Ditemukan 8450 data
85 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
mendukung alasan dan keberatan tersebut di atas,perkenankanlah Pemohon Kasasi menurunkan Yurisprudensi TetapMahkamah Agung RI yakni:a.Putusan Hukum Mahkamah Agung RI bertanggal 6 Maret 1991Nomor 3433 K/Pdt/1988, yang amar pertimbangan hukumnya antaralain sebagai berikut:Menimbang, bahwa T.1 dan T.'2 sebagaimana telahdipertimbangkan di atas berdasarkan ketenTuan Pasal 1888KUHPerdata tidak mempunyai kekuatan pembuktian suatu buktitulisan dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 14 April1976 Nomor 701
Putusan Hukum Mahkamah Agung RI bertanggal 14 April 1976Nomor 701 K/Sip/1974, yang amar pertimbangan hukumnya antaralain sebagai berikut:Karena Judex Facti mendasarkan keputusannya melulu atas suratsurat bukti yang terdiri dari fotokopi yang tidak secara sah dinyatakansesual dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang pentingpenting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh keduapihak, Judex Facti sebenarnya telah memutuskan perkara iniberdasarkan buktibukti yang tidak sah;(Y.L Tahun
111 — 34
Oleh karena itu darisudut Penghibah, penghibahan obyek sengketa dari Penggugat patut dianggapsah;Menimbang, bahwa dilinat dari mauhub lah / penerima hibah, KHES Pasal 698s.d Pasal 701 menyatakan bahwa penerima hibah boleh orang yang sudah dewasaatau anakanak yang belum mumayyis melalui walinya atau yang sudah mumayyis.Tergugat telah dewasa sebagai penerima hibah dan telah memenuhi syarat untukitu.
Apalagi penyerahan secara hukum telah terjadi, meskipunsecara fisik tanah obyek sengketa masih dikuasai oleh Pemberi hibah dalam hal iniPenggugat dan ibu Penggugat yakni bernama Karsinem, bahwa hal manabahkan telah dipertegas oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 tahun 2008(Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) Pasal 701 bahwa apabila si penerima hibahadalah seorang anak yang sudah cakap bertindak (mumayis) maka transaksi hibahdianggap telah sempurna bila anak itu sendiri yang mengambil langsung hibahtersebut
65 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
,tanggal 14 April 1976 yang pada pokoknya menyatakan dokumenfoto copy dapat diterima sebagai alat bukti apabila dokumen fotocopy itu disertai dengan dokumen aslinya;Bahwa tanpa mengurangi dailildalil Pemohon Kasasi/dahuluPembanding di atas, pertimbanganpertimbangan Judex Facti bahkantelah pula mengabaikan ketentuanketentuan hukum serta yurisprudensidi bidang hukum acara perdata yaitu Pasal 1888 KUHPerdata danYurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 701 K/Sip/1974., tanggal 1April 1974.
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 701K/Sip/1974 tanggal 1 April 1974 sebagai berikut:Pasal 1888 KUHPerdata menyatakan sebagai berikut:Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya.Apabila akta yang asli itu ada, maka salinansalinan serta ikhtisarikhtisar hanyalah dapat dipercaya sekedar salinansalinan sertaikhtisarikhtisar itu Sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasadapat diperintahkan mempertunjukkannya;Kaidah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 701
113 — 237
Setia Abadi Mandiri No Seri : EOSXW-701-003214 tgl 18 Juli 2006 (fotocopy yang dilegalisir);3) 1 (satu) Bundel Faktur Penjualan. PT. Setia Abadi Mandiri No : 000211 18 Juli 2006 (fotocopy yang dilegalisir);4) 1 (satu) lembar Faktur Penjualan PT. Setia Abadi Mandiri No : 000211 tanggal 9 November 2006 (asli);5) 1 (satu) bundel Faktur Penjualan PT. Setia Abadi Mandiri No : 000201 tgl 6 Nopember 2006 (fotocopy yang dilegalisir);6) 1 (Satu) Lembar Surat Penyerahan Barang PT.
EOSXW-701-0003575 tanggal 6 November 2006 (Asli);12) 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Barang kepada PT. Omega Mulia Sukses tanggal 9 November 2006 (asli);13) 1 (satu) bundel Bukti keluar Bank PT. Perusahaan Imfor Ekspor Rajawali Nusindo No : BKB 100, 118 tgl 24 Agustus 2006, tgl 18 September 2006 (fotocopy yang dilegalisir);14) 1 (satu) lembar Bukti keluar Kas PT.
