Ditemukan 5512 data
167 — 26
Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) cq. Kepala Polisi Daerah (Kapolda) Jambi, berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman No. 45 Jambi, selanjutnya disebut TERGUGAT VI;7. Para Pesero Pengurus CV. MITRA MAKMUR, beralamat di Dusun Utama RT 04 Desa Simbur Naik, Kec. Muaro Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi,,selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I;8. Para Pesero Pengurus CV. Gelora Nusantara, beralamat di Dusun Utama RT 04 Desa Simbur Naik, Kec.
Kapolda Jambi) yang menjadikan / menetapkan status hukumPenggugat sebagai Tersangka, maka Tergugat VI (Kapolri cq.
cq.Kapolda Jambi) (vide Bukti P 70) , bahkan Tergugat VI (Kapolri cq.
Indolap), Tergugat IV(Ernawati), Tergugat V (Kepala Sekolah SMA Titian Teras) dan Tergugat VI(Kapolri cq.
,Mpdi.), Tergugat V (Kepala Sekolah SMA Titian Teras) danTergugat VI (Kapolri cq.
Khairul Amri Sinulingga Als Amri
Termohon:
Negara Kesatuan Republik Indonesia Cq Kapolri ,Cq Polda Aceh Cq Kapolres Aceh Tenggara
163 — 444
Pemohon:
Khairul Amri Sinulingga Als Amri
Termohon:
Negara Kesatuan Republik Indonesia Cq Kapolri ,Cq Polda Aceh Cq Kapolres Aceh TenggaraRaja Bintang, No. 56, Desa Mbarung,Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, dalam hal ini bertindakberdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Agustus 2019 Selanjutnyadisebut sebagai Pemohon;MelawanNegara Kesatuan Republik Indonesia C/Q Kapolri, C/Q Polda Aceh, C/QKapolres Aceh Tenggara JI. Ahmad Yani, Kutacane, Kabupaten AcehTenggara;yang dalam ini memberi kuasa1.
Dalam proses Proses Penetapan tersangka dalam Perkaradimaksud Penyidik telah mempedomani Perkap Kapolri Nomor 12 Tahun2019 Tentang Pengawasan dan pengedalian penanganan PerkaraPidana di Likungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan PerkapNomor 14 tahun 2012 tentang manajemen Penyidikan Tindak Pidana.Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonan Prapidnya pada halaman 6menyatakan penetapan Pemohon sebagai Tersangka sebagaimanadalam akun face book Pemohon pada tanggal 20 Juni 2018 yang dalambulan tersebut
Jumadi
Termohon:
1.DITRESKRIM UMUM POLDA RIAU
2.KAPOLDA RIAU
3.KABARESKRIM MABES POLRI
4.KAPOLRI
28 — 19
Pemohon:
Jumadi
Termohon:
1.DITRESKRIM UMUM POLDA RIAU
2.KAPOLDA RIAU
3.KABARESKRIM MABES POLRI
4.KAPOLRI
22 — 15
Kapolri Cq. Kapoldasu Cq. Direskrimum Poldasu Cq. Kapolrestabes Cq. Karereskom Medan
43 — 3
Kapolri Cq Kapolda Jambi Cq. Kapolres Bungo Cq. Kasat Reskrim Polres Bungo
YUS MARLINA
Termohon:
Pemerintah RI Cq KAPOLRI Cq. KAPOLDA JAMBI Cq. KAPOLRESTA JAMBI Cq. KASAT NARKOBA POLRESTA JAMBI
68 — 19
Pemohon:
YUS MARLINA
Termohon:
Pemerintah RI Cq KAPOLRI Cq. KAPOLDA JAMBI Cq. KAPOLRESTA JAMBI Cq. KASAT NARKOBA POLRESTA JAMBI
Termohon:
Kapolri Cq. Kapolda Sulsel Cq. Kapolres Maros Cq. Kasat Reskrim Polres Maros
24 — 11
MAJID TOLLA
Termohon:
Kapolri Cq. Kapolda Sulsel Cq. Kapolres Maros Cq. Kasat Reskrim Polres Maros
1.MULYADI
2.LOIS
Termohon:
Kapolri, Cq. Kapolda Riau Cq. Kapolres Inhu, Cq. Kepala Kepolisian Sektor Lirik
18 — 0
Pemohon:
1.MULYADI
2.LOIS
Termohon:
Kapolri, Cq. Kapolda Riau Cq. Kapolres Inhu, Cq. Kepala Kepolisian Sektor Lirik
7 — 4
KAPOLRI CQ. KAPOLDASU CQ. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR KOTA MEDAN
WILMORA YUDHA HASIBUAN
Termohon:
KAPOLRI Cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA Cq KEPALA KEPOLISIAN RESOR METROPOLITAN JAKARTA BARAT
19 — 2
Pemohon:
WILMORA YUDHA HASIBUAN
Termohon:
KAPOLRI Cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA Cq KEPALA KEPOLISIAN RESOR METROPOLITAN JAKARTA BARAT
WARIS PAMBUDI BIN SUPRIADI
Termohon:
Pemerintah RI Cq Kapolri Cq Kapolda Bengkulu Cq Dir Lalu Lintas Polda Bengkulu
