Ditemukan 150274 data
Urut Berdasarkan
Register : 26-09-2017 — Putus : 20-03-2018 — Upload : 26-03-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 193/G/2017/PTUN-JKT Tanggal 20 Maret 2018 — NY. ONG A KIM, dkk : WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN; PT. PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA
286 — 146
286 — 146
;Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, PekerjaanPara Advokad bekerja di Law Office IQBAL & REKAN,Alamat Jalan Pelatuk No. 2 Perumahan Cipinang Indahll, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 01/SKK/IQS/IX/2017 tanggal 16 September2017;Selanjutnya disebut sebagai.....PARA PENGGUGAT;MELAWAN:WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, berkedudukan diJalan. Prapanca Raya Nomor. 9, Kebayoran Baru, KotaAdministrasi Jakarta Selatan;Dalam hal ini memberi kuasa kepada :1.
Register : 23-09-2016 — Putus : 22-11-2016 — Upload : 14-03-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 452 K/TUN/2016 Tanggal 22 Nopember 2016 — VERRA GREISJE KAUNANG VS I. BUPATI SORONG., II. KEPALA KEPOLISIAN RESORT SORONG KOTA;
108 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
108 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 23-08-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 282 K/TUN/2016 Tanggal 23 Agustus 2016 — Dr. MAHINDRA SOENDORO, MPH, DK VS WALIKOTA MALANG
109 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
109 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Walikota Kepala Daerah Kodya Malang/Bp.Sugiyono telah menawari kepada Para Penggugat dan selanjutnyamenyetujui permohonan Para Penggugat untuk membeli rumah dinasdimaksud dan Walikota Kepala Daerah Kodya Malang memerintahkankepada Para Penggugat untuk menyelesaikan proses administrasinya;Selain Para Penggugat ditawari oleh Walikota Kodya Malang tersebut,secara normatif niat Para Penggugat membeli runah dinas tersebut jugadidasarkan pada ketentuan dalam pasal 5 ayat (1) UU Nomor: 4 Tahun 1992tentang Perumahan
keputusan kepala daerah;(2) Hasil penjualan rumah dinas golongan 3 sebagaimana dimaksud padaayat (1) disetor ke kas daerah;26.Bahwa dalam pasal 88 Permendagri No: 17 Tahun 2007 berbunyi,Pengelolaan barang milik Daerah Khususnya yang terkait dengan pemindahtanganan dan pemanfaatan yang sudah berjalan dan atau sedang dalamproses sebelum ditetapkannya peraturan dalam Negeri ini tetap dapatdilaksanakan;Atas dasar pasal ini maka hasil penaksiran tertanggal 10 September 1979,yang dikeluarkan oleh kantor Perumahan
Raya Dieng 23 a (Paviliun) Malang, tertanggal 10Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 282 K/TUN/2016September 1979, oleh Kantor Urusan Perumahan Kotamadya Malang,adalah hasil persetujuan penjualan rumah dinas dari Kepala Daerah, hasilpenaksiran, hasil penilaian, dan hasil persetujuan dari Pengelola;31.Bahwa dengan demikian penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara atasObyek Sengketa tersebut, jelas bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku yaitu UU Nomor: 4 tahun 1992 dan PermendagriNo
;yang akan dikosongkan oleh Tergugat paling lambat bulan Januari 2015;Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerima hasil penaksiran yang telahditerbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Perumahan Kodya Daerah TingkatIlMalang, pada tanggal 10 September 1979, atas tanah dan bangunanterletak di JI.
Bahwa mencermati Pasal 88 Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Penggugatmengajak seluruh pihak untuk memaklumi bahwa hasil penaksirantertanggal 10 September 1979 dan bersedia membeli pada tanggal 17Januari 1980 yang dikeluarkan oleh kepala kantor urusan perumahan kodyadaerah tingkat II Malang untuk tetap dapat dilaksanakan dan menjadi dasaruntuk pengeluaran penetapanpenetapan lanjutan;.
