Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasitanggal 12 Agustus 2011, Nomor : B/1898/M.PANRB/8/2011: penyelesaianKasus Ujian CPNS Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010, yangselanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA8 ;4. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasitanggal 8 Agustus 2012, Nomor : B/2307/M.PANRB/08/2012 perihalTanggapan Alokasi Formasi CPNS Daerah tahun 2012, yang selanjutnyadisebut sebagai OBYEK SENGKETA 4 ;5.

CPNS Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun2010.;2.4 Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasitanggal 8 Agustus 2012, nomor : B/2307/M.PANRB/08/2012 perihalTanggapan Alokasi Formasi CPNS Daerah tahun 2012.;2.5 Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasitanggal 11 juni 2012, nomor : R/100/M.PANRB/06/2012 perihalPersetujuan Rincian Alokasi Formasi CPNS Daerah tahun 2012;3.

Memerintahkan Tergugat 3 untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negarayang menjadi :5.1Obyek Sengketa 3 berupa Surat Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi tanggal 12 Agustus 2011, nomor :B/1898/M.PANRB/8/2011 perihal : Penyelesaian Kasus Ujian CPNSDaerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010.;5.2 Obyek Sengketa 4 berupa Surat Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi tanggal 8 Agustus 2012, dengan nomor: B/2307/M.PANRB/08/2012 perihal Tanggapan Alokasi Formasi CPNSDaerah

tahun 2012.;5.3 Obyek Sengketa 5 berupa Surat Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi tanggal 11 Juni 2012, dengan nomor:R/100/M.PANRB/06/2012 perihal Persetujuan Rincian Alokasi FormasiCPNS Daerah tahun 2012.;6.

;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negaratelah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor18/G/2012/PTUN.PTK, tanggal 5 Maret 2013 yang amarnya sebagai berikut:DALAM PENUNDAAN:1.Mencabut Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata UsahaNegara berupa Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor : B/2307/M.PANRB/08/2012 tanggal 8 Agustus2012 Perihal Tanggapan Alokasi Formasi CPNS Tahun 2012 (ObyekSengketa 4) dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi No 16 Tahun 2009 Pasal 32 ayat (1) huruf c: UsiaPaling Tinggi 50 (lima puluh) tahun;kK. Bahwa Guru yang tidak bisa memenuhi Peraturan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 16 Tahun2009 BAB IX, tidak mempunyai Jabatan Fungsional Guru;I.

Bahwa tidak ada Peraturan/Keputusan/Juknis/Juklak MenteriAgama tentang Karir, tunjangan, dan Hak lainnya tentang guru yang tidakbisa memenuhi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi No 16 Tahun 2009 BAB IX, dengan demikian Tergugatdi mutasikan dari Jabatan Guru menjadi Fungsional Umum pada KantorKementerian Agama Kota Administrasi Jakarta Utara;Dengan demikian berdasarkan uraianuraian Tergugat tersebut di atas maka sangatberalasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa

BuktiP9 : Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan AparaturNegara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009,tentang Jabatan Fungsional Guru Dan Angka Kreditnya ( Fotokopi dariFotokopi );10.Bukti P 10: Surat Edaran Kepala Badan Kepagawaian NegaraNomor K.2630/V.11/99, tanggal 02 Januari 2015, perinal Pengangkatan,Pemberhentian Sementara Dan Pemberhentian Pegawai Negeri SipilDari Jabatan Fungsional. ( Fotokopi dari Fotokopi );11.BuktiP 11: Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian AgamaKota

Il/a dan jenjang pendidikan SMEA yang sederajat dengan SMA (videbukti P5=T5), Majelis Hakim berpendapat adanya kekeliruan tersebut tidak berartimenghilangkan kewenangan Tergugat untuk membatalkan surat keputusanpengangkatan Penggugat pertama kali sebagai Guru sebagaimana bukti P5=T5,karena Tergugat menyadari pengangkatan Penggugat sebagai Guru tersebutbertentangan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara DanReformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009.

kali oleh Tergugat yang tidak sesuai dan atau tidak memenuhi syarat yangditentukan dalam 30 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara DanReformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 juga turut serta diberhentikan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T8 yaitu dokumen mengenai Usul Mutasiuntuk Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Guru TMT 01072014, yang mempunyaipermasalahan yang sama seperti Penggugat, walaupun kemudian usulan tersebut tidakdapat diproses karena terhalang batas usia maksimal

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI (KEMENPAN & RB) CQ. PANITIA SELEKSI NASIONAL PENERIMAAN CPNS FORMASI TENAGA HONORER KATEGORI 2 TAHUN 2013

Satriawijaya No. 1 Pandeglang Banten; 22222 eon nnn nnn nnn nnn non non nen nen nneSelanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT ;Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor: 13/G/2014/PTUNSRGll MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASIBIROKRASI (KEMENPAN & RB) CQ.

PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai NegeriSipil pada Pasal 250 huruf b yang menyebutkan bahwa Pegawai NegeriSipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidanapenjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap Karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan dan / atau pidana umum; Bahwa sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri,Menteri Pendayagunaan

Putusan Nomor 172 K/TUN/2020tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan juga berdasarkanSurat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan PemberhentianAparatur Sipil Negara yang terbukti melakukan tindak Pidana Korupsi,PPK dan PyB diminta untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadapsemun proses hukum yang sedang dijalani oleh Aparatur Sipil Negara,mengambil langkah tegas untuk memberhentikan dengan tidak hormatAparatur

Sipil Negara yang terbukti secara hukum melakukan tindakpidana Korupsi serta melaporkan hasil pelaksanaan tersebut kepadaMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi danMenteri Dalam Negeri:Bahwa secara sosiologis tindak pidana korupsi sudah semakin merajalela,sehingga harus ditanggulangi secara serius dengan langkablangkah yangsimultan dan komprehensif.

Apalagi sesuai dengan kebijakan Bersama MenteriDalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiHalaman 5 dari 8 halaman.

TAK dalam kegiatan 05031/SP2DU/XI/2014 5,645.000,pendayagunaan para penyandang 09 Desember 2014cacat dan eks trauma di jakarta 13. belanjacetak dalam kegiatan 05031/SP2DU/XI/2014 310.000,pendidikan dan pelatihan 09 Desember 2014ketrampilan berusaha bagi ekspenyandang penyakitsosial 14. perjalanan dinas dalam daerah 05031/SP2DU/XI/2014 864.000,pada kegiatan pendayagunaan para 99 Desember 2014penyandang cacat dan eks trauma 15. perjalanan dinas dalam daerah 07446/SP2DGU NIHIL/ 864.000,dalam kegiatan

pendayagunaan X1V/2014 para penyandang cacat dan eks 31 Desember 2014trauma.

pendayagunaan para NIHIL/X1I/2014 penyandang cacatdan eks trauma. 31 Desember 2014Total 52.883.000, Bahwa masih dalam tahun 2014, terdakwa Drs.

pendayagunaan X12014 31 Desemberpara penyandang cacat dan eks 2014trauma.Total 52.883.000, Bahwa masih dalam tahun 2014,DHEDEN ADE SAPUTRA, A.Mdbendahara pengeluaran)memerintahkan saksiterdakwa Drs.

, /2014 31 Deserber 2014kegiatan pendayagunaan parapenyandang cacat dan eks trauma.

Bontang Baru Kec.Bontang Utara Kota Bontang sejak bulan September 2017. berdasarkan Suratkeputusan BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA BONTANGNomor : 04/P/SK/BAZNASBTG/I/2019, tanggal 1 Januari 2019 sebagai Amilpelaksana pendistribusian dan pendayagunaan Zakat dengan tugas tanggungjawab Penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan Zakat;Operator Admin pengelola system informasi manajen BAZNAS Bontang(SIMBA); Pelaksana pengelolaan dan pengembangan data MUSTAHIK;Pelaksana dan pengendali

pendistribusian dan pendayagunaan Zakat;Pelaksana evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat;Penyusunan laporan dan pertanggung jawaban pendistribusian pendayagunaanZakat; Koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaaan Zakat Danatas pekerjaan tersebut, Terdakwa menerima gaji Sebesar Rp. 3.300.000, (tigajuta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya.Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Bon Bahwa Terdakwa yang =menjabat sebagai AMIL BAGIANPENDISTRIBUSIAN DAN

Bontang Baru Kec.Bontang Utara Kota Bontang sejak bulan September 2017. berdasarkan Suratkeputusan BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA BONTANGNomor : 04/P/SK/BAZNASBTG/I/2019, tanggal 1 Januari 2019 sebagai Amilpelaksana pendistribusian dan pendayagunaan Zakat dengan tugas tanggungjawab Penyusunan strategi pendistriousian dan pendayagunaan Zakat;Operator Admin pengelola system informasi manajen BAZNAS Bontang(SIMBA); Pelaksana pengelolaan dan pengembangan data MUSTAHIK;Pelaksana dan pengendali

pendistribusian dan pendayagunaan Zakat;Pelaksana evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat;Penyusunan laporan dan pertanggung jawaban pendistribusian pendayagunaanZakat; Koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaaan Zakat Danatas pekerjaan tersebut, Terdakwa menerima gaji Sebesar Rp. 3.300.000, (tigajuta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya.

