Ditemukan 23220 data
Urut Berdasarkan
Putus : 05-09-2022 — Upload : 11-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4331 B/PK/PJK/2022 Tanggal 5 September 2022 — PT FREEPORT INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
142 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
142 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 29-08-2022 — Upload : 11-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3846 B/PK/PJK2022 Tanggal 29 Agustus 2022 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT DEYON RESOURCES
110 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
110 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 14-10-2020 — Upload : 03-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3646/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 14 Oktober 2020 — PT BOSTON CONSULTING INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
349 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
349 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
17Oktober 2016 Tahun Pajak 2014, atas nama PT Boston ConsultingIndonesia, NPWP: 01.071.000.2058.000, beralamat di Sampoerna StrategicSquare Tower A Lt. 19, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 4546, KaretSemanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12930, sehinggaperhitungan menjadi sebagai berikut:Penghasilan Netto Rp 84.962.862.887,00Kompensasi Kerugian Rp 0,00Penghasilan Kena Pajak Rp 84.962.862.887,00PPh terutang Rp 21.240.715.500,00Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan Rp 38.651.008.825.00Jumlah PPh
bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi lebin bayar sebesar Rp17.410.293.325,00; dengan perinciansebagai berikut:Penghasilan Netto Rp 84.962.862.887,00Kompensasi Kerugian Rp 0,00Penghasilan Kena Pajak Rp 84.962.862.887,00PPh terutang Rp 21.240.715.500,00Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan Rp 38.651.008.825.00Jumlah PPh
Putus : 11-07-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2073/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 11 Juli 2019 — PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
233 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
233 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
Agung Nomor 652/B/PK/PJK/2012, tanggal 25Maret 2013 juncto Put.33348/PP/M.XIII/99/2011, tanggal 19 Agustus2011, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranyamelawan Termohon Peninjauan Kembali Kedua denganpetitum gugatan sebagai berikut:Bahwa Penggugat mohon Majelis Hakim agar mengabulkanpermohonan gugatan yang diajukan Penggugat yakni membatalkan SuratTergugat tentang Surat Pemberitahuan Tidak Terdapat Pembayaran Pajakyang Seharusnya Tidak Terutang dan memutuskan agar Tergugatmengembalikan PPh
Pengadilan Pajak a quo serta mengadilikembali dengan pertimbangan hukum bahwa karena incasu Pertama, Bahwa bukti baru (novum) yang barudiperoleh Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu TermohonPeninjauan Kembali/Penggugat) adalah konten yang PemohonPeninjauan Kembali (dahulu Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat)kutip dari website resmi Dirjen Pajak(htto:/Awww. pajak.go.id/content/seripphpajakpenghasilanataspengalihanhakatastanahdanataubangun an) pada bagian dikecualikan dari kewajiban pembayaran/ pemungutan PPh
angka 5dimana disebutkan bahwa dalam rangka penggabungan, peleburan, danpemekaran usaha dengan nilai buku, berdasarkan SKB dikecualikan daripembayaran/pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2).
Putusan Nomor 2073/B/PK/Pjk/2019rangka pemekaran usaha tidak terutang PPh Final (ada 5 (lima)) lokasitanah dan/atau bangunan milik Pemohon PeninjauanKembali (dahulu Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat)yang diketahui telah memperoleh SKB pemotongan PPhFinal atas penghasilan dari pengalinan hak atas tanahdan/atau bangunan dalam rangka pemekaran usaha).Ketiga, bahwa atas kegiatan usaha yang melakukanpenggabungan, peleburan, dan pemekaran usahaPenghasilan dan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan
dalamrangka penggabungan, peleburan atau pemekaranusaha sepanjang Pemohon Peninjauan Kembali ke2 telah memilikiSKB pemotongan PPh Final atas penghasilan dari pengalihan hakatas tanah dan/atau bangunan dari Tergugat maka tidakterutang Pajak Penghasilan, termasuk PajakPenghasilan sebesar 5% atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan.Dengan demikian, atas pertimbangan tersebut di atas, Majelis HakimAgung pada tingkat Judex Jurisch I!
Putus : 21-02-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 564/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 21 Februari 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SAKURA JAVA INDONESIA
30 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
30 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
dari Luar Usaha 3.694.311.484Penghasilan Jasa/Pekerjaan Bebas 0Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan 0Lainlain 0Jumlah 3.694.311.4847 Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan 0 8 Penyesuaian Fiskal Penyesuaian Fiskal Positif16.014.952.618 Penyesuaian Fiskal Negative4.096.888.412 Jumlah11.918.064.206 9 Penghasilan Neto luar negeri 010 Jumlah Penghasilan Neto 126.251.909.45011 Zakat 012 Kompensasi Kerugian 013 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 0 14 Penghasilan Kena Pajak126.251.909.450 15 PPh
PPh ditanggung oleh pihak lain 0b. Dipotong atau dipungut oleh pihak lainb.1. PPH Pasal 21 0b.2. PPh Pasal 22 0b.3. PPH Pasal 23 191.973b.4. PPH Pasal 24 0b.5. Lainlain 0b.6. Jumlah 191.973 c. dibayar sendiri c.1. PPh Pasal 224.563.141.000 c.2. PPH Pasal 2534.545.948.390 c.3. PPh Pasal 29 0c.4. STP (Pokok Kurang Bayar) 0c.5. Fiskal Luar Negeri 0c.6. lainlain 0c.7. Jumlah 39.109.089.390d. diperhitungkand.1. SKPPKP 0 e.
Jumlah sanksi administrasi 021 Jumlah PPH yang lebih dibayar/seharusnya tidak 7 546.304.079terutang15 PPh terutang (tarif x 14) 31.562.977.28416 Penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh 31.562.977.28417 Kredit Pajak:a. PPh ditanggung oleh pihak lain 0b. Dipotong atau dipungut oleh pihak lainb.1. PPH Pasal 21 0b.2. PPh Pasal 22 )b.3. PPH Pasal 23 191.973b.4. PPH Pasal 24 0b.5. Lainlain 0b.6. Jumlah (b.1 +b.2+b.3+b.4+b.5) 191.973c. dibayar sendiric.1. PPh Pasal 22 4.563.141.000c.2.
PPH Pasal 25 34.545.948.390c.3. PPh Pasal 29 0c.4. STP (Pokok Kurang Bayar) 0c.5. Fiskal Luar Negeri 0c.6. lainlain 0c.7. Jumlah (c.1+.2+c.3+c.4+c.5+.6) 39.109.089.390d. diperhitungkand.1. SKPPKP 0e. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (at+b.6+c. 7d.a) 39.109.281.36319 Pajak yang tidak/kurang dibayar (1718.e) 7.546.304.07920 Sanksi administrasi :a. Bunga Pasal 13 (2) KUP 0b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0c. Bunga Pasal 13 (5) KUP 0d. Kenaikan Pasal 13A KUP 0e.
Jumlah sanksi administrasi (atb+c+d+e+f) 021 Jumlah PPH yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (17.f16) 7.546.304.079 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 29 Januari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT096819.15/2012/PP/M.IA Tahun 2018, tanggal 19 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor
Putus : 13-03-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 647/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 13 Maret 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT MURINIWOOD INDAH INDUSTRY
35 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
35 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 647/B/PK/Pjk/2019Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00229/KEB/WPJ.02/2016 tanggal 18Mei 2016, tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013, atas nama PermohonBanding sehingga jumlah PPh Tahun Pajak 2013 yang masih harus dibayar menjadi:Uraian Jumiah(Rp.)Penghasilan Netto (Rugi) 107.551.790.090/ Kompensasi kerugian 0Penghasilan Kena Pajak 107.551.790.090PPh Terutang
26.887 .947.522Kredit Pajak 43.964.642.621PPh Kurang/(Lebih) Bayar (17.076.695.098)Sanksi Administrasi 0Jumlah PPh yang masih harus dibayar (17.076.695.098) Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 23 November 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT106400.15/2013/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 27 Maret 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap
Putus : 14-08-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2448/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 14 Agustus 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SOJITZ INDONESIA
343 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
343 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 19-04-2022 — Upload : 15-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1615 B/PK/PJK/2022 Tanggal 19 April 2022 — PT FREEPORT INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
22 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
22 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 19-02-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 386/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 19 Februari 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SINAR BAHAGIA GAJAHMADA
235 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
235 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
331.986301,00Jumlah PPh yang kurang / (lebih) di bayar 20000. (Rp1.635.081.051,00)Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Februari 2019,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 10 Mei 2019 dengan disertai alasanalasannya yangHalaman 2 dari 8 halaman.