Register : 28-10-2010 — Putus : 17-03-2011 — Upload : 09-09-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 153/G/2010/PTUN-JKT Tanggal 17 Maret 2011 — Yayasan Methodist Jemaat Damai Sejahtera Jakarta Barat;Kepala Suku Dinas Pengawasan Dan Penertiban Bangunan Kota Administrasi Jakarta Barat
119 — 116
119 — 116
Bukti T 1: Surat Kepala Suku Dinas Pengawasan danPenertiban Bangunan Administrasi JakartaBarat Nomor : 822/SP4/B/2010 tanggal 30Agustus 2010 ~+=Perihal : MenghentikanKegiatan Pekerjaan Pembangunan yangditujukan kepada Pemilik Bangunan,Penanggung Jawab Bangunan yang berlokasidi Komplek Perumahan Puri Permata Blok ANo. 23, Kelurahan Pegadungan, KecamatanHalaman 51 dari 80 halaman Putusan Pkr No.153/G/2010/PTUNJKT2.3.4.BuktiBuktiBuktiT 2:T T3:4:Kalideres, Jakarta Barat.
(fotocopysesual dengan asli) ;Surat Kepala Suku Dinas Pengawasan danPenertiban Bangunan Administrasi JakartaBarat Nomor : 822/SP/B/2010 tanggal31 Agustus 2010 PerihalPenyegelan Bangunan yang berlokasi diKomplek Perumahan Puri Permata Blok A No.23, Kelurahan Pegadungan, KecamatanKalideres, Jakarta Barat.
(fotocopysesual dengan asli) ;Surat Kepala Suku Dinas Pengawasan danPenertiban Bangunan Administrasi JakartaBarat Nomor : 822/SPB/B/2010 tanggal 1September 2010 Perihal : PelaksanaanPembongkaran Bangunan yang berlokasi diKomplek Perumahan Puri Permata Blok A No.23, Kelurahan Pegadungan, KecamatanKalideres, Jakarta Barat. (fotocopysesuali dengan asli) ;Surat Kepala Seksi Dinas Pengawasan danPenertiban Bangunan Kecamatan Kalidereskepada Kepala Suku ~ Dinas P2B Kota526.5.
BuktiBuktiT T 5:6:Administrasi Jakarta Barat Nomor35/KD/JB/1X/10 tanggal 21 September2010, Perihal Laporan Pengaduan WargaSetempat Terhadap Kegiatan BangunanIbadah Gereja Methodist Damai Sejahteradi Perumahan Puri Permata Blok A No. 23,Kelurahan Pegadungan.
gereja didaerah sekitarnya ; Bahwa keberatan yang dilakukan oleh warga komplekperumahan adalah berupa tuntutan untuk tidak boleh adagereja di daerah komplek perumahan tersebut ;56Bahwa Saksi tidak tahu alasan apa sehingga tidakdiperbolehkan didirikan gereja di komplek perumahan ;Bahwa keberatan yang dilakukan bukan atas nama wargakeseluruhan akan tetapi atas nama Kelompok Paguyuban Bahwa sebelumnya ada gereja tidak ada nama KelompokPaguyuban baru setelah ada gereja kelompok tersebutmuncul ; Bahwa
Register : 21-09-2015 — Putus : 17-11-2015 — Upload : 09-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 514 K/TUN/2015 Tanggal 17 Nopember 2015 — NY. LONGGA MARYKETINI RITONGA VS KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI JAWA TENGAH;
60 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
60 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 31-01-2017 — Putus : 07-06-2017 — Upload : 12-07-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 28/G/2017/PTUN-JKT Tanggal 7 Juni 2017 — TAMBOK N.SIMATUPANG ; KEPALA PELAYANAN MARKAS POLRI
125 — 39
125 — 39
Bahwa PENGGUGAT telah menempati rumah negara yang beralamat JI.Danau Gelinggang, Blok C Ill, No. 63, tersebut sejak Tahun 1975,berdasarkan over SIP (Surat Izin Perumahan) atas nama Letkol Polisi R.Soetrisno Nrp 31080011 dengan pembayaran Ganti Rugi SebesarRp3000.000, (Tiga Juta Rupiah) bukan CumaCuma atau penunjukan dariPelayanan Markas, setelah itu PENGGUGAT mengurus pembaharuan SIPke nama Suami PENGGUGAT Letkol polisi.Drs.M.H.Marangin SimatupangHalaman 4 dari 36 halaman Putusan No.28/G/2017/PTUNJKTyang
Pemeliharaan Fasilitas UmumPerkantoran dan Perumahan. Dalam Hal Ini TERGUGAT Tidakmenjalankan Tugas pemeliharaan tersebut.b. Peraturan Kapolri no.Pol.:Kep/17/VIV/2001 tertanggal 31 Agustus2001 tentang petunjuk administrasi ketentuan ketentuanpenggunaan perumahan dinas di Lingkungan POLRI.Pada Lampiran Keputusan KAPOLRI NO.POL:KEP/17/VIIV2001,Tanggal 31 Agustus 2001 BAB V,Pasal 11 Nomor 9.