Dasarpengangkatan Terdakwa adalah Surat keputusan BADAN AMIL ZAKATNASIONAL (BAZNAS) KOTA BONTANG Nomor : 04/P/SK/BAZNASBTG/I/2019, tanggal 1 Januari 2019 sebagai Amil pelaksana pendistribusiandan pendayagunaan Zakat dengan tugas tanggung jawab :e Penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan Zakat;e Operator Admin pengelola system informasi manajen BAZNAS Bontang(SIMBA);e Pelaksana pengelolaan dan pengembangan data MUSTAHIK;e Pelaksana dan pengendali pendistribusian dan pendayagunaan Zakat

AlKhairiyah Penggugat telah melaksanakan tugasdengan sebaikbaiknya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan ReformasiBirokrasi, Nomor : 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional GuruDan Angka Kreditnya serta ketentuan perundangundang lainnyayang ada kaitannya dengan Jabatan Fungsional Guru;Bahwa Penggugat dinyatakan Lulus dalam Program Sertifikasi GuruUniversitas Islam Negeri Syarif Hidayatullan dengan SertifikatPendidik Nomor : Un.01/F1/R/001444

Tanggal 25 Maret 2008 danmenerima Tunjangan Sertifikasi Guru sebesar : Rp 17.162.520(Tujuh belas juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus dua puluhrupiah) setiap 6 (enam) bulannya;Bahwa Penggugat sangat terkejut ketika menerima Surat Keputusana quo, karena Penggugat tidak pernah merasa melakukan kesalahanatau mendapat teguran baik lisan maupun secara tertulis dariTergugat;Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Peraturan MenteriNegara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi,Nomor

sistem kenaikan pangkat menggunakan angka kreditsebagaimana tercantum pada lampiran V Peraturan MenteriNegara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan ReformasiBirokrasi ini.(2) Guru yang berpangkat Pengatur Muda golongan ruang Il/asampai dengan Pengatur Tingkat golongan ruang Il/d padasaat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan AparaturNegara Dan Reformasi Birokrasi ini berlaku, sampai denganakhir tahun 2015 belum memiliki ijazah Sarjana (S1) DiplomaIV, dan belum mencapai pangkat Penata Muda golongan

Il/a pendidikanSMA per 14 Mei 2010 (P4=T3); Bahwa Penggugat diangkat menjadi Guru dengan jabatan Guru Pertama per31 Desember 2010 (P5=T5); Bahwa Pasal 12 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan:1) Jenjang jabatan Fungsional Guru yang terendah sampai tertinggi, yaitu:a. Guru Pertama;b. Guru Muda;c. Guru Madya;d. Guru Utama;2) Jenjang pangkat guru untuk setiap jenjang sebagaimana dimaksudpada ayat (1), yaitu:a. Guru Pertama:1.

Penata Muda Tingkat , golongan ruang III/b; Bahwa Pasal 30 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 pada pokoknya menetapkan:Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatanFungsional Guru harus memenuhi syarat sebagai berikut:a. Berijazah paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma IV dan bersertipikatpendidik;b.

Bahwa Surat Keputusan Tanah Terlantar yang dikeluarkan oleh Tergugatmerupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku, yaitu Peraturan PemerintahNomor: 11 tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan TanahTerlantar junto Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia Nomor: 4 Tahun 2010 Tentang Tatacara Penertiban Tanah Terlantardan juga telah melanggar ketentuanketentuan mengenai AsasAsas UmumPemerintahan yang Baik (AAUPB

Bahwa Tergugat menolak dalildalil Penggugat dalam GugatannyaPenerbitan Surat Keputusan Tanah Terlantar tidak Memenuhi Syarat MateriilPeraturan Perundangundangan, karena Penerbitan Surat Keputusan Aquosudah sesuai Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2010 tentang Penertibandan Pendayagunaan Tanah Terlantar jo. Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia No.4 Tahun 2010 tentang TataHalaman 15 dari 37 halaman Perkara No.274/G/2014/PTUNJKTCara Penertiban Tanah Terlantar jo.

