Hakkonstitusional Para Pemohon yang setidaktidaknya dirugikan secarapotensial adalah hak yang diberikan oleh Pasal 28 D ayat (1) UUD Tahun1945 yang menyatakan Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;Bahwa Pemohon I, sebagai warga negara Indonesia dan KoordinatorNasional/ Penanggung Jawab Aliansi Pemuda & Mahasiswa Jokowi JK,Relawan yang mendukung Pemenangan JokowiJusuf Kalla sebagaiPresiden dan Wakil Presiden

sebagaimana tersebut diatas, maka dapat disimpulkan ParaPemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukanpermohonan uji materiil (judical review) ini;3 Peraturan Presiden Kantor Staf Presiden Bertentangan Dengan PeraturanPerundangUndangan Yang Lebih Tinggi1 Pembentukan Peraturan Presiden Kantor Staf Presiden bertentangan denganUU Pembentukan Peraturan PerundangUndangan, yaitu sebagai berikut:1 Bahwa UU Pembentukan Peraturan PerundangUndangan merupakanpelaksanaan dari Pasal 22 A UUD

Presiden dibentuk untuk menyelenggarakan pengaturanlebih lanjut perintah UndangUndang atau Peraturan Pemerintahsecara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya;Apabila dilihat konsideran mengingat dalam Peraturan Presidenkantor Staf Presiden tersebut, jelas tidak memiliki kesesuaian antarjenis hirarki dan materi muatan serta tidak memiliki kejelasantujuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Jo Pasal 13 UUPembentukan Peraturan perundangundangan, karena hanyadidasarkan atas Pasal 4 ayat 1 UUD

Inilah yangkemudian disebut oleh John Alder sebagai main States organdimana keberadaan lembaga negara setingkat menteri harusdisebutkan langsung oleh UUD Tahun 1945;Halaman 9 dari 19 halaman.

Indonesia dan Ketua Umum ForumKajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) yang fokus dalam kajiankajian hukumketatanegaraan dan mengawasi pelaksanaan dari Peraturan Perudangundangan, serta aktif dalam melakukan upayaupaya penegakankonstitusionalitas norma;Sebagai bentuk tindakan nyata Pemohon III dalam mengawasi pelaksaan dariPeraturan Perudangundangan demi terciptanya penegakan konstitusional norma,sejak tahun 2011 Pemohon III telah aktif melakukan uji materiil terhadap UndangUndang yang bertentangan dengan UUD

Hakkonstitusional Para Pemohon yang setidaktidaknya dirugikan secarapotensial adalah hak yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dankepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapanhukum;Bahwa dengan demikian kedudukan Para Pemohon telah sesuaidengan ketentuan Pasal 31A ayat (2) huruf a UndangUndangMahkamah Agung menyatakan bahwa: Permohonan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yangmenganggap

;Bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas dapatlah disimpulkanjika kebijakan Termohon a quo jelasjelas tidak mencerminkan dan tidakbernafaskan konstitusi in casu Pasal 28 ayat (2) UndangUndangDasar (UUD) 1945 yang menyatakan (2): setiap orang berhak bebasdari perlakukan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun danberhak mendapat perlindungan terhadap perlakukan yang bersifatdiskriminatif;Bahwa jika dilihat Pasal 99 ayat (2) UndangUndang Nomor 36 tahun2009 Tentang Kesehatan, jelas UndangUndang

Nomor 53 Tahun 2016Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor284/MENKES/PERI/III/2007 Tentang Apotek Rakyat = sangatbertentangan dengan Pasal 99 ayat (2) UndangUndang Nomor 36tahun 2009 Tentang Kesehatan dan bertentangan dengan azaskeadilan bagi masyarakat untuk mendapatkan obatobat yangberkualitas dengan harga terjangkau;Bahwa Para Pemohon sebagai warga negara yang membayar pajakkepada negara, punya hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatansebagaimana diatur di dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD

Putusan Nomor 26 P/HUM/201710.sebagaimana diatur di dalam pasal 27 ayat (2) UUD 1945: (2) Tiaptiapwarga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagikemanusiaan;Bahwa keberadaan Apotek Rakyat (Para Pemohon) memang tidaklahbesar namun keberadaan Apotek Rakyat sangat membantu Klinik danBidan serta masyarakat berpenghasilan rendah yang berada dipelosokdaerah;Bahwa berdasarkan uraian di atas, nyatalah bahwa Pasal 1 PeraturanMenteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2016 Tentang PencabutanPeraturan

sampailah ParaPemohon pada kesimpulan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:1.Bahwa Para Pemohon dengan ini mengajukan permohonan keberatanhak uji materiil kepada Mahkamah Agung agar sudilah kiranyamelakukan pengujian materiil atas Pasal 1 Peraturan Menteri KesehatanNomor 53 Tahun 2016 Tentang Pencabutan Peraturan MenteriKesehatan Nomor 284/MENKES/PERIIII/2007 Tentang Apotek Rakyatyang bertentangan dengan Pasal 99 ayat (2) UndangUndang Nomor 36tahun 2009 tentang Kesehatan;Bahwa berdasarkan Pasal 24A UUD

Dalam persidangan Pemohon Peninjauan Kembalimenjelaskan bahwa hakikat DR dan PSDH adalahpembebanan sebagaimana dimaksud Pasal 23 A UUD 1945.Selengkapnya Pasal 23 A UUD 45 berbunyi: "pajak danpungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluannegara diatur dengan undangundang.

Majelis dalamputusannya mengutip bunyi Pasal 23 UUD 1945 sebelumperubahan ketiga, yang berbunyi: "segala pajak untukkeperluan negara berdasar undangundang" DR dan PSDHdipungut berdasar Undangundang yang teknispemungutannya diatur dalam PP 34 Tahun 2002, sehinggamemenuhi bunyi Pasal 23 A UUD 1945 setelah perubahanketiga.

Judex Facti Tidak Berwenang atau Melampaui Batas WewenangTerkait Pembatasan Hak Hak Manusia yang dijamin dalam UUD 194542.43.44.45.Bahwa hukum tertinggi yang dianut dan mengikat kepada seluruhmasyarakat dan lembaga termasuk Mahkamah Agung RI adalah UUD1945. Pasal 28 A UUD 1945 menyatakan Setiap orang berhak untukhidup serta berhak mempertahankan kehidupannya.

Pasal 28 ayat(1) UUD 1945 menyatakan Hak untuk hidup, hak untuk disiksa, hakkemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidakdiperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum danhak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalahhak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaanapapun. Hakim Konstitusi H.

Achmad Roestandi, menyatakan FrasaYang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun artinya mutlak,tidak dapat dibatasi, tidak dapat dikurangi dan tidak dapat ditunda.Dengan demikian pembatasan yang dimungkinkan oleh Pasal 28J ayat(2) tidak bisa diberlakukan terhadap hak hidup;Bahwa Pasal 28 huruf A UUD 1945 dan Pasal 28 hruf UUD 1945adalah hasil perubahan kedua UUD 1945 berdasarkan hasil sidangtahunan MPR 2000 tanggal 7 18 Agustus 2000, Sebagai normahukum tertinggi peraturan perundangundangan dibawah

UUD harusmengikuti norma yang mengikat pada UUD 1945;Bahwa Judex Facti memutus Terdakwa bersalah melakukan tindakpidana Pembunuhan Berencana dan Penganiyaan Berat denganmengacu pada dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum yangmendakwa Terdakwa dengan Pasal 340 KUHP;Bahwa sebagaimana kita ketahui bersama KUHP adalah aturanhukum yang dibuat pada zaman Kolonial atau dahulu yang dikenalsebagai Wetboek van straftrecht voor Nederland Indie dan kemudianmelalui UndangUndang Nomor 1 Tahun 1946 dinyatakan masihberlaku

Bahwa pemberlakuaan sistem hukuman mati sebagaimana diaturdalam Pasal 340 KUHP jelas bertentangan dengan UUD 1945khususnya Pasal 28 huruf A dan Pasal 28 huruf , sehingga apabilaterus diterapbkan sama dengan mempertanyakan kedudukan RepublikIndonesia sebagai negara merdeka sehingga penerapan hukumanmati dalam Pasal 340 KUHP sudah tidak relevan dengan UUD 1945;47.

Konstitusional Pemohon Untuk Mengajukan Permohonan PengujianTerhadap Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia RepublikIndonesia Nomor 21 Tahun 2013;1.Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yangmemiliki hak dan kewajiban yang sama dihadapan Hukum danPemerintahan dengan tidak ada kecualinya (equlity before on the lawand governance) sebagaimana dimaksud dan diisyaratkan dalamKetentuan Pasal 27 ayat (1) UndangUndang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945 atau disebut juga dengan UUD

1945.Bahwa sebagai Warga Negara Republik Indonesia, Pemohon berhakatas Pengakuan, Jaminan, Perlindungan dan Memperoleh KepastianHukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukumsebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 D ayat (1) UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Bahwa dalam pelaksanaannya, amanat Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945,diatur dan/atau dituangkan pula dalam Pasal 3 ayat (2) UndangUndangHalaman 3 dari 20 halaman.

