Ditemukan 5512 data
Termohon:
1.KAPOLRES Pinrang
2.KAPOLDA Sulawesi Selatan
3.KAPOLRI
77 — 16
TAMZIL, ST
Termohon:
1.KAPOLRES Pinrang
2.KAPOLDA Sulawesi Selatan
3.KAPOLRI
ROBINTON SIMANJUNTAK
Termohon:
KAPOLRI Cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA Cq DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMUT
9 — 0
Pemohon:
ROBINTON SIMANJUNTAK
Termohon:
KAPOLRI Cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA Cq DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMUT
James Bastian Tuwo SH
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA KAPOLRI Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KAPOLDA KALIMANTAN TIMUR
19 — 8
Pemohon:
James Bastian Tuwo SH
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA KAPOLRI Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KAPOLDA KALIMANTAN TIMUR
RUDY STEVEN SABARLELE
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA MALUKU Cq. KAPOLRES KEPULAUAN TANIMBAR Cq. KASATRESNARKOBA POLRES KEPULAUAN TANIMBAR
58 — 0
Pemohon:
RUDY STEVEN SABARLELE
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA MALUKU Cq. KAPOLRES KEPULAUAN TANIMBAR Cq. KASATRESNARKOBA POLRES KEPULAUAN TANIMBAR
KARMINI MAHFUD
Termohon:
1.kepala Kepolisian resort sukoharjo
2.PEMERINTAH RI ,CQ KAPOLRI,CQ.KAPOLDA JATENG A
95 — 11
Pemohon:
KARMINI MAHFUD
Termohon:
1.kepala Kepolisian resort sukoharjo
2.PEMERINTAH RI ,CQ KAPOLRI,CQ.KAPOLDA JATENG ABahwa terkait dengan syarat bukti permulaan yang cukup yangsah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP dalam penangananperkara pidana diatur dalam Keputusan Bersama Mahkamah Agung,Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung, dan Kapolri No. 08/KMA/1984,No. M.02KP.10.06 Tahun 1984, No. KEP076/J.A/3/1984, No. PolKEP/O4/III/1984 tentang Peningkatan Koordinasi dalam PenangananPerkara Pidana (Mahkejapol) dan pada Peraturan Kapolri No.
Juliater Pardomuan Purba
Termohon:
Kapolri cq Kapolda cq Kapolres Pematangsiantar cq Kepala Satuan Reserse Kriminal Polre pematangsiantar
36 — 10
Pemohon:
Juliater Pardomuan Purba
Termohon:
Kapolri cq Kapolda cq Kapolres Pematangsiantar cq Kepala Satuan Reserse Kriminal Polre pematangsiantarBahwa penangkapan dan penahanan Pemohon merupakan tindakansewenangwenang dan bertentangan dengan azas kepastian hukum.Terhadap dalil ini kami tanggapi sebagai berikut:Bahwa penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan Pemohontelah sesuai ketentuan KUHAP dan Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019tentang Penyidikan Tindak Pidana, sebagaimana diuraikan tersebutdiatas.Bahwa terkait dalil Pemohon menggunakan Peraturan Kapolri No.12tahun 2009 tentang Pengawasan dan pengendalian penanganan perkarapidana di
lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia telahdinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi berdasarkan Peraturan KapolriNo.14 Tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana dankemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkanPeraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.Berdasarkan alasanalasan juridis tersebut diatas beralasan menurutHalaman 52 dari 72 Putusan Nomor 3/Pid.
JULIATER GIRSANGsebagai tersangka melakukan dugaan tindak pidana secara bersamasama melakukan kekerasan terhadap orang dimuka umum sebagaimanadimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana adalah sah karena telahdidukung oleh lebih 2 alat bukti yang sah sehingga sudah sesuai denganPasal 1 angka 14 KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015 dan Peraturan Kapolri No.6 tahun2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana karena sebelum ditetapkansebagai tersangka terlebih dahulu
Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon dalam perkara inisudah sesuai dengan posedur penyidikan sebagaimana diatur dalamKUHAP dan Peraturan Kapolri No.6 tahun 2019 tentang PenyidikanTindak Pidana.Halaman 53 dari 72 Putusan Nomor 3/Pid.
