Ditemukan 1538 data
43 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi Maluku Utara) dalam pertimbanganhukumnya mengambil alin pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Soasiosebagai pertimbangannya sendiri menurut Pemohon Kasasi sangatlah sumir(tidak cukup pertimbangan hukumnya) baik dari sisi formil maupun materil,dimana dalam putusannya Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan TinggiMaluku Utara tidak menguraikan dasar dan alasan yang jelas tentangpengambil alihan pertimbangan putusan Majelis Hakim pada PengadilanNegeri Soasio sehingga
67 — 24
JAINUDIN binMUSA;Pengambil alihan penguasaan / pengelolaan tanah yang digadaikan oleh bapakAKU kepada H. ARSYAD ABU LA HASAN (bukan H. HASAN), adalah sudahsesuail dengan hukum yang berlaku karena yang menebus / membayar gadaiadalah H.
123 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menetapkan dan menyatakan, segala tindakan atau perbuatan melanggarhukum lainnya, mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan,atau perobahan Anggaran Dasar, Perobahan nama perusahaan dan atauperobahan status hukum lainnya, yang telah dan atau akan dilakukanTergugat dan Tergugat Il dan atau orang lain yang dikuasakan untuk itu,adalah tidak sah, tidak berharga, dan tidak mempunyai kekuatan hukum,mohon dibatalkan ;9.
No.1732 K/Pdt/200817.membayar hutang sebesar Rp.2.418.416.880, (dua milyar empat ratusdelapan belas juta empat ratus enam belas ribu delapan ratus delapanpuluh rupiah) dalam pengambil alihan saham PT.Daya Mulia.
35 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Komisi untuk PT Idee Murni Pratama adalah 22.5% (dua puluh dua komalima persen) dari harga netto dikurangi dengan pajakpajak.Bahwa dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan NegeriJakarta Pusat pada halaman 41 alinea ke 3 didalam Putusannya Nomor178/Pdt.GI2008/PN.Jkt.Pst. tanggal 24 November 2008, menyatakan:"Bahwa dengan demikien Para Tergugat memang tidak terbukti telahmelakukan perbuatan ingkar janji (wanprestas/), karena dasar hakhakPenggugat untuk menuntut pengembalian biaya pengambi alihan
35 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum dan tidak melaksanakanhukum acara perdata yang berlaku.Pemohon kasasi menolak dengan tegas pertinbangan hukum putusanPengadilan Tinggi Palembang dalam putusannya karena Pengadilan TinggiPalembang sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan hukum untukmelakukan pengambil alihan pertimbangan hukum dari Pengadilan NegeriPalembang :1.
48 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.3235 K/Pdt/201212122012 yang telah mengambil alih untuk dijadikan pertimbangannya sendiri,sedangkan Pengadilan Tinggi Samarinda sama sekali tidak memberikan dasar danalasan untuk melakukan pengambil alihan pertimbangan tersebut, sebagaimanapertimbangan pada Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda a quo menyatakan :Menimbang, bahwa setelah meneliti don mempelajari seeara cermat dan seksamaberkas perkara, berita acara persidangan dan turunan resmi Pengadilan NegeriBontang Perkara Nomor : 15/PdtG/2011
I Ketut Kartika Widnyana, SH
Terdakwa:
Musrifal Efendy
57 — 41
Cilemus Cirebon Jawa Barat dan setelah bertemu kamimelanjutkan perjalanan sekitar 10 km di pertigaan pertokoan JatiwangiSquare untuk transaksi pengambil alihan muatan dilakukan.Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Dps Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 23.30 wibdisuatu tanah kosong terdakwa dan Kaswin bertemu dengan saksi SyaidSyamsul Bahri dan saksi Mulkan, saat itu mobil thermoking milik PT. DutaTrans Sumatera (PT.
Cilemus Cirebon Jawa Barat dan setelah bertemu kamimelanjutkan perjalanan sekitar 10 km di pertigaan pertokoan JatiwangSquare untuk transaksi pengambil alihan muatan dilakukan. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 23.30 wibdisuatu tanah kosong terdakwa dan Kaswin bertemu dengan saksi SyaidSyamsul Bahri dan saksi Mulkan, saat itu mobil thermoking milik PT. DutaTrans Sumatera (PT.
78 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
apabilaalasanalasan itu) kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupunbertentangan satu sama lainya, maka hal demikian dapat di pandangsebagai suatu kelalaian dalam acara (vormverzium) yang dapatmengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan dalampemeriksaan tingkat kasasi;Bahwa atas pertimbangan putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) hanyamengambil alin begitu saja pertimbangan Putusan Pengadilan NegeriBalikpapan, dengan tidak memberikan dasar serta alasan yang cukupdalam pengambilan alihan
175 — 1496
ituPerjanjian Lisensi belumterputuS j rrr errr rrr rrr rrr errr rrr rrr rere Bahwa saksi menerangkan sebelum Penggugat mengetahui,menerima dan membaca Objek Sengketa secara physiktertanggal 10 November 2008, Penggugat telah berupayamenyampaikan permasalahan yang ada kepada BKPMR.1I.sehubungan dengan Surat Pengumuman dari BillabongInternational kepada Penggugat tertanggal 05 Juni 2006yang mengumumkan rencana pengurusan ijin ijinOperasional PMA serta menyampaikan bujuk rayu gunamenindak = lanjuti pengabil alihan
81 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ineng Suwarsih Dokter pada Puskesmas Tapungdengan hasil pemeriksaan dijumpai luka robek pada selaput dara padaposisi jam 9,11,1;1.3.Bahwa pengambil alihan pertimbangan dalam unsur pasal yang berbedadimaksud menjadi satu secara mutatis mutandis menyebabkan putusanmenjadi tidak jelas dan sepatutnyalah harus dibatalkan demi hukum;Dalam putusannya Judex Facti tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal183 KUHAP;Bahwa pertimbanganpertimbangan Judex Facti yang menganggapperbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak
59 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penggugatbersama istrinya harus berusaha mencari rumah tempat kontrakanmeskipun ayah Penggugat tidak merelakan untuk keluar dari rumahsengketa tersebut namun oleh karena desakan lou tiri begitu kuat makaPenggugat terpaksa harus keluar mencari tempat tinggal (rumahkontrakan) hingga sekarang ini ;Bahwa maksud lbu tiri (almarhumah Tong Tong Kojongian) untukmengeluarkan Penggugat bersama isterinya dari rumah sengketa tersebutpada tanggal 20 April 1994 adalah merupakan suatu skenario agarmemudahkan pengambilan alihan
21 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
., tanggal 31 Juli 2015, yang sekedar mengambil alihpertimbangan putusan Pengadilan Negeri Samarinda dengan perkara No85/Pdt.G/2013/PN Smda, tanggal 20 Mei 2014 tanoa memberikan dasar danalasan pengambil alihan putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebutadalah tidak cukup dan sepatutnyalah dibatalkan;Mengambil Alin Pertimbangan Hukum Judex Facti Pengadilan TingkatPertama;Bahwa tidak benar pertimbangan hukum Judex Facti yang mengambil alihsepenuhnya pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Samarinda
101 — 42
.;4)Bahwa oleh karena itu selurun perbuatan Tergugat dan Tergugat Ilberdasarkan Surat Perjanjian atau pun perjanjian lisan yang Tergugat danTergugat Il tanggal 13 Mei 2011 yang di dibuat Tergugat dan Tergugat lltanggal : 23 Juni 2011 isi Poin 3 dari sebelumnya antara mereka melakukantransaksi Jual Beli Bijih Besi, diubah memberi wewenang pada Tergugat llmelakukan pengambil alihan operasional penambangan di Lahan Tambang BijihBesi milik Penggugat tersebut, dan pengambil alihan kewenangan itu diberikanTergugat
97 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Judex Facti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tingkatpertama dalam pertimbangan putusannya (halaman 63 dan 64) yangsalah satu pernyataannya adalah sebagai berikut:Menimbang bahwa majelis hakim berpendapat terhadap pertimbanganhukum berdasarkan faktafakta hukum dan seterusnya... dimanaPembanding/semula Tergugat II Intervensi telah mengajukan buktibuktiyang berkaitan dengan pengambil alihan asset PT.
Putusan Nomor 84 K/TUN/2016menentukan mengenai peralihan atau pengambil alihan asset dari PT.Jembatan Kencana Raya kepada PT. Pertani tersebut didalam acarapembuktian tidak dapat menunjukan bukti keaslian dari suratsurattersebut.
65 — 17
BASUKI REKSO WIBOWO, SH, MS (untuk selanjutnya disebutTergugat Rekonvensi1) dan OTJE RAU (untuk selanjutnya disebut TergugatRekonvensill), telah melakukan pengambilalihan secara paksaKebunBinatang Surabaya ;16Bahwa atas tindakan pengambil alihan secara melawan hukum yang dilakukanPenggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi1 melaluiKuasa Hukumnya telah menyampaikan tegoran/somasi sebanyak dua kali(periksa bukti T1.13), akan tetapi terhadap tegoran/somasi mana, telahtidak mendapatkan
BASUKI REKSO WIBOWO, SH, MS (untuk selanjutnya disebutTergugat Rekonvensi1) dan OTJE RAU (untuk selanjutnya disebut TergugatRekonvensill), telah melakukan pengambilalihan secara paksa Kebun26Binatang Surabaya bahkan Tergugat Rekonvensi 2 melakukan tindakan kasarmengusir / mendorongdorong Pengurus PTFSS (DJOKO SUTARDJO) ;Bahwa atas tindakan pengambil alihan secara melawan hukum yang dilakukanPenggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi1 melaluiKuasa Hukumnya telah menyampaikan tegoran
BASUKI REKSO WIBOWO, SH, MS (untuk selanjutnya disebutTergugat Rekonvensi1) dan OTJE RAU (untuk selanjutnya disebut TergugatRekonvensill), telah melakukan pengambilalihan secara paksa KebunBinatang Surabaya bahkan Tergugat Rekonvensi2 melakukan tindakankasar mengusir/ mendorongdorong Pengurus PTFSS (Djoko Sutardjo) ;Bahwa atas tindakan pengambil alihan secara melawan hukum yang dilakukanPenggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi1 melaluiKuala Hukumnya telah menyampaikan tegoran/somasi
MARINIR, DENPOM dan GARNISUN) untuk masuk kembali kerjalam Kebun BinatangSurabaya sebagaimana termaksud dalam suratsuratnya (periksa buktiT1.15) jelasjelas telah melangqgar dari apa yang menjadi isi dan bunyiUndangUndang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI (pasal 5 dan Pasal 7)dan UndangUndang Kepolisian sehingga mohon kehadapan yang terhormatMajelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menyatakan Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;Bahwa mengingat pengambil alihan
13 — 9
Bahwa tidak benar dalil Penggugat point 4 :a) Tergugat tidak pernah bohong pada Penggugat karena Tergugatmemang punya rumah yang dibelikan rumah kredit oleh BOS TokoSetia Kawan dengan harga Rp.50.000, tanpa batas waktupembayaran kredit pada Tergugat, namun tertunda karenapengambil alihan barang isi toko setia kawan milik Bos kepadaTergugat akan tetapi rumah kredit masih hak Tergugat, danpembayaran akan dilanjutkan kembali awal tahun 2019 ;b) Tergugat masih rutin memberikan kewajiban nafkah padaPenggugat
Terbanding/Tergugat I : PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk Cab KCP UMK Petaling
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Kekayaan Negara Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Cabang Jambi
69 — 57
15.000.000, ( Lima Belas Juta Rupiah )kepada Tergugat , sebagai wujud itikad baik Penggugat untuk memenuhipembayaran sebesar Rp. 50.000.000, ( Lima Puluh Juta Rupiah ) sebagaimana yang telah disepakati Penggugat dan Tergugat yang harus terpenuhihingga per 31 desember 2018.Bahwa Tergugat dan Tergugat II telah menjadwalkan akan melakukanlelang terhadap terhadap objek jaminan yang telah diagunkan Penggugatkepada Tergugat tanpa adanya pemberituahuan yang jelas terlebihdahulu, seperti pemberitahuan pengambil alihan
81 — 8
tetap membayar uang masuk/pendaftaran danuang SPP kedua anak Tergugat setiap bulannya, membayar biaya listrikkeamanan dan kadangkadang membeli keperluan rumah dan sekolah keduaanak Tergugat, Tergugat juga mawariskan usaha kedai baso dan minuman dirumah kepada Penggugat yang semua pengelolaan dan hasilnya dibelikan kepadaPenggugat untuk pemenuhi kebutuhan belanja seharihari secukupnya.Bahwa, Tergugat juga membantu Penggugat agar tetap bekerja di tempatkerjanya sekarang, karena pada saat pengambilan alihan
Terbanding/Tergugat : Perhimpunan Sosial Candra Naya PSCN
54 — 29
isinya sangatmenyudutkan dan menyesatkan, sepertinya TERGUGAT dengan sengajamembangun opini:Bahwa TERGUGAT adalah pemilik hak atas tanah seluas 36.410 M2(Sertipikat Hak Guna Bangunan No.2878/Tomang) ; Bahwa PENGGUGAT harus tunduk dan taat kepada PerhimpunanSosial Candra Naya (TERGUGAT) ; Bahwa Perhimpunan Sosial Candra Naya (TERGUGAT) adalah indukdari PENGGUGAT, sehingga apapun tindakan pengurus termasukpengangkatan pengurus harus ada persetujuan dan izin dariTERGUGAT ; Bahwa telah terjadi pengambil alihan
72 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
para Penggugat pada Putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya), sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi/Pembanding/para Penggugat uraikan di atas, Pemohon Kasasi/Pembanding/para Penggugat sangat keberatan dan sangat tidak sependapat denganpertimbanganpertimbangan hukum Judex Facti dalam Putusannya,pertimbangan hukum yang mana hanya mengambil secara keseluruhanpertimbangan hukum dari Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, tanpamemberikan dalildalil hukum sebagai dasar pengambil alihan