Peraturan Menteri Hukum dan HakAzasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013) adalahmerupakan pelanggaran hak azasi manusia sebagaimana diatur dandiisyaratkan dalam ketentuan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 danketentuan Pasal 3 ayat (2) dan (3) UndangUndang RI Nomor 39 Tahun1999 tentang Hak Azasi Manusia;Bahwa didalam ketentuan Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 disebutkan:Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dankepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapanhukum;Halaman

) 1945; Setiap orang berhak hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupanya ;Pasal 28 C ayat (1) UUD 1945; Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhandasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh mamfaat dari ilmupengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnyaoc>dan demi kesejahteraan umat manusiaPasal 28 C ayat (2) UUD 1945; Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknyasecara kolektif untuk membangun

masyarakat, bangsa dan negaranya ;Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945; Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakukan yangadil dan layak dalam hubungan kerja ;Pasal 28 F UUD 1945;15 Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untukmengambangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencanri,memperoleh, memiliki, menyimpan mengelola dan menyampaikan informasidengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia ;Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945; Setiap

orang berhak atas perlindungan din pribadi, keluarga, kehormatan, martabat,dan harta benda yang dibawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman danperlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang>merupakan hak asasiPasal 28 H ayat (1) UUD 1945; Setiap orang berhak hidup sejah tera lahir dan bathin, bertempat tinggal , danmendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperolehpelayanan kesehatan ;Pasal 28 H ayat (3) UUD 1945; Setiap orang berhak

atas jaminan sosial yang memaungkin pengembangan dirinyasecara utuh sebagai manusia yang bermartabat ;Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945; Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik milik tersebuttidak boleh diambil alih secara sewenangwenang oleh siapun ;Bahwa selain itu UNDANGUNDANG Nomor : 39 tahun 1999 tentang HAM jugamenjamin hakhak asasi manusia ini antara lain :Pasal 9 UndangUndang Nomor : 39 tahun 1999 tentang HAM (UU HAM)menyatakan :1.

Kewajiban konstutusi PARA TERGUGAT:Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 ; Perlidungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalahtanggung jawab Negara, terutama pemerintah ;Pasal 28 I ayat (5) UUD 1945: Untuk menegakan dan melidungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip Negarahukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dandituangkan dalam peraturan perudanganundangan ;Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 :Negara mengembangan system jaminan sosial bagi seluruh rakyat

UUD 1945 Pasal 33, Jo. UUPA Nomor 5 tahun 1960Pasal 1, Pasal 2 ayat 2, sehingga kekaburan yang mengakibatkanketidakjelasan Kepemilikan Penggugat tersebut menjadikan Gugatan ParaPenggugat ini patut ditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima;Il.

Eksepsi Eror In personaBahwa gugatan penggugat Eror in Persona karena Tergugat III tidak pernahbekerjasama dengan Pihak Tergugat IV, Tergugat Il maupun Tergugat mengambil Tanah sengketa sesuai tuduhan Para Penggugat Poin 6melainkan objek perkara tersebut karena Paraturan Perundangundanglahyang mengatur demikian adanya yakni : UUD 1945 Pasal 4 ayat 1, Pasal 5Ayat 2, Jo. UUD 1945 Pasal 33, Jo. Undangundang Nomor 27 Tahun 2007tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulaupulau kecil, Jo.

Bahwa para penggugat menggugat tanah yang dikuasai langsung olehNegara Khususnya Tanah Pesisir Pantai adalah bertentangan denganUndangUndang, yakni :> UUD 1945 Pasal 4 ayat 1 : Presiden Republik Indonesiamemegang kekuasaan Pemerintahan menurut UndangUndang Dasar;> UUD 1945 Pasal 5 ayat 2 : Presiden Menetapkan PeraturanPemerintah untuk menjalankan Undangundang sebagaimana Mestinya;Halaman 21 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Padt.G/2020/PN Olm> Undangundang Nomor 27 Tahun 2007 tentang PengelolaanWilayah

Pasal 22 ayat 1 s/d 7;> UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 : Bumi dan air dan kekayaan alamyang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dipergunakan untuksebesarbesar kemakmuran rakyat;> UUPA Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 1, Pasal 2 ayat 2 huruf a : HakMenguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberiwewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan,penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasatersebut;> sehingga Gugatan para penggugat harus ditolak atau setidaktidaknya

Menyatakan hukum bahwa UUD 1945 Pasal 4 ayat 1, Pasal 5 ayat 2, Jo.Undangundang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan WilayahPesisir dan Pulaupulau Kecil, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun1953, Jo. Perpres Nomor 51 Tahun 2016, Jo. Peraturan Menteri Kelautandan Perikanan Republik Indonesia Nomor 21/PermenKP/2018 tentang TataCara Penghitungan Batas Sempadan Pantai, Jo. UUD 1945 Pasal 33 ayat 3,Jo. UUPA Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 1, Pasal 2 ayat 2 : a, b dan C;sudahlah tepat dan benar;3.