Sinar Putra Murni Terletak DiHalaman 28 dari 37 halaman Perkara No.274/G/2014/PTUNJKTKelurahan Talise, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu (Dahulu KabupatenDonggala), Provinsi Sulawesi Tengah (bukti P26 = T1).Menimbang, bahwa didalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwapenerbitan obyek sengketa aquo telah bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku khususnya Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah terlantar,Pasal 20 ayat

Peringatan , Il dan Ill berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 11Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.3. Pemantauan dan Evaluasi pada akhir masa setiap peringatan sesuai Pasal 16ayat (2) Peraturan Kepala BPN RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata CaraPenertiban Tanah Terlantar.4.

Pengusulan untuk menetapkan tanah yang bersangkutan sebagai tanahterlantar sesuai Pasal 8 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.5.

meminta Penggugat (yangkemudian melakukan permintaan Tergugat I) untuk menyampaikan (i)Business Plan yang dibuat oleh Konsultan Independen; (ii) LaporanKeuangan Penggugat yang telah diaudit; dan (ili) konseppengembangan kawasan Laswi Sukabumi, Bandung yang kemudiantelah diperbaiki sesuai dengan arahan Tergugat Il pada acarapresentasi sebelumnya;Halaman 6 dari 70 hal putusan No 546/PDT/2017/PT.BDG.10.11.Bahwa Tergugat telah menentukan dan mengadakan seleksipemilinan mitra kerjasama dalam rangka pendayagunaan

Bersama inikami umumkan pemenang Pemilihan Mitra DalamRangka Pendayagunaan Aset Milik PT. Kereta ApiIndonesia (Persero) Di Jalan Laswi Sukabumi Bandungadalah:Nama Perusahaan : PT. Mega Urip PesonaHalaman 7 dari 70 hal putusan No 546/PDT/2017/PT.BDG.12.13.Alamat Perusahaan : Sd. Aditiawarman No.43Selong, Kebayoran Baru, JakartaSelatanTotal Harga Penawaran : Rp. 1.260.720.000.0002. Selanjutnya kami akan meminta persetujuan dari DewanKomisaris PT.

Kereta Api Indonesia (Persero) Di Jalan Laswi SukabumiBandung oleh Tergugat dalam suatu Keputusan yang bersifat mutlakdan tidak dapat diganggu gugat, maka Penggugat telah menjadi pihakyang memiliki kepentingan atau stakeholder dari Tergugat ataspendayagunaan asset milik Tergugat sejak ditetapkan sebagaipemenang PemilihanMitra Dalam Rangka Pendayagunaan Aset MilikPT.

Kereta Api Indonesia (Persero) Di Jalan Laswi Sukabumi Bandung hingga gugatan ini didaftarkan di PengadilanNegeri Bandung, Para Tergugat tidak pernah mengajukan permohonanuntuk mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris danKementerian BUMN selaku pemegang saham dari Tergugat I.Bahwa pada tanggal 16 Juni 2014 telah dilaksanakan rapat antaraPenggugat dan Tergugat mengenai pembahasan tindak lanjutRencana Pendayagunaan Aset Kawasan Laswi Sukabumi Bandung,dimana Notulen Rapat Nomor: 69/NOT/AC/VI/2014

Pembayaran keempat (terakhir)sebesar Rp. 100.000.000.000, (Seratus miliar rupiah) akan dilakukanpada tanggal 1 April 2019.Bahwa penawaran Penggugat yang disampaikan dalam Surat Nomor071/MUP/VII/2014 lebih baik dari ketentuan tata cara pembayaranyang disebutkan dalam penawaran yang telah disampaikan olehPenggugat dalam Dokumen Finansial dalam proses Pemilihan MitraDalam Rangka Pendayagunaan Aset Milik PT.

Lulus Pemberkasan oleh BKDnyatanyata telah melanggar/bertentangan dengan ketentuan dalamPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan ReformasiBirokrasi Nomor 36 Tahun 2018 (revisi) tentang Kriteria PenetapanKebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi CalonPegawai Negeri Sipil Tahun 2018, Lampiran, huruf F. Ketentuan danPersyaratan Penetapan Kebutuhan (Formasi) Khusus, angka 1. hurufd. ; dan huruf H.

