Ditemukan 5512 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kapolda kapolres
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 18-03-2020 — Putus : 06-04-2020 — Upload : 08-04-2020
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Plk
Tanggal 6 April 2020 — Pemohon:
JAMES WATT Bin Alm ATIE
Termohon:
KAPOLRI C.Q. KAPOLDA KALTENG C.Q DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA KALTENG
105 — 66
  • Pemohon:
    JAMES WATT Bin Alm ATIE
    Termohon:
    KAPOLRI C.Q. KAPOLDA KALTENG C.Q DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA KALTENG
Pengadilan PN Pangkalan Balai Pidana Khusus
Register : 14-02-2020 — Putus : 17-03-2020 — Upload : 15-09-2021
Putusan PN Pangkalan Balai Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Pkb
Tanggal 17 Maret 2020 — Pemohon:
Satria Dermawan Bin Ibrahim
Termohon:
Kapolri Cq, Kapolda Sumsel, Cq Kapolres Banyuasin, Cq. Kepala Kepolisian Sektor Mariana
61 — 35
  • Pemohon:
    Satria Dermawan Bin Ibrahim
    Termohon:
    Kapolri Cq, Kapolda Sumsel, Cq Kapolres Banyuasin, Cq. Kepala Kepolisian Sektor Mariana
    RT. 03 RW. 01 Kelurahan Sako BaruKecamatan Sako Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:005/SKPID/LBHSA/II/2020/PLG tanggal 3 Februari 2020 yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal14 Februari 2020 dengan Nomor: 27/SK/2020, selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON;Melawan:KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI) cq. KEPALAKEPOLISIAN DAERAH (KAPOLDA) SUMATERA SELATAN cq. KEPALAKEPOLISIAN RESORT (KAPOLRES) BANYUASIN cq.
    No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAPmenyatakan Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencaridan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana gunamenentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diaturdalam undangundang, sebagaimana juga yang diatur dalam ketentuan Pasal 1Halaman 26 dari 38 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Pkbangka 9 Peraturan Kapolri No. 14 Tahun
    Kapolri No. 6 Tahun 2019;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHAP menyatakanTersangka adalah seorang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkanbukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, sebagaimana jugayang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Kapolri No. 14 Tahun2012;Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015 menyatakan:. frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukupsebagaimana
    Adapunpertimbangan Mahkamah Konstitusi yang menyertakan pemeriksaan calonTersangka disamping minimum dua alat bukti tersebut di atas adalah untuktujuan transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelumseseorang ditetapkan sebagai Tersangka sudah dapat memberikan keteranganyang seimbang dengan minimum dua alat bukti yang telah ditemukan olehpenyidik;Hal ini juga diperjelas lagi dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Kapolri No.6 Tahun 2019 yang menyatakan Tersangka adalah seseorang
    Dengan demikian, Termohon telah melakukan mekanisme danprosedur tentang penyelidikan dan penyidikan dengan benar menurut hukumsebagaimana yang diatur dalam KUHAP dan Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019;Menimbang, bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka yangdilakukan oleh Termohon didasarkan pada alat bukti yang sah yaitu keterangansaksi berupa Berita Acara Pemeriksaan Pelapor FAJAR BANGKIT WIJAYA BinJOHN WIDAYAT (vide bukti T7), Berita Acara Pemeriksaan Saksi BUDIONO BinTARIKIN (Alm) (vide bukti
Pengadilan PN GUNUNG SITOLI Pidana Khusus
Register : 05-10-2023 — Putus : 25-10-2023 — Upload : 22-11-2023
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Gst
Tanggal 25 Oktober 2023 — Pemohon:
Ferdinand Desirius Laowo
Termohon:
Kapolri cq. Kapolda Sumut cq. Polres Nias Selatan cq. Polsek Pulau pulau Batu
102 — 17
  • Pemohon:
    Ferdinand Desirius Laowo
    Termohon:
    Kapolri cq. Kapolda Sumut cq. Polres Nias Selatan cq. Polsek Pulau pulau Batu
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 30-09-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 21-10-2020
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Plk
Tanggal 20 Oktober 2020 — Pemohon:
JUNAIDI Bin BASRIABUS
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA KALTENG, Cq. Direktorat Kepolisian Perairan Dan Udara Dirpolairud Polda Kalteng
81 — 26
  • Pemohon:
    JUNAIDI Bin BASRIABUS
    Termohon:
    KAPOLRI Cq. KAPOLDA KALTENG, Cq. Direktorat Kepolisian Perairan Dan Udara Dirpolairud Polda Kalteng
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 03-05-2021 — Putus : 04-06-2021 — Upload : 26-06-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 21/Pid.Pra/2021/PN Mdn
Tanggal 4 Juni 2021 — KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. DIREKTUR TINDAK PIDANA UMUM POLDA SUMUT
10 — 0
  • KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. DIREKTUR TINDAK PIDANA UMUM POLDA SUMUT
Pengadilan PN SIDIKALANG Pidana Khusus
Register : 11-06-2020 — Putus : 22-06-2020 — Upload : 23-06-2020
Putusan PN SIDIKALANG Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Sdk
Tanggal 22 Juni 2020 — Pemohon:
1.JATUPPU KALOKO
2.OSNER PASARIBU
Termohon:
Kapolri Cq. Kapolda Sumut Cq. Kaplores Dairi Cq. Kasatres Polres Dairi
77 — 19
  • Pemohon:
    1.JATUPPU KALOKO
    2.OSNER PASARIBU
    Termohon:
    Kapolri Cq. Kapolda Sumut Cq. Kaplores Dairi Cq. Kasatres Polres Dairi
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 14-03-2018 — Putus : 06-04-2018 — Upload : 14-06-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 22/Pid.Pra/2018/PN Mdn
Tanggal 6 April 2018 — KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. POLRES BELAWAN Cq. PENYIDIK POLISI SEKTOR MEDAN LABUHAN
7 — 2
  • KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. POLRES BELAWAN Cq. PENYIDIK POLISI SEKTOR MEDAN LABUHAN
Pengadilan PN BANGIL Pidana Khusus
Register : 12-06-2019 — Putus : 08-08-2019 — Upload : 24-09-2019
Putusan PN BANGIL Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Bil
Tanggal 8 Agustus 2019 — KAPOLRI Cq. KAPOLDA Bali Cq. Ditreskrimum Kepolisian Daerah Bali
87 — 46
  • KAPOLRI Cq. KAPOLDA Bali Cq. Ditreskrimum Kepolisian Daerah Bali
Pengadilan PN BOGOR Pidana Khusus
Register : 28-04-2022 — Putus : 30-05-2022 — Upload : 03-06-2022
Putusan PN BOGOR Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Bgr
Tanggal 30 Mei 2022 — Pemohon:
R RENDY FATLAND Alias RENDY
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA JAWA BARAT Cq. KAPOLRESTA BOGOR Cq. BOGOR UTARA
170 — 23
  • Pemohon:
    R RENDY FATLAND Alias RENDY
    Termohon:
    KAPOLRI Cq. KAPOLDA JAWA BARAT Cq. KAPOLRESTA BOGOR Cq. BOGOR UTARA
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 08-11-2021 — Putus : 15-12-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 55/Pid.Pra/2021/PN Mdn
Tanggal 15 Desember 2021 — Pemohon:
OLIVINA SAGALA, SE
Termohon:
Pemerintah Republik Indonesia Cq KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq Kepala Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan
42 — 0
  • Pemohon:
    OLIVINA SAGALA, SE
    Termohon:
    Pemerintah Republik Indonesia Cq KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq Kepala Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 12-11-2020 — Putus : 03-12-2020 — Upload : 30-12-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 24/Pid.Pra/2020/PN Mks
Tanggal 3 Desember 2020 — PASORE
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA SULSEL Cq. DITRESKRIMUM POLDA SULSEL Cq. SUBDIT IV
252 — 83
  • PASORE
    Termohon:
    KAPOLRI Cq. KAPOLDA SULSEL Cq. DITRESKRIMUM POLDA SULSEL Cq. SUBDIT IV
    permasalahan dalam praperadilan yang diajukan Pemohon tersebut adalah berawal adanya Surat PernyataanPenguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang ditanda tangani oleh Pemohontanpa ada tanggal dan tahun ;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14KUHAP menyebutkan bahwa Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannyaatau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindakpidana;Menimbang, bahwa kemudian didalam Pasal 66 Ayat (1) dan Ayat (2)Peraturan Kapolri
