017 Bahwa Pembentukan Peraturan Menteri Perhubungan Republik IndonesiaNomor PM 152 Tahun 2016 (Obyek Sengketa) Bertentangan Dengan asasKejelasan Tujuan; Bahwa Pembentukan Peraturan Menteri Perhubungan Republik IndonesiaNomor PM 152 Tahun 2016 (Obyek Sengketa) Bertentangan Dengan asasKejelasan Rumusan; Bahwa Pembentukan Peraturan Menteri Perhubungan Republik IndonesiaNomor PM 152 Tahun 2016 (Obyek Sengketa) Bertentangan Dengan asasKeterbukaan; Bahwa Pembentukan Peraturan Menteri

Perhubungan Republik IndonesiaNomor PM 152 Tahun 2016 (Obyek Sengketa) Bertentangan Dengan asasPengayoman; Bahwa Pembentukan Peraturan Menteri Perhubungan Republik IndonesiaNomor PM 152 Tahun 2016 (Obyek Sengketa) Bertentangan Dengan asasKeadilan; Bahwa Pembentukan Peraturan Menteri Perhubungan Republik IndonesiaNomor PM 152 Tahun 2016 (Obyek Sengketa) Bertentangan Dengan asasKesamaan Kedudukan dalam hukum dan Pemerintahan; Bahwa Pembentukan Peraturan Menteri Perhubungan Republik IndonesiaNomor

DALAM EKSEPSI

• Menolak Eksepsi dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan pembentukan Panitia Musyawarah Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) Kondotel LeEminence (d/h Sahid Eminence) tidak sah dan tidak memiliki kekuatan

hukum;

Penghps Kredit 65.773.715 (651.350.056)19/02/2009 Angsuran ke 14, Fany S 6.562.100 (644.787.956)28/02/2009 Pembentukan Cad.

Penghps Kredit 13.801.740 (558.543.021)30/05/2009 Pembentukan Cad. Penghps Kredit 348.104.735 (906.647.756) 30/06/2009 Pengembalian Cad. Penghps Kredit 17.554.859 (889.092.897)31/07/2009 Pembentukan Cad. Penghps Kredit 31.260.249 (920.353.146)31/08/2009 Pengembalian CH Kredit 41.761.597 (878.591.549)30/09/2009 Pengembalian Cad.

Pembalikan Kelebihan Cadangan 206.503.603Pembalikan Kelebihan Cadangan 325.827.604Ringkasan Neraca:Kredit yang Diberikan 19.902.113.820Cadangan Kerugian (PPAP) (939.477.101)Buku Besar Biaya Penghapusan Kredit (PPAP)Tanggal Keterangan debet kredit Saldo31/01/2009 Pembentukan Cad. Penghps Kredit 65.773.715 65.773.71528/02/2009 Pembentukan Cad. Penghps Kredit 64.006.438 129.780.15330/05/2009 Pembentukan Cad. Penghps Kredit 348.104.735 477.884.88831/07/2009 Pembentukan Cad.

Penghps30/09/2009 Kredit 89.445.54231/10/2009 Pengembalian CH Kredit 16.111.636JUMLAH 206.503.603Jurnal: Cadangan Penghapusan KreditPendapatan Operasional Lainnya206.503.603206.503.603 Pembentukan Cadangan selama 2009: 31/01/2009 Pembentukan Cad. Penghps Kredit 65.773.71528/02/2009 Pembentukan Cad. Penghps Kredit 64.006.43830/05/2009 Pembentukan Cad. Penghps Kredit 348.104.73531/07/2009 Pembentukan Cad. Penghps Kredit 31.260.24930/11/2009 Pembentukan Cad.

Penghps Kredit 162.073.17631/12/2009 Pembentukan Cad.

