MIFTAHUDDIN melawan POKJA SATKER PELAKSANAAN JALAN NASIONAL SKPD-TP Provinsi Bengkulu ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional III

ASTER PERKASAKETUA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) POKJA I KABUPATEN ROKAN HULU TH 2015

Atas dasartersebut Pokja 1 Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Rokan HuluTahun Anggaran 2015 telah melaksanakan teknis pelelangan yang tidaksesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;6.

Atas dasar tersebutPokja 1 Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Rokan Hulu TahunAnggaran 2015 telah melaksanakan teknis pelelangan tidak sesuai denganaturan dan ketentuan yang berlaku; 7.Bahwa penyimpangan prosedur lainnya adalah mengenai DokumenPemilinan Pekerjaan Belanja Sewa Tenda dan Kelengkapan Lainnya(Rokan Hulu Expo 2015)Nomor 12/ULP POKJA 1/IX/2015 Tanggal 15September yang terdapat pada (www.lpse.rokanhulukab.go.id) adalahmenggunakan standar dokumen pengadaan barang (objek sengketa aquo

)Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2015 telah melaksanakan teknispelelangan tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;8.Bahwa penyimpangan prosedur lainnya adalah Dokumen PemilihanPekerjaan Pekerjaan Belanja Sewa Tenda dan Kelengkapan Lainnya(Rokan Hulu Expo 2015) Nomor 12/ULP POKJA 1/IX/2015 Tanggal 15September 2015 yang Pokja 1 Unit Layanan Pengadaan (ULP)Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2015 sampaikan adalahmerupakan standar dokumen pengadaan barang yang tidak terdapatpersyaratan

54 Tahun 2010Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu Pemberianpenjelasan harus dituangkan dalam BeritaAcara Pemberian Penjelasanyang ditandatangani oleh ULP/Pejabat Pengadaan dan minimal 1 (satu)wakil dari peserta yang hadir dan Pasal 77 point 5 yang menyatakan yaituapabila tidak ada peserta yang hadir atau yang bersedia menandatanganiBerita Acara Pemberian Penjelasan, maka Berita Acara PemberianPenjelasan cukup ditandatangani oleh anggota ULP yang hadir.

Pelaksanaan Pelelangan/Seleksi/Pemilinan Langsung melanggarperaturan Presiden ini; 27202222202 22Oleh karena itu TERGUGAT seharusnya tidak sependapat Pokja 1 UnitLayanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2015dengan cara tidak bersedia menangani SPPBJ disebabkan pelanggaranaturan dan ketentuan tersebut diatas; 17.18.19.Bahwa atas dasar tersebut diatas TERGUGAT tidak memenuhi unsurpersyaratan sebagai Kepala ULP/Anggota Kelompok Kerja ULP/PejabatPengadaan sebagaimana ketentuan Pasal

KELOMPOK KERJA (POKJA) 1 UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP),KABUPATEN KAPUAS HULU; PT. MUTIARA GHINA KHATULISTIWA;

Penggugat:
PT,SARANA BAKTI UTAMA
Tergugat:
ULP ( unit layanan Pengadaan ) pati up.Pokja 4 UKPBJ Pati

Bahwa setelan melakukan koordinasi lisan dgn PokjaPemilihan 4 UKPBJ Kabupaten Pati dan hasil nya tidak ada yangSignifikan,oada tanggal 09 juni 2021 Penggugat melakukan upayahukum yakni melakukan SANGGAH secara tertulis (aturan undangundang )via email yang ditujukan kepada KPA (ketua PenggunaAnggaran) dengan nomor sanggahan : 001/SS/SBU/VI/2021 danjuga di Tembusan di Lampirkan kepada beberapa lembaga yangberkaitan dengan Perkara ini Yakni : APIP (inspektorat), ULP (unitlayanan pengadaan),PPK dan Dinas

ERWINSYAH SEBAGAI PENGGUGAT MELAWAN : POKJA 1 ULP (Unit Layanan Pengadaan) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Penggugat:
PT AQUATEC REKATAMA KONSTRUKSI
Tergugat:
POKJA ULP DISTRIK NAVIGASI KELAS SATU SURABAYA, KEMENHUB

POKJA II PENGADAAN BARANG DAN JASA ULP KABUPATEN TOLI-TOLI., II. CV. PUNGGAWA;

Menyatakan batal atau tidak sah:2.1,2.2.Pengumuman Pembatalan Lelang Pekerjaan Pengadaan BelanjaBibit Tanaman Gaharu di Dinas Lingkungan Hidup KabupatenToliToli Tahun Anggaran 2017 yang diterbitkan oleh Pokja IlPengadaan Barang dan Jasa ULP Kabupaten ToliToli (Tergugat)melalui Email(LPSE) admin.tolitolikab@ lIpse.