    yang cukup dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17,dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesualPasal 184 KUHAP;Menimbang, bahwa Pasal 184 KUHAP menyebutkan:1) Alat bukti yang sah ialah:a. keterangan saksi;b. keterangan ahli;c. surat;d. petunjuk;e. keterangan terdakwa;2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan;Halaman 23 Putusan Nomor :24/Pid.Pra/2020/PN.MksMenimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat(1) dan Ayat (2) Peraturan Kapolri
    didapati bukti permulaan yang cukup yaitupaling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti, dan ditentukan melalui gelar pekara, sehinggaharus ada proses terlebih dahulu dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka;Menimbang, bahwa berdasarkan adanya ketentuan yang mengatur dalammenetapkan seseorang menjadi tersangka tersebut, maka Hakim akanmempertimbangkan apakah penetapan Pemohon sebagai tersangka telah memenuhiprosedur seperti yang diatur berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat (1) dan Ayat (2)Peraturan Kapolri
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 26-03-2021 — Putus : 27-04-2021 — Upload : 26-06-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 16/Pid.Pra/2021/PN Mdn
Tanggal 27 April 2021 — Pemohon:
ROBINTON SIMANJUNTAK
Termohon:
KAPOLRI Cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA Cq DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMUT
9 — 0
  • Pemohon:
    ROBINTON SIMANJUNTAK
    Termohon:
    KAPOLRI Cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA Cq DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMUT
Pengadilan PN PINRANG Pidana Khusus
Register : 07-10-2019 — Putus : 04-11-2019 — Upload : 29-11-2019
Putusan PN PINRANG Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Pin
Tanggal 4 Nopember 2019 — TAMZIL, ST
Termohon:
1.KAPOLRES Pinrang
2.KAPOLDA Sulawesi Selatan
3.KAPOLRI
77 — 16
  • TAMZIL, ST
    Termohon:
    1.KAPOLRES Pinrang
    2.KAPOLDA Sulawesi Selatan
    3.KAPOLRI
Pengadilan PN TAKALAR Pidana Khusus
Register : 05-02-2018 — Putus : 15-02-2018 — Upload : 09-03-2018
Putusan PN TAKALAR Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Tka
Tanggal 15 Februari 2018 — SIBALI Bin HAMZAH ELLA
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Sulsel, Kapolres Takalar, Kapolsek Gal Sel
39 — 10
  • SIBALI Bin HAMZAH ELLA
    Termohon:
    Kapolri Cq Kapolda Sulsel, Kapolres Takalar, Kapolsek Gal Sel
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 14-11-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 89/Pid.Pra/2018/PN Mdn
Tanggal 18 Desember 2018 — Cq KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq DIREKTUR TINDAK PIDANA UMUM POLDA SUMATERA UTARA
79 — 44
  • Cq KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq DIREKTUR TINDAK PIDANA UMUM POLDA SUMATERA UTARA
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 14-09-2022 — Putus : 30-09-2022 — Upload : 03-10-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 21/Pid.Pra/2022/PN Mks
Tanggal 30 September 2022 — KAPOLRI Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN
69 — 46
  • KAPOLRI Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Pra Peradilan
Putus : 26-05-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 20 PK/Pid/2015
Tanggal 26 Mei 2015 — KAPOLRI di Jakarta Cq. KAPOLDA Sul-Sel di Makassar Cq. KAPOLRESTABES di Makassar >< H. SAAD ACHMAD alias H. SAAD DINAR
214 — 140 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KAPOLRI di Jakarta Cq. KAPOLDA Sul-Sel di Makassar Cq. KAPOLRESTABES di Makassar >< H. SAAD ACHMAD alias H. SAAD DINAR
    No. 20 PK/Pid/2015menurut cara yang diatur dalam undangundang untuk mencari sertamengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindakpidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya serta dalamPasal 1 Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang ManajemenPenyidikan Tindak pidana butir 22 berbunyi:Bukti yang cukup adalah bukti yang berupa Laporan Polisi dan 2 (dua) alatbukti yang sah yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telahmelakukan tindak pidana sebagai dasar untuk
    No. 20 PK/Pid/2015MENGADILI:Menyatakan tidak dapat diterima permohonan peninjauan kembali dariPemohon Peninjauan Kembali/Termohon Praperadilan KAPOLRI di JakartaCq. KAPOLDA SulSel di Makassar Cq.
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 20-05-2022 — Putus : 19-07-2022 — Upload : 19-07-2022
Putusan PT SURABAYA Nomor 283/PDT/2022/PT SBY
Tanggal 19 Juli 2022 — Pembanding/Penggugat : SUTRISNO Diwakili Oleh : SUTRISNO
Terbanding/Tergugat : Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) cq. Kepala Polisi Daerah Jawa Timur (Kapolda Jatim)
52 — 8
  • Pembanding/Penggugat : SUTRISNO Diwakili Oleh : SUTRISNO
    Terbanding/Tergugat : Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) cq. Kepala Polisi Daerah Jawa Timur (Kapolda Jatim)
Pengadilan PN KUPANG
Register : 21-07-2008 — Putus : 24-06-2009 — Upload : 05-05-2021
Putusan PN KUPANG Nomor 86/Pdt.G/2008/PN.Kpg
Tanggal 24 Juni 2009 —
83 — 37
  • Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) cq. Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, dkk
    Kepala Kepolisian RepublikIndonesia (KAPOLRI) cq. Kepala Kepolisian Daerah (KAPOLDA)Nusa Tenggara Timur, beralamat di: Jl Soeharto , No.03 Kupang,selanjutnya disebut TERGUGAT I;. Pemerintah Republik Indonesia cq Departemen Dalam NegeriRepublik Indonesia cq. Pemerintah Daerah Propinsi NusaTenggara Timur cq. Pemerintah Daerah Kota Kupang, beralamat diJl. Perintis Kemerdekaan No. 01 Walikota Baru Kupang selanjutnyadisebut TERGUGAT 1;. Pemerintah Republik Indonesia cq.
Pengadilan PN SENGETI Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 10-03-2020 — Putus : 17-03-2020 — Upload : 21-07-2022
Putusan PN SENGETI Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Snt
Tanggal 17 Maret 2020 — Pemohon: 1.Safrizal 2.Suwardi Termohon: 1.Pemerintah RI Cq Kapolri cq Kapolda Jambi cq Kapolres Muara Jambi cq Kasat Reskrim Polres Muara Jambi Cq Kapolsek Kumeh Ilir, Cq Kanitreskrimum 2.Kanitreskrimum Polsek Kumpeh Ilir
237 — 128
  • Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Permohonan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Snt, antara Safrizal dan Suwardi melawan Kepala Kepolisian RI (Kapolri), Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jambi, Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Muaro Jambi, Lebih Khusus Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Kumpe Ilir, Kanitreskrimum;2. Menyatakan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini nihil.
    Pemohon:1.Safrizal2.SuwardiTermohon:1.Pemerintah RI Cq Kapolri cq Kapolda Jambi cq Kapolres Muara Jambi cq Kasat Reskrim Polres Muara Jambi Cq Kapolsek Kumeh Ilir, Cq Kanitreskrimum2.Kanitreskrimum Polsek Kumpeh Ilir