Ditemukan 60825 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Informasi publik Akuntan publik Keterbukaan publik Kebijakan publik Keterbukaan informasi publik
Pengadilan PN BANGIL Pidana Umum
Register : 10-01-2019 — Putus : 11-03-2019 — Upload : 16-08-2021
Putusan PN BANGIL Nomor 19/Pid.B/2019/PN Bil
Tanggal 11 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ARTHEMAS SAWONG, SH.
Terdakwa:
SANUSI bin TARMAN
102 — 32

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan terdakwa SANUSI Bin TARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Yang dengan sengaja tidak memberikan Informasi Publik berupa Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain;
      2. secara berkala, Informasi Publik yangwajib diumumkan secara sertamerta, Informasi Publik yang wajib tersediasetiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasarpermintaan sesuai dengan UndangUndang ini dan mengakibatkankerugian bagi orang Iain.
      Badan Publik;2.
      Dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atautidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publiksecara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secarasertamerta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat,dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasarpermintaan sesuai dengan UndangUndang dan mengakibatkankerugian bagi orang lain;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsurunsur hukumdalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim terlebin dahulu
      Dari fakta hukum tersebut telah ternyata bahwa terdakwa SANUSIBin TARMAN adalah pejabat publik atau orang yang ditunjuk dan diberi tugasHalaman 24 dari 32 Putusan Perkara Pidana Nomor 19/Pid.B/2019/PN Biluntuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik, dengandemikian maka unsur hukum Badan Publik ini telah terpenuhi;Ad.2.Dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan,dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa InformasiPublik secara berkala, Informasi Publik yang wajibdiumumkan
      memberikan, dan/atau tidakmenerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, InformasiPublik yang wajib diumumkan secara sertamerta, Informasi Publik yang wajibtersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasarpermintaan sesuai dengan UndangUndang, maka dapat diartikan bahwa sipelaku menghendaki melakukan perbuatan tidak menyediakan, tidakmemberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa InformasiPublik secara berkala, Informasi Publik
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 17-06-2019 — Upload : 01-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 289 K/TUN/KI/2019
Tanggal 17 Juni 2019 — AGUS SUPRIYANTO VS INSPEKTORAT KOTA TANGERANG SELATAN;
72 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 289 K/TUN/KI/2019Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima padatanggal 4 April 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:1 Menerima Permohonan Kasasi Dari Pemohon Kasasi;2 Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi UntukSeluruhnya;3 Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor6/G/KI/2019/PTUN.SRG Tanggal 26 Maret 2019;4 Menguatkan Putusan Komisi Informasi Publik Provinsi Banten Nomor081/X/K1 Banten
    Putusan Nomor 289 K/TUN/KI/2019Bahwa, karena informasi yang dimohonkan berupa HasilPemeriksaan Inspektorat terhadap Dokumen Pengawasan atas PenggunaanAnggaran atau realisasi keuangan, pengendalian dan pengelolaan TPACipeucang pada UPT Cipeucang Dinas Lingkungan Hidup Kota TangerangSelatan Tahun 2017, dan Laporan hasil pemeriksaan/Pengawasan olehInspektorat Kabupaten/Kota dalam kedudukannya sebagai AparatPengawas Internal Pemerintah (APIP) adalah dokumen berupa suratsuratintra badan publik yang harus
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Umum
Register : 27-08-2020 — Putus : 17-11-2020 — Upload : 18-11-2020
Putusan PN BENGKULU Nomor 390/Pid.B/2020/PN Bgl
Tanggal 17 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
YENTI KOSNITA SH
Terdakwa:
PARSINGGIH Als BOY Als SINGGIH Als Pijat seksual Bengkulu Anak Dari SUPARJO
198 — 132
  • bermuatanasusila ( Partner Sex Pasutri, 3Some/Ganbang) sebanyak 11 (sebelas) fotoyaitu diantaranya :Foto kemaluan lakilaki sebanyak 3 (tiga) foto yaitu foto kemaluan mlikterdakwa sendiriFoto asusila sebanyak 8 (delapan) foto yaitu foto asusila yang terdakwadapatkan dari akun twiter milik orang lain.Yang mana postingan tersebut telah banyak di pajang di akun twitter @pijatseksual bengkulumilik terdakwaPARSINGGIH Als BOY Als SINGGIH Als@pijat seksual bengkulu Anak dari SUPARJOdan dapat diakses dan dilihatoleh publik
    membuat dapat diaksesnya adalah semua perbuatan lain selainmendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yangmenyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapatdiketahui pihak lain atau publik (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentangITE). Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan tautan (link) ataupunmemberikan Kode Akses (password).Yang dimaksud "memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
    Setelah komunikasiterjadi dan ada kesepakatan antara terdakwa dan pengguna jasa barulahbertemu di tempat yang telah ditentukan.Bahwa benar Twitter @BengkuluPijat ( Pijat Seksual Bengkulu ) besertapostingan yang terdakwa miliki tersebut dapat diakses publik ataupunpengguna Twitter lainnya ( Tidak Privat )Bahwa benar ada akun lainnya selain Twitter @ BengkuluPijat ( PijatSeksual Bengkulu ) yang terdakwa kelola sehubungan dengan jasa PijatSeksual ataupun aktifitas sex lainnya yaitu :Facebook :User :
    Bahwa benar dalam memposting atau memperlihatkan kepada publik ( parapengguna akun twitter ) terdakwa tidak ada meminta ijin terlebin dahuluuntuk memperlihatkan fotofoto alat kemaluan dan hubungan intim /hubungan badan (Partner Sex Pasutri, 3Some/Ganbang) sebanyak 11 (Sebelas ) foto, tersebut dan terdakwa juga tahu bahwa perbuatan tersebutbertentangan dengan hukum.
    terdakwa tawarkan tersebut dankeuntungan tersebut bermacam macam atau berpariasi besarannyatergantung jumlah uang yang diterima oleh terdakwa dari orang yangmemesan tersebut;Bahwa konten yang di upload oleh terdakwa yaitu foto yangmemperlihatkan kemaluan serta hubungan badan dan berisikan adeganhubungan layaknya suami istri atau konten bermuatan asusila yang manapostingan tersebut telah banyak di pajang di akun twitter @pijat seksualbengkulu;Bahwa benar dalam memposting atau memperlihatkan kepada publik
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Umum
Register : 22-06-2023 — Putus : 13-07-2023 — Upload : 13-07-2023
Putusan PT SURABAYA Nomor 691/PID/2023/PT SBY
Tanggal 13 Juli 2023 — Pembanding/Penuntut Umum : Tomy Marwanto S.H.
Terbanding/Terdakwa : KASNO
28 — 13
Pengadilan PN BALIKPAPAN Pidana Umum
Register : 26-10-2020 — Putus : 26-11-2020 — Upload : 27-11-2020
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 705/Pid.B/2020/PN Bpp
Tanggal 26 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
SITI NUR FATIMAH, SH
Terdakwa:
Dini Hartati Binti Didin Samsudin
173 — 76
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Register : 03-02-2016 — Putus : 07-03-2016 — Upload : 09-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 49 K/TUN/2016
Tanggal 7 Maret 2016 — LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT ALIANSI MASYARAKAT PEMERHATI LINGKUNGAN HIDUP (LSM-AMPUH) VS KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA sekarang berubah menjadi KEPALA DINAS BINA MARGA DAN KEPALA DINAS TATA AIR;
423 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Penggugat mengajukanpermohonan penyelesaian segketa Informasi Publik dengan objek yangsama Kepada Komisi Informasi Publik Provinsi DKI Jakarta denganPutusan yang berbeda.
    DKI Jakarta,adapun isi surat permohonan informasi publik yang kami ajukan terhadapkomisi informasi publik, adapun agenda sidang ajudikasi pada KomisiInformasi Publik Prov. DKI Jakarta antara lain sebagai berikut :6.1.
    Ketua Majelis Komisioner lebih fokus pada legalStanding Pemohon dalam persidangan ;Bahwa UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik Pasal 2 ayat (3) Setiap informasi Publik harus dapatdiperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu,biaya ringan, dan cara sederhana Pasal 3 huruf c. meningkatkan peranaktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaanBadan Publik yang baik Pasal 3 huruf d. mewujudkan penyelenggaraNegara yang baik, yaitu
    Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikeloladikirim, dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan denganpenyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan/atau penyelenggara danpenyelenggaraan Badan publik lainnya yang sesuai dengan UndangUndang tentang Keterbukaan informasi Publik serta informasi lain yangberkaitan dengan kepentingan publik ;Bahwa atas pertimbangan majelis komisi informasi publik Provinsi DKIJakarta, PEMOHON KEBERATAN dimana Majelis Komisioner telah salahmenerapkan
    Menyatakan permohonan informasi publik yang diajukan oleh Penggugatterhadap Tergugat selaku Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakartasesual dengan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 adalah merupakanInformasi Publik ;3. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan informasi publik sebagimanasurat permohonan informasi publik yang telah diajukan oleh Penggugat ;4.
Pengadilan PN SAMPANG Pidana Umum
Register : 30-09-2014 — Putus : 28-01-2015 — Upload : 03-05-2024
Putusan PN SAMPANG Nomor 215/Pid.B/2014/PN Spg
Tanggal 28 Januari 2015 — Jaksa Penuntut:
AKHMAD MISJOTO, S.H.
Terdakwa:
dr. FIRMAN PRIA ABADI, M.M
10 — 3
  • Suhairi;

