sendiri, namun oleh karena Terdakwabukan sebagai pecandu Narkotika dan juga bukan sebagai korban daripenyalahgunaan Narkotika maka terhadap Terdakwa tidak diwajibkanuntuk menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial;Bahwa mengenai apa yang telah kami kutip Kembali di atas merupakansebuah kesalahpahaman apabila beranggapan bahwa Terdakwabukanlah sebagai korban dari penyalahgunaan Narkotika yangselanjutnya akan kami sampaikan sebagai berikut: Di dalam perspektif wiktimologi terutama mengenai tipologi

tersembunyiatau tersamar mengenai pihak yang sebenarnya memiliki harta kekayaantersebut karena secara kasat mata identitas pemilik rekening tidakterindikasi sebagai pelaku tindak pidana secara langsung sehingga pelakutindak pidana bisa secara leluasa mentransaksikan harta kekayaan yangberada di rekening dimaksud seolaholah sebagai harta kekayaan atauuang yang legal;Dalam perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang, penggunaan rekeningatas nama orang lain untuk menampung proceeds of crime termasukdalam salah satu tipologi

Tipologi seperti ini dikenal dengan istilah nomine. Penggunaanrekening pihak lain, dalam tipologi Asia Pasific Group on MoneyLaundering (APG) disebut sebagai use of nominees, trusts, familymembers or third parties etc, yang betujuan juga untuk mengaburkanidentitas pelaku yang memiliki atau menguasai hasil tindak pidana;Hal. 39 dari 49 Hal.

BAB Ill Prinsip Penggunaan Dana Desa,Pasal 5 ayat (1) Dana Desa yang bersumber dari APBN digunakan untukmendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dankewenangan lokal berskala desa yang diaturdan diurus oleh desa dengandidasari prinsipkeadilan, kebutuhan prioritas dan tipologi desa, ayat (2)Halaman 59 dari 89 Putusan No. 101/Pid.SusTPK/2018/PN BdgPenggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai belanjapembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, ayat (3) Penggunaandana desa sebagaimana

BAB Ill Prinsip Penggunaan Dana Desa,Pasal 5 ayat (1) Dana Desa yang bersumber dari APBN digunakan untukmendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dankewenangan lokal berskala desa yang diatur dan diurus oleh desa dengandidasari prinsipkeadilan, kebutuhan prioritas dan tipologi desa, ayat (2)Penggunaan dana desa dialokasikan untuk kegiatan yang disepakati dalammusyawarah desa dan diselaraskan dengan RPJUMD Desa dan RKP Desa,ayat (3) Pengelolaan keuangan Dana Desa merupakan bagian yang

BAB Ill Prinsip Penggunaan Dana Desa,pasal 5 ayat (1) Dana Desa yang bersumber dari APBN digunakan untukHalaman 62 dari 89 Putusan No. 101/Pid.SusTPK/2018/PN Bdgmendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dankewenangan lokal berskala desa yang diatur dan diurus oleh desa dengandidasari prinsipkeadilan, kebutuhan prioritas dan tipologi desa, ayat (2)Penggunaan dana desa dialokasikan untuk kegiatan yang disepakati dalammusyawarah desa dan diselaraskan dengan RPJUMD Desa dan RKP Desa,ayat

BAB III Prinsip Penggunaan Dana Desa, Pasal5 ayat (1) Dana Desa yang bersum berdari APBN digunakan untuk mendanaipelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan localberskala desa yang diatur dan diurus oleh desa dengan di dasari prinsipkeadilan, kebutuhan prioritas dan tipologi desa, ayat (2) Penggunaan danadesa dialokasikan untuk kegiatan yang disepakati dalam musyawarah desa danHalaman 65 dari 89 Putusan No. 101/Pid.SusTPK/2018/PN Bdgdiselaraskan dengan RPJMD Desa dan RKP Desa,

tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu;Participating Victims adalah mereka yang tidak menyadari atau memilikiperilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban;False Victims adalah mereka yang menjadi korban karena dirinyasendiri;Didalam pengelompokan ini pelaku dan korban Narkotika tergolong padafalse victims dimana korban tindak pidana Narkotika adalah sekaligussebagai pelaku;Bahwa ditinjau dari prespektif tanggung jawab korban itu sendiri makaStephen Schafer mengemukakan tipologi

Untuk reklame permanan : 1.2.10.11.Fotocopy KTP dengan menunjukan aslinya; Fotocopy NPWP dengan menunjukan aslinya;Surat keterangan terdaftar sebagai penyelenggara reklame/biro reklame di Pemerintah Daerah untuk reklame ukuransedang dan beSar3Surat kuasa bermaterai dari pemohon bila pengajuanpermohonan dikuasakan pada orang lain; Sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame; Ijin dari PT Perusahaan Listrik Negara (persero) reklameyang menggunakan tenaga listrik ;Desain dan tipologi reklame ; Foto

Mempergunakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk membeliproduk investasi seperti asuransi, Surat berharga dan kemudianmencairkannya kembali sebelum jatuh tempo;Bahwa pelaku tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalamPasal 3 dan Pasal 4 UU Nomor8 Tahun 2010 Tentang pencegahan danpemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dikenal sebagai pelakutindak pidana pencucian uang aktif;Bahwa secara umum modus yang sering dilakukan dan kemudianmenjadi sebuah tipologi dalam tindak pidana pencucian

Pelaku tindak pidana banyak melakukan transaksi keuangangansecara tunai baik penarikan maupun penyetoran tunai untuk memutusmata rantai transaki sehingga sulit dilacak aliran dananya olehpenegak hukum; Bahwa modus atau tipologi dalam tindak pidana pencucian uang tersebutpada umumnya dilakukan pelaku tindak pidana untuk menyembunyikanatau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana agarharta kekayaan hasil tindak pidana tersebut keluarnya sudah bukan lagisebagai hasil tindak pidana namun

Handphone Samsung Galaxy J7+ Nomor panggil08137514012711. 8 (delapan) buku catatan transfer.e Bahwa terdakwa NONI ZAHARA mengakui untuk melakukantransaksi perbankan yakni menerima uang aliran transaksinarkotika yang dilakukan oleh IRAWAN Als CEK WAN dalamrekening kemudian mengirimnya kepada orang lain.e Bahwa modusmodus yang sering dilakukan oleh pelakutindak pidana dan kemudian menjadi sebuah tipologi dalamtindak pidana pencucian uang antara lain sebagai berikut :MDNPelaku tindak pidana meminjam

Pasal 69 UndangUndangNomor 8 Tahun 2010), tidak setiap tindak pidana dapat juga dikenakanTPPU, karena dalam TPPU adalah tindak pidana mengenai uang hasilkejahatan, sistem pembuktian terhadap harta kekayaan dalam kasus TPPUadalah menggunakan pembuktian terbalik (Pasal 78 UndangUndang Nomor10 Tahun 2010), apabila ada seseorang yang sudah menempatkan dana direkening suatu bank (dana halal) kKemudian digabung dengan harta yangdiduga berasal dari tindak pidana (dana haram), maka itu merupakan salahsatu tipologi

kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikankeuangan negara atau perekonomian negara";Dikatakan Penuntut Umum telah melakukan kekeliruan karena pasalyang didakwakan berbeda dengan perbuatan yang dituduhkan kepadaPemohon Kasasi selaku Terdakwa, sebab baik dalam Pasal 2 maupundalam Pasal 3 seperti dikutip di atas, tidak mengatur tentangperbuatan penggunaan dana bantuan yang tidak sesuaiperuntukannya, seperti disebutkan Penuntut Umum dalamdakwaannya;Tipologi

Bahwa bila dicermatidari 48 tipologi perbuatan korupsi yang diatur dalam UndangUndangTindak Pidana Korupsi di atas, maka perbuatan mempergunakandana bantuan yang tidak sesuai dengan peruntukannya" diatur dalamPasal 8 Undang Undang Korupsi. Berdasarkan uraian di atas makaPenuntut Umum telah salah dan keliru menentukan pasal undangundang yang didakwakan terhadap Pemohon Kasasi, yang tentunyamenyebabkan dakwaan tidak cermat;2). Susunan dakwaan tidak tepat;Hal. 23 dari 45 hal. Put.

dalam suatu pemeriksaan perkara pidanayang terkait dengan delik tentang kejahatan seksual terhadap anak diterapkankonstruksi berpikir yang sama dengan konsiruksi berpikir sebagaimana yangtermuat dalam dalil pembelaan dari Tim Penasehat Hukum Terdakwasehubungan dengan saksisaksi yang bersifat Testimoni de Auditu, maka dapatdipastikan akan sangat sulit bagi aparat penegak hukum maupun Hakim untukmenggali kebenaran dan menemukan pelaku kejahatan serta menegakkankeadilan karena akan terhambat dengan tipologi

