Ditemukan 5512 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kapolda kapolres
Pengadilan PN PINRANG Pidana Khusus
Register : 07-10-2019 — Putus : 04-11-2019 — Upload : 29-11-2019
Putusan PN PINRANG Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Pin
Tanggal 4 Nopember 2019 — TAMZIL, ST
Termohon:
1.KAPOLRES Pinrang
2.KAPOLDA Sulawesi Selatan
3.KAPOLRI
77 — 16
  • TAMZIL, ST
    Termohon:
    1.KAPOLRES Pinrang
    2.KAPOLDA Sulawesi Selatan
    3.KAPOLRI
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 26-03-2021 — Putus : 27-04-2021 — Upload : 26-06-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 16/Pid.Pra/2021/PN Mdn
Tanggal 27 April 2021 — Pemohon:
ROBINTON SIMANJUNTAK
Termohon:
KAPOLRI Cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA Cq DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMUT
9 — 0
  • Pemohon:
    ROBINTON SIMANJUNTAK
    Termohon:
    KAPOLRI Cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA Cq DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMUT
Pengadilan PN BALIKPAPAN Pidana Khusus
Register : 28-06-2024 — Putus : 09-07-2024 — Upload : 09-07-2024
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Bpp
Tanggal 9 Juli 2024 — Pemohon:
James Bastian Tuwo SH
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA KAPOLRI Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KAPOLDA KALIMANTAN TIMUR
19 — 8
  • Pemohon:
    James Bastian Tuwo SH
    Termohon:
    KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA KAPOLRI Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KAPOLDA KALIMANTAN TIMUR
Pengadilan PN SAUMLAKI Pidana Khusus
Register : 18-09-2023 — Putus : 10-10-2023 — Upload : 27-11-2023
Putusan PN SAUMLAKI Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sml
Tanggal 10 Oktober 2023 — Pemohon:
RUDY STEVEN SABARLELE
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA MALUKU Cq. KAPOLRES KEPULAUAN TANIMBAR Cq. KASATRESNARKOBA POLRES KEPULAUAN TANIMBAR
58 — 0
  • Pemohon:
    RUDY STEVEN SABARLELE
    Termohon:
    KAPOLRI Cq. KAPOLDA MALUKU Cq. KAPOLRES KEPULAUAN TANIMBAR Cq. KASATRESNARKOBA POLRES KEPULAUAN TANIMBAR
Pengadilan PN SUKOHARJO Pidana Khusus
Register : 25-07-2017 — Putus : 11-09-2017 — Upload : 03-10-2017
Putusan PN SUKOHARJO Nomor 4/Pid.Pra/2017/PN Skh
Tanggal 11 September 2017 — Pemohon:
KARMINI MAHFUD
Termohon:
1.kepala Kepolisian resort sukoharjo
2.PEMERINTAH RI ,CQ KAPOLRI,CQ.KAPOLDA JATENG A
95 — 11
  • Pemohon:
    KARMINI MAHFUD
    Termohon:
    1.kepala Kepolisian resort sukoharjo
    2.PEMERINTAH RI ,CQ KAPOLRI,CQ.KAPOLDA JATENG A
    Bahwa terkait dengan syarat bukti permulaan yang cukup yangsah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP dalam penangananperkara pidana diatur dalam Keputusan Bersama Mahkamah Agung,Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung, dan Kapolri No. 08/KMA/1984,No. M.02KP.10.06 Tahun 1984, No. KEP076/J.A/3/1984, No. PolKEP/O4/III/1984 tentang Peningkatan Koordinasi dalam PenangananPerkara Pidana (Mahkejapol) dan pada Peraturan Kapolri No.
Pengadilan PN PEMATANG SIANTAR Pidana Khusus
Register : 03-08-2020 — Putus : 07-09-2020 — Upload : 07-09-2020
Putusan PN PEMATANG SIANTAR Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Pms
Tanggal 7 September 2020 — Pemohon:
Juliater Pardomuan Purba
Termohon:
Kapolri cq Kapolda cq Kapolres Pematangsiantar cq Kepala Satuan Reserse Kriminal Polre pematangsiantar
36 — 10
  • Pemohon:
    Juliater Pardomuan Purba
    Termohon:
    Kapolri cq Kapolda cq Kapolres Pematangsiantar cq Kepala Satuan Reserse Kriminal Polre pematangsiantar
    Bahwa penangkapan dan penahanan Pemohon merupakan tindakansewenangwenang dan bertentangan dengan azas kepastian hukum.Terhadap dalil ini kami tanggapi sebagai berikut:Bahwa penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan Pemohontelah sesuai ketentuan KUHAP dan Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019tentang Penyidikan Tindak Pidana, sebagaimana diuraikan tersebutdiatas.Bahwa terkait dalil Pemohon menggunakan Peraturan Kapolri No.12tahun 2009 tentang Pengawasan dan pengendalian penanganan perkarapidana di
    lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia telahdinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi berdasarkan Peraturan KapolriNo.14 Tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana dankemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkanPeraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.Berdasarkan alasanalasan juridis tersebut diatas beralasan menurutHalaman 52 dari 72 Putusan Nomor 3/Pid.