Ikpp.go.id yangditujukan kepada Pemilik email simpandenny@gmail.com(Penggugat) tertanggal 20 Juli 2017;Penetapan Pemenang Lelang Pekerjaan Pengadaan Belanja BibitTanaman Gaharu di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten ToliToliTahun Anggaran 2017 yang diumumkan oleh Pokja Il PengadaanBarang dan Jasa ULP Kabupaten ToliToli (Tergugat) melaluiaplikasi pengumuman lelang tertanggal 24 Agustus 2017 yangdimenangkan oleh CV. Punggawa;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :3.1.3.2.Pengumuman Pembatalan Lelang Pekerjaan Pengadaan BelanjaBibit Tanaman Gaharu di Dinas Lingkungan Hidup KabupatenToliToli Tahun Anggaran 2017 yang diterbitkan oleh Pokja IlPengadaan Barang dan Jasa ULP Kabupaten ToliToli (Tergugat)melalui Email(LPSE) admin.tolitolikab @I pse.lkpp.go.id yangditujukan kepada Pemilik email simpandenny@gmail.com(Penggugat) tertanggal 20 Juli 2017;Penetapan Pemenang Lelang Pekerjaan Pengadaan Belanja BibitTanaman Gaharu di Dinas

Putusan Nomor 667 K/TUN/2018Barang dan Jasa ULP Kabupaten ToliToli (Tergugat) melaluiaplikasi pengumuman Lelang Tertanggal 24 Agustus 2017 yangdimenangkan oleh CV. Punggawa;4.

Penggugat:
DHARMAWAN, ST
Tergugat:
POKJA ULP DISTANAK DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI UTARA

Nama Jabatan : POKJA ULP DISTANAK 032016 DINASPERTANIAN DAN PETERNAKANPROVINSI SULAWESI UTARA ;Tempat kedudukan : Jln. Kompleks Pertanian Kalasey Manado Sulawesi Utara;2. Nama Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SATUANKERJA PERANGKAT DAERAH DINASPERTANIAN DAN PETERNAKANPROVINSI SULAWESI UTARA T.A. 2016;Tempat kedudukan : Jin.

Bahwa yang hendak dimohonkan pembatalannya oleh Penggugatadalah : Keputusan Pokja ULP DISTANAK032016 Dinas Pertanian danPeternakan Provinsi Sulawesi Utara T.A. 2016 yang MemutuskanPelelangan Gagal Dalam Rangka Pengadaan Pupuk Organik CairUntuk Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten MITRA danPenetapan No. 62/G/2016/PTUN.MDOHal. 2 dari 8 Hal.Kabupaten Minahasa dengan alasan Tidak Ada Yang MemenuhiSyarat (TMS) dari perusahaan yang memasukan penawaran secaraon line melalui LPSE Provinsi Sulawesi Utara

Penggugat:
PT PLN (Persero) ULP Tasikmalaya Kota
Tergugat:
H. Mohamad Firmansyah, SH., MH

PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Barat UP3Tasikmalaya, ULP Tasikmalaya Kota, yang beralamat diJalan Mayor Utarya Nomor 28, Kota Tasikmalaya yangdiwakili oleh :1. Soni Maulana Ichsan,2. Asri Mayang Saputri,3. Renni Soraya,4. Radite Panji Perdana,5. Wahyu Nur Fitriasih,6. Apriyanto.berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor0001.Sku/HKM.05.01/B02150400/2020 tanggal 02September 2020, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;LawanH. MOHAMAD FIRMANSYAH, SH., MH., beralamat di Jl.