USMADI alias DAUS, terdakwa II MUSLIM alias MUBAROK alias AJI, terdakwa III UDRIAL ALI alias UUD Bin ALI ASHAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMEBERATKAN ;2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 10 (sepuluh) bulan ;3.

Nama lengkap : UDRIAL ALI alias UUD Bin ALI ASHAR ;Tempat lahir : Ujung LabungPadang ;Halaman dari 28 Putusan Nomor 459/Pid.B/20. 15/PN.. Yyk.3. Umurfanggal lahir : 37 Tahun/ 20 April 1977 ;4. Jenis kelamin : Lakilaki ;5. Kebangsaan : Indonesia ;6. Tempat tinggal : Komp. Jaya Putra BLKB/10 Rt 001 Rw004 Sungai Jodoh, Batu Ampar Riauatau Jalan Raya Semarang Solo Km60 Sruwen Salatiga, Jawa Tengah ;7. Agama : Islam ;8.

USMADI alias DAUS, terdakwa II MUSLIMalias MUBAROK alias Aul, terdakwa III UDRIAL ALI alias UUD Bin ALIASHAR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke4,5 KUHP.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa .

USMADI alias DAUS,terdakwa II MUSLIM alias MUBAROK alias Aul, terdakwa II UDRIALALI alias UUD Bin ALI ASHAR dengan pidana penjara masingmasingselama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama berada dalam tahanandan dengan perintah tetap ditahan. ;3.Menetapkan agar barang bukti berupa :1 (satu) batang HP merk Samsung, model GTE1205T warna putih,1 (satu) gergaji besi warna oranye, 1 (satu) buah gunting merkkenko, 1 (satu) buah stiker warna biru, logo BRI nomor08231016166, 3 (tiga) buah kartu ATM BRI warna

Yyk.Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisanterhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap padatuntutannya ;Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadaptanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap padapermohonannya;Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan olehPenuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:won Bahwa terdakwa USMADI alias DAUS, bersamasama denganterdakwa I MUSLIM MUBAROK alias AuJl, dan terdakwa III UDRIAL ALIalias UUD

USMADI alias DAUS, terdakwa IlMUSLIM alias MUBAROK alias Aul, terdakwa Ill UDRIAL ALIalias UUD Bin ALI ASHAR tersebut diatas, terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. PENCURIANDALAM KEADAAN MEMEBERATKAN ;2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itudengan pidana penjara masing masing selama 10 (sepuluh)bulan ;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaniPara Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan ;4.

Pertamina Perseroyang pada awalnya (PERTAMINA) didirikan oleh Negara tidak dibenarkansekedar hanya berorientasi kepada profit, karena Pasal 33 UUD 1945 harus menjadiparadigma dalam pengelolaan BUMN.

maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD RepublikIndonesia Tahun 1945.

Merupakan pelanggran terhadap tujuan serta filosofi NegaraBangsaIndonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD tahun 1945, sertanormatifnormatif sebagaimana tercantum pada BAB XA, Pasal 28 A, 28 D danPasal 28 I UUD Tahun 1945 (Lampiran P10) ;* Pasal 28 A: Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untukmempertahankan hidup dan kehidupannya.* Pasal 28 D, Ayat (1) : Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,perlindungan, dan kepastian Hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapanHukum

Putusan Nomor 78 P/HUM/2014Manusia, khususnya Pasal 28 A, 28 D dan Pasal 28 I UUD Tahun 1945 (LampiranP10).Pada akhirnya kami sebagai pemohon dengan ini mangajukan permohonansebagaimana kami kemukakan selengkapnya pada PETITUM kami.

Pertamina Persero yang sudah berlangsungmulai sejak tahun 2003 hingga dewasa ini ( 2014) sangatbertentangan dengan filosofi tujuan Negara dalam upayamensejahterakan rakyat yang berkeadilan sosial sebagaimanatercantum pada Alinea ke5 UUD 1945. Padahal PT.