Danu Supriyadi, SE tersebut antara lainberupa Surat Keputusan Kepala Kampung Kota Gajah, Daftar anggota kelompok tani,Berita Acara Pembentukan Kelompok, Notulen musyawarah pembentukan kelompok,Struktur Organisasi kelompok tani Kampung Kota Gajah, Surat permohonanpembuatan rekening kelompok, Surat Kuasa pembukaan rekening setelah terdakwa IDanu Supriyadi, SE selesai membuat surat tersebut kemudian Surat Keputusan KepalaKampung Kota Gajah, Daftar anggota kelompok tani, Berita Acara PembentukanKelompok

, Notulen musyawarah pembentukan kelompok, Struktur Organisasikelompok tani Kampung Kota Gajah, Surat permohonan pembuatan rekening kelompokditanda tangani dan diketahui oleh saksi Eka Setianingsih, S.Pdi selaku KepalaKampung Kota Gajah melainkan oleh terdakwa I.

Danu Supriyadi, SE yaitu SuratKeputusan Kepala Kampung Kota Gajah, Daftar anggota kelompok tani, Berita AcaraPembentukan Kelompok, Notulen musyawarah pembentukan kelompok, StrukturOrganisasi kelompok tani Kampung Kota Gajah, Surat permohonan pembuatanrekening kelompok diserahkan dan ditanda tangani oleh terdakwa II.

, Notulen musyawarah pembentukan kelompok, Struktur Organisasikelompok tani Kampung Kota Gajah, Surat permohonan pembuatan rekening kelompokPutusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN Gns. halaman 7ditanda tangani dan diketahui oleh saksi Eka Setianingsih, S.Pdi selaku KepalaKampung Kota Gajah melainkan oleh terdakwa I.

Menyatakan Perjanjian Jasa Konsultan Penasehat Keuangan Pembentukan Bank Pembangunan Daerah Provinsi Banten tanggal 13 Juli 2015 berikut dengan Addendumnya adalah sah secara hukum dan mempunyai kekuatan yang mengikat kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT ;3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi terhadap Perjanjian Jasa Konsultan Penasehat Keuangan Pembentukan Bank Pembangunan Daerah Provinsi Banten tanggal 13 Juli 2015 berikut dengan Addendumnya ;4.

BPD Banten ;Bahwa selanjutnya, TERGUGAT dan PENGGUGAT menandatanganiPerjanjian No.8/PKS/VI/BGD2015 tanggal 13 Juli 2015 tentang JasaKonsultan Penasehat Keuangan Pembentukan Bank Pembangunan DaerahProvinsi Banten (selanjutnya disebut PERJANJIAN) yang isi pada pokoknyaantara lain sebagai berikut:a.

Bahwa pekerjaan pada Tahap Pelaksanaan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 ayat (2) PERJANJIAN, pun berhasil diselesaikan denganbaik oleh PENGGUGAT sebagaimana dibuktikan dengan LaporanPenasihat Keuangan Pembentukan Bank Pembangunan Daerah ProvinsiBanten Closing Report Tahap (PUT IV) tanggal 5 September 2016 Jo.Laporan Penasihat Keuangan Pembentukan Bank Pembangunan DaerahProvinsi Banten Closing Report Transaksi Tahap Il tanggal 24 Januari 2017Jo.

Trimegah Securities, Tbk tentang Jasa Konsultan PenasehatKeuangan Pembentukan Bank Pembangunan Daerah Provinsi Banten No.8/PKS/VII/BGD2015 tertanggal 13 Juli 2015, telah di nazegelen dan diberitanda dengan. BUKTIP4;Fotocopy sesuai asli, Addendum Perjanjian antara PT. Banten GlobalDevelopment dengan PT.

Trimegah Securities, Tok tentang Jasa KonsultanPenasehat Keuangan Pembentukan Bank Pembangunan Daerah ProvinsiBanten No. 08/ADD/PKS/VII/BGD2016 tertanggal 13 Juli 2016, telah dinazegelen dan diberi tandadengan BUKTIP5 ;Fotocopy sesuai asli (Pertinggal), Laporan Kajian Pembentukan BankPembangunan Daerah Provinsi Banten tertanggal 27 Agustus 2015, telah dinazegelen dan diberitandadengan BUKTIP6A ;Fotocopy sesuai asli (Pertinggal), Update Kajian 1 atas Kajian tanggal 27Agustus 2015 Pembentukan Bank

BPD Banten, untukmelakukan pembentukan bank mereka memerlukan penasehat keuangansehingga PT.