Aspek Kewenangan ;Halaman 35 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY1.Bahwa Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara diLingkungan Kabupaten Madiun TA. 2018 berdasarkanSurat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi Nomor 571 Tahun 2018, tanggal30 Agustus 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur SipilNegara di lingkungan Kabupaten Madiun TA. 2018 ;Bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Republik Indonesia menerbitkanPeraturan

Bahwa Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara diLingkungan Kabupaten Madiun TA. 2018 berdasarkanSurat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi Nomor 571 Tahun 2018, tanggal30 Agustus 2018, tentang Kebutuhan Pegawai AparaturSipil Negara di Lingkungan Kabupaten Madiun TA. 2018 ;2.

Bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Republik Indonesia menerbitkanPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 tentang KriteriaPenetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil danPelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2018, sebagai petunjukteknis dan pelaksanaan didalam melaksanakan seleksiCPNS 2018 akan tetapi diatur lebih lanjut didalamPERMENPAN dan RB ini pada Pasal 3 bahwa ketentuanHalaman 39 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor

Madiun/admin web/Portal Pemerintah Kabupaten Madiunmengupload persyaratan akreditasi guna menegaskankembali terkait persyaratan akreditasi yang telah diatur olehperubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipildan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2018 dilakukanperubahan pada Huruf H angka 3 dan diperjelas denganSurat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Republik Indonesia

Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZadalah lembaga yang dibentuk masyarakat yangmemiliki tugas membantu pengumpulan,pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.4. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkatUPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk olehBAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.5. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yangdapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalampengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam.6.

zakat di tingkat provinsi;b. melakukan koordinasi dengan kantor wilayahkementerian agama dan instansi terkait di tingkatprovinsi dalam pelaksanaan pengumpulan,pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; danc. melaporkan dan mempertanggunjawabkanPengelolaan Zakat, infak dan sedekah, serta danasosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dangubernur.Bagian Ketiga ... 2ivPASaWoPRESIDENREPUBLIK INDONESIA 18 Bagian KetigaBAZNAS Kabupaten/KotaPasal 39BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh direktur jenderalyang mempunyai

Ssusunan dan pernyataan kesediaan sebagaipengawas syariat;f. surat pernyataan bersedia diaudit syariat dankeuangan secara berkala; dang. program pendayagunaan zakat bagikesejahteraan umat.Pasal 59Izin pembentukan LAZ yang diajukan olehorganisasi kemasyarakatan Islam berskala nasionaldiberikan oleh Menteri.(2) Iain...(2)(3)(1)(2)(3)yeeBp, AnteNp,PRESIDENREPUBLIK INDONESIA27 Izin pembentukan LAZ yang diajukan olehorganisasi kemasyarakatan Islam berskala provinsidiberikan oleh direktur jenderal yang

Untuk itu dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)yang secara kelembagaan mempunyai kewenangan untuk melakukanpengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secaranasional. BAZNAS yang merupakan lembaga pemerintah nonstrukturalbersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melaluiMenteri.

BAZNAS untuk melakukan pengumpulan,pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dengan membentuk LAZ.Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUUX/2012 tanggal31 Oktober 2013 perihal pengujian UndangUndang Nomor 23 Tahun2011 tentang Pengelolaan Zakat, pembentukan LAZ oleh masyarakatdapat dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelolabidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga berbadan hukumsetelah memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturanperundangundangan dan

strong>

Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penertibandan Pendayagunaan Tanah Terlantar serta melanggar AsasAsas PemerintahanUmum Yang Baik;Bahwa Objek Sengketa tidak berdasarkan faktafakta yang sebenarnya, Tergugatdalam mengeluarkan Objek Sengketa tidaklah didasarkan pada faktafakta yangsebenarnya di lapangan hal mana telah kami uraikan dalam fakta hukumbahwasanya tanah HGU milik Penggugat yang ditetapkan objek tanah terlantarsudah di kelola oleh Penggugat dan telah melakukan perjanjian kemitraan denganmasyarakat

Keadaan yang mengakibatkan tanah terlantar;Bahwa Pasal 4 menyatakan data tanah merupakan dasar pelaksanaan danidentifikasi tanah terlantar, bila mengacu pada Pasal 6 Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantarmaka Tergugat haruslah terlebih dahulu meneliti letak, luas, status hak atau dasarpenguasaan atas tanah dan keadaan fisik tanah yang dikuasai Pemegang Hak dankeadaan yang mengakibatkan tanah terlantar;Bahwa kenyataannya hingga saat ini Tergugat

Tanah Terlantar;26 Bahwa Objek Sengketa diterapkan berlaku surut sehingga melanggar PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan pendayagunaan tanahterlantar.

Sementara dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar menyebutkan:1 Identifikasi dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)dilaksanakan:a.

Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar;Bahwa dalam Pasal 9 menjelaskan tentang Panitia C yang menyatakan:Setelah data hasil identifikasi dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8dinilai cukup sebagai bahan pengambilan keputusan upaya penertiban, KepalaKantor Wilayah membentuk Panitia C yang terdiri dari unsur Kantor Wilayah,Kantor Pertanahan, Pemerintah Daerah, dan instansi yang berkaitan denganperuntukan tanah yang bersangkutan;Bahwa hingga saat gugatan ini

Menyatakan barang bukti berupa:1. 2 (dua) lembar fotokopi surat tertanggal 5 Mei 2017 yangditujukan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Republik Indonesia; Kementrian Dalam NegeriRepublik Indonesia; Ketua KPU Republik Indonesia; SekretarisJenderal KPU Republik Indonesia dan ditembuskan kepada antaralain Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta; Ketua KPU ProvinsiSulawesi Tengah di Palu dan Sekretaris KPU Provinsi SulawesiTengah Palu yang ditandatangani oleh Sdr.

Putusan Nomor 613 K/Pid/2019 2 (dua) lembar fotokopi surat tertanggal 5 Mei 2017 yangdiajukan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Republik Indonesia, Kementrian Dalam Negeri RepublikIndonesia, Ketua KPU Republik Indonesia, Sekretaris JenderalRepublik Indonesia dan ditembuskan kepada antara lain BawasluRepublik Indonesia di Jakarta, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengahdi Palu yang ditandatangani oleh Sdr.

Putusan Nomor 613 K/Pid/2019 2 (dua) lembar fotokopi surat tertanggal 5 Mei 2017 yangdiajukan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Republik Indonesia, Kementrian Dalam NegeriRepublik Indonesia, Ketua KPU Republik Indonesia, SekretarisJenderal KPU Republik Indonesia dan ditembuskan kepadaantara lain Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta, Ketua KPUProvinsi Sulawesi Tengah di Palu, yang ditandatangani oleh Sdr.Andriadi selaku Ketua Aliansi Rakyat Pengawal PembangunanSigi (ARPPS)

Bidang pendayagunaan hasil penelitian ;A. Bagian tata usaha ; danonKelompok jabatan fungsional;14.Bahwa tugas dan fungsi Bidang Data dan Informasi menjadi bagian tugasdan fungsi Bidang Pendayagunaan Hasil Penelitian sebagaimana diaturdalam Pasal 761 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11tahun 2015.

Oleh karena itunampak bahwa penempatan jabatan Penggugat oleh Tergugat telah sesuaidengan ketentuan hukum yang ada, hanya saja teknis spesifikasi masalahgrade dan tunjangan kinerja Penggugat masih dalam proses penataan.Tergugat sampaikan juga bahwa saat ini Peraturan Pemerintah tentangManajemen PNS masih dalam proses penyelesaian dan saat ini jugaPenggugat telah diusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan AparaturNegara (Kemenpan) untuk menduduki jabatan fungsional tertentu yang dapatmempunyai grade

Bidang pendayagunaan hasil penelitian ;9. Bagian tata usaha ; dan10. Kelompok jabatan fungsional;Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap faktafakta hukum yangmerupakan kronologis dan melatarbelakangi tindakan Tergugat menerbitkan SuratKeputusan Objek Sengketa, yaitu antara lain:1.

Struktur Organisasi Kerjatersebut juga telah memperoleh persetujuan dariMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi berdasarkan Surat Nomor : B/1067/M.PANRB/03/2015;2.

Bidang pendayagunaan hasil penelitian ;4. Bagian tata usaha ; dan5.

Rp50.000.000,00 kepada Zul Achir SyafuddinHarahap tanggal 25 Oktober 2013 berupa uang penitipan yangdilegalisir; 1 (satu) lembar fotokopi surat penitipan uang dari Sutan MaratuaHasibuan kepada Zul Achir Syafuddin Harahap atas uang sebesarRp150.000.000,00 tanggal 18 Oktober 2013 yang dilegalisir; surat pengumuman sekretariat daerah Kabupaten Paluta Nomor810/4990/2013, tanggal 20 September 2013; Surat Keputusan Bupati Kabupaten Paluta Nomor 810/289/K/2013,tanggal 10 September 2014; Surat Kementrian Pendayagunaan

No. 45 K/Pid/2018Surat Kementrian Pendayagunaan aparatur Negara dan reformasiBirokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RI) Nomor R/594/M.PANRB/12/2013, tanggal 18 Desember 2013;Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 810/418/k/2013,tanggal 20 Desember 2013;Terlampir dalam berkas Perkara;5.