28 — 30
Pemohon:
WARIS PAMBUDI BIN SUPRIADI
Termohon:
Pemerintah RI Cq Kapolri Cq Kapolda Bengkulu Cq Dir Lalu Lintas Polda Bengkulu
3.PEMERINTAH R.I. Cq. KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR MEDAN
4.PEMERINTAH R.I. Cq. KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KAPOLRESTABES MEDAN Cq. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR MEDAN BARU
5.. Bripka DONI BARUS
20 — 2
KAPOLRI Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
3.PEMERINTAH R.I. Cq. KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR MEDAN
4.PEMERINTAH R.I. Cq. KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KAPOLRESTABES MEDAN Cq. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR MEDAN BARU
5.. Bripka DONI BARUS
MIKHAEL RUBEN ARITONANG
Termohon:
PEMERINTAH R I Cq PRESIDEN R I Cq KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR SUNGGAL
45 — 13
Pemohon:
MIKHAEL RUBEN ARITONANG
Termohon:
PEMERINTAH R I Cq PRESIDEN R I Cq KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR SUNGGAL
61 — 14
KAPOLRI, Cq. KAPOLDA KALIMANTAN SELATAN Cq. DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS
45 — 58
PUJO WIYONO Bin ARJO SUWITOmelawanKEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI) Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH (KAPOLDA) JAWA TENGAH Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESORT (KAPOLRES) BANJARNEGARA ;
AN, SH, EDY MULYONO, SH, SUNARNO, SH,MUSLIH YAHYA, S.H.I serta SUMARWAN SUKMOAJI, SH. adalahPara Advokat/ Para Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga BantuanHukum Ikatan Advokat Indonesia Jawa Tengah (LBHIKADIN Jateng),beralamat di jalan Puspanjolo Barat Raya Nomor : 44 Semarang,berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Juli 2013, yang selanjutnyadisebut sebagai PEMOHON ;KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI) Cq.KEPALA KEPOLISIAN DAERAH (KAPOLDA) JAWA TENGAH Cq.KEPALA KEPOLISIAN RESORT (KAPOLRES
71 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa atas Putusan Komisi Kode Etik Profesi Polri Polres Dairi tersebutdi atas oleh Penggugat mengajukan Banding tanggal 6 Mei 2013 kepadaTergugat sebagai Pejabat Pembentuk Komisi Banding sebagaimanaamanat Ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Pasal 63 ayat (1) dan (2)Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan dan TataCara Kerja Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri namun hingga sampaisaat ini Keputusan Komisi Banding atas
Kapolri Nomor Pol.Kep/43/IX/2004 tanggal 30September 2004 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran DisiplinSelambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masahukuman untuk hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam PasalHalaman 7 dari 23 halaman.
Untuk menghindari kekeliruan dalam penafsiran Pasal 35 ayat (2)Keputusan Kapolri Nomor Kep43/IX/2004 agar para KasiPropam/Provos di satuan kewilayahan tidak menerbitkanrekomendasi penilaian status (RPS) Anggota Polri yang telahselesai melaksanakan hukuman disiplin dan menjalani masapengawasan;c).
Ketidak sesuaian antara Pasal 35 Keputusan Kapolri Nomor Pol.Kep/43/IX/2004 dengan Pasal 66 Peraturan Kapolri Nomor 22Tahun 2010, karena keputusan Kapolri dengan peraturan Kapolribernilai sederajat, maka berdasarkan norma hukum maka yangdipergunakan adalah peraturan yang terbaru;17.Bahwa berdasarkan dengan surat telegram Kapolda SumutSTR/601/X1/2012 tanggal 12 November 2012 butir CCC angka satumengajukan surat permohonan kepada Kabid Propam Polda Sumutuntuk penerbitan surat rekomendasi penilaian
Putusan Nomor 514 K/TUN/201431(1) huruf (j) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang SusunanOrganisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri;.
91 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa sebelum dilakukannya Sidang Komisi Kode Etik ProfesiKepolisian Negara Republik Indonesia ditingkat Polresta Jambiterhadap diri Penggugat, dalam proses penanganannya tidakberdasarkan Angka 3 (tiga) huruf b bagian 3) huruf a) SuratKeputusan Kapolri No.
Dan prosedur ini telah tidak sesuai denganPasal 40 huruf a dan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 19Tahun 2012 tentang Susunan dan Tata Kerja Komisi Kode EtikKepolisian Negara Republik Indonesia, yakni : Pemeriksaandilakukan melalui tahapan : a.
Bahwa dalam konsideran mengingat pada angka 4 (empat), dalamPutusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri merujuk kepada PeraturanKapolri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja KomisiKode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah tidakberlaku lagi dan telah dicabut berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 19Tahun 2012.
No.Pol : SKEP/993/XII/2004 tanggal 29 Desember 2004 tentang PedomanAdministrasi Pengakhiran Dinas Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesiadan Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi danTata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;Halaman 10 dari 20 halaman.
Dan bahkan telah diabaikan Ketentuan KetentuanPeraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan OrganisasiDan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri.Halaman 16 dari 20 halaman. Putusan Nomor 43 PK/TUN/20167.10.Bahwa judex Facti ternyata telah lebih tanggap dalammempertimbangkan dalil dalil aqguo dalam pemeriksaannya. SehinggaPutusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan adalah telahbenar dalam pertimbangannya.
Termohon:
Pemerintah RI Cq Kapolri Cq Kapolda NTB Cq Kapolres Dompu Cq Kepala Satuan Narkoba Resor Dompu
67 — 21
BIMO PRASETIO
Termohon:
Pemerintah RI Cq Kapolri Cq Kapolda NTB Cq Kapolres Dompu Cq Kepala Satuan Narkoba Resor Dompu
Nurwani Bin Alm Hasan
Termohon:
Kapolri Cq. Kapolda Cq. Kapolres Cq. Kasat Reskrim Res Muba Cq. Kanit Reskrim Res Muba
50 — 13
Pemohon:
Nurwani Bin Alm Hasan
Termohon:
Kapolri Cq. Kapolda Cq. Kapolres Cq. Kasat Reskrim Res Muba Cq. Kanit Reskrim Res MubaPerlu kami jelaskan bahwaPenyidik berwenang menetapkan seseorang menjadi TERSANGKA,karena TERSANGKA ADALAH SEORANG KARENA PERBUATANNYAATAU KEADAANNYA BERDASARKAN BUKTI PERMULAAN PATUTDIDUGA SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA (Pasal 1 butir 14KUHAP) Dan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Kapolri No. 6tahun 2019 tentang PENYIDIKAN TINDAK PIDANA berbunyi bahwa :PENETAPAN TERSANGKA BERDASARKAN PALING SEDIKIT 2(DUA) ALAT BUKTI YANG DIDUKUNG BARANG BUKTI (Pasal 25 ayat(1)), PENETAPAN TERSANGKA SEBAGAIMANA
109 — 41
pada tanggal 30 Januari 2006 berdasarkan SuratKeputusan Kapolri No.Pol.
2 ayat (1), (2), Pasal 10 ayat(1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Pasal 12 dan Pasal 13Peraturan Kapolri No.
Hormat (PTDH)di kewilayahan, Kapolri melimpahkan kewenangannya kepada Kapolda ; Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kapolri No.
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri ;1 Presiden RI untuk pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) atau pangkat yang lebih tinggi ;2 Kapolri untuk pangkat Inspektur Polisi Dua (IPDA) sampaidengan pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP),penandatanganan oleh De SDM Kapolri ;3 Kapolri melimpahkan kewenangan kepada De SDM Kapolriuntuk pangkat Ajun Inspektur Polisi Satu (AIPTU) ke bawah dilingkungan Mabes Polri, penandatanganan oleh Karo DalpersSde SDM Polri; 4 Kapolri melimpahkan
proses seperti kenaikan pangkat regular ;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kapolri No.