    - Foto Copy surat Nomor : 065/97/434.104/2013 tanggal 20 Pebruari 2013 perihal pembentukan PPID pembantu dan penyusunan daftar informasi publik serta klasifikasi

    informasi yang sudah di paraf;

    - Foto copy surat Nomor: 440/680/434.102/2013 tanggal 17 Mei 2013 perihal evaluasi pembentukan PPID pembantu penyusunan informasi publik yang sudah di paraf; dan

    - Foto Copy surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Sampang Nomor: 188/1245/KEP/X/2013 tanggal 21 Oktober

Pengadilan PN PEKANBARU Perdata Khusus
Register : 21-11-2023 — Putus : 30-01-2024 — Upload : 13-02-2024
Putusan PN PEKANBARU Nomor 278/Pdt.Sus-KIP/2023/PN Pbr
Tanggal 30 Januari 2024 — Penggugat:
PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Tengah
Tergugat:
PT Bangkit Ikhlas Madani
93 — 48

  • MENGADILI:

    1. Menerima permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan;
    2. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau Nomor: Reg.018/PSI/KIP-R/VI/2023 tanggal 1 November 2023,

    MENGADILI SENDIRI:

    1. Menyatakan Komisi Informasi Provinsi Riau tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;
    2. Menyatakan Pemohon Keberatan adalah Badan Publik Tingkat Pusat;
    3. Menghukum Termohon Keberatan
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Khusus
Register : 07-06-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 30-09-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 94/Pdt.Sus-KIP/2021/PN Smr
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penggugat:
PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara
Tergugat:
Rismansyah
60 — 8

  • MENGADILI:

    1. Mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon keberatan untuk sebagian;
    2. Menolak permohonan Permohonan Keberatan selain dan selebihnya;

    MENGADILI SENDIRI:

    1. Memerintahkan Permohon Keberatan dahulu Termohon Informasi Publik untuk memberikan informasi publik tentang struktur skala dan upah pada PT Bank Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara kepada Termohon Keberatan dahulu
    Pemohon Informasi Publik;
  • Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 21-10-2022 — Putus : 20-01-2023 — Upload : 24-01-2023
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 268/G/KI/2022/PTUN.PLG
Tanggal 20 Januari 2023 — Pemohon:
KEPALA DESA TALANG BULUH
Termohon:
LSM Lapisan Pemantau Situasi (LAPSI)
126 — 64
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 23-03-2021 — Putus : 04-06-2021 — Upload : 08-06-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 29/G/KI/2021/PTUN.SMG
Tanggal 4 Juni 2021 — Pemohon:
Pandoyo
Termohon:
Gerakan Pemuda Peduli Pati (GRADAPATI)
212 — 59
  • , mengatur:(1) Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negaraapabila yang digugat adalah Badan Publik Negara;(2) Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan negeri apabila yangdigugat adalah Badan Publik selain Badan Publik negara sebagaimanadimaksud pada ayat (1).Halaman 12 dari 24 halamanPutusan Nomor: 29/G/KI/2021/PTUN.SMGSelanjutnya penjelasan dari ketentuan Pasal 47 ayat (1), menjelaskan: Gugatanterhadap Badan Publik Negara yang terkait dengan kebijakan Pejabat TataUsaha
    Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukanoleh Badan Publik selain Badan Publik Negara dan/atau PemohonInformasi yang meminta informasi kepada Badan Publik selain BadanPublik Negara.b.
    , mengatur: UndangUndang ini bertujuan untuk:a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatankebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilankeputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakanpublik;Halaman 18 dari 24 halamanPutusan Nomor: 29/G/KI/2021/PTUN.SMGc. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publikdan pengelolaan Badan Publik yang baik;d. mewujudkan
    Pasal 5 UndangUndang Nomor 14Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengatur:(1) Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan.(2) Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana iamemperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingansendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuanketentuan tersebut di atas,Majelis
    ;Menimbang, bahwa atas dalil Keberatan tersebut, perlu memperhatikanBagian Kesatu Hak Pemohon Informasi Publik Pasal 4 ayat (3) UndangUndangNomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengatur: SetiapPemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publikdisertai alasan permintaan tersebut.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 11-01-2023 — Putus : 09-03-2023 — Upload : 09-03-2023
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 1/G/KI/2023/PTUN.SMD
Tanggal 9 Maret 2023 — Pemohon:
1.IBAT
2.ISPIANUR
Termohon:
BUPATI KUTAI TIMUR
150 — 21
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 04-02-2021 — Putus : 29-04-2021 — Upload : 10-05-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 16/G/KI/2021/PTUN.SBY
Tanggal 29 April 2021 — Pemohon:
PEMANTAU KEUANGAN NEGARA
Termohon:
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR
201 — 120
  • alasan pengambilansuatu keputusan publik;b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilankebijakan publik;C. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilankebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yangtransparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapatdipertanggungjawabkan;@. mengetahul alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajathidup orang banyak;f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskankehidupan
    yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi faktaotentik yang bersifat pribadi dan informasi publik yang apabila dibukadan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkaprahasia pribadi.
    Sehingga antara permohonan informasi publik yang diajukan Pemohonkurang memiliki sinkronisasi dengan tujuan permohonan.
    Namun demikian tidakmenghalangi bagi Pemohon untuk mendapatkan informasi yang dimohonkansebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf a UndangUndang Nomor 14Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 UndangUndangNomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang berbunyi:(1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik;Halaman 25 dari 28 halaman, Putusan Nomor 16/G/KI/2021/PTUN Sby(2) Setiap Orang berhak:a.
    Melihat dan mengetahui Informasi Publik;b. Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untukmemperoleh Informasi Publik;c. Mendapatkan salilnan Informasi Publik melalui permohonan sesuaidengan UndangUndang ini; dan/ataud.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Register : 09-03-2018 — Putus : 08-05-2018 — Upload : 05-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 205 K/TUN/KI/2018
Tanggal 8 Mei 2018 — PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR VS JARINGAN KAWAL JAWA TIMUR;
121 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak memberikan seluruh informasi yang diminta oleh PemohonInformasi Publik/Termohon Keberatan ;4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada TermohonKeberatan ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan/keberatan tersebut,Tergugat/Termohon mengajukan eksepsi sebagai berikut;1. Eksepsi mengenai kompetensi absolut;2. Eksepsi mengenai permohonan keberatan error in persona;3.
    Putusan Nomor 205 K/TUN/KI/2018 Menerima Permohonan Kasasi dari PEMOHON KASASI / PEMOHONKEBERATAN ; Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal12 Desember 2017 Nomor 05/KI/2017/PTUN.SBY.Selanjutnya berkenan mengadili sendiri dengan amar sebagai berikut :Dalam Eksepsi: Menyatakan Eksepsi Termohon Kasasi/Termohon Keberatan tidakditerima ;Dalam Pokok Perkara: Menerima keberatan Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan/TermohonInformasi Publik : Menyatakan batal putusan Majelis Komisi Informasi
    Provinsi Jawa Timurtanggal 24 Agustus 2017 Nomor: 62/VIII/KIProv.JatimPSA/ 2017 ; Menolak memberikan seluruh informasi yang diminta oleh TermohonKasasi/ Termohon Keberatan/Pemohon Informasi Publik ; Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada TermohonKasasi/ Termohon Keberatan/Pemohon Informasi Publik ;Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, TermohonKasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 25 Januari2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Register : 05-10-2017 — Putus : 06-11-2017 — Upload : 19-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 495 K/TUN/KI/2017
Tanggal 6 Nopember 2017 — TRIMAWAN JOGO PRIJONO VS PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU;
104 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Amar Putusan pada paragraf 5.2 poin 1 dan 2 merupakan informasi yangdikecualikan menjadi Informasi publik yang bersifat terouka;2.
    Selain ituJudex Facti nyatanyata tidak mempertimbangkan faktafakta dan buktibuktiyuridis secara keseluruhan, sehingga putusan yang diberikan tidakmencerminkan irahirah DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA;Bahwa yang baik Majelis Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riaumaupun Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang sebagaiJudex Facti hanya mempedomani Pasal 17 huruf h angka 3 UndangUndangNomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi:Informasi Publik
    yang apabiladibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkaprahasia pribadi, yaitu: kondisi keuangan, aset pendapatan, dan rekeningHalaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 495 K/TUN/KI/2017bank seseorang.
    Bahwa permohonan informasi yang Pemohon Kasasi mintakan kepadaTermohon adalah dalam rangka menjaga semangat UndangUndang Nomor14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yaknimengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara danbadan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentinganpublik sebagaimana termaktub dalam konsideran huruf c;14.
    Publik, UndangUndang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan telahmenghambat program pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi, yangmana salah satu program prioritas adalah transparansi dan pelayanan publiksebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 20102025;Bahwa dengan demikian telah terbukti, bahwa Majelis Hakim PengadilanTata Usaha Negara Tanjungpinang telah melakukan kekeliruan dalammemeriksa fakta dan menerapkan
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 17-12-2021 — Putus : 25-02-2022 — Upload : 25-02-2022
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 17/G/KI/2021/PTUN.BJM
Tanggal 25 Februari 2022 — Pemohon:
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJAR
Termohon:
Treeswaty Lanny Susatya
233 — 17
  • MENGADILI:

    1. Mengabulkan Permohonan Keberatan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar/Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi;
    2. Menyatakan batal Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 068/XII/KI-Kalsel-PS-A/2021, tanggal 2 Desember 2021;
    3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar/Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi untuk menolak memberikan seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon informasi Publik
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 09-11-2022 — Putus : 21-02-2023 — Upload : 21-02-2023
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 94/G/KI/2022/PTUN.SMG
Tanggal 21 Februari 2023 — Pemohon:
Kepala Desa Ngemplak
Termohon:
Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN)
187 — 42
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 28-11-2023 — Putus : 06-02-2024 — Upload : 07-02-2024
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 51/G/KI/2023/PTUN.PBR
Tanggal 6 Februari 2024 — Pemohon:
Atasan PPID UIN Suska Riau
Termohon:
1.Drs. Masbukin, M.A
2.Dr. Alimuddin Hassan, M.Ag
3.Drs. Iskandar Arnel, M.A, Ph.D
64 — 38
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 19-08-2019 — Putus : 05-11-2019 — Upload : 08-11-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 60/G/KI/2019/PTUN.SMG
Tanggal 5 Nopember 2019 — Pemohon:
Kepala Desa Gondel
Termohon:
Dwi Hartanto, S.Fil.I
110 — 53
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 01-02-2017 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 12-03-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 2/G/KI/2017/PTUN.SBY
Tanggal 27 April 2017 — Pemohon:
ABD. RAHMAN
Termohon:
PEMERINTAH DESA TAMBAAGUNG TENGAH, KECAMATAN AMBUNTEN, KABUPATEN SUMENEP
142 — 68
  • Pasal 48 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik jo.
    Informasi Publik, sehingga takberalasan berdasarkan hukum, apabila Termohon Keberatan tak memenuhipermintaan informasi publik tersebut sesuai dengan asas bahwa setiap informasipublik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dantepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana (vide.
    Keberatan juga belum memenuhikewajibannya untuk mengumumkan informasi publik yang wajib disediakan danHalaman 7 dari 20 Halaman Putusan Perkara No : 02/KI/2017/PTUN.SBY.16.17.diumumkan secara berkala sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UndangUndangNomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, denganmenggunakan sarana penyediaan informasi publik yang mudah dan murah diaksesoleh masyarakat seperti dengan menyediakan informasi publik dalam website resmiTermohon.......Termohon Keberatan, sehingga
    Menyatakan bahwa perbuatan Termohon Keberatan yang tak menyediakanseluruh informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala sebagaimanadimaksud dan diatur dalam Pasal 9 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan Informasi Publik, dengan menyediakan informasi publikdalam website resmi Termohon Keberatan agar masyarakat bisa memperolehinformasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana,yang mana hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum ;IX.
    RAHMAN berdasarkan Pasal 1 ayat (12) dan Pasal 4 UndangUndang Nomor 14Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo.