Ditemukan 1882352 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sepuluh setubuh
Penelusuran terkait : Menolak seluruh gugatan Menolak Gugatan Penggugat Transfer dana Memindahkan sebagian atau seluruh dana milik orang lain 1. perkumpulan persatuan tenis meja seluruh indonesia. 2. direktorat jenderal administrasi hukum umum vs pengurus besar persatuan tenis meja seluruh indonesia (pb ptmsi);; Konfederasi serikat buruh seluruh indonesia (ksbsi) provinsi sumatera selatan vs gubernur sumatera selatan;; Konfederasi serikat buruh seluruh indonesia (ksbsi) provinsi sumatera selatan vs gubernur provinsi sumatera selatan;; Gubernur provinsi kepulauan riau vs 1. dewan pimpinan daerah federasi serikat pekerja logam Elektronik dan mesin serikat pekerja seluruh indonesia (dpd fsp lem spsi) provinsi kepulauan riau. 2. pimpinan daerah serikat pekerja kimia Energi dan pertambangan serikat pekerja seluruh indonesi provinsi kepulauan riau; Soendaroe rachmad Dkk vs 1. kepala kantor pertanahan kota depok. 2. koperasi pegawai dan pensiunan bulog seluruh indonesia (kopelindo). 3. drs. muchdan bakrie;; Dewan pimpinan wilayah federasi serikat pekerja metal indonesia (dpw fspmi) provinsi jawa barat vs i. 1. federasi serikat pekerja tekstil sandang dan kulit serikat pekerja seluruh indonesia (pdfsp tsk spsi). 2. federasi serikat pekerja logam elektronik mesin serikat pekerja seluruh indonesia (dpd fsp lem spsi). 3. federasi serikat pekerja kimia energi dan pertambangan serikat pekerja seluruh indonesia (pd fsp kep spsi). 4. federasi serikat pekerja rokok tembakau makanan dan minuman serikat pekerja seluruh indonesia (pd fsp rtmm spsi). Ii. gubernur jawa barat. Iii. dewan pimpinan provinsi (dpp) asosiasi pengusaha indonesia (apindo) jawa barat. Turut termohon : dadan darus alamsyah Dkk;; I. gubernur provinsi kepulauan riau. Ii. dewan pengurus kabupaten/kota apindo kota batam vs 1. dewan pimpinan daerah federasi serikat pekerja logam Energi dan pertambangan serikat pekerja seluruh indonesia provinsi kepulauan riau
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 10-10-2022 — Putus : 10-07-2023 — Upload : 10-10-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 350/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst
Tanggal 10 Juli 2023 — Penggugat:
PARTUA SITOMPUL
Tergugat:
PERHIMPUNAN RUMAH SAKIT SELURUH INDONESIA
28 — 0
  • Penggugat:
    PARTUA SITOMPUL
    Tergugat:
    PERHIMPUNAN RUMAH SAKIT SELURUH INDONESIA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 02-02-2016 — Putus : 07-03-2016 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 36 K/TUN/2016
Tanggal 7 Maret 2016 — MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA RI VS PERSATUAN SEPAK BOLA SELURUH INDONESIA (PSSI);
191 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA RI VS PERSATUAN SEPAK BOLA SELURUH INDONESIA (PSSI);
    Tergugat juga menyatakanbahwa Pemerintah akan membentuk Tim Transisi yang mengambilalih hak dan kewenangan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia(PSSI ) PSSI.
    Dalam suratperingatan ketiga tersebut Kemenpora memberi tenggang waktu1 X 24 Jam terhadap Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesiasejak surat itu diterima pada pukul 18.40 WIB ;Bahwa terhadap tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Peringatansebanyak 3 kali kepada Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia.Dimana Tergugat menyampaikan Surat Teguran tersebut secaratidak sewajarnya.
    Di sisi lain, Keputusan Tata Usaha Negaratersebut memberikan kewenangan kepada Asosiasi PersatuanSepak Bola Seluruh Indonesia ( PSSI ) Provinsi dan klubklub, yangmerupakan anggota dari perkumpulan Persatuan Sepak BolaSeluruh Indonesia ( PSSI ), tepat beraktivitas walaupun kegiatanbadan hukum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia ( PSSI )sudah tidak diakui ;Bahwa Badan Hukum Perkumpulan adalah suatu persekutuan paraanggotaanggota Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI)yang kemudian menjelma
    Di dalam surat kuasa khusus tersebutdikatakan bahwa Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia ( PSSI )dalam melakukan tindakan dimaksud yaitu memberikan kuasa kepadapara Advokat dan Asisten Advokat yang tergabung dalam TimPembela Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia ( PSSI ) diwakilioleh Ir.