    JULIATER GIRSANGsebagai tersangka melakukan dugaan tindak pidana secara bersamasama melakukan kekerasan terhadap orang dimuka umum sebagaimanadimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana adalah sah karena telahdidukung oleh lebih 2 alat bukti yang sah sehingga sudah sesuai denganPasal 1 angka 14 KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015 dan Peraturan Kapolri No.6 tahun2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana karena sebelum ditetapkansebagai tersangka terlebih dahulu
    Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon dalam perkara inisudah sesuai dengan posedur penyidikan sebagaimana diatur dalamKUHAP dan Peraturan Kapolri No.6 tahun 2019 tentang PenyidikanTindak Pidana.Halaman 53 dari 72 Putusan Nomor 3/Pid.
    Pra/2020/PN Pmsdengan Pasal 1 angka 14 KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015 dan Peraturan Kapolri No.6 tahun 2019tentang Penyidikan Tindak Pidana karena sebelum ditetapkan sebagaitersangka terlebin dahulu dilakukan gelar perkara dan berdasarkan buktipermulaan yang cukup yaitu lebih 2 alat bukti yang sah sebagaima dimaksuddalam Pasal 184 KUHAP, sehingga telah memenuhi rumusan Pasal 17, Pasal18 ayat (1) dan ayat (3) KUHAP maka penangkapan tersangka sah menuruthukum.Menimbang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 23-10-2015 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1577 K/Pdt/2015
Tanggal 23 Oktober 2015 — MARIA BESSE VS KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI), cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULSEL (KAPOLDA), cq KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA PALOPO, Dkk
79 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MARIA BESSE VS KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI), cqKEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULSEL (KAPOLDA), cqKEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA PALOPO, Dkk
    ., Advokat dari kantorHukum Lukman S.Wahid dan Rekan berkantor danberkedudukan di Jalan Andi Makkulau Nomor 86A Kota Palopo,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2014;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;LawanKEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI), cqKEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULSEL (KAPOLDA), cqKEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA PALOPO, berkantor danberkedudukan di jalan Opu Tosappaile Nomor Kota Palopo, dalamhal ini memberi kuasa kepada dalam hal ini diwakili oleh KuasaHukumnya
Pengadilan PN LAHAT Pidana Khusus
Register : 12-05-2023 — Putus : 22-05-2023 — Upload : 15-06-2023
Putusan PN LAHAT Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Lht
Tanggal 22 Mei 2023 — Pemohon:
HERI AGUSMARDIANSYAH Bin M.ROPI
Termohon:
Kapolri, Cq Kapolda Sumatera Selatan, Kapolres Empat Lawang, Kasatreskrim Polres Empat Lawang
19 — 6
  • Pemohon:
    HERI AGUSMARDIANSYAH Bin M.ROPI
    Termohon:
    Kapolri, Cq Kapolda Sumatera Selatan, Kapolres Empat Lawang, Kasatreskrim Polres Empat Lawang
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 05-10-2022 — Putus : 20-10-2022 — Upload : 31-10-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 23/Pid.Pra/2022/PN Mks
Tanggal 20 Oktober 2022 — Pemohon:
AGUNG SURYO PRABOWO
Termohon:
KAPOLRI CQ. KAPOLDA SULSEL CQ. KAPOLRESTABES CQ. PENYIDIK SAT RESERSE KRIMINAL POLRESTABES MAKASSAR
17 — 5
  • Pemohon:
    AGUNG SURYO PRABOWO
    Termohon:
    KAPOLRI CQ. KAPOLDA SULSEL CQ. KAPOLRESTABES CQ. PENYIDIK SAT RESERSE KRIMINAL POLRESTABES MAKASSAR
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 26-03-2021 — Putus : 27-04-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 16/Pid.Pra/2021/PN Mdn
Tanggal 27 April 2021 — Pemohon:
ROBINTON SIMANJUNTAK
Termohon:
KAPOLRI Cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA Cq DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMUT
39 — 2
  • Pemohon:
    ROBINTON SIMANJUNTAK
    Termohon:
    KAPOLRI Cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA Cq DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMUT
    Pemohon) sebagai tersangka telah memenuhirumusan Pasal 1 angka 14 KUHAP dan Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019Halaman 36 dari 63 Putusan Praperadilan Nomor 16/Pid.Pra/2021/PN MdnVil.tentang Penyidikan Tindak Pidana sehingga penetapan tersebut sah menuruthukum.TANGGAPAN TERHADAP DALIL PERMOHOHONAN PEMOHONBahwa subtansi atau alasan permohonan Pemohon adalah untukmenyatakan tidak sah Penetapan ROBINTON SIMANJUNTAK (ic.