(fotokopi dari fotokopi);SIP (SURAT IZIN PERUMAHAN) atas nama DRS.MaranginSimatupang Let Kol Pol. (fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat permohonan membeli rumah dinas di Pejompongan.(fotokopi dari fotokopi);PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 31 TAHUN. (fotokopi dari fotokopi);Bintang Jasa Bhayangkara Nararya.
PemeliharaanFasilitas Umum Perkantoran dan Perumahan. .(fotokopi darifotokopi);SURAT UNDANGAN RT Dalam rangka rencana pembelianrumah di Lingkungan Blok C oleh Investor atau Developer.(fotokopi sesuai dengan aslinya);UndangUndang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008TENTANG KETERBUKAAN menyampaikan informasidengan terbuka secara lisan,tertulis.(fotokopi dari fotokopi);Keputusan Kepala Kepolisian Republik IndonesiaNO.POL.:KEP/17/VIIV2001,tanggal 31 Agustus 2001.
:Kep/17/VIIV2001 tanggal 31Agustus 2001 tentang Petunjuk Administrasi Ketentuanketentuan Penggunaan Perumahan Dinas di LingkunganPolri.(fotokopi sesuai legalisir);Surat Perintah Kapolri Nomor: Sprin/2244/IX/2015 tanggal 30September 2015 tentang penunjukan sebagai Tim Terpaduuntuk melaksanakan penataan dan pemanfaatan asettanah/bangunan Polri dan rumah dinas Polri di LingkunganPolri yang berada di wilayah ODKI Jakarta dansekitarnya.
Register : 05-11-2008 — Putus : 05-05-2009 — Upload : 17-10-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 173/G/2008/PTUN-JKT Tanggal 5 Mei 2009 — 1.Drs. H. Samsi Natasasmita,2.Soetaryo, DKK;Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia
182 — 104
182 — 104
Bahwa Penggugat , Il, Ill, IV, V, VI, Vil, VIII,20adalah para pensiunan, Penggugat, IX, xX, Xl, XIl,XII, XIV adalah pada janda pensiunan pegawaiDirektorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan R.I.sedangkan Penggugat XV, XVI, XVII, XIll, XIX, dan XXadalah anakanak dari pensiunan Pegawai DirektoratJenderal Pajak, yang telah menghuni' rumah NegaraKomplek Perumahan Ditjend Pajak yang terletak diKemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, (KomplekPajak Kemanggisan), selama kurun waktu 20 sampaidengan 30 tahun
berturut turut ;Dan sesuai Surat Dinas Perumahan Pemda DKI JakartaNo. 176/1.7113, tertanggal 13 Maret 1989 (P1)kepada salah satu penghuni' rumah Komplek PajakKemanggisan, yang pada intinya menyatakanPenghunian yang lebih dari 10 tahun adalah sah olehkarenanya hak hunian Para Penggugat atas KomplekPajak Kemanggisan mendapatkan perlindungan ;Bahwa Para Penggugat telah menerima SuratPemberitahuan dan Perintah Pengosongan Rumah Negara(obyek sengketa) sebagaimana tersebut di atas dariTergugat, danipara