Putusan Nomor 40 P/HUM/2011Juncto Pasal 7 ayat (5) Juncto Pasal 27 Peraturan Gubernur Daerah Khusus lbuKota Jakarta Nomor 88 tahun 2010 tentang Perubahan Atas PeraturanGubernur Daerah Khusus lbu Kota Jakarta Nomor 75 Tahun 2005 tentangKawasan Dilarang Merokok, dengan dalildalil yang pada pokoknya sebagaiberikut:KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG;Kewenangan Mahkamah Agung RI dalam memeriksa perkara ini adalahberdasarkan pada ketentuan pasal 24 A ayat (1) UUD 1945 Juncto Undangundang Nomor 5 Tahun 2004 (sebagaimana

telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009);Kewenangan untuk melakukan uji materiil Mahkamah Agung RI tersebut,hanyalah pengujian peraturan perundangundangan di bawah Undangundang (judicial review sesuai kewenangan atributifnya, sebagaimanadiatur dalam pasal 24A ayat (1) UUD 1945 Juncto Pasal 9 ayat (2) UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan PeraturanPerundangundangan Juncto pasal 11 ayat (2) huruf b UndangUndangNomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Juncto pasal 31

Meskipun beberapa peraturan perundangundanganmemberikan batasan terhadap unsur kebolehan dari kegiatan merokok;Dengan demikian, merokok adalah salah satu kegiatan yang merupakanhak tiaptiap orang atau individu, sepanjang tidak dilarang olehperaturan perundangundangan;Jaminan hak tiaptiap orang secara tegas diatur dalam UUD 1945, dimana disebutkan sebagai berikut:Pasal 27 ayat (1), berbunyi:Halaman 13 dari 27 halaman.

Kesehatan, Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) Pasal 4,Pasal 5 ayat (1), Pasal 29 ayat (2), dan Pasal 30 Undangundang Nomor 39Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 146 ayat (2) Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 6 ayat (1)huruf g, huruf h, dan huruf UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011Tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan, dan Pasal 27 ayat(1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 281ayat (2) dan ayat (4) serta Pasal 28J ayat (1) UUD

Putusan Nomor 40 P/HUMW2011Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 5 huruf d danPasal 6 ayat (1) huruf g dan huruf i Undangundang Nomor 12 Tahun 2011Tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan, serta Pasal 27 ayat(2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945;4.

Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalildalil :Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Republik Indonesia yangmemiliki hak asasi dan kebebasan dasar sebagai manusia yang dijamin dalamKonstitusi Negara Republik Indonesia tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun,serta memiliki hak yang sama di depan hukum untuk mendapatkan keadilan danpenjaminan kepentingan, sesuai dengan ketentuan :Pasal 28A UndangUndang Dasar (UUD

No. 855 K/PDT.SUS/2009Pasal 28D ayat (1) UndangUndang Dasar (UUD) 1945 : "Setiap orang berhakatas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil sertaperlakuan yang sama di depan hukum" ;Pasal 28D ayat (2) UndangUndang Dasar (UUD) 1945 : "Setiap orang berhakuntuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layakdalam hubungan kerja" ;Pasal 28G ayat (1) UndangUndang Dasar (UUD) 1945: "Setiap orang berhakatas perlindungan diri pribadi, keluarga, kKehormatan, martabat

RepublikIndonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasandasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidakterpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demipeningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dankecerdasan serta keadilan ;Bahwa sebagaimana diketahui perlindungan dan pemenuhan hak asasiPenggugat merupakan tanggung jawab dari Negara Republik Indonesia dan halini ditentukan dalam alinea keempat Pembukaan UUD

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, "Dalammelaksanakan hubungan industrial, pemerintah mempunyai fungsimenetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakanpengawasandan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundangundangan ketenagakerjaan ..... sBahwa sebagai Warga Negara Republik Indonesia, Penggugat memilikihak yang sama di depan hukum untuk mendapatkan keadilan dan penjaminankepentingan sebagai Warga Negara seperti tercantum dalam pasal Pasal 28Dayat (1) Undang Undang Dasar (UUD

Bahwa yang dimaksud dengan Badan Pemerintahan Pasal 4 ayat 1 :Presiden RI memegang kekuasaan perubahan menurut UUD.

Bahwa Badan pembentuk undang undang: Pasal 5 ayat (1) UUD 1945: Presiden berhak mengajukan RancanganUndangUndang kepada DPR ; Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 : DPRD memegang kekuasaan membentukUndangUndang ; Pasal 26 ayat (1) huruf a UndangUndang No. 20 Tahun 2003 : DPRmempunyai tugas dan wewenang membentuk UndangUndang yangdibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama ;Dari ketentuan pasalpasal ini. berarti Badan Pembentuk UndangUndang padasaat ini adalah DPR dan Presiden.

No. 169 K/Pid/2010Bahwa Badan Perwakilan Rakyat yang di bentuk oleh atau atas namapemerintahan : Pasal 19 ayat (1) UUD 1945: Anggota DPR dipilih melalui Pemilihan Umum ; Pasal 22 E ayat (2) UUD 1945: Pemilihan Umum diselenggarakan untukmemilih Anggota DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden DPRD ; Pasal 22 E, ayat (2) UUD 1945: Peserta Pemilihan Umum untuk memilihAnggota DPR dan Anggota DPRD adalah Partai politik ; Pasal 16 UU No.22 Tahun 2003: DPR terdiri dari anggota partai politik dipilihberdasar

hasil Pemilihan Umum ; Pasal 52 UU No.22 Tahun 2003 : DPRD terdiri dari anggota partai politikdipilin berdasar hasil Pemilihan Umum ;Dari ketentuan pasalpasal tersebut berarti DPR dan DPRD (atau secara khususdalam hal ini DPRD Sumatera Utara) tidak dibentuk oleh atau atas namaPemerintah, tetapi dibentuk melalui Pemilihan Umum (Pemilu) atas nama rakyatIndonesia (Sumatera Utara), yang tegas digariskan pada : Pasal 1 ayat (2) UUD 1945: Kedaulatan berada di tangan rakyat dandilaksanakan menurut Undang

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 24 c ayat (1)perubahan ketiga UUD 1945 menyatakan MahkamahKonstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertamadan terakhir yang putusannya bersifat final untukmenguji undangundang terhadap UUD, memutus sengketakewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikanOleh UUD, memutus' pembubaran partai politik danmemutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;Menimbang, bahwa dari bunyi 24 c ayat (1) UUD1945 diatas bermakna bahwa setiap putusan MahkamahKonstitusi

Hakkonstitusional Pemohon yang setidaktidaknya dirugikan secara potensialadalah hak yang diberikan oleh Pasal 28 D ayat (1) UUD Tahun 1945 yangmenyatakan Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan,dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapanhukum ;Bahwa Pemohon I, sebagai warga negara Indonesia dan KoordinatorNasional/ Penanggung Jawab Aliansi Pemuda & Mahasiswa Jokowi JK,Relawan yang mendukung Pemenangan JokowiJusuf Kalla sebagaiPresiden dan Wakil Presiden Republik

ParaPemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukanpermohonan uji materiil (judicial review) ini ;3 Peraturan Presiden Unit Staf Kepresidenan Bertentangan Dengan PeraturanPerundangUndangan Yang Lebih Tinggi.1 Pembentukan Peraturan Presiden Unit Staf Kepresidenan bertentangandengan UndangUndang No 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan PerundangUndangan, yaitu sebagai berikut :1 Bahwa UndangUndang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan merupakan pelaksanaan dari Pasal 22 A UUD

Inilah yang kemudian disebut oleh John Alder sebagaimain States organ dimana keberadaan lembaga negara setingkatmenteri harus disebutkan langsung oleh UUD Tahun 1945 ;Bahwa Pasal 2 Peraturan Presiden Unit Staf Kepresidenanmenyebutkan Unit Staf Kepresidenan mempunyai tugas memberikandukungan komonikasi politik dan pengelolaan isu strategis kepadaPresiden dan Wakil Presiden.

Peraturan Presiden Unit Staf Kepresidenan, menurut feoristufenbautheory, jelas bertentangan dengan peraturan diatasnya, selain tidak adaundangundanya yang mendelegasikan terbentuknya Unit Staf Kepresidenan,juga tidak memiliki dasar hukum yang jelas atas dasar hukum apa PeraturanPresiden Unit Staf Kepresidenan ini dikeluarkan, berbeda dengan PeraturanPresiden Republik Indonesia No. : 47 Tahun 2009 yang merupakan aturan teknisdari UndangUndang Kementerian Negara dan dimandatkan langsung oleh Pasal17 UUD

Indonesia dan Ketua Umum Forum KajianHukum dan Konstitusi (FKHK) yang fokus dalam kajiankajian hukum ketatanegaraandan mengawasi pelaksanaan dari Peraturan Perudangundangan, serta aktif dalammelakukan upayaupaya penegakan konstitusionalitas norma ;Sebagai bentuk tindakan nyata Pemohon III dalam mengawasi pelaksaan dari PeraturanPerudangundangan demi terciptanya penegakan konstitusional norma, sejak tahun 2011Pemohon III telah aktif melakukan uji materiil terhadap UndangUndang yangbertentangan dengan UUD

Pengertian anak menurut UUD 1945.

Pengertian anak atau kKedudukan anakyang di tetapbkan menurut UUD 1945 terdapat dalam kebijaksanaan pasal 34.Pasal ini mempunyai makna khusus terhadap pengertian dan status anak dalamHalaman 11 dari 16 Putusan Nomor: 21/Pid.SusAnak/2020/PNMtrbidang politik, karena yang menjadi esensi dasar kedudukan anak dalam keduapengertian ini, yaitu anak adalah subjek hukum dari sistem hukum nasional, yangharus dilindungi, dipelihara dan dibaca untuk mencapai kesejahteraan anak.Kedudukan Pasal 34 UUD 1945 yang

Pengertian anak menurut UUD 1945, oleh IrmaSetyowati Soemitro, S.H. Dijabarkan sebagai berikut Ketentuan UUD 1945, ditegaskan pengaturan dengan dikeluarkan UU No. 4 Tahun 1979 tentangKesejahteraan Anak. Yang berati makna anak (pengertian tentang anak), yaituseorang anak harus memperoleh hakhak yang kemudian hakhak tersebut dapatmenjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia,jasmaniah, maupun sosial.