Tsm/VII/2020, tanggal 27 Juli 2020 ;: Fotocopy sesuai asli Perintah Panggilan sidangpenyelesaian sengketa konsumen Nomor 180/PS065/BPSK Kota.Tsm/VII/2020, tanggal 3 Agustus 2020;: Fotocopy dari Fotocopy Keputusan MenteriPerindustrian Dan Perdangan Rl Nomor350/MPP/KEP/12/2001, Tentangan Pelaksanaan TugasDan Wewenang Badan Penyelesaian SengketaKonsumen Menterin Perindustrian Dan PerdanganRepublik Indonesia ;: Fotocopy sesuai asli Surat dari PLN UID Jawa BaratUP3 Tasikmalaya Ulp Tasikmalaya Kotatanggal

7 Agustus 2020 Nomor0262/HKM.04.01/B20150400/2020, Perihal Keberatanterhadap proses penyelesaian sengketa Konsumen atasnama Mohamad Firmansyah ;: Print out Press Relase No 086.PR/STH.00.01/III/2020,Cegah Pembayaran Covid19, PLN hitung pemakaianlistrik ratarata 3 bulan terakhir ;: Fotocopy sesuai asli No Idpel, Nama ,Alamat , NoTelepon, Keluhan, Respon PLG ;: Fotocopy sesuai asli Surat dari PLN UID Jawa BaratUP3 Tasikmalaya Ulp Tasikmalaya Kota tanggal 25 JuniHalaman 29 dari 38 Putusan Nomor 32/Pdt.SusBPSK

Penggugat:
SELAMAT
Tergugat:
PT PLN Persero UIW Sumatera Utara cq UPtiga Binjai, ULP Binjai Kota

TOSA LAWAN TERGUGAT : KEPALA POKJA PENGADAAN BAHAN MAKANAN ULP LEMBAGA PERMASYARAKATAN KELAS II A PEMATANG SIANTAR , CS

KEPALA POKJA PENGADAAN BAHAN MAKANAN ULP LEMBAGAPERMASYARAKATAN KELAS II A PEMATANG SIANTAR ,;Berkedudukan di Jalan Pemasyarakatan PematangRaya, Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebutSCDAGAI sss eeceeceeeeseeneeceeeeeeneaeenaeaeeaeneesaes TERGUGAT ;2.CV. NUSANTARA BUANA, diwakili oleh : TAGOR SITORUS ;Berkedudukan di Jalan Pemasyarakatan Pematang Raya,Halaman 1 dari 33 hal.

Bahwa seharusnya Tergugat dalam melaksanakan tender mengacupada Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya,dimana antara lain mengatur penyederhaan proses kualifikasisebagaimana ditentukan dalam pasal 56 ayat 11 Peraturan PresidenNo. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya yang berbunyi : Kelompok Kerja ULP / Pejabat Pengadaan vwajib menyederhanakanproses kualifikasi dengan ketentuan :a. meminta Penyedia Barang/Jasa mengisi formulir kualifikasi;b. tidak meminta seluruh dokumen yang disyaratkan

Bahwa berdasarkan pasal 56 ayat 10 Peraturan Presiden No. 54Tahun 2010 dan Perubahannya berbunyi : Kelompok Kenya ULP / Pejabat Pengadaan dilarang menambahpersyaratan kualifikasi yang bertujuan diskriminatif serta diluar yangtelah ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Presiden ini ;4.

E38.PL. 02.02. 0313 / Pokja ULP Bama / LPNPS / 2017 tetapdilaksanakan namun dikemudian hari Surat Penetapan PemenangNomor : W2.E38.PL.02.02.0313/PokjaULPBama/LPNPS/2017tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara maka akansangat sulit untuk mengembalikan kepada keadaan semula ;Bahwa mengingat Surat Penetapan Pemenang Nomor :W2.E38.PL.02.02.0313 / Pokja ULPBama / LPNPS/2017 tidakmenyangkut kepentingan umum dalam rangka pembangunanbangsa dan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat

Bahwa tidak hanya itu saja, lagi lagi Penggugat mengutip isi pasal56 ayat 10 dari Peraturan Presdien yang sama tersebut dalambutir 10 diatas yang berbunyi : Kelompok kerja ULP/PejabatPengadaan dilarang menambah persyaratan kulaifikasi yangbertujuan diskrimintaif serta diluar yang telah ditetapbkan dalamketentuan Presiden ini juga memberi kesan yang sama seperti halsebagai Tergugat sebutkan dalam butir 11 diatas.

vs KETUA KELOMPOK KERJA (POKJA) ULP PENGADAAN BARANG/JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI dan KONSULTASI SATKER PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017 UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) JAWA TENGAH

Jalan Wates KM 3 Nomor 12 KalibayemNgestiharjo Bantul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos55182, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING / PENGGUGAT ;MELAWANKETUA KELOMPOK KERJA (POKJA) ULP PENGADAAN BARANGNJASAPEKERJAAN KONSTRUKSI dan KONSULTASI SATKER PELAKSANAANJALAN NASIONAL WILAYAH Il PROPINSI JAWA TENGAH TAHUNANGGARAN 2017 UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) JAWA TENGAH,berkedudukan di Jalan Murbei Sumurboto Semarang 50235;Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 010318 /POKJA.WIL.ILJATENG

Menunda berlakunya Surat Ketua Kelompok Kerja (Pokja) PengadaanBarang/Jasa Pekerjaan Konstruksi dan Konsultasi Satker Pelaksanaan JalanNasional Wilayah Il Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017, UnitLayanan Pengadaan (ULP) Jawa Tengah, Nomor : 07122017 /POKJA.WIL.INJATENG / 17.01, Perihal : Jawaban Sanggahan PaketPenggantian Jembatan Tertonadi, tertanggal 07 Desember 201 7;Menyatakan Eksepsi Tergugat (Terbanding) tidak diterima untuk seluruhnya; DALAM POKOK PERKARA 3:7 27 27" 272 222 oon nnn non

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Ketua Kelompok Kerja (Pokja)Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi dan Konsultasi SatkerPelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Il Propinsi Jawa Tengah TahunAnggaran 2017, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Jawa Tengah, Nomor :07122017/ POKJA.WIL.ILJATENG/17.01, Perihal : Jawaban SanggahanPaket Penggantian Jembatan Tertonadi, tertanggal 07 Desember 2017 ;3.

Memerintahkan Tergugat (Terbanding) untuk mencabut Surat Ketua KelompokKerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konsitruksi dan KonsultasiSatker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Propinsi Jawa Tengah TahunAnggaran 2017, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Jawa Tengah, Nomor :07122017/ POKJA.WIL.IIJATENG/17.01, Perihal : Jawaban SanggahanPaket Penggantian Jembatan Tertonadi, tertanggal 07 Desember 201 7;4.

KELOMPOK KERJA (POKJA) KONSTRUKSI BM-2.2018 ULP PROVINSI JAMBI, DKK

KELOMPOK KERJA (POKJA) KONSTRUKSI BM2.2018ULP PROVINSI JAMBI, Paket Pekerjaan: Jalan Sangg.AgungJujunLempur Kode Lelang: 3389070, Unit LayananPengadaan (ULP) Provinsi Jambi pada Dinas PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi JambiBidang Bina Marga Tahun Anggaran 2018, yang beralamatdi Sekretariat Daerah Biro Pembangunan dan KerjasamaBagian Layanan Pengadaan Provinsi Jambi, Jalan KolonelAmir Hamzah Sungai Kambang, Telanaipura, Jambi;2. Ir.

TETAP SINULINGGA selaku PEJABAT PEMBUATKOMITMEN (PPK), Paket Pekerjaan: Jalan Sangg.AgungJujunLempur Kode Lelang: 3389070 Unit LayananPengadaan (ULP) Provinsi Jambi pada Dinas PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Bidang BinaMarga, Tahun Anggaran 2018, yang beralamat di Jalan H.Agus Salim, Nomor 02, Kota Baru, Jambi;3. PENGGUNA ANGGARAN (PA)/KUASA PENGGUNAANGGARAN (KPA) BIDANG BINA MARGA DINASHalaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 3535 K/Pdt/2019PUPR PROVINS!