Register : 10-06-2010 — Putus : 23-09-2010 — Upload : 12-09-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 76/G/2010/PTUN-JKT Tanggal 23 September 2010 — Kepala Dinas Perumahan Dan Gedung Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, 2. Yayasan (Stichting) Saleh Abdat Wakaf
337 — 239
337 — 239
Kepala Dinas Perumahan Dan Gedung Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, 2. Yayasan (Stichting) Saleh Abdat Wakaf
Suprapto No. 60 JU,Cempaka Putih, Jakarta Pusat,berdasarkan Surat Kuasa KhususNo. 311/V/2010 tanggal 31 Mei2010 dan No. 312/V/2010 tanggal31 Mei 2010, untuk selanjutnyadisebut sebagai PARA PENGGUGAT ;MelawanKEPALA DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNGPEMERINTAHAN PROVINSI DKIJAKARTA berkedudukan di JalanTaman Jatibaru No. 1, Jakarta,Dalam hal ini memberikan kuasakepada: M. Yaya Mulyarso, SH.MSi, SH., Jabatan: Kepala BidangPerizinan,.
Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan GedungPemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 223/2010Halaman 5 dari 69 halaman PutusanNo. 76/G/20 10/PTUN JKTtertanggal 24 Mei 2010 tentang Perintah PengosonganRumah/ Bangunan Yang Terletak Di Jalan Veteran , Nomor36, Nomor 37 Dan Nomor 38, Kelurahan Gambir, KecamatanGambir , Jakarta2.
Surat Kepala Dinas Perumahan dan Gedung PemerintahDaerah Provinsi DK Jakarta Nomor 1887/ 1716.6tertanggal 15 Juni 2010 tentang Peringatan KeduaPengosongan Rumah/Bangunan di Jalan Veteran Nomor 36,Nomor 37 dan Nomor 38, Kelurahan Gambir, KecamatanGambir , JakartaPusat ; 220 rr rrr rrr rrr rrr reer rere eeeAdapun yang menjadi dasar dasar Penggugat mengajukangugatan adalah sebagaiBEFIKUT 9 f 4242 4 see = sme o she o Ses Betis She See Seki @ See Ss See = oe1.
Bahwa Surat Kepala Dinas Perumahan dan Gedung PemerintahDaerah Provinsi DK Jakarta Nomor 1887/ 1716.6tertanggal 15 Juni 2010 tentang Peringatan KeduaPengosongan Rumah/Bangunan di Jalan Veteran Nomor 36,Nomor 37 dan Nomor 38, Kelurahan Gambir, KecamatanGambir, Jakarta Pusat, dikeluarkan oleh Tergugat setelahPara Penggugat mendaftarkan gugatannya;.
Kedua : Mencabut / membatalkan Surat Ijin Perumahan(SIP) No. US 1.01/00004/03.87 tanggal 10 April 1984atas nama Intermachine, SIP No. US 1.01/00004/03.87tanggal 10. = April 1984 atas nama PT SekayuInternational dan SIP No. US 1.01/00004/03.87 tanggal10. =April 1984 atas nama PTI Intermachine dandinyatakan tidak berlaku lagi; Ill. Ketiga : Memerintahkan Sdr.
