SptNomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo.

SptNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 115 Kompilasi HukumIslam, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,maka Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016tentang prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri

SptNomor 56, Sampit, Kalimantan Tengah, dan ternyata surat kuasa khusus telahterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampit Nomor 0071/SKKH/2019/PA.Spt, tanggal 14 Mei 2019;Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus atas nama Penggugat telahmemenuhi syarat formil dan materiil sebagai Surat Kuasa Khusus sesualketentuan Pasal 147 ayat (1) Reglement Buiteegewesten (RBg) jo.

SptNomor 1 Tahun 1974 jo.

SptNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 115 Kompilasi HukumIslam, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,maka Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016tentang prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri

SptNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 115 Kompilasi HukumIslam, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,maka Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016tentang prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri

SptNomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini secara absolut menjadikewenangan Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinanantara orangorang yang beragama Islam, memperhatikan bukti P dansebagaimana ketentuan pasal 49 huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah danditambah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah

berwenang salah satunya Surat KeteranganSahnya Hasil Hutan;Menimbang, bahwa selanjutnya saksi BUHA PURBA dan saksi IPONGANGGARA melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupaKayu Gergajian jenis kayu Rimba Campuran (rengas) sebanyak 57 (lima puluhtujuh) keping;Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh kayu tersebut dari LELEKGAUL tanpa dilengkapi dokumen kayu yang sah;Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa sesuai denganBerita Acara Hasil Pengukuran dan Penelitian Kayu Olahan berdasarkan SPTNomor

SptNomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini secara absolut menjadikewenangan Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinanantara orangorang yang beragama Islam, memperhatikan bukti P,sebagaimana ketentuan pasal 49 huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah danditambah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah danditambah

SptNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 115 Kompilasi HukumIslam, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,maka Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016tentang prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri

SptNomor 1 Tahun 1974 jo.

SptNomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo.

SptNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 115 Kompilasi HukumIslam, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,maka Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016tentang prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri

SptNomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat danTergugat yang telah dilanda ketidak harmonisan dan keretakan dan bahkankemudian antara keduanya telah berpisah tersebut sehingga tidak lagimemenuhi ikatan perkawinan yang mitsagon gholidhon yang bernilai sakralsehingga telah cukup alasan bagi majelis hakim berkeyakinan bahwaperceraian sudah merupakan alternatif

SptNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubahpertama dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 16 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan perubahan Undangundang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akantetapi usaha tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, dan

SptNomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 5 ayat (1) KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon dan Pemohon IIuntuk mengitsbatkan pernikahan Pemohon dan Pemohon Il agarmendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang akan digunakan untuk bukti nikahsecara sah sesuai ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat pakarhukum Islam dalam Kitab lanatuth Thalibin Juz 3 halaman 308 yang diambilsebagai pendapata Majelis

SptNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 115 Kompilasi HukumIslam, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,maka Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016tentang prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri

SptNomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 5 ayat (1) KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon dan Pemohon IIuntuk mengitsbatkan pernikahan Pemohon dan Pemohon Il agarmendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang akan digunakan untuk bukti nikahsecara sah sesuai ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat pakarhukum Islam dalam Kitab lanatuth Thalibin Juz 3 halaman 308 yang diambilsebagai pendapata Majelis

SptNomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini secara absolut menjadikewenangan Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinanantara orangorang yang beragama Islam, memperhatikan bukti P dansebagaimana ketentuan pasal 49 huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah danditambah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah

SptNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 115 Kompilasi HukumIslam, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,maka Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016tentang prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri