Ditemukan 767 data
Urut Berdasarkan
Register : 26-07-2010 — Putus : 12-10-2010 — Upload : 17-04-2014
Putusan PA TUBAN Nomor 1528/Pdt.G/2010/PA.Tbn Tanggal 12 Oktober 2010 — Pemohon melawan Termohon
33 — 2
33 — 2
membiarkan baju dan celananya dibuka oleh Termohon dan andaikanPemohon sudah dangat benci dan tidak sudi dengan Termohon tentyu tidak mau berdua danapalagi mampir bersama di rumah temannya tersebut;Menimbang, bahwaberdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Pemohon tidakberhasil membuktikan dalildalilnmya, sehingga alasan yang dikemyukakan oleh Pemohon tidakmemenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1095 bahkansebaliknya tujuan perkawinan sebagaimana yang termaktup
Register : 30-10-2017 — Putus : 21-11-2017 — Upload : 06-02-2020
Putusan PA SLAWI Nomor 0353/Pdt.P/2017/PA.Slw Tanggal 21 Nopember 2017 — Pemohon melawan Termohon
8 — 4
8 — 4
dan bermeterai cukup, sehingga menurut MajelisHakim bahwa buktibukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai buktitambahan;Menimbang, bahwa pasal 1 point 14 Undangundang No. 23 tahun2006 tentang administrasi kependudukan menegaskan bahwa Kartu TandaPenduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah indentitas resmi penduduksebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia, maka menurut Majelis hakim, bahwa pengakuanPemohon dan Pemohon II dan segala yang termaktup
Register : 16-10-2018 — Putus : 27-11-2018 — Upload : 29-11-2018
Putusan PA TANGERANG Nomor 2527/Pdt.G/2018/PA.Tng Tanggal 27 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
4 — 0
4 — 0
Bahwa Penggugat pada Hari Senin, Tanggal 27 08 Tahun 2001, telahmelangsungkan pernikahan dengan Tergugat yang tercatat di Kantor UrusanAgama Ploso Klatexxxn sebagaimana termaktup dalam Kutipan Akta NikahNomor xxxx ( BuktiP1 ); dan dilengkapi dengan :Kartu Tanda Penduduk /KTP NIK :xxxx Bukti P2 ) Kartu Keluarga / KK Nomor : xxxx( Bukti P3 );2.
Register : 07-08-2019 — Putus : 26-08-2019 — Upload : 26-08-2019
Putusan PA SLAWI Nomor 0260/Pdt.P/2019/PA.Slw Tanggal 26 Agustus 2019 — Pemohon melawan Termohon
8 — 7
8 — 7
Penetapan No. 0260/Pdt.P/2019/PA.SlwPenduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah indentitas resmi penduduksebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia, maka menurut Majelis hakim, bahwa pengakuanPemohon dan segala yang termaktup dalam P.1 sampai P.4 harus menjadirujukan perubahan nama Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan buktibuktisurat yang dikaitkan dengan pasal 165 HIR maka telah terbukti bahwa namadan tanggal lahir Pemohon
Register : 07-04-2017 — Putus : 12-05-2017 — Upload : 08-07-2020
Putusan PA SLAWI Nomor 0077/Pdt.P/2017/PA.Slw Tanggal 12 Mei 2017 — Pemohon melawan Termohon
13 — 9
13 — 9
Penetapan No. 0077/Pdt.P/2017/PA.SlwPemohon dan Pemohon II dan segala yang termaktup dalam P.1 sampai P.7harus menjadi rujukan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon ;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon danPemohon II dan buktibukti surat yang dikaitkan dengan pasal 165 HIR makatelah terbukti bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon adalah sebagaimanatercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat kelahiran ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan,Majelis Hakim berpendapat
Register : 14-11-2017 — Putus : 05-12-2017 — Upload : 22-11-2019
Putusan PA SLAWI Nomor 0376/Pdt.P/2017/PA.Slw Tanggal 5 Desember 2017 — Pemohon melawan Termohon
7 — 5
7 — 5
dan bermeterai cukup, sehingga menurut MajelisHakim bahwa buktibukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai buktitambahan;Menimbang, bahwa pasal 1 point 14 Undangundang No. 23 tahun2006 tentang administrasi kependudukan menegaskan bahwa Kartu TandaPenduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah indentitas resmi penduduksebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia, maka menurut Majelis hakim, bahwa pengakuanPemohon dan Pemohon II dan segala yang termaktup
Register : 14-09-2017 — Putus : 05-10-2017 — Upload : 28-01-2020
Putusan PA SLAWI Nomor 0310/Pdt.P/2017/PA.Slw Tanggal 5 Oktober 2017 — Pemohon melawan Termohon
8 — 4
8 — 4
dan bermeterai cukup, sehingga menurut MajelisHakim bahwa buktibukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai buktitambahan;Menimbang, bahwa pasal 1 point 14 Undangundang No. 23 tahun2006 tentang administrasi kepbendudukan menegaskan bahwa Kartu TandaPenduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah indentitas resmi penduduksebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia, maka menurut Majelis hakim, bahwa pengakuanPemohon dan Pemohon II dan segala yang termaktup