    Bahwa kenyataan di atas semakin dipertegas dengan adanya faktabahwa di dalam Statuta Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia(PSSI) Edisi Tahun 2014 ( selanjutnya disebut Statuta PSSI ) tidakada satupun pasal yang memberikan kewenangan Ketua UmumPersatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia ( PSSI ) untuk mewakiliPersatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia ( PSSI ) dalam rangkamengajukan gugatan ke Pengadilan.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 28-09-2015 — Putus : 28-10-2015 — Upload : 12-11-2015
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 266 / B / 2015 / PT.TUN.JKT
Tanggal 28 Oktober 2015 — .; PERSATUAN SEPAK BOLA SELURUH INDONESIA ( PSSI ).;
101 — 43
  • .;PERSATUAN SEPAK BOLA SELURUH INDONESIA ( PSSI ).;
    RACHMANS2222222222o2oeooooo= AGUS SUDA TIMOR geese nec eree i ccercenmereceens RONISUMIIN TO jesesnenssnssssaaancnssensasnannsnncnsasdansennnrinasaansrnn FERDINAND KAMARIKI TANGKUDUNG;Kesemuanya Pejabat dan Tim Advokasi pada kantorKementerian Pemuda dan Olahraga, beralamat di JalanGerbang Pemuda No. 3 Senayan Jakarta Pusat 1027,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Agustus 2015,Nomor : 04080/MENPORA/VIII/2015, untuk selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT / PEMBANDING ;MELAWANPERSATUAN SEPAK BOLA SELURUH
    INDONESIA ( PSSI ), sebuah badanhukum perkumpulan yang disahkan oleh Menteri KehakimanRepublik Indonesia dengan akta pengesahan nomorJ.A.5/11/6 tertanggal 2 Februari 1953, yang dalam hal inimemiliki Ketua Umum sebagai pemegang kekuasaan tertinggidi perkumpulan tersebut, La Nyalla Mahmud Mattalitti,WargaNegara Indonesia, bertindak dalam jabatannya selaku KetuaUmum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia ( untukselanjutnya disebut PSSI ), yang berkantor di Jalan Glora BungKarno pintu XXI Senayan, PO
    ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukumtetap atau sampai ada penetapan lain yang mencabutnya dikemudianhari ;DALAM EKSEPS :220nonconcnnceecenceccnceneceecenenscenensenseeee Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;DALAM POKOK SENGKETA :22022o2eeceeeneeeeeeesMenyatakan batal Keputusan Tergugat berupa Keputusan Menteri Pemudadan Olahraga Republik Indonesia Nomor : 01307 Tahun 2015, tanggal 17April 2015, tentang pengenaan sanksi administratif berupa kegiatankeolahragaan Persatuan Sepak Bola Seluruh
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Agama
Putus : 26-06-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 519 K/Ag/2015
Tanggal 26 Juni 2015 — Seluruh Ahli Waris Almarhum Max Rudolf, DKK
19 — 4 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Seluruh Ahli Waris Almarhum Max Rudolf, DKK
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 02-08-2006 — Upload : 27-09-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 271PK/PDT/2004
Tanggal 2 Agustus 2006 — Abdullah Jufri; Seluruh Ahli Waris Almarhum H. Abd. Hamid; PT Summarecon Agung
68 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abdullah Jufri; Seluruh Ahli Waris Almarhum H. Abd. Hamid; PT Summarecon Agung
    SELURUH AHLI WARIS ALMARHUM H. ABD. HAMID,yang tidak dikenal lagi oleh Penggugat, dahulubertempat tinggal di RT. 001/02, Kelurahan PegangsaanIl, Kecamatan Koja, Jakarta Utara ;2. PT.
    Oesman dan Dr.Farida Oesman (bukti P4) ;Bahwa dengan demikian seluruh harta almarhum Dr.
    Roemiati Oesman,termasuk tanahtanah yang disebutkan di atas menjadi milik ahliwarisnyatersebut ;Bahwa pada tanggal 11 Mei 1994 seluruh ahli waris almarhum Dr.Roemiati Oesman membuat perjanjian menghibahkan tanah tersebut di ataskepada Penggugat, dengan Akta Perjanjian No.34 Notaris Chufmal Hamal, SH.tanggal 11 Mei 1994 (bukti P5) ;Bahwa atas dasar Akta Perjanjian No.34 tersebut, maka tanah Girik C.1181, Persil 800/S.II seluas + 8.099 m?
    Membebankan biaya perkara kepada Tergugat dan Tergugat II;SUBSIDAIR : Apabila Pengadilan berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohonputusan seadiladilnya ;Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat Il telahmengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil :Bahwa gugatan Penggugat sangat tidak jelas/kabur (obscuur libel), olehkarena Penggugat dalam gugatannya telah mengemukakan subjek hukum yangdijadikan sebagai pihak Tergugat yaitu seluruh ahli waris dari H. Abd.
Pengadilan PN KAYUAGUNG Perdata
Register : 20-10-2023 — Putus : 18-04-2024 — Upload : 23-04-2024
Putusan PN KAYUAGUNG Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Kag
Tanggal 18 April 2024 — Penggugat:
SURYATI
Tergugat:
PT BUMI ANDALAS PERMAI DENGAN SELURUH JAJARAN PENGURUSNYA
21 — 8
  • Penggugat:
    SURYATI
    Tergugat:
    PT BUMI ANDALAS PERMAI DENGAN SELURUH JAJARAN PENGURUSNYA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 29-07-2019 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 173 PK/Pid.Sus/2019
Tanggal 29 Juli 2019 — Zonial Pajri, SH bin Jak Umar, Dk
4739 — 2104 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa berdasarkan bukti PK1, PK2 dan PK3 ternyata telah terbuktipada tanggal 22 September 2016 sebelum berkas perkara atas namaPara Terpidana dilimpahkan ke Pengadilan, Para Terpidana telahmenitipkan uang sebesar Rp315.027.250,83 (tiga ratus lima belas juta duapuluh tujuh ribu dua ratus lima puluh koma delapan tiga rupiah) untukpengembalian kerugian keuangan Negara kepada Penuntut Umum, akantetapi meskipun para Terpidana telah mengembalikan seluruh kerugianNegara sebesar Rp315.027.250,83 (tiga ratus
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 03-01-2013 — Putus : 06-03-2013 — Upload : 30-09-2013
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 01/G /2013/PTUN-TPI
Tanggal 6 Maret 2013 — APINDO) KOTA BATAM; MELAWAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU; DEWAN PENGURUS CABANG FEDERASI LOGAM, MESIN DAN ELEKTRONIK SERIKAT BURUH SELURUH INDONESIA; KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA KOTA BATAM; FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL SELURUH INDONESIA;
84 — 36
  • APINDO) KOTA BATAM;MELAWANGUBERNUR KEPULAUAN RIAU;DEWAN PENGURUS CABANG FEDERASI LOGAM, MESIN DAN ELEKTRONIK SERIKAT BURUH SELURUH INDONESIA;KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA KOTA BATAM;FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL SELURUH INDONESIA;
    Kepri, Gedung PerkantoranPemprop Kepri, Gedung A Lantai II, Pulau Dompak,Tanjung Pinang ;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :01/Kdh.KepriKuasa/I/2013, tanggal 16 Januari 2013 ;Selanjutnya disebut sebagai ...................0005 Tergugat;1 Dewan Pengurus Cabang Federasi Logam, Mesin dan ElektronikSerikat Buruh Seluruh Indonesia, berkedudukan di Komplek RukoMitra Raya Blok B.2 No. 01, Batau Aji Batam, yang dalam hal inidiwakili oleh Sekretaris Dewan Pengurus Cabang Federasi Lomenik SBSIBatam masa
    bakti 20072012, Masmur Siahaan, Warganegara Indonesia,Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Mansang Permai Blok A No. 82, SeiBeduk, Kota Batam ;DCDALAL cscss ccsswsenssss sesawsewees Tergugat II Intervensi 1 ;Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Batam,berkedudukan di Komplek Bintang Raya Blok B, No.2, Batam Centreyang dalam hal ini diwakili oleh Ketua DPC KSPSI Batam, SYAIFULHalaman 3 dari 88 Putusan No. 01/G/2013/PTUN.TPIBADRI, S, SH, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamatdi
    Komplek Citra Mas Indah Blok C, No. 19, Nongsa , Kota Batam ;Sebagall ........ccscccssccscccsscees Tergugat II Intervensi 2 ;Federasi Serikat Pekerja Metal Seluruh Indonesia, yang dalam hal inidiwakil oleh Ketua Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja MetalIndonesia, Batam, Yoni Mulyono Widodo, warganegara Indonesia,pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Ruko Panbil Blok E, No. 11, Lt. 2,Muka Kuning, Batam, yang dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada: Sayuti Miun Djaelani, SH, Kewarganegaraan
    dengan Asas Asas Umum PemerintahanYang Baik;Halaman 17 dari 88 Putusan No. 01/G/2013/PTUN.TPI3 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Kepulauan RiauNomor : 752 Tahun 2012 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota(UMK) Batam Tahun 2013, tanggal 06 Desember 2012;4 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa berupa KeputusanGubernur Kepulauan Riau Nomor : 752 Tahun 2012 Tentang PenetapanUpah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2013, tanggal 06 Desember2012;5 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh
    Indonesia (SBSI) Batam sebagai TergugatII Intervensi 1 dalam perkara Nomor. 01/G/2013/PTUN.TPI ;Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Batam,sebagai Tergugat II Intervensi 2 dalam perkara Nomor. 01/G/2013/PTUN.TPI ;e Federasi Serikat Pekerja Metal Seluruh Indonesia, sebagai TergugatII Intervensi 3 dalam perkara Nomor. 01/G/2013/PTUN.TPI ;3 Melanjutkan pemeriksaan sengketa No. 01/G/2013/PTUN.TPI ;4 Menunda perhitungan biaya perkara putusan sela ini sampai denganputusan akhir ;Menimbang
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 26-05-2014 — Putus : 21-07-2014 — Upload : 13-11-2014
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 120/B/2014/PT.TUN.JKT
Tanggal 21 Juli 2014 — .; 2 DEWAN PENGURUS PUSAT ASOSIASI PENGEMBANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN SELURUH INDONESIA (DPP APERSI).; DEWAN PENGURUS PUSAT ASOSIASI PENGEMBANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN SELURUH INDONESIA (DPP APERSI).;
114 — 53
  • .;2 DEWAN PENGURUS PUSAT ASOSIASI PENGEMBANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN SELURUH INDONESIA (DPP APERSI).;DEWAN PENGURUS PUSAT ASOSIASI PENGEMBANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN SELURUH INDONESIA (DPP APERSI).;
    ;Semuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Hukum danHak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat KuasaSubstitusi tertanggal 14 Nopember 2013, selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT / PEMBANDING I;2 DEWAN PENGURUS PUSAT ASOSIASI PENGEMBANGPERUMAHAN DAN PERMUKIMAN SELURUH INDONESIA (DPPAPERSIJD), berdasarkan Akta Nomor 10, tanggal 24 Juni 2013, dan SuratKeputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNomor : AHU126.AH.01.07.Tahun 2013, tanggal 2 Juli 2013, TentangPengesahan
    Fathan Taman, .H, ; .6 Bangun Salmon Siagian, S.H. ; 7 Heru Pradijonrika, S.H., M.H. ; 8 Binoto Nadapdap, S.H., M.H. ; Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat /Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Irdanul Achyar & Rekan,beralamat di Jalan Duren Tiga Selatan Nomor 6, Duren Tiga,Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10Maret 2014, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IIINTERVENSI / PEMBANDING II; MELAWAN:DEWAN PENGURUS PUSAT ASOSIASI PENGEMBANG PERUMAHANDAN PERMUKIMAN SELURUH
    Putusan No.120/B/2014/PT.TUN.JKT.persyaratan yang diminta UndangBahwa untuk pengesahan pendirian perkumpulan sebagai Badan Hukum Notarismengajukan permohonan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.ICq.Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum telah disertai dokumenpendukung sebagai formalitas administrasi;Bahwa oleh karena Permohonan pengesahan akta pendirian AsosiasiPengembangan Permohonan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (APERSI) secaraformal administratif telah memenuhi serta tidak bertentangan
    Putusan No.120/B/2014/PT.TUN.JKT.dasar dari legitimasi suatu penyelenggraanSetelah MUNAS IV APERSI 2013 telah menetapkanPimpinan Sidang MUNAS yang ditandatangani DPP APERSImaka seluruh tanggungjawab dan kewenangan yang ada diDPP telah dialihkan kepada Majelis Pimpinan Sidang MUNASsehingga Panitia Penyelenggara juga bertanggungjawabkepada Majelis Pimpinan Sidang MUNAS yang berjumlah 5(lima) orang Pimpinan Sidang; Bahwa penetapan MUNAS lanjutan di Pontianak olehPimpinan Sidang MUNAS IV APERSI tahun
    Putusan No.120/B/2014/PT.TUN.JKT.Indonesia Nomor AHU126.AH.01.07.Tahun 2013 tentang Pengesahan BadanHukum Perkumpulan, tertanggal 02 Juli 2013 cacat hukum, karena Sidang LanjutanMUNAS IV APERSI yang dilaksanakan oleh Majelis Pimpinan MusyawarahNasional keV APERSI Tahun 2013 pada tanggal 19 Juni 2013, yang bertempat diHotel Kini, Pontianak tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Pengembang Perumahan danPermukiman Seluruh Indonesia (APERSD
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 13-11-2012 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1099 K/Pdt/2012
Tanggal 13 Nopember 2012 —
81 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MECAFvsDANA PENSIUNAN BERSAMA PERUSAHAN DAERAH AIR MINUM SELURUH INDONESIA (DAPENMA PAMSI)
    ., dan kawan, para Advokat, berkantor di jalan JenderalSudirman Nomor 217, Purwakarta, Jawa Barat, Indonesia, (41115)berdasarkan surat kuasa khusus tanggal3 November 2011 ;Pemohon Kasasidahulu Pembantah/Pembanding ;Melawan:DANA PENSIUNAN BERSAMA PERUSAHAN DAERAH AIRMINUM SELURUH INDONESIA (DAPENMA PAMS)I),berkedudukan di Jalan Penjernihan , Nomor 46 Jakarta Pusat ;Termohon Kasasi dahulu Terbantah/Terbanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat
    Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untukmenyelesaikan balik nama Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor199/Desa Utama untuk menjadi atas nama Dana Pensiun BersamaPerusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia (Dapenma Pamsi) ;4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perouatan melawanhukum dengan tindakannya menghalanghalangi balik nama tanah danHal. 2 dari 26 hal. Put.
    Mecaf yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di JalanBungur Besar Nomor 47 A, Jakarta Pusat , sedangkan Terbantah dalamperkara a quo maupun perkara Nomor 169/Pdt/G/2009/PN.BB tertanggal28 Desember 2009 adalah Dana Pensiun Bersama Perusahaan DaerahAir Minum seluruh Indonesia (Dapenma Pamsi) beralamat di JalanPenjernihan Nomor 46 Pejompongan, Jakarta Pusat ;b.