Penjelasan Pasal 29 ayat 2 UUD 1945, menyatakan Ideologi Negaraadalah ketuhanan yang Maha Esa, Olah karena itu setiap kegiatan di NegaraKesatuan Republik Indonesia harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esadan bersifat Mutlak, oleh karena setiap Warga Negara Bebas Memeluk agamadan beribadah menurut agamanya, Kebebasan beribadah dan beragama tidakdapat dipaksakan dari pihak manapun. dan tidak ada yang dapat untukmemilin agamanya yang diyakini setiap agama memiliki cara dan prosesibadah yang bermacammacam

Ancaman perang dari ALLAH dan RasulNyainilah yang membuat sulit kami untuk memenuhi kewajiban kami.d) Bahwa Penjelasan Pasal 29 ayat 2 UUD 1945, menyatakanIdeologi Negara adalah ketuhanaan yang Maha Esa, Olah karena itusetiap kegiatan di Negara Kesatuan Republik Indonesia harusberdasarkan Ketuhanaan Yang Maha Esa dan bersifat Mutlak, olehkarena setiap Warga Negara Bebas Memeluk agama dan beribadahmenurut agamanya, Kebebasan beribadah dan beragama tidak dapatdipaksakan dari pihak manapun. dan tidak

tertib menurut adab yang baik,Beradab artinya tingkah laku, tutur kata, pakaianSopan Santuan artinya Sopan, adat istiada yang baiktata karma,peradaban, kesusilaan,IImu Adab artinya Pengetahuan atau kepandaian baik tentangsegala sesuatu yang mamsuk jenis kebatinan, mampu yangberkenaan dengan keadan Alam.IImu Adab adalah pengetahuan yang baik tentang baik BuruknyaKelakuan Manusia yang tercantum dalam pasal 29 ayat 2UndangUndang Dasar 1945 yang bersumber dari ( Al Quran) danPenjelasan Pasal 29 ayat 2 UUD

terkaitdengan objek Anggunan, sehingga dengan ini penggugattegaskan bahwa Penggugat sangat sangat keberatandan/atau tidak menyetujui terkait lelang yang di lakukanoleh tergugate Dalam kaidah hukum perdata serta Undangundanghak tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996, maupunUndangUndang tentang PokokPokok Kekuasaan Agraria(UUPA) dikenal dengan azas Accesoir terhadap jaminan.Dimana Hak Tanggungan di ikat karena adanya perjanjianpokok sementara perjanjian pokok yang di lakukanbertentangan dengan Psal 29 ayat 2 UUD

Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di ataskemudian pada pertengahan bulan Oktober 2016, Penggugat sudah tidaktahan lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat, kemudian Penggugatpergi meninggalkan tempat tinggal bersama yakni Penggugat tinggal dirumah kost bapak Uud di alamat Penggugat tersebut diatas, sehinggaterjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 2 tahun 10 bulan;6.

sendiri di Desa Sawahan, Kecamatan Ngemplak,Kabupaten Boyolali dan mempunyai 1 anak ikut Penggugat; Bahwa Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baikbaik sajanamun sekitar Desember 2015 mulai goyah, sering berselisih danbertengkar Masalah Ekonomi, Tergugat dalam memberi nafkah tidakpasti, temperamental bicaranya kasar, KDRT dan tidak perhatianterhadap kehidupan rumah tangganya; Bahwa sejak Oktoberi 2016 ini berpisahrumah Penggugat pergimeninggalkan tempat tinggal bersama dan kost di rumah Bapak Uud

Sawahan, Kecamatan Ngemplak,Kabupaten Boyolali dan mempunyai 1 anak ikut Penggugat; Bahwa Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baikbaik sajanamun sekitar Desember 2015 mulai goyah, sering berselisih danbertengkar Masalah ekonomi, Tergugat dalam memberi nafkah tidakpasti, mudah marah dan jika marah katakatanya kasar dan kotor, tidakperhatian terhadap kehidupan rumah tangganya; Bahwa sejak Oktoberi 2016 ini berpisahrumah Penggugat pergimeninggalkan tempat tinggal bersama dan kost di rumah Bapak Uud

ketiga Pasal 340 KUHP dengan direncanakan terlebihdahulu tidak terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan melainkanTerdakwa MARLIN JIDAN Bin JIDAN terbukti secara sah dan meyakinkanmelanggar Pasal 338 KUHPidana.C Majelis Hakim Judex Facti kurang dan tidak memenuhi pertimbanganhukum yang cukup (onvoeldoende gemotiveerd).Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim halaman 67 menyatakan, menimbangbahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya mengungkapkan bahwapidana mati bertentangan dengan UUD