Register : 20-04-2017 — Putus : 18-05-2017 — Upload : 14-07-2020
Putusan PA SLAWI Nomor 0191/Pdt.P/2017/PA.Slw Tanggal 18 Mei 2017 — Pemohon melawan Termohon
10 — 4
10 — 4
dan bermeterai cukup, sehingga menurut Majelis Hakim bahwabuktibukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti tambahan;Menimbang, bahwa pasal 1 point 14 Undangundang No. 23 tahun2006 tentang administrasi kepbendudukan menegaskan bahwa Kartu TandaPenduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah indentitas resmi penduduksebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia, maka menurut Majelis hakim, bahwa pengakuanPemohon dan Pemohon II dan segala yang termaktup
Register : 06-02-2020 — Putus : 12-02-2020 — Upload : 12-02-2020
Putusan PA SLAWI Nomor 0081/Pdt.P/2020/PA.Slw Tanggal 12 Februari 2020 — Pemohon melawan Termohon
8 — 3
8 — 3
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun2000), maka sesuai ketentuan Pasal 165 HIR buktibukti tersebut memilikikekuatan pembuktian yang sempurna;Menimbang, bahwa pasal 1 point 14 Undangundang No. 23 tahun 2006tentang administrasi kependudukan menegaskan bahwa Surat PengantarPengganti KTPel, adalah indentitas resmi penduduk sebagai bukti diri yangditerbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia,maka menurut Majelis hakim, bahwa pengakuan Pemohon dan Pemohon IIdan segala yang termaktup
Register : 23-01-2013 — Putus : 21-03-2013 — Upload : 26-08-2013
Putusan PA BOJONEGORO Nomor 245/Pdt.G/2013/PA.Bjn Tanggal 21 Maret 2013 — PEMOHON
TERMOHON
12 — 2
12 — 2
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,maka permohonan pemohon patut dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 junto Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pulaketentuan syari sebagaimana yang termaktup dalam surat alBaqarah ayat 241 yangberbunyi:wile IT GS Qog,scell all bo UsArtinya: Kepada wanitawanita yang diceraikan hendaklah suaminyamemberikan mutah yang makruf, sebagai suatu kewajiban bagiorang yang bertaqwa ;dan sesuai pula isi
Register : 19-08-2019 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 17-07-2020
Putusan PA SLAWI Nomor 0271/Pdt.P/2019/PA.Slw Tanggal 5 September 2019 — Pemohon melawan Termohon
74 — 14
74 — 14
dan bermeterai cukup, sehingga menurut Majelis Hakim bahwabuktibukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti tambahan;Menimbang, bahwa pasal 1 point 14 Undangundang No. 23 tahun2006 tentang administrasi kependudukan menegaskan bahwa Kartu TandaPenduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah indentitas resmi penduduksebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia, maka menurut Majelis hakim, bahwa pengakuanPemohon dan Pemohon II dan segala yang termaktup
Register : 12-09-2017 — Putus : 04-10-2017 — Upload : 28-01-2020
Putusan PA SLAWI Nomor 0309/Pdt.P/2017/PA.Slw Tanggal 4 Oktober 2017 — Pemohon melawan Termohon
9 — 4
9 — 4
dan bermeterai cukup, sehingga menurut MajelisHakim bahwa buktibukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai buktitambahan;Menimbang, bahwa pasal 1 point 14 Undangundang No. 23 tahun2006 tentang administrasi kependudukan menegaskan bahwa Kartu TandaPenduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah indentitas resmi penduduksebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia, maka menurut Majelis hakim, bahwa pengakuanPemohon dan Pemohon II dan segala yang termaktup
Register : 24-08-2016 — Putus : 14-09-2016 — Upload : 29-11-2016
Putusan PN SUKOHARJO Nomor 54/Pdt.P/2016/PN Skh Tanggal 14 September 2016 — SUKINEM
49 — 10
49 — 10
untuk menjual tanah warisan dari orang tua dari bapakSLAMET SUGIANTO yang bernama bapak SUPONO, sertifikat hak MilikHalaman 5dari8halPenetapanNomor 54/Pdt.P/2016/PN SkhNo. 1312 atas nama SUPONO DJOJOPUSPITO yang terletak di Tipes Rt02 Rw X, Serengan , Surakarta ; bahwa benar selain bapak SLAMET SUGIANTO bapak SUPONO masihada anak yang lain;Menimbang bahwa, selanjutnya untuk menyingkat uraian dalampenetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dan termuat di dalam beritaacara persidangan dianggap termaktup
Register : 25-09-2019 — Putus : 09-10-2019 — Upload : 09-10-2019
Putusan PA SLAWI Nomor 0301/Pdt.P/2019/PA.Slw Tanggal 9 Oktober 2019 — Pemohon melawan Termohon
7 — 4
7 — 4
