Menetapkan agarTerdakwa membayarbiaya perkara sebesarRp 5.000,00 (lima riburupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jayapura No. 22/Tipikor/2013/PNJPR tanggal 12 September 2013 yangamar lengkapnya sebagai berikut:1. Menyatakan bahwa Terdakwa Slamet Budiyono tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanayang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primair;2.

Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebanyakRp 5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Bandingpada Pengadilan Tinggi Jayapura No. 17/TIPIKOR.

BANDING/2013/PT.JPRtanggal 31 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Jayapura Nomor: 22/Tipikor/2013/PN.Jpr tanggal 12September 2013 yang dimintakan banding tersebut;Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;Hal. 63 dari 75 hal. Put.

Dengan demikian dirasakan putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi JayapuraNomor: 17/TIPIKOR.

,M.H., Hakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagaiHakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariitu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri HakimHakim Anggota tersebut, dan74dibantu oleh Budi Prasetyo, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadirioleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.AnggotaAnggota KetuaTtd/ Ttd/Prof.Dr. Abdul Latief, S.H.,M.Hum., Dr. H.M. Zaharuddin Utama, S.H.,M.M.,Ttd/H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H.,Panitera PenggantiTtd/Budi Prasetyo, S.H.

Sanusi(diproses dalam berkas perkara terpisah No. 39/TIPIKOR/2011/PT. Bdg Jo No. 26/Pid. Sus/TPK/2011/Pn. Bdg) yang melakukan penyesuaian tindakan pidanaTerdakwa Asep Sulaeman, S.E., M.M., Bin H.

Sanusi (diproses dalam berkas perkara terpisah No. 39/TIPIKOR/2011 PT. Bdg jo No. 26/Pid sus/TPK/2011/PN. Bdg) yang melakukanpenyesuaian terhadap tindakan pidana Terdakwa Asep Sulaeman, S.E., M.M., BinH. Hamda dalam perkara ini;Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 09 Oktober 1975Nomor: 951 K/Sip/1973, menyatakan bahwa seharusnya pemeriksaan TingkatBanding mengulangi pemeriksaan secara keseluruhan, baik mengenai fakta maupunpenerapan hukumnya.

,LLM., selaku KetuaMajelis dengan pendapat sebagai berikut:Bahwa tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusanPengadilan Negeri Bandung Nomor : 27/Pid.Sus/TPK/ 2011/PN.Bdg., tanggal 23Agustus 2011 jo putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi di Bandung Nomor :40/TIPIKOR/2011/PT.BDG., tanggal 02 November 2011 jo putusan Mahkamah AgungRI Nomor 2639 K/Pid.Sus/2011 tanggal 1 Februari 2012, karena halhal yang relevansecara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar, yaitu

Hamda tersebut ;Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2639 K/Pid.Sus/2011tanggal 1 Februari 2012 jo. putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi diBandung Nomor : 40/TIPIKOR/2011/PT.BDG., tanggal 02 November 2011 jo. putusanPengadilan Negeri Bandung Nomor : 27/Pid.Sus/TPK/ 2011/PN.Bdg., tanggal 23Agustus 2011MENGADILI SENDIRI8 Menyatakan Terpidana Asep Sulaeman, S.E., M.M., Bin H.

Mohamad Askin, SH., Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung dan SriMurwahyuni, SH., M.H., Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang62terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakimAnggota tersebut, dibantu oleh Purwanto, SH., M.H., Panitera Pengganti dan tidakdihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.HakimHakim Anggota : Ketua:ttd./ Prof. Mohamad Askin, SH. ttd./Dr.

penerimaan honor panitia berikut bend 26 (ASLD;Surat Perintah Pembayaran (Fotokopi dilegalisir);Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah dan Penerimaan Ganti Rugi berikutlampirannya (ASLD;Fotocopy Buku Register Keterangan Tanah Kecamatan Nanggulan KabupatenKulon Progo ;Dikembalikan kepada Pemkab Kulon Progo ;8 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiYogyakarta Nomor: 02/TIPIKOR

No. 02/TIPIKOR/2014/PTY., dan Nomor : 02AKS/Akta.Pid.Sus/2014/P.Tpkor.Yk., jo No. 19/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk., jo.