I JAMBI, Paket Pekerjaan: JalanSangg.AgungJujunLempur Kode Lelang: 3389070 UnitLayanan Pengadaan (ULP) Provinsi Jambi, TahunAnggaran 2018, yang beralamat di Jalan H. Agus Salim,Nomor 02, Kota Baru, Jambi;Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada:Sugianto, S.H., Kasubbag Bantuan Hukum pada BiroHukum Setda Provinsi Jambi, dan kawankawan berkantordi Jalan Jenderal A.

KEPALA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)BARANG DAN JASA PROVINSI JAMBI, beralamat diSekretariat Daerah Biro Pembangunan dan KerjasamaBagian Layanan Pengadaan Provinsi Jambi, Jalan KolonelAmir Hamzah, Sungai Kambang, Telanaipura, Jambi;2. INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI, selakuAparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yangberalamat di Jalan Letjen M.T.

Menyatakan Batal Surat Keputusan Kelompok Kerja (Pokja) ULP Sumatera Barat Satuan Kerja Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat nomor: 17/P-ULP/SKPD/PPK S01/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017, Perihal: Penetapan Pemenang, Nomor Paket : Paket 5, Nama paket pekerjaan : Pengamanan Badan Jalan Ruas Bukit Putus Batas Kota Padang batas Kota Painan, yang menetapkan penyedia Jasa Pekerjaan atas nama PT.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kelompok Kerja (Pokja) ULP Sumatera Barat Satuan Kerja Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat nomor: 17/P-ULP/SKPD/PPK S01/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017, Perihal : Penetapan Pemenang, Nomor Paket : Paket 5, Nama paket pekerjaan : Pengamanan Badan Jalan Ruas Bukit Putus Batas Kota Padang batas Kota Painan, yang menetapkan penyedia Jasa Pekerjaan atas nama PT.

PUTERA CIPTAKREASI PRATAMALAWANKELOMPOK KERJA (POKJA) ULP SUMATERA BARAT SATUAN KERJA DINAS PRASARANA JALAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Objek GugatanBahwa yang menjadi objek gugatan adalah sebagai berikut: Surat Keputusan Kelompok Kerja (POKJA) ULP Sumatera Barat Satuan KerjaDinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 17/PULP/SKPD/PPK$01/V1I/2017, Tanggal 16 Juni 2017, Perihal : Penetapan Pemenang, Nomorpaket : Paket 5, Nama paket pekerjaan : Pengamanan Badan Jalan Ruas BukitPutus Batas Kota Padang Batas Kota Painan, yang menetapkan PenyediaJasa Pekerjaan atas nama PT.

Padang ProvinsiPutusan No. 12/G/2017/PTUN.PDG, Halaman 5Sumatera Barat, Surat Keputusan Kelompok Kerja (POKJA) ULP SumateraBarat Satuan Kerja Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat Nomor :17/PULP/SKPD/PPK S01/VI/2017, Tanggal 16 Juni 2017, Perihal : PenetapanPemenang, Nomor paket : Paket 5, Nama paket pekerjaan : PengamananBadan Jalan Ruas Bukit Putus Batas Kota Padang Batas Kota Painan, yangmenetapkan Penyedia Jasa Pekerjaan atas nama PT.

Tenggang Waktu.Bahwa penggugat mengetahui Pengumuman Pemenang oleh KELOMPOKKERJA (POKJA) ULP SUMATERA BARAT SATUAN KERJA DINASPRASARANA JALAN PROVINSI SUMATERA BARAT, mengenaihasilevaluasi peserta lelang yang mana PT.

Kerugian penggugat.Bahwa Penggugat dirugikan oleh Tergugat, akibat diterbitkannya PengumumanPemenang oleh KELOMPOK KERJA (POKJA) ULP SUMATERA BARATSATUAN KERJA DINAS PRASARANA JALAN PROVINSI SUMATERABARAT, tempat kedudukan di Jln.Taman Siswa No.1. Padang, ProvinsiSumatera Barat. Pada Paket Pengamanan Badan Jalan Ruas Bukit Putus Batas Kota Padang Batas Kota Painan, pada tanggal 16 Juni 2017 yangdimenangkan adalah PT.