,halaman 63 dari 95 halaman.ataupun membahas secara mendalam tentang sifat maupun tipologi daripadadelik tentang kejahatan seksual terhadap anak sebagai kejahatan yang bersifatluar biasa atau extraordinary crime, sehingga oleh karena itu Majelis Hakimmenyimpulkan jika dalil pembelaan tentang semua saksi yang di hadirkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah saksi yang bersifat Testimonide Auditur artinya saksi tersebut bukanlah orangorang yang melihat adalahtidak cukup beralasan dan oleh

dilakukan tanpa adanya suatu kausayang halal serta terdapat unsur kejahatan di dalamnya maka sudah barangtentu dilakukan secara sembunyisembunyi serta tertutup dari pandangan oranglain, maka dari itu adalah tidak bijaksana kiranya apabila Majelis Hakimlangsung menyimpulkan bahwa tidak terdapat cukup alat bukti dalam perkara inikarena hanya akan menjadi preseden yang mengerdilkan upaya penegakanhukum dan membahayakan keselamatan masa depan anak sebagai generasimuda penerus harapan bangsa sebab memang tipologi

secara alternatif adalah dakwaan yang bersifat pilihan dimanaberdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan, Hakim dapatmenentukan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan dan dibuktikannya.Apabila salah satu dakwaan alternatif yang dipilih untuk dipertimbangkan telahterpenuhi dan terbukti, maka dakwaan alternatif yang selebihnya tidak perludipertimbangkan dan dibuktikan lagi;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan faktafakta hukum yangterungkap dimuka persidangan yang dihubungkan pula dengan tipologi

RUDY HERMANTO NANDAR:= Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baiksedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan;Bahwa saksi pernah satu kantor dengan terdakwa dibina Tata Perkotaan;Bahwa Jabatan saksi sekarang sebagai Asdep Fasilitasi StandardisasiPerumahan Formal pada Deputi bidang Perumahan Formal KementerianPerumahan Rakyat RI;Bahwa tugas saksi hanya menentukan tipologi dan sosialisasi perumahan;Bahwa saksi tidak ada hubungan pekerjaan proyek pembangunan rumahkhusus

masingmasing tidak bisa disamakan semua daerah;53Bahwa untuk menentukan tipe rumah yang cocok di Kalbar bukan saksi, saksihanya membuat beberapa tipe dan yang menentukan adalah Satker;Bahwa saksi yang membuat standar perumahan;Bahwa perumahan khusus yang di Kabupaten Kapuas Hulu saksi juga yangmembuat seluruh Indonesia;Bahwa gambar ini saksi yang membuat dan semua keliling pake kayu(Penuntut Umum menunjukkan photo rumah yang dibangun di Kapuas Hulu);Bahwa kalau pembangunan rumah khusus tidak sesuai dengan tipologi

rumahyang saksi susun berarti sudah menyalahi aturan;Bahwa fotofoto ini tidak sesuai dengan tipologi perumahan yang saksi susundi Kemenpera RI;Bahwa saksi tidak tahu harga satu unit rumah di Kec.

PuringKencana;Bahwa saksi tidak bisa menentukan dengan harga karena tergantung fisikbangunan tersebut;Bahwa saksi tidak pernah kelokasi karena bukan kewenangan saksi, tugassaksi hanya menentukan tipologi rumah khusus;Bahwa saksi yang buat tipologi perumahan untuk seluruh Indonesia bukanhanya Kalbar saja;Bahwa saksi tahu rumah khusus tersebut terbuat dari triplek hanya karenamelihat fotofoto yang ditunjukkan jaksa di persidangan;Bahwa tidak boleh dinding dibuat dari trpiplek karena sudah tidak sesuaidengan

(Wignjosoebroto Soetandyo, Penelitian Hukum :Sebuah Tipologi, Fakultas Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 1983.Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN SmpSebagaimana dikutif oleh Tjuk Wirawan, dalam bukunya Amputasi HukumSuatu Upaya Para Birokrat Pembangunan Universitas Jember, Jember, 2000,hal. 3);Menimbang, bahwa sebagai renungan, Socrates, filsuf besar Yunanikuno berseru The unexamined Life is Not Worth Living yang bermaknabahwa : Hidup yang tidak pernah direfleksikan adalah

dalam rangkaian faktafakta hukum yang terungkap dimuka persidangan,untuk kemudian Pasal dalam Dakwaan yang dimaksud akan terlebih dahulu dinilaiserta dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam Konsideran Putusan perkara a quo,dan seterusnya bilamana Dakwaan yang telah terlebin dahulu dinilai sertadipertimbangkan diatas ternyata tidak terbukti, maka untuk selanjutnya Majelis Hakimakan menilai serta mempertimbangkan Dakwaan yang berikutnya;Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati tipologi