PutusanNomor : 02/TIPIKOR/2014/PTY., terasa menambah berat bebanhidup yang Pemohon Kasasi dan Keluarga alami ;Sejak ditetapkannya Pemohon Kasasi sebagai Tersangka sampai sebagai Terdakwadugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan tanah TPA sampah BanyurotoKecamatan Nanggulan Tahun 2006. Pemohon Kasasi dan keluarga sudah merasakanberatnya beban hidup yang Pemohon Kasasi tanggung.

, atau apakah caramengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan UndangUndang, danapakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yangdimaksud dalam pasal 253 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana(UndangUndang No. 8 Tahun 1981);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agungberpendapat, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umumtersebut dapat dikabulkan, dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Yogyakarta Nomor: 02/TIPIKOR

UndangUndang No. 48 Tahun 2009, UndangUndang No. 8Tahun 1981, UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah danditambah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan ;MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : JAKSA /PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI WATES tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Yogyakarta Nomor: 02/TIPIKOR

PADA PENGADILANTINGGI DKI JAKARTA YANG TELAH MENGUATKAN JUDEX FACTIPENGADILAN TIPIKOR PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSATHal. 35 dari 51 hal.

Nomor : 970 K/PID.SUS/201436MENGENAI TERBUKTINYA DAKWAAN SUBSIDIAIR JAKSA/PENUNTUTUMUM ADALAH TIDAK DISERTAI DENGAN PERTIMBANGAN HUKUMSERTA ALASANALASAN TERLEBIH DAHULU SEPERTI YANGDIWAJIBKAN UNDANGUNDANG SEHINGGA MERUPAKANPERTIMBANGAN HUKUM YANG TIDAK CUKUP (ONVOLDOENDEGEMOTIVEERD), KARENA HANYA MEMBENARKAN DAN MENGAMBILALIH BEGITU) SAJA PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTIPENGADILAN TIPIKOR PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSATTANPA MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUMNYA SENDIRI.Hal ini dapat dilihat dalam

harusdibatalkan;c Putusan Mahkamah Agung Nomor 672 K/Sip/1972 tanggal 18 Oktober 1972menyatakan putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukupdipertimbangkan;Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka sudah seharusnya PutusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalamPerkara Pidana Nomor : 37/PID/TPK/2013/PT.DKI tanggal 18 Desember 2013dibatalkan karena tidak ada pertimbangan yang jelas atau tidak cukuppertimbangannya.3 BAHWA JUDEX FACTI PENGADILAN TIPIKOR

Thomas Patriadan Zulvia adalah sesuai dengan tugas dan kewenangan masingmasing, jadisama sekali tidak ada bentuk kerjasama untuk melakukan tindak pidana korupsidalam perkara ini.BAHWA JUDEX FACTI PENGADILAN TIPIKOR PADA PENGADILANNEGERI JAKARTA PUSAT dalam putusan a quo tidak menerapkan ketentuanhukum pembuktian sebagaimana mestinya, yaitu menerapkan ketentuan Pasal185 ayat (6) KUHAP DALAM MEMBUKTIKAN ADANYA KERUGIANNEGARABahwa apa yang menjadi perhitungan dari BPKP mengenai selisih antaraharga dari

Bahwa Majelis Hakim menilai kebenaran keterangan saksi seharusnyadengan sungguhsungguh memperhatikan persesuaian antara keterangansaksi satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alatbukti.Bahwa berdasarkan uraian di atas maka menurut kami Penasihat Hukum Terdakwa/Pemohon Kasasi, Judex Facti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusatdan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimanamestinya, dalam hal ini tidak mempertimbangkan faktafakta