Omega Mulia Sukses (fotocopy yang dilegalisir);25) 1 (satu) lembar faktur penjualan No : PNJ/053/Tgl. 29 November 2006 (asli);26) 1 (satu) lembar faktur Pajak Standar No : EOSJL-701-0000066 (asli);27) 1 (satu) lembar faktur penjualan No : PNJ 043 Tgl. 3 Agustus 2006 (asli);28) 2 (dua) lembar purchase order No : 001/AI/VI/2006 tanggal 29 Juni 2006 (fotocopy yang dilegalisir);29) 2 (dua) lembar purchase order No : 021/GCUR-PR/VII/07 tanggal 4 Juli 2007, (asli dan fotocopy yang dilegalisir);
79 — 30
Pelumas yangdilaksanakan oleh Benglap A0343 04/Cimahi padaTriwulan Ill Tahun 2016 (yaitu. bulan JuliAgustusSeptember) kepada 24 (dua puluh empat) Satwat(Satuan Perawatan) di wilayah Cimahi ternyata terdapatsisa Pelumas yang berada di Gudang Benglap A034304/Cimahi yang sudah dihitung jumlahnya dandisita/diamankan di Subdenpom II1/51 Cimahi yaitusebanyak ACO sebanyak 48 (empat puluh delapan)liter, DCO sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) liter,AOEP sebanyak 521 (lima ratus dua puluh satu) literjumlah 701
Bahwa pendistribusian Pelumas yangdilaksanakan oleh Benglap A0343 04/Cimahi padaTriwulan Ill Tahun 2016 kepada 24 (dua puluh empat)Satwat (Satuan Perawatan di wilayah Cimahi ternyataterdapat sisa Pelumas yang berada di Gudang BenglapA034304/Cimahi yang sudah dihitung jumlahnyadan disita/diamankan di Subdenpom 111/51 Cimahiyaitu sebanyak ACO sebanyak 48 (empat puluhdelapan) liter, DCO sebanyak 132 (seratus tiga puluhdua) liter, AOEP sebanyak 521 (lima ratus dua puluhsatu) liter jumlah 701 (tujuh ratus
Bahwa sisa Pelumas yang didistribusikan kepadaSatwat (satuan perawatan) di wilayah Cimahi padaTriwulan Ill TA 2016 yang masih tersisa ada di Gudangdan sudah dihitung kemudian diamankan di Subdenpom111/51 Cimahi yakni ACO sebanyak 48 (empat puluhdelapan) liter, DCO sebanyak 132 (seratus tiga puluhdua) liter, AOEP sebanyak 521 (lima ratus dua puluhsatu) liter jumlah 701 (tujuh ratus satu) liter kemudianBG300 sebanyak 58 (lima puluh delapan) liter.Hal 29 dari 123 hal Put No : 05K/PMTII/AD/I/2019Kemudian
Bahwa benar pendistribusian Pelumas yangdilaksanakan oleh Benglap A034304/Cimahi padaTriwulan Ill Tahun 2016 kepada 24 (dua puluh empat)Satwat (Satuan Perawatan di wilayah Cimahi ternyataterdapat sisa Pelumas yang berada di Gudang BenglapA034304/Cimahi yang sudah dihitung jumlahnya dandisita/diamankan di Subdenpom Ill/51 Cimahi yaitusebanyak ACO sebanyak 48 (empat puluh delapan) liter,DCO sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) liter, AOEPsebanyak 521 (lima ratus dua puluh satu) liter jumlah 701(tujuh
23 — 14
mengajukan bukti surat P21 dan P.2, yangtelah dibubuhi meterai secukupnya dan dicap pos/dinazzegelen, maka sesuaidengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 10 Tahun 2020tentang Bea Meterai bukti tersebut telah telan memenuhi syarat formil untukdinilai sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa karena buktibukti Surat yang diajukan olehPemohon tersebut dapat dicocokan dengan aslinya, maka sesuai dengan Pasal1888 KUHPerdata dan Putusan MARI No. 3609 K/Pdt/1985, tanggal 9Desember 1987 dan No. 701
74 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
juga harus memuat pulapasalpasal tertentu dari peraturanperaturan yang bersangkutan atausumber hukum yang tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;.2 Bahwa, Pemohon Kasasi tidak dapat menerima atau menolak seluruhpertimbangan hukum keputusan a quo, karena menurut Pemohon KasasiJudex Facti pada tingkat Pengadilan Tinggi tidak benar dan tidak tepatkarena tidak sesuai dengan ketentuan undangundang yang berlaku yaituJudex Facti tidak melaksanakan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RINo. 701
100 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 dari 31 hal.Put.Nomor 828 K/Pdt.Sus/2012Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian karena berpegangkepada bukti yang berupa foto kopi.38.Sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan hukum diPutusan Judex Facti Tingkat Pertama, Judex Factiberulang kali berpegang kepada bukti yang diajukan olehTermohon Kasasi/Penggugat yang berupa fotokopi antaralain T1A, T2A, T4A, T6A, T7A, T8A.T10A, dan T14A(linat halaman 32 Putusan Majelis Tingkat Pertama) ;39.Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 701
61 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 3239 K/Pdt/2012diterima sebagai alat bukti yang sah ( Putusan Mahkamah Agung RINo. 2191 K/Pdt/2000, tanggal 14 Maret 2001 vide PutusanMahkamah Agung RI No. 701 K/Sip/1974 ) ;+ Keterangan saksi de auditu didalam persidangan perkaraperdata di Pengadilan, bukan merupakan alat bukti sah menuruthukum acara perdata ( Putusan Mahkamah Agung RI No. 547K/Sip/1971 tanggal 19 Januari 1972 ) Bahwa dalam hal ini jika Yudex Facti merasa ragu akan kebenaransangkalan Tergugat , Il, Ill dan IV / Para Pembandingsekarang
Terbanding/Penggugat : GAZALI SIKKIRI RUPA
108 — 40
Hal itu sesuai dengan yurisprudensi MahkamahAgung RI No. 701.K/SIP/1974, tanggal 24 April 1976 joYurisprudensi Mahkamah Agung RI putusan~ No.3609.K/PDT/1985, tanggal 9 Desember 1987 yang menyatakan;surat bukti yang diajukan dipersidangan, yang hanya foto copytanpa ada Surat aslinya, tidak dapat dinilai alat bukti sah;Pembanding menolak pertimbangan hukum dari Pengadilan tingkatpertama yang dalam putusannya pada halaman 40 menyatakan;M eeeeee persangkaanpersangkaan Hakim eks Pasal 173HIR/Pasal 310
Hal itu Sesuaidengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 701.K/Sip/1974tanggal 14 April 1976 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.3609.K/PDT/1985 tanggal 9 Desember 1987 yang menyatakan;8 beeen surat bukti yang diajukan dipersidangan yang hanya fotocopy tanpa ada aslinya, tidak dapat dinilai alat bukti yang Surat keterangan perwatasan tersebut bertentangan dengan hasilpembebasan tanah karena perolehan hak atas tanah sengketa itutelah melalui prosedur pembelian tanah oleh tim pembebasan tanahDaerah
Kelompok Tani KAMI KUTAI
Tergugat:
1.YESHINTA
2.TIOMASNI SILALAHI
50 — 24
pokoknyamenyatakan Surat bukti yang tidak dilekati materai dan tidak diajukan di dalampersidangan, adalah bukan alat bukti yang sah serta Pasal 1888 KUHPer yangpada pokoknya mengatur Kekuatan pembuktian suatu bukti tertulis terletakHalaman 20 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Padt.G/2021/PN Sgtpada akta aslinya, selama akta aslinya masih ada, maka akta asli tersebutwajib diperlihatkan dipersidangan dan fotocopy bukti surat tersebut harussesuai dengan akta asli tersebut* jo Yuriprudensi Nomor 701
22 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
menguatkan Putusan Pengadilan Negeri TanahGrogot, sehingga secara hukum pertimbangan hukum tersebutmenjadi tidak lengkap atau tidak benar dan adanya kekhilafan nyata(onvoldoende gemotiveera);Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex FactiPengadilan Negeri Tanah Grogot dan kemudian dibenarkan olehMajelis Hakim Tinggi Kalimantan Timur Tingkat Banding tersebutadalah bertentangan dengan Hukum Acara Perdata hal tersebutsesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiatanggal 14 April 1976 Nomor 701
60 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
diajukan olehPenggugat/Termohon Kasasi, juga tidak pernah memperlihatkan asli buktiP3 dan P4 baik kepada majelis hakim maupun kepada Para Tergugat,padahal bukti P3 dan P4 masih dipertentangkan keabsahannya oleh ParaTergugat karena berdasarkan bukti T.II4 bukti P3 dan P4 telah terbuktisecara sah dan menyakinkan adalah aspal/cacat hukum ;Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Judex facti dalam putusannya telahsalah menerapkan hukum sehingga tidak sesuai dengan YurisprudensiMahkamah Agung RI No. 701
205 — 145 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1738 K/Pdt/2015dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sip/1974:Karena Judex Facti berdasarkan keputusannya melalui atas suratsuratbukti yang terdiri dari fotocopyfotocopy yang tidak secara sah dinyatakansesuai aslinya, sedang terdapat diantaranya yang pentingpenting yangsecara substansi masih dipertengkarkan oleh kedua belah pihak, JudexFacti sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan buktibuktiyang tidak sah;Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985:Surat bukti fotocopy
Pembanding/Penggugat II : Amran Bin Amiruddin Diwakili Oleh : Ronny Sany
Terbanding/Tergugat I : H. Renreng Diwakili Oleh : H. Muslihin Rais, SH.,MH.
Terbanding/Tergugat IV : Awi
Terbanding/Tergugat II : Sultan Bin H. Renreng
Terbanding/Tergugat III : Aris
24 — 17
NO : 701 K/Sip/1974.
236 — 169 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikian, alat bukti tersebutsecara hukum tidak memiliki nilai pembuktian dan tidak dapatdipertimbangkan seperti diatur dalam Pasal 1888 Kitab UndangUndangHukum Perdata (KUH Perdata) serta didukung oleh Yurisprudensitetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 701 K/Sip/1974,tanggal 14 April 1976, dan oleh karenanya alat bukti tersebut harusditolak atau setidaktidaknya dikesampingkan.Bahwa selanjutnya, perbuatan Termohon Kasasi telah pulabertentangan dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata
97 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
alat bukti surat dan sudah seharusnya untuk tidakdipertimbangkan, hal ini didasari oleh alasanalasan berikut:e Bahwa seluruh buktibukti surat yang diajukan oleh ParaPenggugat/ Para Termohon Kasasi, ternyata seluruhnyamerupakan buktibukti foto copy yang tidak ditunjukkan dandiperlinatkan aslinya;e Bahwa dengan demikian, buktibukti surat yang diajukan ParaPenggugat/Para Termohon Kasasi adalah merupakan bukti suratyang tidak memiliki kekuatan hukum pembuktian;e Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 701
Nomor 2556 K/PDT/2013e Bahwa dengan demikian, buktibukti surat yang diajukan ParaPenggugat/Para Termohon Kasasi adalah merupakan bukti suratyang tidak memiliki kekuatan hukum pembuktian;e Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 701 K/Sip/1974,tanggal 1 April 1976, menyatakan:Karena Judex Facti mendasarkan putusannya melulu atas suratsuratbukti yang terdiri dari fotofoto copy yang tidak secara sah dinyatakansesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang pentingpenting yang secara substansial
26 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.678 K/Pdt/2011No.701 K/Sip/1974, yang dibuat didalam Buku Hukum AcaraPerdata Indonesia, Prof. DR.
40 — 48
Salamah, dariKelurahan Batu Nungggal Kota Bandung, No. 40/ KM/ VI/ 08;P40 : Surat Kematian atas nama: Robian dan Fadma, dariKelurahan Kujang sari Kota Bandung, No. 566/ KM/ V/ 2916;P41 : Surat Kematian atas nama: Damur dan Nayum, dariKelurahan Kujang Sari Kota Bandung, No. 70/ KM/ V/ 2016;P42 : Surat Kematian atas nama: Nyimas Engko dan Pradja,dari Kelurahan Kujang Sari Kota Bandung, No. 560/ KM/ V/2016;P43 : Surat Kematian atas nama: Ukek dan Apandi, dariKelurahan Kujang Sari Kota Bandung, No. 701
32 — 17
Ketentuan hukum ini bahkan telah dijadikan Jurisprudensi TetapMahkamah Agung RI sebagaimana ternyata pada Putusan MahkamahAgung RI No. 701 K/Pdt/1997 tanggal 24 Maret 1999 dengan kaedahhukumnya : Jual Beli tanah yang merupakan harta bersama harus disetujui Pihakistri atau Suami; Harta bersama berupa tanah yang dijual Suami tanpa persetujuan Istriadalah tidak sah dan batal demi hukum; Sertipikat tanah yang dibuat atas dasar Jual Beli yang tidak sah tidakmempunyai kekuatan hukum;Sedangkan fakta hukumnya