Rp 228.403.5584 00Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan. ....0...00.0000000 0. cece ee eee cc ce eeeeeeeeeeees Rp2.331.986.301,00Jumlah PPh yang kurang / (lebih) di bayar ooo... cece eens (Rp1.535.081.051,00)Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini
Putus : 09-06-2022 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3088 B/PK/PJK/2022 Tanggal 9 Juni 2022 — PT PARASAWITA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
91 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
91 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 08-04-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 499/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 8 April 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PRIMA ZIRANG UTAMA
319 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
319 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yani Nomor 170 RT 008/003Semarang Tengah, Semarang, sehingga pajak dihitung kembali sebagaiberikut:Penghasilan Netto (Rp 1.694.804.221,00)Kompensasi Kerugian Rp 2.830.380.263,00Penghasilan Kena Pajak (Rp 4.525.184.484 00)PPh terutang Rp 0,00Kredit Pajak Rp 533.799.557,00PPh yang lebih dibayar Rp 533.799.557,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 April 2019, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan
tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi lebin bayar sebesar Rp533.799.557,00; dengan perinciansebagai berikut:Penghasilan Netto (Rp 1.694.804.221,00)Kompensasi Kerugian Rp 2.830.380.263,00Penghasilan Kena Pajak (Rp 4.525.184.484 00)PPh
Putus : 27-10-2020 — Upload : 08-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4086/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 27 Oktober 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT ANUGERAH PHARMINDO LESTARI
280 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap
280 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 05-09-2022 — Upload : 11-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4342 B/PK/PJK/2022 Tanggal 5 September 2022 — PT SERASI LOGISTICS INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
123 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
123 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 28-07-2022 — Upload : 10-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3230 B/PK/PJK/2022 Tanggal 28 Juli 2022 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. VALE INDONESIA TBK
91 — 155 — Berkekuatan Hukum Tetap
91 — 155 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 18-11-2020 — Upload : 08-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4087/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 18 Nopember 2020 — PT CGG SERVICES INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
247 — 2 — Berkekuatan Hukum Tetap
247 — 2 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 05-09-2022 — Upload : 11-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4308 B/PK/PJK/2022 Tanggal 5 September 2022 — CHANG CHIUNG YAO VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
48 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
48 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 17-02-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 348/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 17 Februari 2020 —
19 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
19 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 16-12-2020 — Upload : 09-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4619/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 16 Desember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT FRIGOGLASS INDONESIA
303 — 3 — Berkekuatan Hukum Tetap
303 — 3 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 13-05-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1327/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 13 Mei 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PINANG COAL INDONESIA
41 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
41 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
PPh Pasal 23 114,350 114,350b.
PPh Pasal 25 14,322 14,322Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan 128,672 128,672Pajak yang tidak/kurang dibayar 91,923 44,354 47,569Sanksi administrasiBunga Pasal 13 ayat (2) KUP 33,092 15,968 17,125Jumlah PPh yang masih harus dibayar 125,015 60,322 64,694 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 18 Januari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut108926.15/2013/PP/M.XIIIB Tahun 2018, tanggal 15 Mei 2018, yangtelah berkekuatan hukum
Putusan Nomor 1327 B/PK/Pjk/2019Jakarta Selatan 12310 dan menetapkan Pajak yang kurang dibayar danyang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:USD752, 128.00128 752,1280,00 Penghasilan Neto Kompensasi kerugian Penghasilan Kena Pajak USD752,128.00PPh terutang USD188,032.00Kredit Pajak USD128,672.00USD 59,360,00USDUSD 59,360.00Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP USD 21,369.60Jumlah PPh yang masih harus dibayar USD 80,729.60 Pajak Penghasilan yang Kurang dibayar Menimbang, bahwa sesudah putusan
Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar USD 80,729.60; dengan perincian sebagai berikut:USD USD752,128.00128 752,128USD 0,00Penghasilan NetoKompensasi kerugianPenghasilan Kena Pajak cies USt752.128,08PPh terutang USD USD188,032.00Kredit Pajak USD USD128,672.00USD USD 59,360,00Pajak Penghasilan yang Kurang dibayar USDUSD59,360.00Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP USD USD 21,369.60Jumlah PPh
Putus : 16-05-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1320/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 16 Mei 2019 — PT LUMINARY HUTAMA NUSANTARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
31 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp1.671.923.051,00; dengan perincian sebagaiberikut :Penghasilan Netto Rp 7.345.358.376Kompensasi Kerugian Rp 421.597 .396Penghasilan Kena Pajak Rp 6.923.760.980PPh Terutang Rp 1.804.016.620Kredit Pajak Rp 674.338.883PPh Kurang (lebih) Bayar Rp 1.129.677.737Sanksi Administrasi Rp 942.245.314Jumlah PPh