Ditemukan 45 data
298 — 528 — Berkekuatan Hukum Tetap
Minyak dan pengangkutan GasBumi Melalui Pipa dilaksanakan oleh Badan Pengatur;Bahwa pasalpasal diatas jelas mengamanahkan pengaturan,pengawasan dan menetapkan tarif terletak pada BadanPengatur, tetapi objek permohonanl pasal 10 (1) yang berbunyiBadan Pengatur mengoordinasikan dan menetapkanpenyesuaian besaran tarif pengangkutan Gas Bumi melaluipipa, Hal ini memaksa Badan pengatur untuk mengikutikeinginan Termohon, sehingga mereduksi independensikewenangan dari badan pengatur dan bertentangan dengan UUMIGAS
110 — 58
Mineral(ESDM)CqSatuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak danGas Bumi (SKK Migas);e Bahwa Penggugat seharusnya mengikutkan SKK Migas sebagai pihak dalamperkara aquo karena SKK Migas memiliki hubungan hukum dengan Tergugat berdasarkan Kotrak Kerja Sama yaitu diatur dalam UndangUndang No. 22tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas), bahwasanyaberdasarkan Kontrak Kerja Sama tersebut kedudukan Tergugat adalahsebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) sementara dalam Pasal 4 UUMigas
Dr. Ir. H. Ahmad Rizal, S.H., M.H., FCBArb
Tergugat:
Ego Syahrial Sekretaris Jenderal KESDM Selaku Ketua Panitia Seleksi Ketua dan Anggota Komite BPH Migas
313 — 291
tentang Hasil Seleksi Pengisian Calon Ketua DanAnggota Komite Badan Pengatur Penyediaan Dan PendistribusianBahan Bakar Minyak Dan Kegiatan Pengangkutan Gas Bumi MelaluiPipa (BPH Migas);Bahwa terhadap keberatan tersebut pada pokoknya karena panitiaseleksi tidak meloloskan Penggugat yang memiliki pengalaman danprofessional di bidang hukum sesuai dengan yang dibutuhkan, sehinggapanitia seleksi telan melanggar ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undangundang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi (UUMIGAS
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
Sebab, jika DPR menganggap hakkonstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 11 Ayat (2) UUMigas, sementara kewenangan untuk membentuk dan mengubahundangundang ada di tangannya sendiri, maka tentu sangatlah ganjilJika DPR mengajukan permohonan pengujian undangundangkepada Mahkamah. Sebab, jika demikian, berarti DPRmempersoalkan konstitusionalitas hasil tindakannya sendiri dihadapan Mahkamah.
241 — 185
Pasal 28 Ayat (2) UUMigas Jo.