Pra/2020/PN Pmsdengan Pasal 1 angka 14 KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015 dan Peraturan Kapolri No.6 tahun 2019tentang Penyidikan Tindak Pidana karena sebelum ditetapkan sebagaitersangka terlebin dahulu dilakukan gelar perkara dan berdasarkan buktipermulaan yang cukup yaitu lebih 2 alat bukti yang sah sebagaima dimaksuddalam Pasal 184 KUHAP, sehingga telah memenuhi rumusan Pasal 17, Pasal18 ayat (1) dan ayat (3) KUHAP maka penangkapan tersangka sah menuruthukum.Menimbang
79 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
MARIA BESSE VS KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI), cqKEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULSEL (KAPOLDA), cqKEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA PALOPO, Dkk
., Advokat dari kantorHukum Lukman S.Wahid dan Rekan berkantor danberkedudukan di Jalan Andi Makkulau Nomor 86A Kota Palopo,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2014;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;LawanKEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI), cqKEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULSEL (KAPOLDA), cqKEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA PALOPO, berkantor danberkedudukan di jalan Opu Tosappaile Nomor Kota Palopo, dalamhal ini memberi kuasa kepada dalam hal ini diwakili oleh KuasaHukumnya
HERI AGUSMARDIANSYAH Bin M.ROPI
Termohon:
Kapolri, Cq Kapolda Sumatera Selatan, Kapolres Empat Lawang, Kasatreskrim Polres Empat Lawang
19 — 6
Pemohon:
HERI AGUSMARDIANSYAH Bin M.ROPI
Termohon:
Kapolri, Cq Kapolda Sumatera Selatan, Kapolres Empat Lawang, Kasatreskrim Polres Empat Lawang
AGUNG SURYO PRABOWO
Termohon:
KAPOLRI CQ. KAPOLDA SULSEL CQ. KAPOLRESTABES CQ. PENYIDIK SAT RESERSE KRIMINAL POLRESTABES MAKASSAR
17 — 5
Pemohon:
AGUNG SURYO PRABOWO
Termohon:
KAPOLRI CQ. KAPOLDA SULSEL CQ. KAPOLRESTABES CQ. PENYIDIK SAT RESERSE KRIMINAL POLRESTABES MAKASSAR
ROBINTON SIMANJUNTAK
Termohon:
KAPOLRI Cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA Cq DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMUT
39 — 2
Pemohon:
ROBINTON SIMANJUNTAK
Termohon:
KAPOLRI Cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA Cq DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMUTPemohon) sebagai tersangka telah memenuhirumusan Pasal 1 angka 14 KUHAP dan Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019Halaman 36 dari 63 Putusan Praperadilan Nomor 16/Pid.Pra/2021/PN MdnVil.tentang Penyidikan Tindak Pidana sehingga penetapan tersebut sah menuruthukum.TANGGAPAN TERHADAP DALIL PERMOHOHONAN PEMOHONBahwa subtansi atau alasan permohonan Pemohon adalah untukmenyatakan tidak sah Penetapan ROBINTON SIMANJUNTAK (ic.
sebagai berikut:Bahwa dalam menetapkan sebagai tersangka sekurangkurangnya dengan 2(dua) bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam pasal184KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUUXII/2014tanggal 28 April 2015 antara lain yaitu keterangan saksi, keterangan abhli,Surat, petunjuk, dan keterangan tersangka/terdakwa, dimana Termohondalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka telah didasarkan pada 3 alatbukti dan terlebih dahulu dilakukan gelar perkara sebagai mana diaturPeraturan Kapolri
Status/75/III/2021/Ditreskrimum tanggal 5 Maret 2021 telah sesuaiketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2014 sertamemenuhi rumusan Pasal 1 angka 14 KUHAP dan Peraturan Kapolri No. 6Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana karena sebelum ditetapkansebagai tersangka didahului dengan gelar perkara sehingga penetapan Pemohonsebagai tersangka sah menurut hukum. Bahwa oleh karena penetapan tersangka terhadap ROBINTONSIMANJUNTAK (ic.