    No. 1099 K/Pdt/201218/Pdt.Bth/2010/PN.BB tanggal 23 November 2010, yang dikuatkan olehPutusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 255/PDT/ 2011/PT.BDGTanggal 26 September 2011, telah tidak mempertimbangkan seluruh dalildalil gugatan yang menjadi alasan diajukannya gugatan bantahan terhadapsita eksekusi dan dengan sengaja membelokkan permasalahan sah atautidaknya peletakan sita eksekusi kepada pengangkatan sita eksekusi yangdiajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Pembanding, Pembantah dan tidakmemberikan
    26 September 2011, harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung RepublikIndonesia dan dengan mengadili sendiri mengabulkan seluruh gugatanbantahan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Pembanding,Pembantah ;6.7.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 03-03-2021 — Upload : 18-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 54 K/TUN/2021
Tanggal 3 Maret 2021 — BADAN MUSYAWARAH PENGHUNI TANAH VERPONDING SELURUH INDONESIA (BMPTV-SI) VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK, DKK
77 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BADAN MUSYAWARAH PENGHUNI TANAHVERPONDING SELURUH INDONESIA (BMPTV-SI) VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK, DKK
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 27-05-2013 — Upload : 11-03-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1455 K/Pdt/2011
Tanggal 27 Mei 2013 — ., vs YAYASAN DHARMA BHAKTI IPTEK YOGYAKARTA Beserta Seluruh Jajaran Pengurusnya dkk
48 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., vs YAYASAN DHARMA BHAKTI IPTEK YOGYAKARTA Beserta Seluruh Jajaran Pengurusnya dkk
    ., bertempat tinggal di Sunten RT. 7RW. 32, Nomor 255 A, Dukuh jo.mblangan, Desa Banguntapan,Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;Melawan:1 YAYASAN DHARMA BHAKTI IPTEK YOGYAKARTABeserta Seluruh Jajaran Pengurusnya berkedudukan diGedung Graha, Jalan Glagahsari 63, Yogyakarta;2 Drs.
    Rp17.000.000.000,00 (tujuh belasmilyar rupiah);Bahwa usaha damai, pernah saya lakukan yang difasilitasi oleh LembagaOmbudsman Swata DIY sebagai mediator tanggal 30 Maret 2009 dan 9 Juni 2009,namun tidak membuahkan hasil atau nihil, seperti dalam Surat LOSDIY Nomor098/LOSDIY/V1/2009 perihal Tindak Lanjut Pengaduan Tanggal 23 Juni 2009;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Penggugat mohon kepadaPengadilan Negeri Yogyakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:Primair:1 Menerima dan mengabulkan seluruh
    Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara dipengadilan;Subsidair:Memberikan putusan lain sesuai dengan ketentuan undangundang sertakebijakan Pengadilan;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsipada pokoknya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:Gugatan Penggugat adalah tidak jelas/kabur (gugatan Penggugat obscuur libel):Bahwa dalam gugatan Penggugat terdapat 3 (tiga) pihak sebagai Tergugat, yaitu:12a Yayasan Dharma Bhakti Iptek Yogyakarta beserta seluruh
    ;e Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 53853/A. 2.U1.I/KP/2002;2 Menyatakan Putus hubungan hukum antara pihak Penggugat dengan para Tergugat;3 Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biayayang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp639.500,00 (enam ratus tiga puluhsembilan ribu lima ratus rupiah);4 Menolak gugatan Penggugat selebihnya;Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat PutusanPengadilan Negeri Yogyakarta tersebut telah dikuatkan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 08-05-2023 — Putus : 15-02-2024 — Upload : 16-02-2024
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 261/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst
Tanggal 15 Februari 2024 — Penggugat:
Erick Herlangga Chrisno
Tergugat:
Pengurus Pusat Persatuan Bolabasket Seluruh Indonesia (PP Perbasi)
170 — 109
  • Penggugat:
    Erick Herlangga Chrisno
    Tergugat:
    Pengurus Pusat Persatuan Bolabasket Seluruh Indonesia (PP Perbasi)
Pengadilan PN SIMALUNGUN Perdata Tanah
Register : 01-04-2013 — Putus : 17-09-2014 — Upload : 14-02-2015
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.Sim
Tanggal 17 September 2014 — 1.DAHMAN SEMBIRING SE ,AK 2.TITIANA TARIGAN MELAWAN Seluruh ahli waris Alm MEDAN PURBA
104 — 26
  • 1.DAHMAN SEMBIRING SE ,AK2.TITIANA TARIGAN MELAWANSeluruh ahli waris Alm MEDAN PURBA
    Seluruh Ahli Waris dari Alm. MEDAN PURBA, yaitu :a. KARINA SIPAYUNG (lsteri), beralamat di Dusun SilandoyungNagori Silao Panribuan Kecamatan Silau Kahean KabuptenSimalungun;b. KHAIRUN NASIAH PURBA (Anak), pekerjaan : Wiraswasta,beralamat : di Dusun Silandoyung Nagori Silao PanribuanKecamatan Silau Kahean Kabupaten Simalungun;c.
