Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) sertaPasal 22 (ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, makadalam hal ini perceraian dipandang sebagai tasrih bi ihsan dan hal ini relevan denganHujjah Syar'iyyah yang tertuang dalam Qur'an surat Al Akhzab ayat 49 yang berbunyi;Mom La I!

selanjutnya diambil alihsebagai pendapat Majelis sebagai berikut:aflls nolall ats sll lero 5J amy jJI arc, prc rial slyArtinya: Dan apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikianmemuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengantalak satu.Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar padahukum haram, wajib, Sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara iniperceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena Imsak bil Ma'ruf tidakberhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih

adalah merupakan fakta hukum yangcukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (b)Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan pasal82 ayat (1) UndangUndang nomor 7 tahun 1989 ternyata tidak berhasil, makadalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai Tasrih

perceraian telah terbukti sesuai denganpasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuaidengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2)UndangUndang nomor 7 tahun 1989 juncto UndangUndang Nomor 3tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), makadalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai Tasrih

perceraian telah terbukti sesuai denganpasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuaidengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2)UndangUndang nomor 7 tahun 1989 juncto UndangUndang Nomor 3tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), makadalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai Tasrih

perceraian telah terbukti sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta Pasal116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuaidengan Perma Nomor: 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2)UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 juncto UndangUndang Nomor 3 tahun2006 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan PemerintahNomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal iniPerceraian a quo dipandang sebagai Tasrih

kembali, maka rumah tanggatersebut, telah terbukti retak dan pecah*;Menimbang, bahwa upaya perdamaian, baik melalui keluarga, danmediator, serta Majelis Hakim tingkat pertama, sebagaimana menurutketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 82Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, tetapi tetap tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Pengadilan TinggiAgama Yogyakarta berpendapat, perceraian dipandang lebih baik untukmenentukan kehidupan berikutnya, yang dianggap Tasrih

Dalam hal ini rumah tangga seperti tersebutdiatas dan upaya perdamaian dari berbagai pihak sudah dilakukan termasuksebagaimana pasal 31 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan pasal 82Undang undang No.7 ahun 1989 maka perceraian dipandang lebih baikuntuk menentukan kehidupan berikutnya atau dianggap sebagai tasrih bilIkhsan :nenoeeoe Menimbang, bahwa pertama tama berdasarkan pengakuan Penggugatdan Tergugat dan bukti surat (P.2) dari KUA Kec.Sukomanunggal KotaSurabaya Nomor: XXXX , bermaterai cukup

No.1224/Pdt.G/2016/PA.Grtdalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975;Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon telahsesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam hal ini Perceraiana quo dipandang sebagai Tasrih bi insan, hal ini relevan dengan pendapat ahliHukum Islam yang terdapat dalam Kitab At Thalaq Min Asy Syariatil IslamiyahWal Qonun

Pemerintah nomor 9 tahun1975 serta pasal 116 huruf (a), (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sedangkanusaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasijo.pasal 82 ayat (2) UndangUndang nomor 7 tahun 1989 juncto UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayatHal. 6 dari 9 hal, Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Srog(2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telahgagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai Tasrih

Ternohon yangdisebabkan Penvhon tidak mampu memberi nafkah kepadaTer mohon; ee ee rr eeewe ee ee ee eee ee ee ee eee ee eee ee eee Me ni mbang,bahwa rumah tangga seperti Pemohon dan Ternpohon tidakbisa mencapai rumah tangga yang sakinah (tenteram),mawaddah (saling mencintai) dan rahmah (salingnenyanyangi) seperti yang diharapkan oleh AlQuran SuratAr Rum ayat21 dan UndangUndang Nonor 1 tahun 1974 maka menurutMajelis Hakim Pengadilan Agama Bawean sebaiknya rumahtangga Penohon dan Ternohon adalah tasrih

No. 11/Pdt.G/2011/PTA.PALdemikian dapat disimpulkan hati mereka sudah pecah dan keduabelah pihak perceraian dianggap sebagai jalan yang terbaik(tasrih bi ihsan ); Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlumengetengahkan firman Allah dalam Surat Al Baqgarah ayat227:pals grow alll y 1s GMb Igose ulyArtinya : Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk)talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar,lagi Maha Mengetahui.Menimbang, bahwa terlepas dari adanya tuntutan TermohonKonvensi/Pembanding mengenai

oleh karena alasan penceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf ( f )Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat ( 2 ) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 juncto UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 3ldan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat ( 2 ) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini penceraiandipandang sebagai tasrih

hanyaakan menimbulkan kemudaratan baik bagi Penggugat maupun Tergugat,sedangkan kemudaran haruslah disingkirkan sebagaimana kaedah fikih yangdiambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut;Jlin sxallArtinya : Kemudaratan haruslah disingkirkanMenimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar padahukum haram, wajib, Sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara iniperceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena Imsak bil Ma'ruf tidakberhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih

PLhMenimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan tallikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih bi ihsan dan hal ini relevan denganpendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa yang dikutip Sayid Sabiq dalamKitab Fighus sunnah juz Il halaman 208 yang berbuny! :leoJ cuasiig) SETI isl (gly idl o1j Lagin gor!

PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukumlslam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti Sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975sertaPasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaiansesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 junctoPasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandangsebagai tasrih

perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2) UndangUndang nomor 7 tahun 1989 juncto UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal iniPerceraian a quo dipandang sebagai Tasrih

TASRIH, S.E sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan NegeriBatulicin serta oleh HANINDYO BUDIDANARTO,S.H.MH sebagai Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Batulicin dan Terdakwa.HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA,FERDI, SH VIVI INDRASUSI SIREGAR, SHDAMAR KUSUMA WARDANA, SH.,MHPANITERA PENGGANTI,A. M. TASRIH, S.E17

., masingmasingsebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itujuga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu olehAhmad Makasidik Tasrih, S.E, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, sertadihadiri oleh Adimas Haryosetyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.Hakimhakim Anggota, Hakim Ketua,Ferdi, S.H Anteng Supriyo, S.H,M.HAlvin Zakka Arifin Zeta, S.H.Panitera Pengganti,Ahmad Makasidik Tasrih, S.EHalaman 14 dari 14 Putusan Nomor

,masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggotatersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti padaPengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Mayang Ratnasari, S.H., Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu dan Terdakwa dengan didampingi PenasihatHukumnya;Hakimhakim Anggota, Hakim Ketua,Andi Ahkam Jayadi, S.H.

,M.H Eryusman,S.H.Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.Panitera Pengganti,Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN. Bln.

., masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri BatulicinNomor 15/Pdt.G/2018/PN Bln. tanggal 15 Oktober 2018, putusan tersebut padahari Kamis tanggal 24 Januari 2019, diucapkan dalam persidangan terbukauntuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggotatersebut, Anmad Makasidik Tasrih, S.E. Panitera Pengganti, Penggugat, akantetap!

Eryusman, S.H.Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.Panitera Pengganti,Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.Perincian biaya:1. Pendaftaran20220 eae 30.000;00.2. Pemberkasan/ATK Sis fee na eee ~3. Panggilan Gee eee 4. PNBP panggilan4 ic) seaeeaceear eee ~Eee 0 le ete eas sie ois oenpreerera cr eS eyiet ay ~Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15 /Pdt.G/2018/PN Bin.