Register : 30-08-2010 — Putus : 24-01-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 128/G/2010/PTUN-JKT Tanggal 24 Januari 2011 — Sihombing;1.Kepala Dinas Perumahan Dan Gedung Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta,2.Hairia Mansur
131 — 48
131 — 48
Sihombing;1.Kepala Dinas Perumahan Dan Gedung Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta,2.Hairia Mansur
/2673 tanggal 16 April 1958 yang bermaknajuga menghentikan hubungan sewamenyewa perumahana quo, seharusnya terlebih dahulu ada penyelesaianatau Putusan Pengadilan Negeri;Selain itu, Perda DKI Jakarta No. 7 Tahun 1971tentang Peraturan Pelengkap dan PelaksanaanPeraturan Perumahan Untuk Daerah Khusus IbukotaJakata menegaskan24Perumahan yang dikuasai oleh Gubernur KepalaDaerah dapat dibebaskan dari penguasaan GubernurKepala Daerah atas permintaan dari yangberkepentingan dan apabila perumahan itu telahdihuni
Bahwa perlu Tergugat jelaskan kembalidalam Kesimpulan ini bahwa rumah sengketa adalahtermasuk perumahan yang penempatannya /penggunaannya ~~ masih dikuasai oleh Gubernur ProvinsiDK Jakarta Cq.
Dinas Perumahan dan GedungPemerintah Daerah Provinsi DK Jakarta ( rumahber SIP), dan Surat Ijin Perumahan ( SIP )terakhir dikeluarkan oleh Tergugat adalah SIP B No. 3355/2673 tanggal 16 April 1958 atasnama Sumartawidjaja yang sejak tanggal dikeluarkansampai sekarang tidak pernah diperbaharui/diperpanjang ;Bahwa perlu' Tergugat tegaskan kembali bahwa Penggugatmenghuni rumah ber SIP tanpa SIP yang sah. Makapenghunian Penggugat atas rumah sengketa tanpadasar hukum yang jelas.
mengeluarkan SuratPerintah Pengosongan terhadap penghuni yang menggunakanperumahan tanpa suatu) hak atau tanpa Surat IjinPerumahan (SIP) yang sah bagi perumahan yang masihdikuasai KepalaDaerah. 22 eer eee re eee ee eee ee ee eee eeeLampiran angka VIII huruf a Keputusan MenteriSosial Nomor 18 /HUK/KEP/V/1982, mengatur sebagaiDEPi KUT S n mn no in min in tiie mi ci i oeKepala Kantor Urusan Perumahan (Dinas PerumahanHalaman 75 dari 60 halaman.
Putusan Nomor : 128/G/2010/PTUN.JKTProvinsi DK Jakarta) berwenang melaksanakanpengosongan terbatas pada perumahan yang digunakantanpa suatuMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan a quo, makaTergugat (Kepala Dinas Perumahan Dan Gedung PemerintahDaerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta)berwenang menerbitkan surat keputusan objekSengketa j=
Register : 29-04-2008 — Putus : 11-09-2008 — Upload : 13-05-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 47/G/2008/PTUN-JKT Tanggal 11 September 2008 — Kepala Dinas Perumahan Provinsi DKI Jakarta,2. Ny. Soendoes (Sundus BT Muhamad), DKK
128 — 87
128 — 87
Kepala Dinas Perumahan Provinsi DKI Jakarta,2. Ny. Soendoes (Sundus BT Muhamad), DKK
Surat = Izin Perumahan (SIP) yang telahberakhir masa berlakunya dan tidak dimohonperpanjangan oleh yangbersangkutan;= ==+5s52eseeeenee=b. Penggunaan Perumahan yang tidak memenuhisyarat syarat yang ditetapkan oleh MenteriSosial; Cx Perumahan yang hubungan sewamenyewa telahdiputuskan oleh Pengadilan Negeri danputusannya telah mempunyai kekuatan hukumfetap's ..9.
Terdapat perumahan atau penggantian anggotakeluarga tanpa mendapat' izin tertulis dariKepala Dinas Perumahan, kecuali bila perubahanatau penggantian itu adalah kelahiran sementaradengan melaporkannya kepada Dinas Perumahandalam jangka waktu 6 (enam)BUIGNte see sees came Bee Bee ee eee Ee Bee een 8e. Hubungan sewa menyewa telah dihentikan secaraSalijs sass sons emf. Perumahan yang bersangkutan musnah seluruhnya18disebabkan oleh bencanaUAT f mem we ee en wn wn no er eng.