    dengan Tuan Maratur;e Sebelah Selatan berbatasan dengan Tuan Maratur dan JopanSipayung;e Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jamaluddin Sipayung danGalim Sipayung;Bahwa dengan tidak tepatnya batasbatas objek perkara menyebabkangugatan Penggugat Kabur (obscuur libel).DALAM POKOK PERKARA : Bahwa terhadap halhal yang sudah diutarakan dalam eksepsi, untuk mudahdan ringkasnya mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan denganpokok perkara dibawah ini :1.Bahwa, Tergugat sampai dengan XV menolak seluruh
    harus ditolak dan dikesampingkan karena sangat mengadaada.Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut diatas, maka dengan inimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :DALAM EKSEPSI :e Menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.DALAM PROVISI :e Menolak tuntutan provisi penggugatpenggugat.DALAM POKOK PERKARA :e Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;e Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 20-07-2023 — Putus : 07-11-2023 — Upload : 08-11-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 205/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst
Tanggal 7 Nopember 2023 — Penggugat:
Aprianti Amir
Tergugat:
Koperasi Sekunder Jasa Bukopin Seluruh Indonesia (KKB Selindo)
77 — 0
  • Penggugat:
    Aprianti Amir
    Tergugat:
    Koperasi Sekunder Jasa Bukopin Seluruh Indonesia (KKB Selindo)
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 15-05-2012 — Upload : 05-02-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 150 K/Pdt/2012
Tanggal 15 Mei 2012 — DANA PENSIUNAN BERSAMA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SELURUH INDONESIA (DAPENMA PAMSI),
60 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DANA PENSIUNAN BERSAMA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SELURUH INDONESIA (DAPENMA PAMSI),
    DANA PENSIUNAN BERSAMA PERUSAHAANDAERAH AIR MINUM SELURUH INDONESIA(DAPENMA PAMSI), berkedudukan di Jakarta, Jl.Penjernihan I, No. 46 Jakarta Pusat;2. PT. MECAF, berkedudukan di Jakarta, JI.
    yang dilakukan olehTerbantah terhadap Terbantah Il, maka Terbantah Il sebagaiPenggugat telah mengajukan gugatan cidera janji (wanprestasi) kepadaTerbantah sebagai para Tergugat, yang terdaftar pada PengadilanNegeri Klas IA Bandung dengan register No. 178/Pdt.G/2003/PN.Bdg.Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkaratersebut telah menjatuhkan putusan Pengadilan Negeri Bandung No.178/Pdt.G/2003/ PN.Bdg tanggal 12 November 2003, yang amarnyaberbunyi:Mengadili:Dalam Eksepsi: Menolak seluruh
    janji/wanprestasi terhadapPenggugat Rekonvensi semula Tergugat , Il, Ill dalam Konvensisekarang Pembanding atas pernyataan hukum Tergugat Rekonvensidalam Akta perdamaian No. 3 tanggal 29 Januari 2003 dan Aktapernyataan No. 1 tanggal 10 Februari 2003, yang mengakibatkankerugian bagi Penggugat;Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untukmenyelesaikan balik nama Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.199/Desa Utama untuk menjadi atas nama Dana Pensiun BersamaPerusahaan daerah Air Minum Seluruh
    dilakukan berdasarkanAkta perdamaian No. 3 tanggal 29 Januari 2003 adalah milik DapenmaPamsi;Menyatakan uang tunai sebesar Rp. 1.600.000.000, (satu milyar enamratus juta rupiah) adalah sah sebagai dan termasuk bagian daripembayaran harga tanah yang telah diserahkan Penggugat Rekonvensidan telah diterima Tergugat Rekonvensi;Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa sebesarRp. 2.000.000, (dua juta rupiah) setiap hari terhitung sejak keputusanmemiliki Kekuatan tetap sampai dengan dipenuhinya seluruh
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 06-03-2017 — Putus : 31-05-2017 — Upload : 28-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 61 PK/TUN/2017
Tanggal 31 Mei 2017 — DEWAN PENGURUS PUSAT ASOSIASI PENGEMBANG PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN SELURUH INDONESIA (DPP APERSI) VS I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI., II. DEWAN PENGURUS PUSAT ASOSIASI PENGEMBANG PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN SELURUH INDONESIA (DPP APERSI);
99 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DEWAN PENGURUS PUSAT ASOSIASI PENGEMBANG PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN SELURUH INDONESIA (DPP APERSI) VS I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI., II. DEWAN PENGURUS PUSAT ASOSIASI PENGEMBANG PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN SELURUH INDONESIA (DPP APERSI);
    Bahwa Penggugat terganggu kepentingannya atas terbitnya objeksengketa a quo oleh karena menimbulkan gejolak dan ancamankepada DPD APERSI seluruh Indonesia, sehingga menganggukinerja dan upaya DPD APERSI seluruh Indonesia dan PenggugatHalaman 7 dari 48 halaman.
    DPP APERSI oleh karenaPenggugat mesti mengeluarkan biaya dan tenaga serta waktuuntuk memberikan klarifikasi dan penjelasan sesuai dengan hukumdan AD dan ART APERSI untuk menjawab pertanyaan anggotadan/atau DPD APERSI seluruh Indonesia dengan membuatpertemuan khusus antara anggota dengan DPD APERSI maupunantara DPD APERSI dengan DPP APERSI yang menerimaHalaman 10 dari 48 halaman.
    Tebitnya objek sengketa a quo dari hasil Munas yang tidakberwenang dan tidak sesuai prosedur karena tidak adakewenangan terikat Majelis Pimpinan Sidang Munas (videPasal 20 ayat (1) AD APERSI) bertindak aktif mengundangatau memberitahukan kepada DPP APERSI, DewanPertimbangan Organisasi, DPD APERSI seluruh Indonesia,peserta aktif dan peninjau untuk menghadiri Munas;18.5.
    Bahwa pada dasarnya yang dipermasalahkan PENGGUGAT adalahmasalah Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART)Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukim Seluruh Indonesia(APERSI), terbukti merupakan masalah internal sebagaimana gugatanHalaman 31 dari 48 halaman.
    Bahwa didalam seluruh dalildalil gugatan Penggugat yang berjumlah 30(tiga puluh) halaman tersebut, tidak ditemukan /egal standing Penggugatyang menyatakan diri Penggugat (ic Ir. Anton R Santoso dan Ir.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 28-08-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1156 K/Pdt/2013
Tanggal 28 Agustus 2013 — DANA PENSIUN BERSAMA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SELURUH INDONESIA (DAPENMA PAMSI) vs BUDI MULYANA SENTANA, Dkk
38 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DANA PENSIUN BERSAMA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SELURUH INDONESIA (DAPENMA PAMSI) vs BUDI MULYANA SENTANA, Dkk
    PUTUSANNomor 1156 K/Pdt/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagaiberikut dalam perkara:DANA PENSIUN BERSAMA PERUSAHAAN DAERAH AIRMINUM SELURUH INDONESIA (DAPENMA PAMSD,beralamat di Jalan Penjernihan I Nomor 46 Pejompongan, JakartaPusat dalam hal diwakili oleh kuasanya: Dedi M. Lawe, S.H., M.H.
    ,Pelawan dan Terlawan II telah sepakat mengakhiri dan menghentikan sertamenyelesaikan seluruh permasalahan lewat jalan Perdamaian yang dibuat dihadapanHotman Syukur Nasution, S.H., Notaris di Jakarta, dimana Perdamaian itu sendiridituangkan dalam aktaakta perdamaian sebagai berikut:a. Akta Pernyataan Nomor tanggal 28 Januari 2003 yang dibuat oleh Terlawan IIdengan tujuan pernyataan mencabut gugatan Nomor 267/Pdt.G/2002/PN Bdg.
    Akta Pernyataan Nomor 2 tanggal 10 Februari 2003 yang dibuat oleh Terlawan IIyang menyatakan telah menerima seluruh transaksi jual beli obyek tanah (buktiP7);5.
    apabila diperlukan dalam pelaksanaan eksekusipengosongan tersebut dapat meminta bantuan kepada alat kekuatan umum/kepolisian;e Menyatakan bahwa pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan baik pada waktu jamkerja maupun diluar jam kerja;e Menyatakan bahwa mengenai biaya yang timbul sebagai akibat permohonan inidibebankan kepada Pemohon Eksekusi (Pelawan);Bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam suratnya NomorW11.U6/565/HT.04.10/X/2009 tertanggal 5 Oktober 2009 juga telahmemberitahukan kepada seluruh
    Oleh karena itu gugatanperlawanan yang diajukan oleh Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima(NO);3 Eksepsi Gugatan Pelawan Kurang Pihak:Bahwa gugatan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah kurangpihak, karena Pelawan telah tidak mengikutsertakan seluruh ahli waris darialmarhum Corry Setiadi, sebagai pihak Terlawan di dalam perkara gugatanperlawanan ini, sehingga gugatan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan harusdinyatakan tidak dapat diterima (NO), karena kurang pihak;4 Eksepsi Gugatan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 26-09-2013 — Putus : 26-02-2014 — Upload : 14-03-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 166/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 26 Februari 2014 — DEWAN PENGURUS PUSAT ASOSIASI PENGEMBANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN SELURUH INDONESIA (DPP APERSI);1.MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,2.DEWAN PENGURUS PUSAT ASOSIASI PENGEMBANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN SELURUH INDONESIA (DPP APERSI)
111 — 41
  • DEWAN PENGURUS PUSAT ASOSIASI PENGEMBANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN SELURUH INDONESIA (DPP APERSI);1.MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,2.DEWAN PENGURUS PUSAT ASOSIASI PENGEMBANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN SELURUH INDONESIA (DPP APERSI)
    DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acarabiasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbanganpertimbangan sebagaiberikut, Gala Perkara ANtard, ~nnnnseennnnseisnn seein nse nnenne nme csensennenssDEWAN PENGURUS PUSAT ASOSIASI PENGEMBANG PERUMAHAN DANPERMUKIMAN SELURUH INDONESIA (DPP APERSI), berdasarkanAkta Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional Nomor
    DEWAN PENGURUS PUSAT ASOSIASI PENGEMBANG PERUMAHAN DANPERMUKIMAN SELURUH INDONESIA (DPP APERSI), berdasarkan AktaNomor 10, tanggal 24 Juni 2013, dan Surat Keputusan Menteri Hukum danHak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU126.AH.01.07.Tahun2013, tanggal 2 Juli 2013, Tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan,diwakili oleh : nnnecec ence eeceneee cece eee cneneceeeeneenenenenenneneneneness1. Ir.
    hukum yang merugikan dan mengalami kerugian oleh karenaterjadinya penyimpangan sejarah dan fakta hukum mengenaipendirian dan pengesahan APERSI sebagai badan hukumperkumpulan (vereniging), yang seakanakan dengan terbitnya ObjekSengketa a quo APERSI baru saja dilahirkan dan disahkan sebagaibadan hukum perkumpulan pada saat diterbitkannya Objek Sengketaa quo sebagaimana pada diktum Pertama Objek Sengketa yangberbunyi: Memberikan pengesahan Akta Pendirian AsosiasiPengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh
    /Leg/LL/2006, dantelah pula diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI Nomor 85,tanggal 23 Oktober 2006 sehingga sah sebagai badan hukumperkumpulan (vereneging), yang terakhir diubah sesuaihasilkeputusan Munas IV APERSI tanggal 12, 13, 19 Juni 2013 di Jakarta,sebagaimana Akita Nomor 77 tertanggal 2013, oleh Notaris Refizal,S.H., M.Hum, berkedudukan di Jakarta ; Bahwa Penggugat terganggu kepentingannya atas terbitnya ObjekSengketa a quo oleh karena menimbulkan gejolak dan ancamankepada DPD APERSI seluruh
    Indonesia, sehingga mengangguHalaman 11 dari 120 halaman Putusan Nomor 166/G/2013/PTUNJKT.kinerja dan upaya DPD APERSI seluruh Indonesia dan Penggugatserta seluruh anggota Penggugat yang merupakan pengembangperumahan rakyat sejahtera untuk masyarakat berpenghasilanrendah (MBR) ; 222 nn nnn nnn nnn nnn nn ee nnn eenBahwa atas terbitnya Objek Sengketa a quo, Penggugat mempunyaikepentingan hukum untuk mengoreksi dan meluruskan sejarahpendirian dan pengesahan APERSI sebagai badan hukumperkumpulan (vereniging
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 24-02-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 513 PK/Pdt/2015
Tanggal 24 Februari 2016 — IKUT RAJA PURBA yang diwakili seluruh Ahli Waris yaitu ROSNIMERI SUMBAYAK, dkk vs SARMAHALIM PURBA;
60 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • IKUT RAJA PURBA yang diwakili seluruh Ahli Waris yaitu ROSNIMERI SUMBAYAK, dkk vs SARMAHALIM PURBA;
    Purba; danviii.Sarmahalim Purba (Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat Konvensi);Bahwa seluruh ahli waris memiliki kepentingan hukum dan tidakdapat dipisahkan satu dengan yang lain karena ahli waris dariAlm.
    Guntur Purba memiliki kedudukan yang seimbang danharuslah pula dijadikan pihak dalam gugatanPenggugat/Termohon Peninjauan Kembali;Bahwa karena seluruh ahli waris tidak dijadikan pihak makapertimbangan hukum dari Judex Facti adalah telah tidak tepatdan keliru sehingga harus dibatalkan dan dikembalikan kepadaPengadilan Negeri Pematangsiantar atau mengadili sendiridengan membatalkan Putusan Mahkamah Agung dan menolakgugatan Penggugat/ Termohon Peninjauan Kembali;D.
    Purba; dan8) Sarmahalim Purba (Termohon Peninjauan Kembali/ TermohonKasasi/Terbanding/ Penggugat Konvensi);Antara seluruh ahli waris Alm. Guntur Purba memiliki hubungan hukumdan kepentingan waris yang seharusnya menjadi pihak pada perkara inidan bukan menjadi saksi dan pertimbangan hukum yang demikianharuslah ditinjau Kembali untuk disempurnakan dan dibatalkan.2.
    Bahwa surat hatorangan pembagian (surat keterangan pembagian);BP yang tidak memiliki tanggal, bulan, tahun pembuatan sama sekalijuga menjadi bahagian putusan Judex Facti yang harus ditinjaukembali, karena hal ini merupakan bahagian yang dituntut untukdipertimbangkan namun tidak mendapatkan kepastian pertimbangan danharus dikesampingkan;Bahwa surat BP merupakan pokok sengketa sehingga seluruh ahliwaris telah memberikan pendapat yang melahirkan perpecahanberhubung karena pro kontra kepentingan yang