No. 45 K/Pid/2018Harahap tanggal 25 Oktober 2013 berupa uang penitipan yangdilegalisir; 1 (satu) lembar fotokopi surat penitipan uang dari Sutan MaratuaHasibuan kepada Zul Achir Syafuddin Harahap atas uang sebesarRp150.000.000,00 tanggal 18 Oktober 2013 yang dilegalisir; Surat pengumuman sekretariat daerah Kabupaten Paluta Nomor810/4990/2013, tanggal 20 September 2013; Surat Keputusan Bupati Kabupaten Paluta Nomor810/289/K/2013, tanggal 10 September 2014; Surat Kementrian Pendayagunaan aparatur Negara

dalam persidangan berdasarkan alatalat bukti yang diajukansecara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Terdakwa terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanapenipuan melanggar Pasal 378 KUHPidana;Bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan rangkaian kebohongandan tipu muslihat mampu mengurus peserta seleksi ujian CPNS (CalonPegawai Negeri Sipil) lulus ujian menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) diKabupaten Padang Lawas Utara melalui rekannya yang akan mengurusdi Kementerian Pendayagunaan

Bahwa adanya Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri,Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasidan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor : 182/6597/SJ Nomor15 Tahun 2018 Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Telah Dijatuhi Hukuman BerdasarkanPutusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan YangAda Hubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 13 September 2018

(vide bukti surat T3);7.Bahwa adanya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur SipilNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti MelakukanTindak Pidana Korupsi tanggal 18 September 2018 (vide bukti surat T4);8.

Putusan No.261/B/2019/PT.TUN.JKTQ, Bahwa adanya Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas Nomor :800/480/IV/BKD tanggal 6 Nopember 2018 Perihal : Tindak Lanjut Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan AparaturSipil Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan KepegawaianNegara Nomor 182/6597/SJ Nomor 15 Tahun 2018 Nomor153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan HukumTerhadap Pegawai Negeri Sipil yang Telah Dijatuhi HukumanBerdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan

Bahwa Tergugat/Terbanding dalam Jawabannya mendalilkan bahwainisiatif pemberhentian dengan tidak hormat atas nama Penggugat berasaldari kebijakan pemerintah pusat selaku pemegang peran, yaitu dari pihakMenteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara yang disupport oleh KPK (lihat halaman 20 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 7/G/2019/PTUN.PLK tanggal 11 Juli 2019);Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta

berkembangsudah diterapkan di dalam putusanputusan Mahkamah Agung (yurisprudensi) (linat halaman 63 angka 10 huruf h Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara, Edisi 2009); Menimbang, bahwa disamping itu menurut pendapat Majelis HakimBanding, UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang ManajemenPNS serta Kebijakan Pemerintah Pusat dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan

/TUN/2016Kasasi, sehingga telah salah pula menerapkan hukumnya dalammempertimbangkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi; Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta)dalam pertimbangan hukumnya telah menerapkan PeraturanPemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan PelaksanaanUndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan PeraturanDaerah Kabupaten Indramayu Nomor 13 Tahun 2014 serta menerapkanasas lex posterior derogate legi prior, dengan mengesampingkan SuratEdaran Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara Republik IndonesiaNomor SE/15/M.PAN/4/2004 tertanggal 26 April 2004; Bahwa penerapan asas /ex posterior derogate legi prior (dalam perkaralain) diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, akantetapi dalam pemeriksan perkara ini mengesampingkan Surat EdaranMenteri Pendayagunaan Aparatur Negera Rl NomorSE/15/M.PAN/4/2004 tertanggal 26 April 2004 merupakan suatupelanggaran hukum yang berlaku, dengan alasan sebagai berikut: Bahwa Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur

AparaturNegara RI Nomor SE/15/M.PAN/4/2004 tertanggal 26 April 2004,maka penerapan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan AparaturNegara RI (MENPAN RI) Nomor SE/15/M.PAN/4/2004 tertanggal 26April 2004 tersebut tidak dapat dikaitkan dengan Undang Undangatau.

Peraturan lainnya, meskipun Surat Edaran MenteriPendayagunaan Aparatur Negara RI (MENPAN RI) Surat EdaranMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara Rl NomorSE/15/M.PAN/4/2004 tertanggal 26 April 2004 tersebut sebagaiHalaman 15 dari 18 halaman. Putusan Nomor 197 K/TUN/2016penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun2014 Tentang Desa;3.