Surat Izin Perumahan tersebut dikeluarkan atassuatu). perumahan yang masih disengketakan (dalamproses pemeriksaan) pada Dinas Perumahan ataupada Gubernur Kepala Daerah; 7. Bahwa oleh karena Pemohon tidak mengijinkan lagiTermohon menghuni rumah aquo dan SIP atas rumah aquobatal demi hukum, maka Termohon' dikualifikasikansebagai Penghuni tanpa hak atau tidak sah sebagaimanadiatur dalam Pasal 12 ayat (1) UndangUndang No. 4tahun 1992 jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 44Tahun 1994 jo.
Perumahan yang digunakan tanpa suatuhak; b. Perumahan yang berSIP yang SIP nya dicabutkarena tidak memenuhi syarat syarat yangditetapkan oleh Menteri Sosial.
)No.TS.1.03/00008/ 04.10 tanggal 20 April 2007,Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial, adalahsudah tepat dan benar, karena SuratIzin Perumahan yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah perbuatan sewenangwenang dimana rumahaquo adalah bukan rumah milik negara/dikuasainegara tapi ada pemiliknya yaitu Tergugat IlIntervensi ;Apalagi Surat Izin Perumahan (SIP) tersebutdikeluarkan atas suatu). perumahan yang~ masihdisengketakan (dalam roses pemeriksaan) padaDinas Perumahan (Vide pasal 8 Peraturan DaerahDKI
Register : 14-03-2017 — Putus : 14-06-2017 — Upload : 05-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 71 PK/TUN/2017 Tanggal 14 Juni 2017 — NY. SRI SOEDARMI, DKK VS KEPALA KANTOR DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI JAWA TIMUR I;
145 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
145 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 06-06-2018 — Putus : 16-07-2018 — Upload : 03-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 385 K/TUN/2018 Tanggal 16 Juli 2018 — IR. RUDHY BACHTIAR, M.Si VS KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT;
153 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
153 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 05-11-2018 — Putus : 27-11-2018 — Upload : 02-01-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 642 K/TUN/2018 Tanggal 27 Nopember 2018 — NY. ONG A KIM., DKK VS I. WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN., II. PT. PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA;
182 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
182 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 08-06-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 188 K/TUN/2015 Tanggal 8 Juni 2015 — MARIBUN ; KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,dk
112 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
112 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
. : 1553/1997, tertanggal 5 Pebruari 1997, Luas : 575.155 Meter persegi,atas nama : Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional(PERUM PERUMNAS), berkedudukan di : Jalan Mayjen D.I.
Akta Jual Beli tanggal 24 Agustus 2011 No. 511/2011:Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil Penggugat tersebut yangmerasa dirugikan akibat terbitnya Surat keputusan obyek sengketa i.c.Sertipikat Hak Pengelolaan No. 2/Pulogebang atas nama PerusahaanUmum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas);Bahwa Tergugat tegaskan Sertipikat Hak Pengelolaan No. 2/Pulogebangatas nama Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (PerumPerumnas) terbit tanggal 18 Pebruari 1997 berdasarkan Keputusan MenteriNegara
PETA A/B/A.4/Blok B/1981dan di atasnya telah terbit Sertipikat Hak Pengelolaan No. 2/Pulogebangatas nama Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (PerumPerumnas) tanggal 18 Pebruari 1997;Bahwa dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Pengelolaan No. 2/Pulogebangatas nama Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (PerumPerumnas) dengan dasar Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional tanggal 29 Desember 1995 No.175/HPL/BPN/95, halini jelas menunjukkan bahwa secara hukum
Bahwa Sertipikat Hak Pengelolaan No. 2/Pulogebang atas namaPerusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (PerumPerumnas) tersebut terbit berdasarkan Keputusan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 29 Desember 1995No.175/HPL/BPN/95 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas NamaPerum Perumnas Atas Tanah Di Kotamadya Jakarta Timur;Halaman 16 dari 30 halaman Putusan Nomor 188 K/TUN/2015c.
tersebut telahditerbitkan Sertipikat Hak Pengelolaan No. 2/Pulogebang atas namaPerusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas).Padahal Penggugat tidak pernah mengalihkan hak kepemilikan tanahtersebut kepada siapapun dan dengan cara apapun;Pasal 1 angka 10 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 jo. UndangUndangNomor 9 Tahun 2004 jo.