persidangan, untuk kemudian Pasal dalam Dakwaan yangdimaksud akan terlebih dahulu dinilai serta dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalamHalaman 15 dari 24 Putusan Nomor 105/Pid.B/2015/PN Pmn.Konsideran Putusan perkara a quo, dan seterunya bilamana Dakwaan yang telah terlebihdahulu dinilai serta dipertimbangkan diatas ternyata tidak terbukti, maka untukselanjutnya Majelis Hakim akan menilai serta mempertimbangkan Dakwaan yangberikutnya;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati tipologi

Oleh karena itu,terhadapbarang bukti yang termasuk dalam tipologi instrumenta delicti haruslahdinyatakan dirampas untuk dimsunahkan dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuaidengan Pasal yang dituntut oleh Penuntut Umum, namun Majelis Hakim tidaksependapat dengan tuntutan penuntut umum tentang lamanya pidana penjarayang harus dijalani oleh Terdakwa.

dalam rangkaina faktafaktahukum yang terungkap dimuka persidangan, untuk kemudian Pasal dalam Dakwaanyang dimaksud akan terlebih dahulu dinilai serta dipertimbangkan oleh Majelis Hakimdalam Konsideran Putusan perkara a quo, dan seterunya bilamana Dakwaan yang telahterlebih dahulu dinilai serta dipertimbangkan diatas ternyata tidak terbukti, maka untukselanjutnya Majelis Hakim akan menilai serta mempertimbangkan Dakwaan yangberikutnya;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati tipologi

dalam situasi seperti diuraikan di atas, knusus dalamperkara a quo, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah berupaya denganSungguhsungguh memperjuangkan kepentingan dan haknya dengan caramengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Batam;Bahwa dalam perkara a quo, sudah tidak tepat lagi jika hukum hanyamengedepankan peraturan (rule) tetapi juga harus menjunjung tinggi prilaku(behaviour), sehingga cara berhukum tidak lagi hanya tekstual melainkan jugamelibatkan predisposisi personal dengan term tipologi

Berdasarkan keterangan ahli : ISNU YUWANA DARMAWAN, SH, LLM bahwaBahwa salah satu modus atau tipologi dalam tindak pidana pencucian uangyaitu pelaku tindak pidana meminjam atau mempergunakan rekening orang lainuntuk menerima transfer, melakukan transfer atau menarik tunai hartakekayaan hasil tindak pidananya. Tujuan dari penggunaan rekening orang laintersebut untuk menyembunyikan atau menyamarkan mengenai kepemilikanyang sebenarnya, asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana.

korupsimerupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengandipenuhinya unsurunsur perobuatan yang dirumuskan bukan dengantimbulnya akibat perbuatan tersebut ;Menimbang, bahwa menurut Prof.DR.Barda Nawawi Arief SH dalambukunya Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan PenanggulanganKejahatan menyatakan bahwa dengan dicantumkannya kata dapat didepan unsur merugikan keuangan Negara merubah delik ini menjadi delikformil ;Menimbang, bahwa menurut DR.H.Marwan Effendi, SH,MM, dalambukunya Tipologi

Memantapkan alokasi dan posisi kawasanlindung (Hutan Lindung dan Hutan Konservasi),dan kawasan budidaya kehutanan didalam polaruang RTRWP untuk mengantisipasipertumbuhan jumlah penduduk, pengembanganinvestasi, pemekaran wilayah administrasipemerintahan dengan memperhatikan DayaDukung Lingkungan;Melakukan kajian tipologi dan konsep tindakanpengelolaan konservasi tanah dan air pada APLdengan fisiograpi berat melalui pendekatanvegetatif dan/atau pendekatan sipil teknis;Mengoptimalkan kebijakan pemerintahkabupaten

atauSatuan Hidrologis minimal 30% dengan memenuhi azasberkelanjutan sebagai jaminan kelestarian dankelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkunganuntuk kepentingan generasi mendatang;Memantapkan alokasi dan posisi kawasan lindung (HutanLindung dan Hutan Konservasi), dan kawasan budidayakehutanan didalam pola ruang RIRWP untukmengantisipasi pertumbuhan jumlah penduduk,pengembangan investasi, pemekaran wilayah administrasipemerintahan dengan memperhatikan Daya DukungLingkungan;Melakukan kajian tipologi