DESPI LIANTY
Tergugat:
PEMERINTAH RI Cq KAPOLRI Cq KAPOLDA SUMSEL Cq KAPOLRES LLG Cq KASATSERSE POLRES LLG
43 — 6
Penggugat:
DESPI LIANTY
Tergugat:
PEMERINTAH RI Cq KAPOLRI Cq KAPOLDA SUMSEL Cq KAPOLRES LLG Cq KASATSERSE POLRES LLG
43 — 15
KAPOLRI, Cq. KAPOLDASU, Cq. KAPOLRESTA MEDAN, Cq. KASATRESKRIM POLRESTA MEDAN
Abdul Jon Tarigan
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Jatim Cq Kapolres Madiun Cq Kasat Reskrim Polres Madiun Kota
68 — 13
Pemohon:
Abdul Jon Tarigan
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Jatim Cq Kapolres Madiun Cq Kasat Reskrim Polres Madiun Kota
Sari Citra Pertiwi,SH
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Jawa Tengah Cq Kapolresta Surakarta Cq Kapolsek Pasar Kliwon
42 — 8
Pemohon:
Sari Citra Pertiwi,SH
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Jawa Tengah Cq Kapolresta Surakarta Cq Kapolsek Pasar Kliwon
Tergugat:
1.KAPOLRI Cq. Kapolda Jateng Cq. Kapolres Sukoharjo Cq. Kapolsek Kartosuro
2.KOMPOLNAS
33 — 0
SUDADIYO
Tergugat:
1.KAPOLRI Cq. Kapolda Jateng Cq. Kapolres Sukoharjo Cq. Kapolsek Kartosuro
2.KOMPOLNAS
12 — 6
Presiden RI, cq KAPOLRI, cq. Kapoldasu, cq. Kapolres Pelabuhan Belawan
33 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KEPOLISIAN (KAPOLRI) Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NTT (KAPOLDA) Cq. KEPALAKEPOLISIAN RESORT KUPANG (KAPOLRES), dkk
Termohon:
Kapolri C.q Kapolda Sumatera Selatan, Cq Ditreskrimum Polda Sumsel c.q Unit V PPA
44 — 11
HUSNI THAMRIN
Termohon:
Kapolri C.q Kapolda Sumatera Selatan, Cq Ditreskrimum Polda Sumsel c.q Unit V PPA
Yuli anak dari Abdullah
Termohon:
KAPOLRI, Cq. KAPOLDA Jamba Cq. Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Polda Jambi
43 — 89
Pemohon:
Yuli anak dari Abdullah
Termohon:
KAPOLRI, Cq. KAPOLDA Jamba Cq. Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Polda Jambi
UJANG WARTONO, SH
Termohon:
1.KAPOLRI selaku TERMOHON I
2.KAPOLSEK METRO SETIABUDI selaku TERMOHON II
99 — 69
Pemohon:
UJANG WARTONO, SH
Termohon:
1.KAPOLRI selaku TERMOHON I
2.KAPOLSEK METRO SETIABUDI selaku TERMOHON IIKAPOLRI, beralamat di Markas Besar Kepolisian Negara R.I. Jl.Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110,Selanjutnya disebut sebagai Termohon ;2. KAPOLSEK METRO SETIABUDI, beralamat di JI.
Surat PerintahPenahanan Nomor: SP.Han/01/I/2021/Sek.Budi (tanggal, 12 Januari2021) yang tidak sesual prosedur Protap Kapolri maupun Perkaba Polridengan segala akibat dan eksesifitas hukumnya;.
Nomor 8 Tahun 1981 (vide Pasal 24 ayat (3) dan ayat (4), KUHAP),demi hukum terhadap Terlapor/Tersangka atau PEMBERI KUASA selakuPEMOHON PRAPERADILAN wajib untuk dibebaskan dari semuatuntutan hukum tanpa syarat akibat kelalain dari Penyidik KepalaKepolisian Sektor Metro Setiabudi selaku TERMOHON II maupun olehakibat keterkaitan pihak TERMOHON selaku KAPOLRI;Bahwa demi keadilan dan tegaknya hukum, sebagaimana yang telahdijabarkan secara gamblang tersebut di atas, maka dengan segala kerendahanhati kami
Ujang Wartono danbarang bukti kepada Jaksa Penuntut umum berdasarkan surat NomorB/199/III/2021/Sek.Budi tertanggal 08 Maret 2021 berdasarkan keteranganPasal 8 ayat (3) dan Pasal 110 ayat (1) KUHAP;Bahwa oleh karena penyelidikan dan penyidikan telah dilakukan sebagaimanadiatur dalam ketentuan KUHAP dan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 6 tahun2019 tentang Manjemen Penyidikan Tindak Pidana, maka seluruh dalildalilpermohonan pra peradilan Pemohon untuk dikesampingkan dan ditolak.PERMOHONANBerdasarkan
Kepada Penyidik Polsek Setiabudi.No. 027/SKK/KHLSR/PGP KFT/II/2021 (tanggal, 11 Februari 2021) diberitanda P 6.C ;Surat Permohonan Penangguhan Penahanan Dari Pihak Keluarga / AnakPemohon Prapid Ujang Wartono, SH. sebagai jaminan yang di Sampaikankepada Penyidik (tanggal, 11 Februari 2021) dengan jaminan keluargadiberi tanda P 7 ;Peraturan Kapolri (PERKAP) No. 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasandan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan KepolisianNegara Republik Indonesia, diberi tanda