Menetapkan daya berlaku Keputusan tergugat berupa Surat KeputusanKelompok Kerja (POKJA) ULP Sumatera Barat Satuan Kerja DinasPrasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 17/PULP/SKPD/PPK$01/V1/2017, Tanggal 16 Juni 2017, Perihal : Penetapan Pemenang, Nomorpaket : Paket 5, Nama paket pekerjaan : Pengamanan Badan Jalan RuasBukit Putus Batas Kota Padang Batas Kota Painan, yang menetapkanPenyedia Jasa Pekerjaan atas nama PT.

PUTRA ERLANGGA JAYA, lawan POKJA PEMILIHAN PBJ PEKERJAAN NORMALISASI RUNWAY STRIP BANDAR UDARA REMBELE TAKENGON PADA ULP WILAYAH III

UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KABUPATEN LEBONG

BANGUN MAKMUR UTAMA, KSO Melawan Ketua Kelompok Kerja (Pokja) ULP Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi dan Konsultansi Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 Unit layanan Pengadaan (ULP) Jawa Tengah

Halaman 2 dari 112 HalamanNamaTempat KedudukanBerdasarkanMELAWANKetua Kelompok Kerja (Pokja) ULP PengadaanBarang/Jasa Pekerjaan Konstruksi dan KonsultansiSatker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II PropinsiJawa Tengah Tahun Anggaran 2017 Unit layananPengadaan (ULP) Jawa Tengah;Jalan Murbei Sumurboto Semarang 50235;Surat Kuasa Khusus Nomor: 010318/POKJA.WIL.IIJATENG/01 tertanggal 1 Maret 2018 memberikan Kuasa kepada:1;NamaJabatanNamaJabatanNamaJabatanNamaJabatanYULI NURYANTI, SH.MM;Kepala Bagian

KEPALA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) PAPUAKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHANRAKYATPROVINSI PAPUA, DK VS LUSYE TALANE, A.Md.,

Putusan Nomor 194 K/TUN/2016Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015 APBNP,berikut Lampiran Surat Keputusan Kepala ULP Papua, Nomor08/KPTS/ULP/2015, tanggal 18 Februari 2015 tersebut, namun kemudianTergugat mengeluarkan Surat Keputusan Tergugat Nomor15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei2015, tentang Penetapan KelompokKerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran2015, berikut Lampiran Surat Keputusan Kepala ULP Papua,Nomor15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei 2015, sehingga

Putusan Nomor 194 K/TUN/2016Keputusan Kepala ULP Papua, Nomor15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei2015;. Bahwa Keputusan Tergugat, berupa suatu PenetapanTertulis (Beschikking)Nomor 15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei2015,Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya AirProvinsi Papua Tahun Anggaran 2015, berikut Lampiran SuratKeputusan Kepala ULP Papua, Nomor15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei2015;.

SK Kepala ULP Papua No. 02/KPTS/ULP/2015 tanggal 2Halaman 15 dari 47 halaman. Putusan Nomor 194 K/TUN/2016Januari 2015 berlaku untuk sumber dana APBN murni T.A.2015; dan;b.

Tugas Pokok dan Kewenangan ULP meliputi:butirc.

Nomor15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4Mei2015, Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) BidangSumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015, berikutLampiran Surat Keputusan Kepala ULP Papua,Nomor15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei 2015;Asas Proporsionalitas;Bahwa Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat,KepalaUnit Layanan Pengadaan (ULP)Papua tidakmempertahankan Surat KeputusanKepala ULP Papua No.08/KPTS/ULP/2015 tanggal 18 Februari 2015 Papua berlaku untuksumber dana APBNP (APBNPerubahan) T.A

POKJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP); 2. BUPATI KABUPATEN LEBONG, PROVINSI BENGKULU

Nama Jabatan : POKJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)Dinas Pekerjaan Umum Kab. Lebong ProvinsiBengkuluBerkedudukan : Jl. Raya Komplek Perkantoran Tubei, LebongProvinsi BengkuluSelanjutnya disebut sebagai ............ TERGUGAT 2. Nama Jabatan : BUPAT KABUPATEN = LEBONG, PROVINSBENGKULUBerkedudukan : Jl. Raya Tanjung Agung Tubei, Lebong,Provinsi BengkuluSelanjutnya disebut sebagai .............