    sebagai berikut:Bahwa dalam menetapkan sebagai tersangka sekurangkurangnya dengan 2(dua) bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam pasal184KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUUXII/2014tanggal 28 April 2015 antara lain yaitu keterangan saksi, keterangan abhli,Surat, petunjuk, dan keterangan tersangka/terdakwa, dimana Termohondalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka telah didasarkan pada 3 alatbukti dan terlebih dahulu dilakukan gelar perkara sebagai mana diaturPeraturan Kapolri
    Status/75/III/2021/Ditreskrimum tanggal 5 Maret 2021 telah sesuaiketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2014 sertamemenuhi rumusan Pasal 1 angka 14 KUHAP dan Peraturan Kapolri No. 6Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana karena sebelum ditetapkansebagai tersangka didahului dengan gelar perkara sehingga penetapan Pemohonsebagai tersangka sah menurut hukum. Bahwa oleh karena penetapan tersangka terhadap ROBINTONSIMANJUNTAK (ic.
Pengadilan PN LUBUK LINGAU Perdata
Register : 06-06-2018 — Putus : 28-06-2018 — Upload : 02-07-2018
Putusan PN LUBUK LINGAU Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Llg
Tanggal 28 Juni 2018 — Penggugat:
DESPI LIANTY
Tergugat:
PEMERINTAH RI Cq KAPOLRI Cq KAPOLDA SUMSEL Cq KAPOLRES LLG Cq KASATSERSE POLRES LLG
43 — 6
  • Penggugat:
    DESPI LIANTY
    Tergugat:
    PEMERINTAH RI Cq KAPOLRI Cq KAPOLDA SUMSEL Cq KAPOLRES LLG Cq KASATSERSE POLRES LLG
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 20-02-2020 — Putus : 24-03-2020 — Upload : 18-04-2020
Putusan PN MEDAN Nomor 15/Pid.Pra/2020/PN Mdn
Tanggal 24 Maret 2020 — KAPOLRI, Cq. KAPOLDASU, Cq. KAPOLRESTA MEDAN, Cq. KASATRESKRIM POLRESTA MEDAN
43 — 15
  • KAPOLRI, Cq. KAPOLDASU, Cq. KAPOLRESTA MEDAN, Cq. KASATRESKRIM POLRESTA MEDAN
Pengadilan PN MADIUN Pidana Khusus
Register : 12-12-2022 — Putus : 21-12-2022 — Upload : 27-12-2022
Putusan PN MADIUN Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Mad
Tanggal 21 Desember 2022 — Pemohon:
Abdul Jon Tarigan
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Jatim Cq Kapolres Madiun Cq Kasat Reskrim Polres Madiun Kota
68 — 13
  • Pemohon:
    Abdul Jon Tarigan
    Termohon:
    Kapolri Cq Kapolda Jatim Cq Kapolres Madiun Cq Kasat Reskrim Polres Madiun Kota
Pengadilan PN SURAKARTA Pidana Khusus
Register : 28-09-2020 — Putus : 09-10-2020 — Upload : 09-11-2020
Putusan PN SURAKARTA Nomor 11/Pid.Pra/2020/PN Skt
Tanggal 9 Oktober 2020 — Pemohon:
Sari Citra Pertiwi,SH
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Jawa Tengah Cq Kapolresta Surakarta Cq Kapolsek Pasar Kliwon
42 — 8
  • Pemohon:
    Sari Citra Pertiwi,SH
    Termohon:
    Kapolri Cq Kapolda Jawa Tengah Cq Kapolresta Surakarta Cq Kapolsek Pasar Kliwon
Pengadilan PN SUKOHARJO Perdata
Register : 13-03-2023 — Putus : 13-04-2023 — Upload : 05-07-2023
Putusan PN SUKOHARJO Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Skh
Tanggal 13 April 2023 — SUDADIYO
Tergugat:
1.KAPOLRI Cq. Kapolda Jateng Cq. Kapolres Sukoharjo Cq. Kapolsek Kartosuro
2.KOMPOLNAS
33 — 0
  • SUDADIYO
    Tergugat:
    1.KAPOLRI Cq. Kapolda Jateng Cq. Kapolres Sukoharjo Cq. Kapolsek Kartosuro
    2.KOMPOLNAS
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 02-07-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 25-06-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 36/Pid.Pra/2021/PN Mdn
Tanggal 29 Juli 2021 — Presiden RI, cq KAPOLRI, cq. Kapoldasu, cq. Kapolres Pelabuhan Belawan
12 — 6
  • Presiden RI, cq KAPOLRI, cq. Kapoldasu, cq. Kapolres Pelabuhan Belawan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 20-02-2009 — Upload : 08-10-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1938K/PDT/2008
Tanggal 20 Februari 2009 — KEPALA KEPOLISIAN (KAPOLRI) Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NTT (KAPOLDA) Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESORT KUPANG (KAPOLRES), dkk
33 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KEPOLISIAN (KAPOLRI) Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NTT (KAPOLDA) Cq. KEPALAKEPOLISIAN RESORT KUPANG (KAPOLRES), dkk
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 07-09-2022 — Putus : 26-09-2022 — Upload : 27-09-2022
Putusan PN PALEMBANG Nomor 24/Pid.Pra/2022/PN Plg
Tanggal 26 September 2022 — HUSNI THAMRIN
Termohon:
Kapolri C.q Kapolda Sumatera Selatan, Cq Ditreskrimum Polda Sumsel c.q Unit V PPA
44 — 11
  • HUSNI THAMRIN
    Termohon:
    Kapolri C.q Kapolda Sumatera Selatan, Cq Ditreskrimum Polda Sumsel c.q Unit V PPA
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 14-09-2021 — Putus : 04-10-2021 — Upload : 28-10-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 10/Pid.Pra/2021/PN Jmb
Tanggal 4 Oktober 2021 — Pemohon:
Yuli anak dari Abdullah
Termohon:
KAPOLRI, Cq. KAPOLDA Jamba Cq. Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Polda Jambi
43 — 89
  • Pemohon:
    Yuli anak dari Abdullah
    Termohon:
    KAPOLRI, Cq. KAPOLDA Jamba Cq. Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Polda Jambi
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 24-02-2021 — Putus : 06-04-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 22/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 6 April 2021 — Pemohon:
UJANG WARTONO, SH
Termohon:
1.KAPOLRI selaku TERMOHON I
2.KAPOLSEK METRO SETIABUDI selaku TERMOHON II
99 — 69
  • Pemohon:
    UJANG WARTONO, SH
    Termohon:
    1.KAPOLRI selaku TERMOHON I
    2.KAPOLSEK METRO SETIABUDI selaku TERMOHON II
    KAPOLRI, beralamat di Markas Besar Kepolisian Negara R.I. Jl.Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110,Selanjutnya disebut sebagai Termohon ;2. KAPOLSEK METRO SETIABUDI, beralamat di JI.
    Surat PerintahPenahanan Nomor: SP.Han/01/I/2021/Sek.Budi (tanggal, 12 Januari2021) yang tidak sesual prosedur Protap Kapolri maupun Perkaba Polridengan segala akibat dan eksesifitas hukumnya;.
    Nomor 8 Tahun 1981 (vide Pasal 24 ayat (3) dan ayat (4), KUHAP),demi hukum terhadap Terlapor/Tersangka atau PEMBERI KUASA selakuPEMOHON PRAPERADILAN wajib untuk dibebaskan dari semuatuntutan hukum tanpa syarat akibat kelalain dari Penyidik KepalaKepolisian Sektor Metro Setiabudi selaku TERMOHON II maupun olehakibat keterkaitan pihak TERMOHON selaku KAPOLRI;Bahwa demi keadilan dan tegaknya hukum, sebagaimana yang telahdijabarkan secara gamblang tersebut di atas, maka dengan segala kerendahanhati kami
    Ujang Wartono danbarang bukti kepada Jaksa Penuntut umum berdasarkan surat NomorB/199/III/2021/Sek.Budi tertanggal 08 Maret 2021 berdasarkan keteranganPasal 8 ayat (3) dan Pasal 110 ayat (1) KUHAP;Bahwa oleh karena penyelidikan dan penyidikan telah dilakukan sebagaimanadiatur dalam ketentuan KUHAP dan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 6 tahun2019 tentang Manjemen Penyidikan Tindak Pidana, maka seluruh dalildalilpermohonan pra peradilan Pemohon untuk dikesampingkan dan ditolak.PERMOHONANBerdasarkan
    Kepada Penyidik Polsek Setiabudi.No. 027/SKK/KHLSR/PGP KFT/II/2021 (tanggal, 11 Februari 2021) diberitanda P 6.C ;Surat Permohonan Penangguhan Penahanan Dari Pihak Keluarga / AnakPemohon Prapid Ujang Wartono, SH. sebagai jaminan yang di Sampaikankepada Penyidik (tanggal, 11 Februari 2021) dengan jaminan keluargadiberi tanda P 7 ;Peraturan Kapolri (PERKAP) No. 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasandan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan KepolisianNegara Republik Indonesia, diberi tanda