Ditemukan 776 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : scorsing skorsing schering schorshing schooling
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN Perijinan
Register : 31-03-2009 — Putus : 27-08-2009 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 5/G/2009/PTUN.PLK
Tanggal 27 Agustus 2009 — PT. MULTI GUNA COAL Melawan BUPATI BARITO UTARA Tergugat ; PT. MEGA MULTI ENERGI Tergugat II Intervensi
317 — 17
  • sengketanya tidak dipertimbangkanlagi, dan gugatan Pengugat mengenai pokok' sengketanyatersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (NietOntvankelijke Verklaard) ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110Undangundang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara maka bagi pihak Penggugat sebagai pihak yangdikalahkan dalam sengketa ini dihukum untuk membayarbiaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amarputusan ini;Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukanpermohonan penundaan (schorsing
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 08-10-2019 — Putus : 03-03-2020 — Upload : 11-03-2020
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 29/G/2019/PTUN.JPR
Tanggal 3 Maret 2020 — Penggugat:
Ir. SUHAEDI, M.Si
Tergugat:
BUPATI MERAUKE
116 — 73
  • Tata Usaha Negara mengenal asasrechtmatig sebagaimana termaksud dalam ketentuan Pasal 67 ayat (1)UU 51/2009 yang menyatakan bahwa Gugatan tidak menunda ataumenghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yangdigugat, namun terdapat pengecualian sebagaimana diatur dalam ayat(3) dan ayat (4) UU a quo, yang menegaskan bahwa Penggugat diberikanhak untuk mengajukan Permohonan Penundaan pelaksanaan KeputusanTata Usaha Negara (schorsing
    Bahwa terhadap Permohonan Penundaan Pelaksanaan KTUNObyek Sengketa (schorsing) yang diajukan oleh Penggugat jugatidak menggambarkan secara rinci dan jelas sebagaimanadipersyarakatkan oleh ketentuan Pasal 67 ayat (2) jo Pasal 67 ayat(4) UU 5/1986;2.
Pengadilan PN KOTABARU Pidana Khusus
Register : 25-01-2021 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN KOTABARU Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Ktb
Tanggal 24 Februari 2021 — Pemohon:
PUJI ASTUTIK Binti SUKARDI
Termohon:
Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepolisian Resort Kotabaru
80 — 11
  • permasalahan antara PEMOHON dan pelapor adalah murnimasalah keperdataan yang dipayungi secara perjanjian keperdataan danapabila ada halhal yang tidak sesuai dengan kesepakatan para pihak,maka sudah diatur secara terang dan jelas diselesaikan di wilayahHukum Pengadilan Negeri Batulicin (Pasal 9 isi Perjanjian tentangPERSELISIHAN) dan sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor1 Tahun 1956 Tentang Mendahulukan Penyelesaian Perkara PerdataTerkait Hak, maka =menurut hukum TERMOHON wajibmenunda/menangguhkan (schorsing
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 02-11-2017 — Putus : 19-03-2018 — Upload : 26-03-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 231/G/2017/PTUN.JKT
Tanggal 19 Maret 2018 — PT. JASUKA BANGUN PRATAMA : 1. KELOMPOK KERJA (POKJA) SATKER PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM STRATEGIS DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Dan PERUMAHAN RAKYA,dkk.
79 — 45
  • berdasarkan uraian dasardasar hukum, faktafakta danargumentasi hukum di atas, mohon perkenan Majelis Hakim YangTerhormat untuk menyatakan Penggugat tidak memiliki legal standinguntuk mengajukan Gugatan dalam perkara a quo serta menolakGugatan Penggugat atau setidaktidaknya menyatakan Gugatan TidakDapat Diterima (Niet Ontvankeleijke Verklaard).Halaman 102 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUNJKTll DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN1.Bahwa mengenai Permohonan Penundaan dan/atau menundaberlakunya (schorsing
    Bahwa selanjutnya, pembentuk undangundang menyadari perlunyaketentuan penundaan (schorsing) sebagaimana dimuat dalam Pasal 67ayat (4) UUPPLH yang hanya dapat dilakukan secara selektif danlimitatif ;4.