Register : 12-01-2017 — Putus : 14-02-2017 — Upload : 21-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 65 K/TUN/2017 Tanggal 14 Februari 2017 — DARWIN VS GENERAL MANAGER PT. PLN (Persero) WILAYAH ACEH;
128 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
128 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Calon pembeli adalah penghuni yang telah menempati secarasah rumah BUMN sekurangkurangnya 2 (dua) tahun;Bahwa seharusnya Tergugat harus memproses permohonan Dum/Belioleh Penggugat karena Penggugat sudah memenuhi syaratsebagaimana diatur dalam Pasal 10 Keputusan Direksi PT PLN(Persero) Nomor 1234.K/DIR/2011 tentang Perumahan di LingkunganPT.
PLN(Persero) Nomor 1234.K/DIR/2011 tentang Perumahan diLingkungan PT.
Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku; yaituKeputusan Menteri Keuangan RI Nomor 89/KMK.013/1991,tanggal 25 Januari 1991, tentang Pedoman pemindahtangananaktiva tetap Badan Usaha Milik Negara, juncto KeputusanDireksi PLN Nomor.037.K/7850/DIR/1992, tanggal 11 April 1992tentang Kebijakan Perumahan di lingkungan PLN junctoHalaman 7 dari 16 halaman. Putusan Nomor 65 K/TUN/2017Keputusan Direksi PT.
PLN (Persero) Nomor 1234.K/DIR/2011tentang Perumahan di Lingkungan PT. PLN (Persero);Karena Tergugat telah bertindak diskriminatif dan tidak adil danmengabaikan permohonan Penggugat, juga tidakmelaksanakan tentang ketentuan Pasal 10 Keputusan MenteriKeuangan RI Nomor 89/KMK.013/1991, tentang pedomanpemindahtanganan aktiva tetaop BUMN, juncto KeputusanDireksi PLN Nomor 037.K/7850/DIR/1992, tentang kebijakanperumahan di lingkungan PLN;b.
PLN (Persero) Nomor1234.K/DIR/2011 tentang Perumahan di Lingkungan PT.
Register : 14-08-2014 — Putus : 14-10-2014 — Upload : 09-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 73 PK/TUN/2014 Tanggal 14 Oktober 2014 — KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAH PROV. DKI JAKARTA., II. H.R. SUNARYO, SH;
44 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
44 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAH PROV. DKI JAKARTA., II. H.R. SUNARYO, SH;
Danselanjutnya menurut staff/petugas Dinas Perumahan tersebut Penggugatakan dipanggil kembali untuk memberikan datadata dan final daribentuk kesepakatan yang dibuat antara Penggugat dan Pemohon, danPenggugat akan dipanggil kembali oleh Dinas Perumahan ;4. Namun kenyataan yang Penggugat terima adalah Surat KeputusanKepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah ProvinsiDaerah Khusus lbukota Jakarta Nomor:678/2010 tanggal 29 Oktober2010 berdasarkan pemohonan dan Pemohon Sdr. HR.
Bahwa dinas Perumahan telah memanggil Penggugat danPemohon untuk didengar keterangannya. Pada tanggal 15 Juli2010 dan tanggal 28 juli 2010 Penggugat dan Termohon telahdipertemukan untuk musyawarah mufakat namun tidak tercapaikata sepakat ; (pertimbangan angka 2 dan 3).e.