Bahwa Penggugat adalah peserta pelelangan pascakualifikasipaket pekerjaan (BM 01) PEMBUKAAN/PEMBANGUNAN RUAS JALANTANJUNG AGUNG SIMPANG PAGAR AGUNG DANAU LIANG dengan Nilaitotal HPS Rp.25.500.000.000, (Dua Puluh Lima Miliar LimaRatus Juta Rupiah) dengan Sumber Pendanaan ADHOCK TahunAnggaran 2011, yang telah digugurkan secara sepihak,diskriminatif dan tidak objektif oleh Tergugat (PokjaPekerjaan Konstruksi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Dinas PekerjaanUmum Kabupaten Lebong), dengan uraian singkat yang

Zuty Wijaya Sejati, dimanatahapan klarifikasi penawaran merupakan tahapan yang harusdiikuti karena tertuang didalam Perpres 54 Tahun 2010 dandokumen pengadaan Nomor 03/Pokja Konst ULP/DPUBM 01IV/2011 tanggal 24 Mei 2011 Bab III Huruf E.

Pembukaan danEvaluasi Penawaran, oleh karenanya Tergugat telahbertindak tidak sesuai prosedur yang telah ditentukan;Bahwa dengan tidak adanya Klarifikasi dari Tergugat kepadaRekanan hal mana diatur dalam PEPRES 54 TAHUN 2010 TENTANGPENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH dan Dokumen PengadaanNomor: 03/Pokja Kons ULP/DPUBM01/V/2011 tanggal 24 Mei2011 Bab III huruf E.Pembukaan Dan Evaluasi Penawaran.

UnitLayanan Pengadaan (ULP) Pokja Pekerjaan Konstruksi Nomor56/POKJA KONS ULP/DPU/VI/2011 poin 2 berbunyi; Bahwa prosesklarifikasi kualifikasi dilaksanakan mengacu) pada dokumenpengadaan nomor Nomor: 03/POKJA KONS ULP/DPUBM01/2011 BABIll Huruf E angka 38.1(mungkin yang dimaksud 28.1yang berbunyi;Evaluasi Penawaran dilakukan dengan Sistem gugur), sedangkanperusahaan PT.SINAR INTAN PAPUA PERMAI gugur pada tahapanevaluasi kualifikasi dimana terdapat kesalahan didalam formulirperhitungan SKK dan SKP

POKJA PENGADAAN KONSTRUKSI ULP KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PIDIE JAYA, 2. PT. PRIMA JASA LESTARINDO

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Penetapan PemenangLelang Nomor : 10/Pokja ULP/eProc/PUKab.Pidie Jaya/2012 tanggal 16Juli 2012; 3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan PenetapanPemenang Lelang Nomor : 10/Pokja ULP/eProc/PUKab.Pidie Jaya/2012tanggal 16 Juli 2012;4.

Pokja Pengadaan Konstruksi ULP Kementerian Agama Kabupaten PidieJaya telah melakukan Evaluasi Dokumen Penawaran PT.

Adanya penyalahgunaan wewenang oleh ULP dan/atau pejabat yang berwenanglainnya;Halaman 35 dari 43 halaman Putusan Perkara Nomor : 12/G/2012/PTUNBNA2)3) 2)3)Surat sanggahan disampaikan kepada ULP dan di tembuskan kepada PPK, PA/KPA dan APIP K/L/D/ I yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerjasetelah pengumumanpemenang; ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat 5(lima) hari kerja setelah surat sanggahanditerima;Penyedia barang/ jasa yang tidak puas dengan jawaban

dan prosedur yang diatur dalam PeraturanPresiden ini dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;b) rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yangsehat; dan/atau;c) penyalahgunaan wewenang oleh ULP dan/atau pejabat yang berwenanglainnya; 3) ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat 5(lima) hari kerja setelah menerima surat sanggahan; 4) Apabila sanggahan dinyatakan benar maka ULP menyatakan pelelangan gagal;5) Sanggahan yang disampaikan

bukan kepada ULP atau disampaikan diluarmasa sanggah, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti;m.