surat dari Pejabatberwenang dan bermeterai cukup, sehingga menurut Majelis Hakim bahwabuktibukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti tambahan;Menimbang, bahwa pasal 1 point 14 Undangundang No. 23 tahun2006 tentang administrasi kependudukan menegaskan bahwa BiodataPenduduk WNI, adalah indentitas resmi penduduk sebagai bukti diri yangditerbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia,maka menurut Majelis hakim, bahwa pengakuan Pemohon dan Pemohon IIdan segala yang termaktup
Register : 14-11-2016 — Putus : 06-02-2017 — Upload : 22-01-2020
Putusan PA SLAWI Nomor 194/Pdt.P/2016/PA.Slw Tanggal 6 Februari 2017 — Pemohon melawan Termohon
7 — 3
7 — 3
dan bermeterai cukup, sehingga menurut MajelisHakim bahwa buktibukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai buktitambahan;Menimbang, bahwa pasal 1 point 14 Undangundang No. 23 tahun2006 tentang administrasi kependudukan menegaskan bahwa Kartu TandaPenduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah indentitas resmi penduduksebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia, maka menurut Majelis hakim, bahwa pengakuanPemohon dan Pemohon II dan segala yang termaktup
Register : 09-10-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 23-10-2019
Putusan PA SLAWI Nomor 0321/Pdt.P/2019/PA.Slw Tanggal 23 Oktober 2019 — Pemohon melawan Termohon
8 — 4
8 — 4
Pejabatberwenang dan bermeterai cukup, sehingga menurut Majelis Hakim bahwabuktibukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti tambahan;Menimbang, bahwa pasal 1 point 14 Undangundang No. 23 tahun2006 tentang administrasi kependudukan menegaskan bahwa Kartu TandaPenduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah indentitas resmi penduduksebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia, maka menurut Majelis hakim, bahwa pengakuanPemohon dan segala yang termaktup
Register : 14-11-2017 — Putus : 05-12-2017 — Upload : 22-11-2019
Putusan PA SLAWI Nomor 0375/Pdt.P/2017/PA.Slw Tanggal 5 Desember 2017 — Pemohon melawan Termohon
7 — 6
7 — 6
dan bermeterai cukup, sehingga menurut MajelisHakim bahwa buktibukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai buktitambahan;Menimbang, bahwa pasal 1 point 14 Undangundang No. 23 tahun2006 tentang administrasi kepbendudukan menegaskan bahwa Kartu TandaPenduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah indentitas resmi penduduksebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia, maka menurut Majelis hakim, bahwa pengakuanPemohon dan Pemohon II dan segala yang termaktup
Register : 14-10-2019 — Putus : 05-11-2019 — Upload : 05-11-2019
Putusan PA SLAWI Nomor 0326/Pdt.P/2019/PA.Slw Tanggal 5 Nopember 2019 — Pemohon melawan Termohon
8 — 4
8 — 4
dan bermeterai cukup, sehingga menurut Majelis Hakim bahwabuktibukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti tambahan;Menimbang, bahwa pasal 1 point 14 Undangundang No. 23 tahun2006 tentang administrasi kependudukan menegaskan bahwa Kartu TandaPenduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah indentitas resmi penduduksebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia, maka menurut Majelis hakim, bahwa pengakuanPemohon dan Pemohon II dan segala yang termaktup
Register : 08-09-2017 — Putus : 28-09-2017 — Upload : 03-12-2019
Putusan PA SLAWI Nomor 0303/Pdt.P/2017/PA.Slw Tanggal 28 September 2017 — Pemohon melawan Termohon
11 — 8
11 — 8
dan bermeterai cukup, sehingga menurut MajelisHakim bahwa buktibukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai buktitambahan;Menimbang, bahwa pasal 1 point 14 Undangundang No. 23 tahun2006 tentang administrasi kepbendudukan menegaskan bahwa Kartu TandaPenduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah indentitas resmi penduduksebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia, maka menurut Majelis hakim, bahwa pengakuanPemohon dan Pemohon II dan segala yang termaktup
Register : 25-07-2017 — Putus : 04-09-2017 — Upload : 03-12-2019
Putusan PA SLAWI Nomor 0267/Pdt.P/2017/PA.Slw Tanggal 4 September 2017 — Pemohon melawan Termohon
8 — 4
8 — 4
dan bermeterai cukup, sehingga menurut MajelisHakim bahwa buktibukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai buktitambahan;Menimbang, bahwa pasal 1 point 14 Undangundang No. 23 tahun2006 tentang administrasi kependudukan menegaskan bahwa Kartu TandaPenduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah indentitas resmi penduduksebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia, maka menurut Majelis hakim, bahwa pengakuanPemohon dan Pemohon II dan segala yang termaktup