Olehkarenanya Majelis Hakim belum mempertimbangkan secara maksimal ataspembelaan Terdakwa yang kami kutip kembali sebagai berikut :1 Hukuman mati bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin oleh Pasal 28A ayat (1) UUD 1945.Hak untuk hidup dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945 Pasal 28 A UUD 1945yang menyatakan :Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dankehidupannya.Lebih lanjut, Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 menegaskan :Hal. 25 dari 37 hal. Put.

No. 1211 K/Pid/2012Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hatinurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagaipribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas hukum yangberlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalamkeadaan apapun.2 Pasal 28 A UUD 1945 tidak memberikan kualifikasi terhadap hak untuk hidup(the Right to life).

Kualifikasi ini diberikan oleh Pasal 28 I ayat (1) yangmenyatakan :Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa , hak kemerdekaan pikiran dan hatinurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagaipribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas hukum yangberlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalamkeadaan apapun.Keberadaan frasa tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun pada Pasal 28I Ayat (1) merupakan bukti bahwa UUD 1945 tidak menghendaki

No. 1211 K/Pid/201228Universal HakHak Asasi Manusia (DUHAM) dan instrumentinstrumeninternasional lainnya yang mengatur hakhak asasi manusia, seperti ICCPR.Bentuk penghormatan ini kemudian diwujudkan dalam pembahasanamandemen Kedua UUD 1945 pada tahun 2000.

tidak bersediamelepaskan lahan karena merupakan warisan leluhursebagaimana disampaikan dalam Saran, Pendapat danTang gapan; == 2222 22222 ooo ono nn ne ene nenHalaman 15 dari 131 halaman Putusan Nomor: 81/G/2013/PTUN Smg.13.Bahwa Para Penggugat selaku perseoranganberkewarganegaraan Indonesia mempunyai kepentingan dankedudukan serta memiliki hak atas pengakuan, jaminan danperlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuanyang sama dihadapan hukum sebagaiman diatur dalamPasal 28 D ayat (1) UUD

1945; hak atas pendidikanlingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, danakses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan yangbaik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (2)UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 TentangPerlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup; hak ataspekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaansebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945; hakatas lingkungan yang baik dan sehat sebagai bagian dari hakasasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal

28 H ayat (1)UUD 1945 jo Pasal 65 ayat (1) UndangUndang Nomor 32Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup; hak untuk memajukan dirinya dalammemperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangunmasyarakat, bangsa dan negaranya sebagaimana diaturdalam Pasal 28 C ayat (2) UUD 1945 yang merupakan hakhukum dan hak konstitusional yang dijamin dan dilindungi diNegara Republik Indonesia berdasarkan peraturanperundangundanga nj 99+ 2 one non nnn en nee nen14.Bahwa Para Penggugat mengajukan

Tentang Dasar dan Alasan Pengajuan Praperadilan.Bahwa berpedoman pada Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 serta BAB Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (13) Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 2. Tahun 2002 tentang Kepolisian yang menegaskan :"Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurutcara yang diatur dalam Undang Undang untuk mencari sertamengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindakHal.1 dari 28 hal. Put.

Bahwa berpedoman Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang menegaskan:Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yangmenjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, berkewajibanmelindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkanhukum, jo Pasal28G ayat(1)UUD 1945 yang berbunyi: Setiaporang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, sertaberhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untukberbuat atau tidak

berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, jo Pasal28H ayat (2) UUD 1945 yang menyebut : "Setiap orang berhakmempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak bolehdiambil alih secara sewenangwenang oleh siapapun ".Sesuai hakkonstitusional yang dimiliki Pelapor mengajukan Laporan Polisi No.LP /3638 / X / 2010 / PMJ / Ditreskrimum tanggal 22 Oktober 2010, perihaldugaan tindak penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Terlapor H.Djamaludin bin H.

No.154K/Pdt/993 tanggal 19 Agustus 1997"bahwa penyerobotan tanah, menguasai dan menggarap tanahtanpa hak sebagai tindak pidana. ", knususnya melanggar Pasal28 H ayat (4) jo Pasal 281 ayat (2) UUD 1945":10.

;Bahwa berpedoman pada nilai pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dan asaskepastian hukum, sungguh tidak wajar, tidak adil dan mengandungcacat oleh Hakim praperadilan bersikap pengabaian total terhadap faktahukum SP3 No.