Ditemukan 45 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : uminas umiga
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 28-05-2020 — Putus : 26-08-2020 — Upload : 07-01-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 38 P/HUM/2020
Tanggal 26 Agustus 2020 — MOHAMMAD RASYID RIDHA, DKK VS MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI;
298 — 528 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Minyak dan pengangkutan GasBumi Melalui Pipa dilaksanakan oleh Badan Pengatur;Bahwa pasalpasal diatas jelas mengamanahkan pengaturan,pengawasan dan menetapkan tarif terletak pada BadanPengatur, tetapi objek permohonanl pasal 10 (1) yang berbunyiBadan Pengatur mengoordinasikan dan menetapkanpenyesuaian besaran tarif pengangkutan Gas Bumi melaluipipa, Hal ini memaksa Badan pengatur untuk mengikutikeinginan Termohon, sehingga mereduksi independensikewenangan dari badan pengatur dan bertentangan dengan UUMIGAS
Pengadilan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Perdata Tanah
Register : 03-03-2017 — Putus : 31-10-2017 — Upload : 07-11-2017
Putusan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Nomor 2/Pdt.G/2017/PN. Tjt
Tanggal 31 Oktober 2017 — Penggugat : SURYADI Bin NGADIYO 1. PETROCHINA INTERNATIONAL JABUNG Ltd 2. ABDUL WAHAB BIN ABDUL RAHMAN 3. SATTARI SAMIT, 4. AZWAR A
110 — 58
  • Mineral(ESDM)CqSatuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak danGas Bumi (SKK Migas);e Bahwa Penggugat seharusnya mengikutkan SKK Migas sebagai pihak dalamperkara aquo karena SKK Migas memiliki hubungan hukum dengan Tergugat berdasarkan Kotrak Kerja Sama yaitu diatur dalam UndangUndang No. 22tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas), bahwasanyaberdasarkan Kontrak Kerja Sama tersebut kedudukan Tergugat adalahsebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) sementara dalam Pasal 4 UUMigas
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 21-07-2021 — Putus : 07-12-2021 — Upload : 07-12-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 172/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 7 Desember 2021 — Penggugat:
Dr. Ir. H. Ahmad Rizal, S.H., M.H., FCBArb
Tergugat:
Ego Syahrial Sekretaris Jenderal KESDM Selaku Ketua Panitia Seleksi Ketua dan Anggota Komite BPH Migas
313 — 291
  • tentang Hasil Seleksi Pengisian Calon Ketua DanAnggota Komite Badan Pengatur Penyediaan Dan PendistribusianBahan Bakar Minyak Dan Kegiatan Pengangkutan Gas Bumi MelaluiPipa (BPH Migas);Bahwa terhadap keberatan tersebut pada pokoknya karena panitiaseleksi tidak meloloskan Penggugat yang memiliki pengalaman danprofessional di bidang hukum sesuai dengan yang dibutuhkan, sehinggapanitia seleksi telan melanggar ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undangundang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi (UUMIGAS
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016 Tahun 2016
3198 — 1274
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
  • Sebab, jika DPR menganggap hakkonstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 11 Ayat (2) UUMigas, sementara kewenangan untuk membentuk dan mengubahundangundang ada di tangannya sendiri, maka tentu sangatlah ganjilJika DPR mengajukan permohonan pengujian undangundangkepada Mahkamah. Sebab, jika demikian, berarti DPRmempersoalkan konstitusionalitas hasil tindakannya sendiri dihadapan Mahkamah.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 30-08-2017 — Putus : 21-02-2018 — Upload : 21-05-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 181/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 21 Februari 2018 — PT. PARNA RAYA : MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, dkk.
241 — 185
  • Pasal 28 Ayat (2) UUMigas Jo.