: Tanggal 17 April2016 s/d Tanggal 16 Mei 2016Pengadilan Tinggi : Tanggal 17 Mei 2016 s/d Tanggal 15 Juni 2016IHakim Tipikor : Sejak tanggal 9 Juni 2016 s/d tanggal 8 Juli 2016Perpanjangan : Sejak tanggal 9 Juli 2016 s/d tanggal 6Ketua Pengadilan September 2016;TinggiPermintaan : Sejak tanggal 7 september 2016 s/d tanggal 6Perpanjangan ke Oktober 2016;MARI Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut; Telah membaca Surat Penetepan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Bandingdi Jayapura Nomor

tidak mengatur tentang penjatuhan pidana penjara danpidana denda;Bahwa,mencermati amar putusan Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Klas IA Jayapura ternyata tidak ada pernyataan tentangKesalahan Terdakwa terhadap dakwaan Primaire,Subsidaire dan LebihSubsidaire karena kebenaran hakiki membuktikan Terdakwa(Pembanding) tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi47secara bersamasama, karena Mejelis hakim tidak menguraikan apakahPembanding sebagai orang yang melakukan atau sebagai orang

Ada yang kurang lengkap;Bahwa,pertimbangan Majelis Hakim kurang lengkap dalam putusannyadengan tidak mempertimbangkan keterangan saksi Paulus RobiSarunggu,saksi Ignasius Babaga, saksi Aminadab Jumami,saksi A ThanRoses;Bahwa, apabila Majelis Hakim Pengadilan Tipikor ada Pengadilan NegeriKlas IA Jayapura mempertimbangkan secara lengkap obyektif dansempurna, maka tentunya dakwaan Penuntut Umum harus dinyatakanbatal demi hukum atau Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum;Bahwa,dengan alasanalasan

Menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Klas IA Jayapura No.1/Pid.Sus48TPK/2016/PN.Jap,tanggal 7 Juni dalam perkara Terdakwa Drs.PaulusNong,M.Pd/Pembanding;3. Menyatakan dakwaan Penuntut Umu batal demi hukum;4. Menyatakan membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan PenuntutUmum;5.

Mereka yang melakukan,yang menyuruh melakukan dan yang turutserta melakukan perbuatan;Menimbang, bahwa dengan rumusan delik seperti tersebut dalam pasal55 ayat(1)ke1 maka terdakwa Drs.Paulus Nong,M.Pd, dikategorikan sebagaipelaku tindak pidana karena turut serta melakukan perbuatan dan karenaitu Terdakwa dipidana sebagai pelaku perouatan dengan kwalifikasi terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsisecara bersamasama;Menimbang, bahwaMajelis Hakim Tipikor tingkat banding

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSIKL.IA KHUSUS BANDUNGPUTUSANNomor : 60/Pid.Sus/TPK/2011/PN Bdg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Klas IA Bandung yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Tindak Pidana Khusus TIPIKOR pada Pengadilan tingkat pertama, telahmenjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :Nama Lengkap : IDIH BIN MAMITempat Lahir : CianjurUmur / Tgl.

CianjurTerdakwa berada dalam tahanan/ditahan ;e Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2011 s/d tanggal 10 Pebruari 2011;e Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Pebruari 2011 s/d tanggal 22Maret 2011 ;e Perpanjangan Pengadilan Negeri Cianjur ke1 sejak tanggal 23 Maret 2011 s/d 21 April 2011 ;e Perpanjangan Pengadilan Negeri Cianjur ke2 sejak tanggal 22 April 2011 s/d21 Mei 2011 ;e Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2011 s/d tanggal 08 Juni 2011 ;e Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung

ke1 sejak tanggal09 Juni 2011 s/d tanggal 08 Juli 2011 ;e Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung ke2 sejak tanggal09 Juli 2011 s/d tanggal 07 Agustus 2011 ;e Hakim Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 03 Agustus 2011 s/dtanggal 01 September 2011 ;e Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 02September 2011 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2011 ;e Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 1Nopember sampai dengan tanggal 30 Nopember

Menetapkan biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah)dibebankan kepada Terdakwa ;DEMIKIANLAH, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tipikor Bandung pada hari SELASA, tanggal : 06 DESEMBER 2011,oleh kami EKA SAHARTA WINATA, SH, selaku Hakim Ketua Majelis,YANUAR ANADI, SH.MH. dan DANIEL PANJAITAN, S.H., LL.M., masingmasing selaku Hakim Anggota Ad Hoc Tipikor, Putusan tersebut diucapkan olehHakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : SELASA,Tanggal

13 DESEMBER 2011, dengan didampingi oleh kedua Hakim AnggotaAd Hoc Tipikor yang sama dibantu oleh LANDONG HADAMEAN S.

Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh JurusitaPengganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya bahwapermintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa padatanggal 27 Desember 2013 ;3. Memori banding tertanggal Januari 2014 yang diajukan oleh PenuntutUmum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Surabaya pada tanggal 28 Januari 2014, telah diserahkan salinanresminya kepada Terdakwa pada tanggal 29 Januari 2014 ;5.

Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat olehJurusita Pengganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya ,bahwa pada tanggal 24 Januari 2014 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa .............Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaratersebut ;Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telahdiajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syaratsyaratsebagaimana yang ditentukan dalam wundangundang, oleh karenanyapermintaan banding tersebut

Banda Aceh Nomor08/PID.TIPIKOR/2016/PT.BNA., tanggal 14 Juni 2016 yang menguatkanputusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tanggal 18 April 2016 Nomor46/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bna., tersebut Tidak =menerapkan hukumsebagaimana mestinya yaitu:1.

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tersebut tidakmencerminkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat,khususnya terhadap pelaku tindak pidana Korupsi.

Banda Aceh Nomor08/PID.TIPIKOR/2016/PT BNA, tanggal 14 Juni 2016 yang telah kami terimapada tanggal 29 Juni 2016 dan pada tanggal 11 Juli 2016 kami mengajukanupaya hukum kasasi dan akta permohonan kasasi (pasal 244 dan 248 Ayat (2)KUHAP yang telah tercatat di Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh, Nomor46/Pid.Sus/TPK /2015/PN Bna tanggal 11 Juli 2016 Oleh karena itu maka sudahsah dan telah menurut ketentuan undangundang yang berlaku.

Putusan Nomor 1905 K/PID.SUS/2016Bahwa menurut pendapat kami Judex Facti, baik Pengadilan NegeriTipikor Banda Aceh maupun Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh telah salahdan keliru menerapkan hukum terhadap pemohon kasasi H Awaluddin S.H.

Awaluddin S.H., Sp.N., M.H., disebutkan dalam surat tuntutanadalah pada Tahun 2011, telah diubah begitu saja tanpa pemberitahuansebelumnya, begitu pula tertera dalam surat Putusan Pengadilan Negeri Tipikordan Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor namun hal ini tidak menjadipertimbangan Judex Facti berikut Surat Dakwaan tersebut;1.

Kalijaga Kec.Harjamukti Kota CirebonIslamPNS (Staf Tata Lingkungan Bidang Cipta KaryaDinas PUPESDM Kota Cirebon)Pendidikan SMATerdakwa berada dalam tahanan/ditahan ;Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 02 September2013 ; Ditangguhkan Penahanannya oleh Penyidik tanggal 16 Agustus 2013 ; Penuntut Umum tidak dilakukan Penahanan ; Penahanan Kota oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 01April 2014 sampai dengan tanggal 30 April 2014 ; Perpanjangan Penahanan

Kota oleh Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejaktanggal 01 Mei 2014 sampai dengan tanggal 29 Juni 2014; Perpanjangan Penahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi TipikorBandung sejak tanggal 30 Juni 2014 sampai dengan tanggal 29 Juli 2014 ; Perpanjangan Penahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi TipikorBandung sejak tanggal 30 Juli 2014 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2014 ;Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu DAN BILDANSYAH, SH.Dkk. kesemuanya para Advokat yang beralamat

PUTUSANNomor : 30/PID.SUS.K/2012/PTMDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI MEDAN, mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi(Tipikor) dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkaraTerdakwa : Nama Lengkap : ZULFANSYAHTempat lahir : BinjaiU m u r/tanggal lahir : 49 tahun / 05 September 1962Jenis Kelamin : Laki lakiKebangsaan : IndonesiaTempat Tinggal : Jalan PU No. 24 Kelurahan Binjai Estate Kec.Binjai SelatanAgama : IslamPekerjaan : PNSPendidikan : SLTA1

BJM (PENGADILAN TIPIKOR)