Bahwa selain itu Peraturanperaturan yang menjadi dasar dari SuratKeputusan a quo diantaranya : Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1981 tentang PerubahanHalaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 73 PK/TUN/2014atas Peraturan Pemerintah Nomor: 49 Tahun 1963 tentang SewaMenyewa Perumahan. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1994 tentang PenghunianRumah oleh Bukan Pemilik.
atau badan memasuki, menghuni ataumenggunakan perumahan dengan menyerobot tanpa sepengetahuandan seizin pemilik atau yang berhak memberikan izin".e.
Bahwa keputusan obyek sengketa tersebut diterbitkan oleh TermohonPeninjauan Kembali dengan mengabaikan: Bertentangan dengan pasal 14 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1992tentang Perumahan dan Pemukiman. Pasal 15 Akta Perjanjian Pembiayaan Kerjasama tanggal 14 Oktober2002 (Bukti P2).7.
Register : 22-06-2018 — Putus : 02-08-2018 — Upload : 21-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 148/B/2018/PT.TUN.JKT Tanggal 2 Agustus 2018 — Pembanding/Penggugat : Ny.ONG A KIM. DKK
Terbanding/Tergugat I : WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Terbanding/Tergugat II : PT. PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA
97 — 7
Terbanding/Tergugat I : WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Terbanding/Tergugat II : PT. PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA
97 — 7
Register : 10-10-2008 — Putus : 23-02-2009 — Upload : 17-10-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 158/G/2008/PTUN.JKT Tanggal 23 Februari 2009 — 1. H. Achmad Hidayat, B.A.;2.H. Mansyur Dahlan, S.H., M.H,DKK;Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya
118 — 35
118 — 35
Register : 28-07-2010 — Putus : 27-09-2010 — Upload : 12-09-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 87/G/2010/PTUN-JKT Tanggal 27 September 2010 — Kitty Yolanda Ratulangie;Kepala Dinas Perumahan Dan Gedung Pemerintah Propinsi Dki Jakarta
191 — 2
191 — 2
Kitty Yolanda Ratulangie;Kepala Dinas Perumahan Dan Gedung Pemerintah Propinsi Dki Jakarta
Putus : 06-05-2014 — Upload : 16-02-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2396 K/Pid.Sus/2013 Tanggal 6 Mei 2014 — Drs. Putranto Hardan, MM
44 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
44 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terdakwa menempati rumah dinas terletak diKomplek Perumahan Perhubungan Udara Blok D 28 Rt.13/09 KelurahanRawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, sejak tanggal 29Hal. 1 dari 10 hal. Put.
No. 2396 K/Pid.Sus/2013Rawasari, Jakarta Pusat tersebut tanpa ijin dari PT Angkasa Pura (Persero);Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 12 ayat 1 jo Pasal 36 ayat 4 UndangUndang RI Nomor : 4 Tahun 1992,tentang Perumahan dan Permukiman;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriJakarta Pusat tanggal 2 April 2014 sebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa Drs.
Putranto Hardan, MM, bersalah melakukantindak pidana Menghuni rumah tanpa ijin pemilik sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 12 ayat (1) jo Pasal 36 ayat (4) Undangundang RI No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman*;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Putranto Hardan, MM denganpidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1(satu) tahun;3.
Seyogyanya perlu dipahami atas "NULLUM DELICTUMNULLA POENA SINE PRAEVI LEGE POENALI", yakni apakah mungkinUndangUndang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan KawasanPermukiman dapat diberlakukan surut?.
Bahwa UndangUndang RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan danKawasan Permukiman tidak bersifat retroaktif, maka UndangUndang RINomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukimantersebut, hanya dapat dikenakan terhadap tindak pidana yang terjadi setelahtanggal 12 Januari 2011 berlakunya UndangUndang tersebut;. Bahwa apabila kita menyimak dalam pertimbangan Majelis Hakimsebagaimana tersebut di atas pada prinsipnya telah diakui bahwa perbuatanyang telah dilakukan oleh Terdakwa Drs.