keterangan saksisaksi sebagaimana tersebut diatas, maka telahternyata bahwa adanya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon danTermohon dan telah mengakibatkan rumah tangganya retak dan tidak bisamencapai rumah tangga yang sakinah (tenteram), mawaddah (saling mencintal)dan rahmah (saling menyayangi) sebagaimana yang diharapkan oleh AlQuranSurat ArRum ayat 21 dan UndangUndang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974,maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Agama Bawean rumah tangga sepertiini sebaiknya adalah tasrih

perceraian telah terbukti sesuai denganpasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuaidengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2)UndangUndang nomor 7 tahun 1989 juncto UndangUndang Nomor 3tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), makadalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai Tasrih

TASRIH, S.E., Panitera Pengganti padaPengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh ADI WIRATMOKO, S.H.,Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan Terdakwa didampingiPenasihat Hukumnya ;HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H. FERDI,S.H. GUNAWAN, S.H.PANITERA PENGGANTI,A.M. TASRIH, S.E.Halaman 17 dari 17. Putusan Nomor : 320 Pid. Sus / 2016 / PN Bln

., masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangdiucapkan dalam sidang elektronik yang terbuka untuk umum pada hari Rabutanggal 9 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para HakimAnggota tersebut, dibantu oleh Anmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Penggantipada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Rhaksy Gandhy Arifran, S.H,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;Hakim Anggota, Hakim Ketua,Marcelliani Puji Mangesti, S.H.,M.H Wahyu Widodo,S.H.

,M.H.Fendy Septian, S.H.Panitera Pengganti,Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN BinHalaman 18 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Bin

Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) sertaPasal 22 (ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, makadalam hal ini perceraian dipandang sebagai tasrih bi ihsan dan hal ini relevan denganHujjah Syar'iyyah yang tertuang dalam Qur'an surat Al Akhzab ayat 49 yang berbunyi;Mom La I!

adalah merupakan fakta hukum yangcukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (b)Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan pasal82 ayat (1) UndangUndang nomor 7 tahun 1989 ternyata tidak berhasil, makadalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai Tasrih

selanjutnya diambil alihsebagai pendapat Majelis sebagai berikut:aflls nolall ats sll lero 5J amy jJI arc, prc rial slyArtinya: Dan apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikianmemuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengantalak satu.Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar padahukum haram, wajib, Sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara iniperceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena Imsak bil Ma'ruf tidakberhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih

Bahwa awalnya Subdit Ill Unit IV TPPO Dittipidum Bareskrim Polrimendapatkan informasi dari Surat dari KJRI Jeddah Nomor: R00240/Jeddah/190807 dan Nomor : R00244/Jeddah/190809 perihal 181WNI yang tertangkap razia oleh aparat berwenang Saudi karena tidakmemiliki tasrih (izin) haji.Halaman 18 dari 73 Putusan Nomor 760/Pid.B/2020/PN Bks Bahwa sekitar bulan juni 2019 Siswoyo, Wahyu dan Asmardi di rekrutoleh FAJRI untuk berangkat haji dengan visa Even kerajaan arab Saudidengan biaya sebesar Rp. 90.000.000

Bahwa awalnya Subdit Ill Unit IV TPPO Dittipidum Bareskrim Polrimendapatkan informasi dari Surat dari KJRI Jeddah Nomor: R00240/Jeddah/190807 dan Nomor : R00244/Jeddah/190809 perihal 181WNI yang tertangkap razia oleh aparat berwenang Saudi karena tidakmemiliki tasrih (izin) haji.

Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan paket dengan harga Rp.100.000.000, (Seratus juta rupiah) dengan rincian Biaya visa kerja per orangsebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah), Biaya tiket pulang pergiper orang sebesar Rp. 18.000.000, (delapan belas juta rupiah), dan sebesarRp. 32.000.000, (tiga puluh dua juta rupiah) untuk biaya tasrih MAKTAB(diurus di Arab Saudi), penginapan apartmen di Mekkah dan Madinah, dantransportasi, selanjutnya Fajri menyetujuinya.

yang apabila ijin tasrih tersebutdiurus di Jakarta, membutuhkan biaya sekitar sebesar 2.500 USD atausekitar Rp. 35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah) dengan fasilitaspenjemputan, transportasi bus, apartmen/tenda selama 5 hari di mekkah,akan tetapi FAJRI menolak tawaran tersebut dikarenakan harganya terlalumahal.

Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan paket dengan harga Rp.100.000.000, (Seratus juta rupiah) dengan rincian Biaya visa kerja per orangHalaman 45 dari 73 Putusan Nomor 760/Pid.B/2020/PN Bkssebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah), Biaya tiket pulang pergiper orang sebesar Rp. 18.000.000, (delapan belas juta rupiah), dan sebesarRp. 32.000.000, (tiga puluh dua juta rupiah) untuk biaya tasrih MAKTAB(diurus di Arab Saudi), penginapan apartmen di Mekkah dan Madinah, dantransportasi, selanjutnya

perkawinan pecah, akanberbuat apa saja agar perkawinannya pecah ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan penceraian telah terbukti sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal82 ayat ( 2 ) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 31dan Pasal 32serta Pasal 22 ayat ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidakberhasil, maka dalam hal ini penceraian dipandang sebagai tasrih

keterangan saksisaksi sebagaimana tersebut diatas, maka telahternyata bahwa adanya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon danTermohon dan telah mengakibatkan rumah tangganya retak dan tidak bisamencapai rumah tangga yang sakinah (tenteram), mawaddah (saling mencintal)dan rahmah (saling menyayangi) sebagaimana yang diharapkan oleh AlQuranSurat ArRum ayat 21 dan UndangUndang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974,maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Agama Bawean rumah tangga sepertiini sebaiknya adalah tasrih

perceraian telah terbukti sesuai denganpasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuaidengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2)UndangUndang nomor 7 tahun 1989 juncto UndangUndang Nomor 3tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), makadalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai Tasrih

Mudahmudahan (sesudah itu) Allahmenyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkalidengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian,Menimbang, bahwa dengan melihat fakta rumah tangga Pembandingdengan Terbanding tersebut, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagaijalan Tasrih bi Ihsan;Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding dalam memoribandingnya dan kontra memori banding Terbanding, pada dasarnya telahtercakup dalam pertimbangan tersebut di atas, maka baik memori

lebih baik jika diputuskan; Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memperhatikanFirman Allah dalam surat AlBagqarah ayat 227 yang berbunyiArtinya : Dan apabila mereka berkehendak akanmenjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah MahaMendengar lagi Maha Mengetahui; ~Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islamberkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh,dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, danoleh karena Imsak bil Maruf tidak berhasil maka perceraiandianggap sebagai Tasrih

Nomor Tahun 2008, namun tidak berhasil, maka perceraian dipandang lebih baikuntuk menentukan kehidupan berikutnya atau dianggap sebagai TASRIH BI IHSAN ;Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, makapertimbangan dan putusan Hakim tingkat pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon /Terbanding untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon / Pembanding adalah sudah tepatdan benar, karenanya putusan Hakim tingkat pertama tersebut patut dipertahankan dan dikuatkanMenimbang

tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasandalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 sertapasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam hal ini Perceraian aquo dipandang sebagai Tasrih

diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Batulicin, pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020, olehChahyan Uun Pryatna, S.H. sebagai Hakim Ketua, Marcelliani Puji Mangesti,S.H. dan Fendy Septian, S.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangdiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim AnggotaHalaman 17 dari 18 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Blin.tersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih

Chahyan Uun Pryatna, S.H.Fendy Septian, S.H.Panitera Pengganti,Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Blin.

., masingmasing sebagai Hakim Anggota,yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti pada PengadilanNegeri Batulicin, serta dihadiri oleh Miftahul Jannah, Sp., S.H., Penuntut Umumdan Terdakwa menghadap sendiri;Hakim Anggota, Hakim Ketua,Marcelliani Puji Mangesti, S.H.

Chahyan Uun Pryatna,S.H.Fendy Septian, S.H.Panitera Pengganti,Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 300/Pid.B/2020/PN BInHalaman 18 dari 18 Putusan Nomor 300/Pid.B/2020/PN Bin

,M.H. dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota,yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantuoleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan NegeriBatulicin, serta dihadiri oleh Hanindyo Budidanarto, S.H., M.H., Penuntut Umumdan Terdakwa.Halaman 15 dari 16 putusan pidana nomor 296/Pid.B/2018/PN Bin.Hakimhakim Anggota, Hakim Ketua,Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.Panitera Pengganti,Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.Halaman 16 dari 16 putusan pidana nomor 296/Pid.B/2018/PN Bin.

., masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan NegeriBatulicin, serta dihadiri oleh Mayang Ratnasari, S.H., Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Tanah Bumbu dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;Hakimhakim Anggota, Hakim Ketua,Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN.

Eryusman, S.H.Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.Panitera Pengganti,Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN. Bln.

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah).Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Batulicin pada hari RABU, tanggal 20 DESEMBER 2017, olehANTENG SUPRIYO, S.H,M.H sebagai Hakim Ketua, FERDI, S.H dan ALVIN ZAKKAARIFIN ZETA, S.H masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalamsidang terobuka untuk umum pada hari itu juga olen Hakim Ketua dengan didampingi paraHakim Anggota tersebut, dibantu oleh AHMAD MAKASIDIK TASRIH

, S.E, PaniteraHal. 15 dari 16 Putusan No. 292/Pid.sus/2017/PN Bin.Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin serta dihadiri oleh ADIMAS HARYOSETYO,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;Hakim Hakim Anggota, Hakim Ketua,FERDI, S.H ANTENG SUPRIYO, S.H, M.HALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.HPanitera Pengganti,AHMAD MAKASIDIK TASRIH, S.EHal. 16 dari 16 Putusan No. 292/Pid.sus/2017/PN Bin.