Pengadilan DILMIL I 07 BALIKPAPAN Pidana Militer
Register : 18-11-2019 — Putus : 12-02-2020 — Upload : 12-02-2020
Putusan DILMIL I 07 BALIKPAPAN Nomor 40-K/PM.I-07/AD/XI/2019
Tanggal 12 Februari 2020 — Oditur:
Andi Hermanto, S.H
Terdakwa:
Wahyu hariadi
86 — 70
  • Kapaldam VI/Mlw dengan Nomor :B/100/1/2020 tanggal 29 Januari 2020, sehinggaberdasarkan faktafakta yang terungkapdipersidangan, Penasihat Hukum menilaituntutan Oditur Militer mengenai PidanaTambahan tersebut sangatlan memberatkanTerdakwa.5) Bahwa Terdakwa memiliki 2 (Dua) oranganak yang masih kecil dan membutuhkanbiaya,perhatian Terdakwa sebagai bapaknya, halini dikaitkan juga dengan memberikan biayakepada anak dari Saksi IV( Ririn Setiawati).6) Bahwa Terdakwa sejak berperkara telahmendapatkan Schorsing
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 22-01-2019 — Putus : 25-07-2019 — Upload : 13-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 25 Juli 2019 — Penggugat:
EVIE MUSTIKAWATI ARIFIN
Tergugat:
PT. ASURANSI STACO MANDIRI
71 — 17
  • bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial, Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan sela denganmemerintahkan Pengusaha in cassu Tergugat untuk membayar upahPenggugat setiap bulannya selama proses PHK dengan persyaratan apabilaTergugat terbukti telah melakukan skorsing kepada Penggugat sebagaimanadimaksud dalam ketentuan Pasal 155 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan, dan selama masa schorsing
Pengadilan PT PONTIANAK Perdata
Register : 10-12-2020 — Putus : 11-01-2021 — Upload : 11-01-2021
Putusan PT PONTIANAK Nomor 104/PDT/2020/PT PTK
Tanggal 11 Januari 2021 — Pembanding/Tergugat I : J. FRANS APIK OPOK Diwakili Oleh : BUDI SURYAWAN, SH
Pembanding/Tergugat II : MAHENDRA JAYA, SE., MM Diwakili Oleh : BUDI SURYAWAN, SH
Terbanding/Penggugat I : MOHAMMAD ALI
Terbanding/Penggugat II : Dr. Hj. ANI ROCHANI
Turut Terbanding/Tergugat III : KEPALA BADAN PERTANAHAN ATR KOTA PONTIANAK
126 — 55
  • Bakeri Bin Ayub dan terakhirtercatat atas nama dokter Hj Ani Rochani;Memerintahkan kepada Tergugat untuk menindaklanjuti proses penerbitanSertifikat Hak Milik atas tanah tersebut atas nama J. frans Apik Apok;Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda (Schorsing) pelaksanaanSurat Keputusan Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2119 tanggal 14September 2000, Desa/Kelurahan Batu Layang, Gambar Situasi tanggal 1Nopember 1995 No. 797/1995, luas 12.145 meter persegi, nama pemegang haksemula atas
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 17-07-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 41/G/2019/PTUN.PBR
Tanggal 24 Oktober 2019 — Penggugat:
RAHMAT SUTOPO, S. Hut
Tergugat:
GUBERNUR RIAU
466 — 9603
  • Bahwa walaupun PTUN mengenal asas rechtmatig sebagaimanatermaksud dalam Pasal 67 ayat (1) UU PTUN yang menyatakan bahwaGugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya KeputusanBadan atau PejabatTata Usaha Negara serta tindakan Badan atauPejabat Tata Usaha Negara yang digugat, namun terdapat pengecualiansebagaimana diatur dalam ayat (2), (3) dan (4), yang penundaanpelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara (schorsing) selama prosespemeriksaan di pengadilan berjalan sampai dengan adanya putusanmempunyai
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 26-03-2020 — Putus : 14-07-2020 — Upload : 15-07-2020
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 18/G/2020/PTUN.PLG
Tanggal 14 Juli 2020 — Penggugat:
1.KASMAWATI, S.Pd
2.ELYATI, S.Pd
3.MERI EMIRIATI, S.PD
4.HERMILINDA, S.Pd
5.ASRAN, S.Pd
Tergugat:
BUPATI LAHAT
229 — 127
  • sebagaimana termuat dalam pasal 67 ayat (1)UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara yang dinyatakan bahwagugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusanBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atauPejabat Tata Usaha Negara serta Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara digugat, namun terdapat pengecualian sebagaimana diaturdalam ayat (2), (8) dan (4) yang menegaskan bahwa Para Penggugatdiberikan hak untuk mengajukan permohonan penundaan pelaksanaanKeputusan Tata Usaha Negara (schorsing
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 21-07-2014 — Putus : 18-12-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 21/G/2014/PTUN-SMD
Tanggal 18 Desember 2014 — PT. Indowana Arga Timber; melawan KEPALA DINAS KEHUTANAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR;
105 — 46
  • Olehsebab itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, agar kiranyaberkenan memutuskan sebagai berikut :DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN Menolak permohonan Penggugat untuk menunda / menangguhkan (schorsing)Surat Keputusan Tergugat In Litis Nomor 970/7297/KPTS/DKIV/2013tentang Sanksi Denda Administrasi kepada PT.
Pengadilan PTUN JAMBI TUN Pilkada
Register : 26-05-2011 — Putus : 18-10-2011 — Upload : 11-08-2013
Putusan PTUN JAMBI Nomor 6/G/2011/PTUN.JBI
Tanggal 18 Oktober 2011 — Asnawi A R dkk Bupati Batanghari Sabki
122 — 58
  • dalam mengeluarkan SuratKeputusan obyek sengketa telah melanggar asasasas umum pemerintahan yang baiksebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, sehingga telah cukup beralasan hukum bahwa obyeksengketa tersebut dinyatakan tidak sah dan memerintahkan kepada Tergugat untukmencabut obyek sengketa;Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan permohonan penundaan(schorsing
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN Pilkada
Register : 20-02-2013 — Putus : 03-04-2013 — Upload : 11-06-2013
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 6/G/2013/PTUN.PLK
Tanggal 3 April 2013 — Ediono,S.Sos Dk melawan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya
116 — 57
  • Pemilukada, maka bilamana Tahapan Pemilihan Umum KepalaDaerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2013yang diselenggarakan oleh Pihak Tergugat tetap diteruskan sementaraPenggugat tidak diikut sertakan sebagai salah satu pasangan calon BupatiDan wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 dan keuanganDaerah terpakai dua kali ulangan Pemilukada, maka menurut hukum kiranyaberalasan dipandang sangat mendesak harus adanya PenetapanPengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya untuk penundaan (schorsing
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 22-04-2020 — Putus : 17-09-2020 — Upload : 17-09-2020
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 20/G/2020/PTUN.BNA
Tanggal 17 September 2020 — Penggugat:
DARKASYI
Tergugat:
1.Bupati Aceh Timur
2.Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur
3.Camat Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur
352 — 411
  • TENTANG PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN SURATKEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA/SURAT PEJABAT TATA USAHANEGARA (SCHORSING);1. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Bupati AcehTimur Nomor : 140/2023, tanggal 3 Maret 2020 Perihal Penegasanterhadap hasil Pemilihan Keuchik Gampong Blang Pauh Dua;2.
Pengadilan PN JAYAPURA Perdata Khusus PHI
Register : 19-10-2020 — Putus : 31-10-2019 — Upload : 19-10-2020
Putusan PN JAYAPURA Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jap
Tanggal 31 Oktober 2019 — Pemohon Kasasi - Abdul Malik, Dkk Termohon Kasasi - PT Freeport Indonesia
341 — 190
  • sesuai atau bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku,Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisinan HubunganIndustrial, Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan sela memerintahkanpengusaha dalam hal ini Penggugat untuk membayar upah Para Tergugatsetiap bulannya selama proses PHK dengan persyaratan apabila PenggugatHalaman 117 dari 147 halaman Putusan No: 21/Pdt.SusPHI/2019/PN.Japterbukti telah melakukan schorsing
    kepada Para Tergugat sebagaimanadimaksud dalam ketentuan Pasal 155 ayat (3) UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan selama masa schorsing Penggugatterbukti pula tidak membayarkan upah Para Tergugat setiap bulannya, sehinggaMajelis Hakim berpendapat terhadap tuntutan provisi yang demikian telahmemasuki bagian pokok perkara sehingga haruslah dniyatakan tidak beralasanhukum dan patut dinyatakan ditolak;DALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat mengajukaneksepsi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Parpol
Putus : 22-01-2013 — Upload : 11-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 144 PK/Pdt.Sus/2012
Tanggal 22 Januari 2013 — HERO SAMUDRA, SH., MH. vs 1. PENGURUS HARIAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI KEDAULATAN, 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
61 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 144 PK/Pdt.Sus/2012program dan peraturanperaturan Partai Kedaulatan dikenakan sanksi denganpentahapan berupa peringatan, pemberhentian sementara (schorsing) danpemecatan;ART Pasal 9 ayat (2) menyatakan:Tindakan peringatan diambil terhadap anggota dan/atau pengurus karenamelakukan tindakan indispliner, seperti:a Bertindak yang bertentangan dengan ketentuan yangditetapkan oleh Partai Kedaulatan dalam Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga maupun peraturan partai lainnya;b Pengurus Partai yang
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 10-08-2018 — Putus : 15-11-2018 — Upload : 30-01-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 183/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 15 Nopember 2018 — PT. PABRIK KERTAS INDONESIA (PT. PAKERIN) : MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
438 — 576
  • Putusan Nomor 183/G/2018/PTUN,JKT.Terhadap dalil Penggugat pada huruf E halaman 27 s/d 28 yang intinyamengajukan permohonan penundaan (schorsing), dapat Tergugat tanggapisebagai berikut:1.Berdasarkan Pasal 67 ayat (4) UndangUndang No. 5 Tahun 1986ditentukan bahwa permohonan penundaan sebagaimana dimaksud ayat(2) dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesakyang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jikakeputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut tetap dilaksanakan.Selanjutnya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-10-2009 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 313 K/TUN/2009
Tanggal 27 Oktober 2009 — PT. NUSA PALAPA MINERALS ; BUPATI LEBONG, PT. TANSRI MADJID ENERGI
89 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tansri Madjid Energi tanggal 30 April 2008(obyek sengketa);Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohon kepadaPengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu agar memberikan putusan sebagaiberikut :Dalam Penangguhan :1.2.Mengabulkan Permohonan Penundaan (Schorsing) dari Penggugat;Menangguhkan pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Lebong No. 331Tahun 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi, KuasaPertambangan Pengangkutan dan Penjualan Bahan Galian Emas kepadaPT.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 13-03-2012 — Putus : 24-07-2012 — Upload : 13-09-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 43/G/2012/PTUN-JKT
Tanggal 24 Juli 2012 — Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional (DPP PPRN);1.Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,2.Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional (DPP PPRN)
100 — 68
  • dinyatakan batal, serta mewajibkan Tergugatuntuk mencabutnya dan oleh karena itu maka gugatan Penggugat haruslahdikabulkan untuk seluruhnya ; Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah pula mengajukanPermohonan Penundaan Surat Keputusan Obyek Sengketa, dengan alasan bahwa kerugianyang ditimbulkan dengan terbitnya obyek sengketa bagi Penggugat adalah sangatlah besar sertasangatlah mendesak, mengingat Pemilu Legislatif 2014 sudah didepan mata ; Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Penundaan (Schorsing
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 24-02-2020 — Putus : 23-04-2020 — Upload : 29-04-2020
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 11/G/2020/PTUN.PLG
Tanggal 23 April 2020 — Penggugat:
PT. TUBINDO ENERGI DIWAKILI OLEH GUSTI SYAIFUDDIN SH
Tergugat:
GUBERNUR SUMATERA SELATAN
559 — 328
  • lahan untuk pelabuhan ataudermaga seluas 5 Ha yang terletak di Desa Tebing Abang, telahmelakukan pembebasan lahan dari pemiliknya senilai Rp100.000.000,Halaman 29 dari 83 halaman /Putusan No.11/G/2020/PTUN.PLG(seratus juta rupiah), maka sesuai Pasal 67 ayat (2), (3), dan (4) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Penggugat mohon Majelis Hakim PTUNPalembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenanmenjatuhkan penetapan dalam tindakan pendahuluan yang menetapkanmenunda pelaksanaan objek sengketa (schorsing
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 26-08-2010 — Upload : 26-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 226 K/TUN/2010
Tanggal 26 Agustus 2010 — PT. MULTI GUNA COAL VS BUPATI BARITO UTARA ; PT. MEGA MULTI ENERGI
52 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ayat (1) huruf f. dan ayat (2)UndangUndang No. 5 Tahun 1986, karena tidak memuat butir f. yangmenyebutkan : "(1) Putusan Pengadilan harus memuat : f. amar putusantentang pokok sengketa dan biaya perkara ;Bahwa Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding sangatkeberatan dan menolak serta tidak sependapat dengan pertimbanganjudex factie, halaman 83 alenia 4 Putusan yang menyebutkan:Menimbang, bahwa Pemohon Kasasi semula Penggugat dahuluPembanding juga telah mengajukan Permohonan Penundaan (schorsing
    No 226 K/TUN/2010penundaan (schorsing) terhadap Surat Keputusan Tata Usaha Negaraobyek sengketa, Setelah Majelis Hakim mengadakan PemeriksaanSetempat pada tanggal 18 Mei 2009 dan berdasarkan buktibukti danketerangan saksisaksi yang terungkap dipersidangan mempertimbangkanyang pada kesimpulannya bahwa tidak ada halhal yang relevan untukmengabulkan permohonan penundaan dimaksud, sehingga permohonanPengugat untuk menangguhkan berlakunya obyek sengketa dalamperkara ini dinyatakan ditolak ;"ALASAN JUDEX