Ditemukan 14323 data
EDY SULISTIYO
Tergugat:
1.DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
2.DPD GERINDRA Provinsi Jawa Timur
3.DPC GERINDRA Kabupaten Blitar
Turut Tergugat:
KPU Kabupaten Blitar
104 — 71
H. JOKO PURWANTO
Tergugat:
1.ABDULLAH MANSYUR, S.Ag. M.Pd.
2.HJ. SITI NURMILA, S.Ag
3.SYARIFUDDIN
4.SITI YULIA IRFANY SYARIFUDDIN, SH. M.Kn
5.ADE IRFAN PULUNGAN, SH
6.MAHKAMAH PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
7.H. MOHAMMAD ARWANI THOMAFI
8.H. MUHAMMAD MARDIONO
9.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
10.AHMAD KHOLISUN Alias KHOLIS
96 — 0
Usman A Tigedo
Tergugat:
1.Ketua DPC Partai Bulan Bintang di wakili oleh Riswan Naim Tergugat I
2.Sekertaris DPC Partai Bulan Bintang di wakili oleh Usman Nahrawi Tergugat II
3.Ketua DPW Partai Bulan Bintang di wakili oleh Ahmad Djabid Tergugat III
4.Sekertaris DPW Partai Bulan Bintang di wakili oleh Burhan Djakaria Tergugat IV
5.KETUA Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang di wakili oleh Prof.Dr.Yusril Ihza Mahendra Tergugat V
6.Sekertaris Jenderal Partai Bulan Bintang di wakili oleh Ir.Afriansyaj Noor.M.Si Tergugat VI
134 — 42
WAHISUN WAIS WAHID
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Kabupaten DPC Partai Bulan bintang Kabupaten Musi Rawas
2.Dewan Pimpinan Propinsi DPW partai bulan bintang Provinsi sumatera Selatan
3.Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai bulan bintang
193 — 33
Teuku Cut Rahman
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI NANGGROE ACEH Cq DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI NANGGROE ACEH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
2.DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
3.KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP) KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
Turut Tergugat:
Pj GUBERNUR ACEH Cq Pj BUPATI ACEH BARAT DAYA
112 — 5
MUNZIR
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (DPP PBB)
2.Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang (DPC PBB)
74 — 0
YULIUS DAGILAHA, S.H
Tergugat:
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT C.Q AGUS HARIMURTI YUDHOYONO DAN TEUKU RIEFKY HARSYA SELAKU KETUA UMUM DAN SEKRETARIS JENDERAL
439 — 224
Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang undang Nomor : 2Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang undang Nomor : 2 Tahun2008 Tentang Partai Politik menyatakan : Perselisihan Partai Politikdiselesaikan internal Partai Politik yang menyatakan PerselisihanPartai Politik diselesaikan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik atausebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
, antara lain : PARPOL Perselisihan Partai Politik akibatketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang undangNomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakankewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain.
Politik ;6.
Bahwa Pasal 32 ayat (1) Undang undang Nomor : 2 Tahun2011 Tentang Perubahan Undang undang Nomor : 2 Tahun 2008Tentang Partai Politik menyatakan : Perselisihan Partai Politik diselesaikaninternal Partai Politik yang menyatakan Perselisihan Partai Politikdiselesaikan internal Partai Politik sebagaimana di maksud pada ayat (1)dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentukoleh Partai Politik.
Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik.(3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimanadimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepadaKementerian.(4) Penyelesaian perselisihnan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.Halaman 165 dari 171 Putusan Perdata Gugatan Nomor 325/Pdt.SusParpol
RENI
Tergugat:
1.Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Indonesia (DPP-PERINDO)
2.SAIFUL HAMID
Turut Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Indonesia (DPP-PERINDO)
2.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Indonesia (DPW-PERINDO) Provinsi Sumatera Selatan
3.Dewan Pimpinan Daerah Partai Persatuan Indonesia (DPD-PERINDO) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
41 — 32
MIRZAN IKBAL
Tergugat:
1.GUMARI
2.MAHKAMAH PARTAl DEMOKRAT
Turut Tergugat:
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAl DEMOKRAT
253 — 92
Bahwa TERGUGAT II (Mahkamah partai) Demokrat berdasarkan Pasal 32 danPasal 33 Undangundang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011, TentangPerubahan atas Undangundang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai politik,Mahkamah Partai Politik berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaraatau perselisihan partai politik dan keputusan mahkamah partai bersifat finaldan mengikat secara internal terkait dengan kepengurusan, sedangkan terkaitdengan masalah lain dapat diajukan di Pengadilan Negeri apabila tidaktercapai
(UU Parpol) sbb:Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Partai Politik berbunyi sebagai berikut :Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32tidak tercapali, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.
UU 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dalam Pasal 32 oo.3.
Bahwa benar TERGUGAT II dalam menyeleseikan sengketa di Internal Partaiberpedoman berdasarkan Pasal 32 Undangundang Republik IndonesiaNomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 2Tahun 2008 Tentang Partai politik pada pokoknya menyatakan jika ada suatusengketa di internal Partai Politik maka mekanisme keberatan/gugatandiajukan di Dewan Kehormatan dan/atau Mahkamah Partai dan/atau sebutanlain di Internal Partai yang bersangkutan ;2.
Bahwa benar TURUT TERGUGAT dalam menyeleseikan sengketa di InternalPartai berpedoman berdasarkan Pasal 32 Undangundang Republik IndonesiaNomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 2 Tahun2008 Tentang Partai politik pada pokoknya menyatakan jika ada suatu sengketaPutusan Perkara No.96/Pdt.GParpol/2017/PN.JKT.PST = = ~sCHal. 29di internal Partai Politik maka mekanisme keberatan/gugatan diajukan di DewanKehormatan dan/atau Mahkamah Partai dan/atau sebutan lain di Internal Partaiyang
Effendi
Tergugat:
1.DPP PDI Perjuangan
2.Mahkamah Partai DPP PDI Perjuangan
3.DPD PDI Perjuangan Prov. kalimantan Barat
4.DPC PDI Perjuangan Kab. Sambas
5.Mardani
172 — 21
RENI
Tergugat:
SAIFUL HAMID
Turut Tergugat:
1.MAHKAMAH PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN INDONESIA (DPP-PERINDO)
2.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN INDONESIA (DPP-PERINDO)
3.DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI PERSATUAN INDONESIA (DPW-PERINDO) PROVINSI SUMATERA SELATAN
4.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI PERSATUAN INDONESIA (DPD-PERINDO) KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
42 — 23
116 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
PUTUSANNomor 1102 K/Pdt.SusParpol/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkatkasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:SARMIDI, bertempat tinggal di Jalan Dsn.Kedungdowo Wetan RT 013 RW 004 Ds.Pampang, Kecamatan Paliyan, KabupatenGunungkidul, D.I.
Nomor 1102 K/Padt.SusParpol/2018Negeri Wonosari tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangansebagai berikut: Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat tidak pernah menyelesaikanperselisinan dengan Termohon Kasasi/Tergugat melalui proses internalpartai politik dan Mahkamah Partai Politik sehingga gugatan Penggugatdinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata) bahwa Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor12/Pdt.Sus/2018/PN Who., tanggal 17 Juli 2018 dalam
perkara ini tidakbertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, oleh karena itupermohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SARMIDI tersebutharus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi/Penggugat ditolak, maka Pemohon Kasasi/Penggugat harus dihukumuntuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentangPartai Politik sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 2Tahun 2011, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman
Riri Aisyah Do.Taher
Tergugat:
1.DEWAN KEHORMATAN PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)
2.DEWAN PIMPINAN PUSAT(DPP) PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)
3.DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD)PARTAI HATI NURANI RAKYAT (DPD HANURA) PROV. MALUKU UTARA
4.DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI HATI NURANI RAKYAT (DPC HANURA) KOTA TIDORE KEPULAUAN
80 — 67
193 — 42
PENETAPANNomor 14/Pdt.SusParpol/2018/PN MreDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAKami, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadiliperkaraperkara Perdata Khusus Partai Politik dalam tingkat pertama ;Setelah membaca :1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim, tanggal 02 Oktober 2018,Nomor 14/Pdt.SusParpol/2018/PN Mre, tentang Penunjukkan MajelisHakim untuk mengadili perkara ini ;2.
109 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
HASNAH
Tergugat:
1.DPP PARTAI BULAN BINTANG
2.Sainuddin
166 — 53
HASNITA, S.Pd
Tergugat:
1.KETUA UMUM DEWAN PIMPINAN ACEH PARTAI ACEH
2.MAJELIS TUHA PEUT MAHKAMAH PARTAI ACEH
3.KETUA DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI ACEH KABUPATEN PIDIE JAYA
4.KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP) KABUPATEN PIDIE JAYA
5.KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
6.TGK. RIDWAN, SH
7.KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA
Turut Tergugat:
1.Gubernur Provinsi Aceh, Cq. BUPATI PIDIE JAYA
2.Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. PENJABAT GUBERNUR PROVINSI ACEH
216 — 17
104 — 12
H Bahrani S Sos
Tergugat:
1.Mawardi SH
2.Khaerani AR SPd SD
48 — 32
IR. RUSNALDI DHARMA
Tergugat:
1.DR. OSMAN SAPTA, Ketum DPP Partai Hanura
2.KODRAD SHAH, Sekjen DPP Partai Hanura
3.EL ADRIAN SYAH, Ketua DPD Partai Hanura SUMUT
4.RIRI STEPHANIE SIREGAR, Sekretaris DPD Partai Hanura Sumut
5.NESSI ARIANI, Ketua DPC Partai Hanura Tanjung Balai
6.BUYUNG POHAN, Sekretaris DPC Partai Hanura Tanjung Balai
78 — 0