Bahwa dari fakta fakta tersebut di atas, terbukiti bahwa Judex Facti (in casuPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung) telah melakukan pelanggaran hukum yang berlaku; Bahwa demikian pula, Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketaa quo telah terbukti melakukan pelanggaran hukum terhadap SuratEdaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Rl NomorSE/15/M.PAN/4/2004 tertanggal 26 April 2004 dan bertentangan denganAsas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;5.

Nomor 656 K/Pid.Sus/2016 kegiatan pemberdayaan ekspenyandang penyakit sosialV1/201409 Juni 2014 Perjalanan Dinas dalam daerah dalamkegiatan pendayagunaan parapenyandang cacat dan eks trauma01134/SP2DGU/V1/2014 09 Juni20144.800.000,00 Perjalanan Dinas dalam daerah dalamkegiatan pendayagunaan parapenyandang cacat dan eks trauma01134/SP2DGU/V1/2014 09 Juni20144.520.000,00 ATKpendidikan dan pelatinan ketrampilanBelanja dalam kegiatanberusaha bagi eks penyandangpenyakit sosial01134/SP2DGU/V1/2014 09 Juni2014950.000,00

Perjalanan Dinas dalam daerah padakegiatan pendayagunaan para 05031/SP2DGU/XII/2014 09 864.000,00 Hal. 15 dari 78 hal. Put. Nomor 656 K/Pid.Sus/2016 penyandang cacat dan eks trauma Desember 2014 15. Perjalanan Dinas dalam daerah dalam 07446/SP2DGU 864.000,00kegiatan pendayagunaan para NIHIL/X1I/2014 penyandang cacat dan eks trauma. 31 Desember 2014 Total 52.883.000,00 Bahwa masih dalam tahun 2014, Terdakwa Drs.

parapenyandang cacat dan eks trauma05031/SP2DGU/XII/2014 09Desember 2014864.000,00 15.Perjalanan Dinas dalam daerah dalamkegiatan pendayagunaan parapenyandang cacat dan eks trauma.07446/SP2DGUNIHIL/X11/2014 31 Desember 2014864.000,00 Total 52.883.000,00 Hal. 25 dari 78 hal.

Perjalanan Dinas dalam daerah pada 2.845.000,00kegiatan pendayagunaan parapenyandang cacat dan eks trauma.ATKPemberdayaan 2.

Belanja dalam kegiatan 2.850.000,00eks penyandangpenyakit sosial Perjalanan Dinas dalam daerah dalamkegiatan pemberdayaan ekspenyandang penyakit sosial01134/SP2DGU/V1/201409 Juni 20142.845.000,00 Perjalanan Dinas dalam daerah dalamkegiatan pendayagunaan parapenyandang cacat dan eks trauma01134/SP2DGU/V1/2014 09 Juni20144.800.000,00 Perjalanan Dinas dalam daerah dalamkegiatan pendayagunaan parapenyandang cacat dan eks trauma01134/SP2DGU/V1/2014 09 Juni20144.520.000,00 ATKpendidikan dan pelatihan ketrampilanBelanja

dinas dalam daerah 07446/SP2DGU NIHIL/ 864.000,dalam kegiatan pendayagunaan XII/2014 para penyandang cacat dan eks 31 Desember 2014trauma.Total 52.883.000, Bahwa masih dalam tahun 2014, terdakwa Drs.

pendayagunaan para NIHIL/XII/2014 31penyandang cacat dan eks trauma.

pendayagunaan X1I/2014 31 Desemberpara penyandang cacat dan eks 2014trauma.Total 52.883.000, terdakwa Drs.

dinas dalam daerah dalam 07446/SP2DGU 864.000,kegiatan pendayagunaan para NIHIL/X1I/2014 31penyandang cacat dan eks trauma.

TAK dalam kegiatan pendayagunaan 05031/SP2DU/XII/2014 5.645.000,para penyandang cacat dan eks 09 Desember 2014trauma di jakarta13. belanja cetak dalam kegiatan 05031/SP2DU/XII/2014 310.000,pendidikan dan pelatihan ketrampilan 09 Desember 2014berusaha bagi eks penyandangpenyakit sosial14. perjalanan dinas dalam daerah pada 05031/SP2DU/XII/2014 864.000,kegiatan pendayagunaan para 09 Desember 2014penyandang cacat dan eks trauma15. perjalanan dinas dalam daerah dalam 07446/SP2DGU 864.000,kegiatan pendayagunaan