Ditemukan 244175 data
1.YUSNIKAR, SH
2.Nur Fitriyani, SH
3.Suryani,SH
4.ANDI ICHLAZUL AMAL,SH
Terdakwa:
ABD KARIM BIN CINNAU
94 — 11
Terbanding/Terdakwa : ABD KARIM BIN CINNAU
80 — 13
Fitri Dwi Handayani , S.H.M.H
Terdakwa:
APRI YANTO panggilan AP
94 — 30
Terbanding/Terdakwa : APRIL RIANTO ALS APENG BIN SUDARIYONO
28 — 0
140 — 12
2.Koperasi Unit Desa Prima Sehati
3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia
4.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
110 — 77
Tri Bakti Sarimas
2.Koperasi Unit Desa Prima Sehati
3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia
4.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RITri Bakti Sarimas, tempat kedudukan Jalan Saleh Abbas Nomor 50 BPekanbaru, sebagai Tergugat I;Koperasi Unit Desa Prima Sehati, tempat kedudukan Desa PangkalanKecamatan Pucuk Rantau Dahulunya Kuantan Mudik KabupatenKuantan Singingi Provinsi Riau, sebagai Tergugat Il;Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Republik Indonesia MenteriAgraria Dan Tata Ruang Republik Indonesia, tempat kedudukanJalan Sisingamangaraja Nomor 2 Kebayoran Baru Jakarta Selatan,sebagai Tergugat III;Kementerian Lingkungan Hidup Dan
Jendro Hadi Wibowo SH
Terdakwa:
Isrizal Alias Buyung Bin Ismail
87 — 15
1.Rifka Candela Sihombing,S.H.
2.Riyan Widya Putra,S.H.
3.SESY SEPTIANA SEMBIRING
Terdakwa:
Riki Hamdani
57 — 71
1.SYAFWAN TAHER, S.H., M.H
2.BUSTANUDDIN, S.H
3.R. HAIRUL SUKRI, SH.,MH
4.ELLYAS MOZART Z S, SH.,MH
Terdakwa:
ARIS PRIYADI bin TIO
85 — 21
Yayasan Riau Madani
Tergugat:
BONAR SIANIPAR
Turut Tergugat:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia)
85 — 45
YAYASAN RIAU MADANI
Tergugat:
1.HENDRIYANTO Alias AHWAT
2.Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
102 — 62
ANDI ODDANG MOH. SUSAN TOMBOLOTUTU, S.H.,M.H
Terdakwa:
Drs. JOHAN A. DENNA
304 — 34
1.HERRY SETIAWAN,S.H.,M.H.
2.TUTUKO WAHYU MINULYO,S.H., M.H.
3.ZULKHAIDIR,S.H.
4.UWAIS DEFFA I QORNI, S.H., M.H.
5.JODDI ADITYA INDRAWAN, S.H.
6.WAN ACHMAD FERDIANSHAH,S.H
Terdakwa:
JEREMY HEDI Als ABE Bin HUSNI HALIM
28 — 0
- Menyatakan Terdakwa Jeremy Hedi Alias Abe Bin Husni Halim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan
NEO TECHNICAL CONTRACTOR dengan kode KBLI 23957 - Industri Mortar Atau Beton Siap Pakai;
- Fotokopi yang di legalisir persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha Nomor 25042210216372017 Untuk KBLI 23957 - Industri Mortar Atau Beton Siap Pakai, 42202 - Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih, 42930 - Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil;
- Fotokopi yang di legalisir Sertipikat Milik 5191 Kel. Landasan Ulin Tengah Kec.
Terbanding/Terdakwa : WILLIEM Alias ATONG ANAK SALIM
359 — 47
B5362/DeplI1/LH/07/2010; B7797/Depl1/10/2010; B1233/Depl1/LH/02/2013).Bahwa sesuai Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 39 Tahun2014 tentang Perkebunan, yang menyatakan bahwa untukmendapatkan Izin Usaha Perkebunan harus memenuhi persyaratana) Izin Lingkungan,b) Kesesuaian dengan tata ruang wilayah, danc) Kesesuaian dengan rencana perkebunan.Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 11/PID.BLH/2020/PT.PBR.Bahwa terkait dengan izin lingkungan, Sesuai dengan Pasal 40 ayat(1) Pasal 36 ayat (2) dan ayat
YAYASAN FIRMAR ABADI
Tergugat:
1.Alek, Akiang Pemilik Kebun Kelapa Sawit
2.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Cq. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Cq. UPT KPH Unit V Bengkalis, Wilayah Administrasi Provinsi Riau
3.Kementerian Dalam Negeri RI Cq Pemerintah Provinsi Riau Cq Pemerintah Daerah Kab Bengkalis Bupati Bengkalis
4.Kementrian ATR, BPN Provinsi Riau Cq Kementrian BPN Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau
200 — 73
44 — 0
Yayasan Pradata Anugerah Negeri
Tergugat:
1.Hansen William
2.Moh. Natsir Pane
Turut Tergugat:
Kementerian kehutanan dan lingkungan hidup RI cq Menteri kehutanan dan lingkungan hidup RI cq Dinas kehutanan provinsi Riau cq KPH Tahura
84 — 25
1.MULYO SANTOSO. SH.
2.I GUSTI PUTU RAHADHYAKSA, SH.
Terdakwa:
SATUMIN
496 — 186
YAYASAN RIAU MADANI
Tergugat:
3.INDRA WADI Alias ACIN
4.Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
117 — 62
1.MARULITUA J. SITANGGANG, SH.
2.NIKY JUNISMERO, SH
3.REZA RIZKI FADILLAH, S.H.
Terdakwa:
WILLIEM Alias ATONG ANAK SALIM
417 — 89
PengelolaanLingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup ataudapat juga mengacu pada daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatanyang wajib UKLUPL yang tercantum di dalam surat Deputi MENLHBidang Tata Lingkungan KLH Nomor B5362/DeplI1/LH/07/2010; B7797/Depl1/10/2010; B1233/DepI1/LH/02/2013);Bahwa sesuai Pasal 45 ayat (1) UndangUndang Nomor 39 Tahun 2014tentang Perkebunan, yang menyatakan bahwa untuk mendapatkan IzinUsaha Perkebunan harus memenuhi persyaratana) Izin Lingkungan;b) Kesesuaian dengan tata ruang
PertanianHalaman 18 dari 41 Putusan Nomor 301/Pid.BLH/2019/PN RhlNomor98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha perkebunanmenyatakan bahwa salah satu persaratran untuk mendapatkan (IUP)adalah izin lingkungan yang diterbitkan oleh Gubernur, Bupati/Walikotasesuai dengan kewenagannya, lebih tegas dinyatakan pada Pasal 45 ayat(1) UndangUndang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yangmenyatakan bahwa untuk mendapatkan izin usaha perkebunan harusmemenuhi persyaratan : Izin Lingkungan Kesesuaian dengan tata ruang
seharusnyaIUP tidak dapat diterbitkan tanpa adanya izin Lingkungan,mengingatsesuai dengan Pasal 40 ayat (1) UndangUndang Nomor 32 tahun 2009tentang PPLH menyatakan bahwa izin Lingkungan merupakanpersyaratan untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan,hal ini sejalanjuga dengan Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 67 ayat (1) s/d ayat (4) UndangUndang Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan yang menyatakanbahwa untuk mendapatkan izin usaha perkebunan harus memenuhipersyaratan,izin Lingkungan, sesuai dengan tata ruang
dengan Pasal 23 Butir J PeraturanMeteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman PerizinanUsaha perkebunan menyatakan bahwa salah satu persyaratan untukmendapatkan (IUP) adalah izin lingkungan yang diterbitkan olehGubernur, Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya, lebih tegasdinyatakan pada Pasal 45 ayat (1) UndangUndang Nomor 39 Tahun2014 Tentang Perkebunan yang menyatakan bahwa untuk mendapatkanizin usaha perkebunan harus memenuhi persyaratan := Izin Lingkungan; Kesesuaian dengan tata ruang