Kecamatan' PelaihariHalaman 3 dari 48 halamanPutusan Nomor : 09/PID.SUS/2011/PT.BJM.Kabupaten Tanah Laut Kalimatan Selatan, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 2 MeiBQ gn mmm mmm wn tn te ee ie ei 6 mim a eo i wm ee eo ere ee eee PENGADILAN TINGGI tersebut ;= =e = em = TelahMeMIDACE 52 ses sees semis ses ete e Sele Se Sele eo Sete ORE RGIE ORs Scie Seite oePenetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tertanggal11 Agustus 2011Nomor 09/Pen.Pid.Sus/2011/PT.BJM, tentang penunjukan MajelisHakim Tipikor

PUTUSANNomor : 02/TIPIKOR/2012/PTBdg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI BANDUNG, yangmemeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada tingkat banding dalampersidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraTerdakwa :Nama lengkap : OTONG MULYADI Bin (Alm) SATIBTempat lahir : CirebonUmur/tanggal lahir : 52 tahun/25 Januari 1959.Jenis kelamin : Lakilaki.Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.Tempat tinggal

Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tipikor Bandung, dengan Penetapan Nomor64/Pen.Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg. tanggal 1 Agustus 2011, sejak tanggal 01 Agustus2011 s/d 30 Agustus 2011.4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung, denganPenetapan No. 64/Pen.Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg, tanggal 18 Agustus 2011 terhitungsejak tanggal 31 Agustus 2011 s/d 29 Oktober 2011.5.

Perpanjangan Penahanan (I) oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung,dengan Penetapan No. 96/Pen/Tipikor/2011/PT.Bdg, tanggal 18 Oktober 2011terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2011 s/d. tanggal 28 November 2011 ;6. Perpanjangan Penahanan (II) oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung,dengan Penetapan No. 96/Pen/Tipikor/2011/PT.Bdg, tanggal 18 Oktober 2011terhitung sejak tanggal 29 November 2011 s/d. tanggal 28 Desember 2011 ;7.

Penahanan oleh Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung, dengan Penetapan No.80/Pen/Tipikor/2011/PT.Bdg, tanggal 29 Desember 2011 terhitung sejak tanggal 20Desember 2011 s/d. tanggal 18 Januari 2012 ;8.

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung,dengan Penetapan No. 80/Pen/Tipikor/2011/PT.Bdg, tanggal 17 Januari 2011 terhitungsejak tanggal 19 Januari 2011 s/d. tanggal 18 Maret 2011 ;PENGADILAN TINGGI tersebut : Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunanputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 13 Desember 2011 Nomor :59/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ; Menimbang, bahwa berdasarkan Surat

PUTUSANNo. 554 K/Pid.Sus/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus tipikor dalam tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : AJAT SUDRAJAT bin JUNAEDI ;Tempat lahir : Kuningan ;Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 16 Juni 1978 ;Jenis kelamin : LakiLaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Dusun Dua, RI 008 RW 002, DesaCiketak, Kecamatan Kadugede,Kabupaten Kuningan ;Agama : Islam ;Pekerjaan : Wiraswasta ;Pemohon

Meterai Rp6.000,Jumlah Rp176.000,(Seratus tujuh puluh enam riburupiah)Nomor : W1.U1/ /HK.02/I1X/2018Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan ataspermintaan dari MAULIDANI (Pemohon).Banda Aceh, 27 September 2018PENGADILAN NEGERI/ PHI /TIPIKOR BANDA ACEHWakil PaniteraDrs. Effendi, SHNip. 198302082009121003

cues somes Rp. 5.000,00~ ROAKSIL....... 0. ccc cceec ccc eccecueeccceeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeueeeneeeaes Rp.5.000,00 M@TeV Al... eee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeeeeeeeeeaaaees Rp. 6.000,00~ JUMMAN ooo eee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesaeeeeeeeeeeaaaees Rp.196.000,00(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)Nomor : W1.U1/ /HK.02/I1X/2018Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan ataspermintaan dari Hatice Karasah (Pemohon).Banda Aceh, 5 September 2018Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor

Ainal Mardhiah, S.H,M.H.Perincian biaya perkara :oa FwoNnN PRPBiaya Daftar Rp 30.000,Biaya ATK/pemberkasan Rp 50.000,Biaya Panggilan Rp 100.000,PNBP panggilan Rp. 5.000.Redaksi Rp 5.000,Meterai Rp 6.000,Jumlah Rp 196.000, (Seratus sembilan puluh enamribu rupiah)Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata permohonan Nomor 141/Pdt.P/2018/PN BnaNomor : W1.U1/ /HK.02/1X/2018Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan ataspermintaan dari Hatice Karasah (Pemohon).Banda Aceh, September 2018PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR

RedakSi.....cee..e : Rp. 5.000,00, Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh3, Leges.cccccsseeeeee : Rp. 5.000,00, Wakil Panitera.4. Biaya proses ........ : Rp. 134.000,00.Jumlah Rp. 150.000,00,T.TARMULL, SHNIP.19112311985031025Hal 6 dari hal 6 Putusan No.130/Pdt/2015/PT.BNA

Hakim Tipikor Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2011 s/d tanggal 22Oktober 2011; B. Hakim ~ SSTATETTTTATTTG AAT 9. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2011s/d tanggal 21 Desember 2011 ;10. Diperpanjang I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Desember 2011 s/d tanggal 20 Januari 2012 ;11. Diperpanjang II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Januari 2012 s/dtanggal 19 Pebruari 2012;12.

Tipikor/2013/PN.AB, tanggal 19 Maret 2015, Penggugat (JackyTalahatu, S.E., M.Si) dipidana penjara selama 1 (satu) tahun karena telahHalaman 4 dari 7 halaman.

Tipikor/2016/PN Amb.Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut,Terdakwa/Penasehat Hukumnya telah mengajukan kontra memori bandingpada tanggal 17 Oktober 2016 yang diterima oleh Panitera MudaKhususTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon pada tanggal 17Oktober 2016 sesuai tanda terima kontra memori banding Nomor19/Akta.PIDSUSTP K/2016 /PT.AMB dan Kontra memori banding tersebutHalaman 44 dari 76 Putusan No. 19/PID.SUSTPK/2016/PT.AMB.telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut

Tipikor/2016/PN Amb.Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Ambon tersebut, Terdakwa/Penasehat Hukum TIDAKmengajukan permohonan banding .Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupunTerdakwa/Penasehat hukum telah diberitahukan untuk mempelajari berkasperkara ( Inzage ) sesuai surat Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Ambon masingmasing NomorW27.U1/1182/HK.07/IX/2016 dan Nomor: W27.U1/1183/HK.07/IX/2016 tanggal28 September

M.Siuntuk membayar uang pengganti sebesar Rp.20.000.000,00 (duapuluhjuta rupiah), yang menurut Jaksa Penuntut Umum adalah telah kelirudalam pertimbangan hukumnya (seperti yang terdapat dalamHalaman 45 dari 76 Putusan No. 19/PID.SUSTPK/2016/PT.AMB.pertimbangan putusannya halaman 183 alinea keempat s/d halaman 185alinea kedua).Menurut Jaksa Penuntut Umum seharusnya Majelis Hakim Tipikor padaPengadilan Negeri Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo menghukum Terdakwa SAIFUDIN NUHUNAYAN, S.Pd

M.SiOleh karenanya, Jaksa Penuntut Umum mohon dengan hormat agarMajelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Ambon:I. Menerima Permohonan Banding ini.ll. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor:06/PidSusTPK/2016/PN.Amb. tertanggal 3 Agustus 2016Il. Mengadili sendiri1. Menyatakan terdakwa SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd.

SITICHOMARNAH LITA SAMSI, S.H., C.N., M.H. masing masing selaku HakimTinggi dan Hakim Ad Hoc Tipikor sebagai Anggota, berdasarkan PenetapanWakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 17 Oktober 2016 Nomor19/PID.SUSTPK/2016/PT AMB, putusan mana diucapkan dalam persidanganyang terbuka untuk umum pada hari, Rabu tanggal 26 Oktober 2016 olehMajelis Hakim tersebut. dengan dibantu oleh PRIMA STELLA KAYADOE ,S.H,Halaman 75 dari 76 Putusan No. 19/PID.SUSTPK/2016/PT.AMB.Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi