Ditemukan 19085 data
PT. VIKING ENGINEERING
Tergugat:
1.HAMIDI
2.DETI MOTUMONA
3.WARSIYAMTI
4.ANRESSI DESTIANA EKA PUTRI
134 — 71
VIKING ENGINEERING denganTERGUGAT I KONVENSI / PENGGUGAT I REKONVENSI ( in casu HAMIDI), yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri / HI / Perikanan /Tipikor Tanjung Pinang diberi tanda Bukti TK.I / PR.I 1B ;Foto coppy Surat Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 yangditandatangani oleh PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGATREKONVENSI diwakili TAN CHUAN SOON selaku Direktur PT.
VIKING ENGINEERING denganTERGUGAT II KONVENSI / PENGGUGAT II REKONVENSI ( in casu DETIMOTU MONA), yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri / HI /Perikanan / Tipikor Tanjung Pinang diberi tanda; Bukti TK.II / PR.II 2B :Foto coppy Surat Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 yangditandatangani oleh PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGATREKONVENSI diwakili TAN CHUAN SOON selaku Direktur PT.
VIKING ENGINEERING denganTERGUGAT IV KONVENSI / PENGGUGAT IV REKONVENSI ( in casuANRESSI DESTIANA EKA PUTRI ), yang ditandatangani oleh PaniteraPengadilan Negeri / HI / Perikanan / Tipikor Tanjung Pinang diberi tandaBukti TK.IV / PR.IV 4B:Halaman 37 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Padt.G/2021/PN Btm10.Ad.12.13.14.15.16.17.Foto coppy surat Berita Acara Teguran ( Aanmaning ) Nomor : 3/Pen.Eks / Pdt.SusPHI / 2021 / PN.Tpg. tanggal 6 April 2021 yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri
/ HI / PERIKANAN / TIPIKORTanjung Pinang Kelas 1A diberi tanda Bukti TK/ PR5;Foto coppy surat Berita Acara Teguran (Aanmaning ) Nomor : 3 / Pen.Eks/ Pdt.SusPHI / 2021 / PN.Tpg. tanggal 20 April 2021 yang ditanda tanganioleh Ketua Pengadilan Negeri / HI / PERIKANAN / TIPIKOR Tanjung PinangKelas 1A diberi tanda Bukti TK /PR6 :Foto coppy surat Berita Acara Teguran (Aanmaning ) Nomor : 3 / Pen.Eks/ Pdt.SusPHI / 2021 / PN.Tpg. tanggal 20 Mei 2021 yang ditanda tanganioleh Ketua Pengadilan Negeri / HI
/ TIPIKORTanjung Pinang Kelas 1A diberi tanda Bukti TK/ PR9: ;Foto coppy surat Berita Acara Teguran ( Aanmaning ) Nomor : 3 / Pen.Eks /Pdt.SusPHI / 2021 / PN.Tpg. tanggal 24 Juni 2021 yang ditanda tanganioleh Ketua Pengadilan Negeri/HI/PERIKANAN/TIPIKOR TanjungpinangKelas 1A diberi tanda Bukti TK / PR 10:Foto coppy surat e mail dalam bahasa Inggris tanggal 4 Juni 2021 dariTergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi ( in casu HAMIDI ) ditujukankepada TAN CHUAN SOON alias Sven Tan, Perihal : Klarifikasi
73 — 24
Gladiol Nomor 6 RT.015, RW.004 Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kupang ; Agama Katholik ; oneeenee eeePekerjaan :;Pensiunan PNS (Mantan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NT Pendidikan S 5 Terdakwa ditahan oleh : Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Februari 2014 s/d tanggal 19 Maret 2014 ;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 12 Maret 2014 s/d 10 April 2014 ;Majelis Hakim Tipikor
pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 01 April2014 s/d tanggal 30 April 2014 ;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejaktanggal 01 Mei 2014 s/d tanggal 29 Juni 2014 ; Perpanjangan ......e Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupangsejak tanggal 30 Juni 2014 s/d tanggal 29 Juli 2014 ;e Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiKupang sejak tanggal 30 Juli 2014 s/d tanggal 28 Agustus 2014 ;e Penahanan Wakil
Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang pasal27 ayat (1) KUHAP sejak tanggal 20 Agustus 2014 s/d tanggal 18 September2014 ;e Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiKupang Pasal 27 ayat (2) KUHAP sejak tanggal 19 September 2014 sampai dengantanggal 17 November 2014 ; Terdakwa tersebut di atas di dampingi oleh Penasihat Hukum : 1.
120 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEBERATAN PERTAMAJUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN HUKUM TENTANG UNSUR DENGANTUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAUSUATU KORPORASI;Bahwa Judex Facti Judex Facti Pengadilan Tinggi Tipikor Pada Pengadilan TinggiBanjarmasin dan Pengadilan Tipikor Banjarmasin Pada Pengadilan NegeriBanjarmasin telah salah menerapkan hukum tentang unsur dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; sebagaimanadalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan:Menimbang, bahwa dengan
KEBERATAN KEDUAJUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN HUKUM TENTANG' UNSURMENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN, ATAU SARANAYANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKANJudex Facti Pengadilan Tinggi Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin danPengadilan Tipikor Banjarmasin Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin telah salahmenerapkan hukum tentang unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; sebagaimanapertimbangan hukumnya yang menyatakan sebagai berikut
KEBERATAN KETIGAJUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN HUKUM TENTANG UNSUR DAPATMERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA;Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Banjarmasindan Pengadilan Tipikor Banjarmasin Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin telahsalah menerapka hukum tentang unsur dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara; sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya yangmenyatakan sebagai berikut:Hal. 93 dari 110 hal. Put.
No. 2953 K/Pid.Sus/2015berdamai tidaklah menimbulkan kerugian negara dan tidak ada potensi kerugiannegara, maka unsur dapat merugikan kKeuangan negara atau perekonomiannegara tidak terpenuhi.IV.KEBERATAN KEEMPATJUDEX FACT SALAH MENERAPKAN HUKUM TENTANG UNSUR YANGMELAKUKAN, YANG MENYURUH LAKUKAN DAN YANG TURUT SERTAMELAKUKAN PERBUATANBahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Tipikor Pada Pengadilan TinggiBanjarmasin dan Judex Facti Pengadilan Tipikor Banjarmasin Pada PengadilanNegeri Banjarmasin telah salah
KEBERATAN KELIMAPERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTI SALING BERTENTANGANBahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Banjarmasindan Judex Facti Pengadilan Tipikor Banjarmasin Pada Pengadilan NegeriBanjarmasin yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut:Menimbang bahwa dan nilai Tanah yang telah dibayarkan oleh PT.
Hendra Saputra
15 — 3
Materal............ ccc cee cesses eeseeeeeeeseeePRP 10.000,00Jumlah............. wesseeseeesRP 110.000,00(Sseratus sepuluh ribu rupiah)Nomor : W1.U1/ /HK.02/ Il /2021Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan atas permintaandari Yus Parmen (Pemohon).Halaman 6 dari 6 Penatapay Nemor ORLA P/ZOR IS RN BnaPENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERA
ZUL AKDARSYAH
44 — 4
:::c:eeeeeeeeeeeeeeeeeeeees Rp 6.000,Jumlah Rp106.000, (seratus enam riburupiah)Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2019/PN Bna.Nomor : W1.U1/ /HK.02/ X1 /2019Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan ataspermintaan dari Muthmainnah (Pemohon).Banda Aceh, 28 November 2019PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHPlh. PANITERASANUSI, S.H.NIP. 19600505 198002 1 001Halaman 7 dari 6 halaman Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2019/PN Bna.
59 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
., tanggal 04 Juni 2013yang amar lengkapnya sebagai berikut: Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dari KejaksaanNegeri Demak dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut ; Menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarangtanggal 25 Maret 2013 No. 111/Pid.Sus/2012/ PN.Tipikor Semarang yangdimintakan banding tersebut; Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan dalam Rutan ; Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalamkedua tingkat peradilan yang dalam
Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Semarang telah salah menerapkanhukum atau melakukan kekeliruan karena terbukti telah membenarkan /menguatkan kekeliruan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri TipikorSermarang merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup atau tidaklayak (onvoldoende gemotiveerd) yaitu hanya membenarkan danmengambil alin pertimbangan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang tanpamemberikan pertimbangan seluruh keberatankeberatan dalam memoribanding yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa.Hal
Hal ini terlihat dalam pertimbangan hukum halaman 6573 (VidePutusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang) khususnya pembuktianunsurunsur Tindak Pidana.Bahwa Pemohon Kasasi/ Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbanganhukum yang salah dalam putusan tersebut, seharusnya pertimbanganhukum dan penerapan unsurunsur dalam dakwaan Primair maupunSubsidiar adalah sebagai berikut:Unsurkesatu (1) setiap orang:Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti yang menyatakan unsur "setiaporang" dalam perkara A Quo "terbukti
No. 1863 K/Pid.Sus/2013Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalamsidang terouka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis besertaHakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TETY SITI ROCHMATSETYAWATI, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh JaksaPenuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota, Ketua,ttd ttdPROF.DR.H. ABDULLATIF,SH. M.HUM. DR.H.M.
39 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
BPRSliyeg;Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung No.14/TIPIKOR/2012/PT.Bdg., tanggal 23 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut : Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum ;e Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, tanggal 31Januari 2012 Nomor : 69/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg. yang dimintakan bandingtersebut dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana kurungan penggantidenda dan pidana penjara pengganti sebagai pembayaran uang pengganti
Selain itu, bahwa alasankasasi Jaksa/Penuntut Umum di atas tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 KUHAP ;Menimbang, bahwa oleh karena Judex Factie telah salah menerapkan hukum, makaputusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 14/TIPIKOR/2012/PT.Bdg., tanggal 23 April 2012 yang telah menguatkan Putusan PengadilanNegeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 69/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg., tanggal 31 Januari 2012, dengan perbaikan sekedar mengenai lamanyapidana kurungan
pengganti denda dan pidana penjara pengganti sebagai pembayaran uangpengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa, tidak dapat dipertahankan lagi dan harusdibatalkan ;Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana KorupsiBandung No. 14/TIPIKOR/2012/PT.Bdg., tanggal 23 April 2012 dibatalkan, makaMahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, sebagaimana tertera di bawahini ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umumdikabulkan dan Terdakwa dinyatakan
Korupsi, UndangUndangNomor 48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981, UndangUndang Nomor 14Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Indramayu tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi BandungNomor 14/TIPIKOR
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : YESAYA RUMKOREM, S.Pd.,M.Si
84 — 25
Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tipikor sejak tgl. O3Februari 2014S/d 22 Februari 2014, dengan Jenis Tahanan Kota .6. Majelis Hakim Tipikor Tidak ditahan ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding PadaPengadilan Tinggi Jayapura Tersebut ;Setelah membaca dan meneliti :I.
tertanggal 10 Agustus2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada tanggal 10 Agustus 2015 sesuaidengan Akta tanda terima memori banding Nomor : 12/Akta.Pid.SusTPK/2015/PN Jap dan memori banding Penuntut Umum tersebut telah puladiserahkan secara seksama dan patut kepada Penasehat Hukum Terdakwa padaHal 49 .Put No: 23/Pid.SusTPK/2015/PT JAPtanggal 31 Agustus 2015 sesuai dengan Risalaah pemberitahuan danpenyerahan memori banding Nomor : 21/Tipikor
Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jayapuramasingmasing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan KetuaHal 52 .Put No: 23/Pid.SusTPK/2015/PT JAPPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiJayapura Nomor : 23/Pen.Pid,SusTPK/2015/PT JAP tanggal 28 September2015, putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hariSenin , tanggal 5 Oktober 2015 oleh Ketua Majelis didampingi HakimHakimAnggota tersebut dan dibantu oleh BENYAMIN PALEPONG Panitera PenggantiPengadilan
68 — 42
ABDUL WAHAB ditahan dalam tahanan RumahTahanan Negara oleh :Penyidik Polri, terhitung sejak tanggal 20 Januari 2015 sampaidengan tanggal 8 Februari 2015;Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Januari 2015sampai dengan tanggal 10 Februari 2015;Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 29 Januari 2015sampai dengan 27 Februari 2015;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 28
Nomor 20/PID.SUSTPK/2015/PT.PBR6 Perpanjangan penahanan kedua oleh Pengadilan TinggiPekanbaru, sejak tanggal 29 Mei 2015 sampai dengan 27 Juni2015;7 Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbarusejak tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan tanggal 22 Juli 2015 ;8 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejaktanggal 23 Juli 2015 sampai dengan tanggal 20 September 2015 ;9 Permohonan perpanjangan penahanan Wakil Ketua PengadilanTinggi
,M.H sebagai Hakim Anggota I, dan Eddyman Naibaho, S.H., M.H,Hakim AdHoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai Hakim Anggota IL,berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 20/Pid.SusTPK/2015/PT.PBR tanggal 15 September 2015, putusan mana pada hari dan tanggal itujuga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebutdengan di dampingi oleh HakimHakim Anggota dengan dibantu Wipsal, Sm Hk.selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
331 — 157 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 17 PK/Pid.Sus/2017Alasan Keberatan Ketiga;Putusan Judex Juris Mahkamah Agung Inlitis Maupun Putusan Judex FactiPengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan Hakim Tingkat Pertama denganjelas memperlihatkan kekhilafan dan Kekeliruan Yang Nyata MengkualifikasikanPerbuatan Pemohon Peninjauan Kembali Memenuhi Unsur Pasal 2 ayat (1)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tipikor;A.
Yurisprudensi MA Nomor 42/K/66 Tanggal 8 Januari 1966 danYurisprudensi MA Nomor 81/K/73 Tanggal 30 Maret 1973, yang padapokoknya menerangkan:Walaupun ada perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakankewenangan sepanjang negara tidak dirugikan, kepentingan umumterlayani dan terdakwa tidak mendapatkan keuntungan, Perbuatantersebut bukan Tipikor;:e.
No. 17 PK/Pid.Sus/2017terlayani dan terdakwa tidak mendapatkan keuntungan, Perbuatantersebut bukan Tipikor;B. Majelis Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama keliru MempertimbangkanPerbuatan Pemohon Peninjauan Kembali Melawan Hukum KarenaMenunjuk PT.
Dapat diilustrasikan, jika logika penegak hukum diterapkan dalam situasi yang lain,maka, "setiap orang yang lalai membayar rekening telepon atau PAM,akan dapat dituntut melakukan Tipikor"; bahkan, orang yang tidakmembayar makan waktu di restoran juga akan dituntut melakukan Tipikorkarena dalam tagihan tersebut ada komponen pajak yang merupakanhak Negara;54.
Bahwa dalam perkara a quo, tidaklan mungkin Tipikor dalam kegiatanPengadaan Barang dilaksanakan secara sendiri oleh Pemohon PeninjauanHal. 71 dari 89 hal. Put. No. 17 PK/Pid.Sus/201776.TT.Kembali yang bekerja berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Keppres Nomor 80Tahun 2003. Pasti melibatkan pihakpihak lain yang juga ikut bertanggungjawab dalam Pengadaan Barang ini, yaitu :a.
RIZKA MULYANA
25 — 5
RECAKSI...........cccccceccseeceeeeeeeeeeeeeeeeees Rp. 106.000,(Seratus enam ribu rupiah)JumlahNomor : W1.U1/ /HK.02/ X /2020Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan ataspermintaan dari Pemohon (Rizka Mulyana)BandaAceh, Oktober 2020PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHPlt.
53 — 11
Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya No.135/Pid.Sus/2013/PN Sby sejak tanggal 19 Desember 2013 s/d tanggal 17 Januari 2014.4.
149 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tipikor/2015/PN.AmB, tanggal 14 April 2016, dengan hukumanselama 2 (dua) tahun yangmerupakan salah satu tindak pidana kejahatanyang ada hubungannya dengan jabatan dan merupakan extra ordinarycrime yang sangat berkaitan dengan unsur adanya kerugian keuangannegara dan Aparatur Sipil Negara diberhentikan tidak dengan hormatkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 87 ayat (4) UndangUndang Aparatur Sipil Negara,oleh karenanya penerbitan objek sengketa secara substansi
34 — 4
PUTUSANNOMOR : 1424/PID.SUS/2014/PN.JKT.PST.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.Pengadilan Negeri/HAM/TIPIKOR/NIAGA/Hub.Industrial Jakarta Pusat yangmemeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa yang identitasnya sebagaiberikut :Nama lengkap : IMAM SAIPULLAHTempat lahir : JakartaUmur/Tgl.
ROKUS JUMPA, S.Pd
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI TIMUR
215 — 135
Hal tersebut di atas berdasarkan Putusan Pengadilan NegeriRuteng No.07/PID.B/2006/PN.RT tanggal 3 Mei 2006, yang amarputusannya menjatunkan Hukuman Pidana selama 10 Bulan,Penjara karena melakukan Tindak Pidana Korupsi karena melanggarPasal 3 jo Pasal 18 UU TIPIKOR sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana KorupSl. g.
Perlu dipahami bahwa Pasal 3 ayat (1) UU Tipikor ditujukan kepadasubjek yang merupakan seorang pegawai negeri atau pejabat publikyang memiliki kekuasaan, meskipun dalam UU Tipikor danperubahannya, tidak secara tegas menyatakan demikian, pada Pasaltersebut juga memiliki tiga unsur yaitu.
Dari rumusan deliknya, Pasal ini ditujukankepada pegawai negeri atau pejabat public yang memiliki kKewenangantertentu sehingga harus dipahami juga bahwa tindakan yang dilakukansebagaimana yang diatur pada Pasal 3 UU Tipikor adalah merupakanpenyalahgunaan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dandapat merugikan Keuangan Negara dan hal itu haruslah dapatdiketagorikan sebagai kejahatan jabatan.
Hal tersebut dapat dibuktikandengan dakwaan subsidair jaksa penuntut umum dalam putusanPengadilan NeQe@rl. 27222 22 nnn nnn n nnn nnn nnn nnnOleh karena itu ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN, ketentuanPasal 250 huruf b PP 11 Tahun 2017, adalah tepat dalam pengenaanpemberhentian tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil dengandidasari ketentuan Pasal 3 UU TIPIKOR. .
AtauKurungan Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan dan Contoh KeputusanPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS (fotokopi dari foto Kopi) ; Foto kopi contoh surat Keputusan Menteri / PimpinanLembaga Gubernur / Bupati / Walikota tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan (foto kopi dari foto kop) ;Foto kopi Daftar PNS Yang Terlibat Tipikor
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Drs. H. SUHRAWARDY, MM Bin H. AKMAL PASHA, SH
104 — 43
PenuntutUmum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syaratsyaratsebagaimana yang ditentukan dalam undangundang, maka Majelis HakimHalaman 21 dari 28 halaman Pts.05/Pid.Sus/TPK/2015/PT.PlgPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding berpendapat bahwapermintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa pemohon banding Jaksa Penuntut Umum telahmengajukan memori banding, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :1.Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor
,CfrA., CA tentang Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan keuangannegara atas dugaan penyimpangan pengadaan dump truck pada DinasKebersihan Kota Palembang Tahun 2012, sehingga menurut JaksaPenuntut Umum terhadap terdakwa tersebut haruslah dibebankankewajiban untuk membayar uang pengganti sebesar Rp285.658.412,5 ;Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPalembang tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat ;Berdasarkan alasanalasan yang dikemukakan dalam memori bandingtersebut
Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim Tipikor pada Pengadilan NegeriKlas IA Khusus Palembang halam 65, 65 dan halaman 66 mengenai unsurmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terbuktisangatlah kontradiksi, karena di dalam pertimbangan telah menyatakanterdakwa tidak terbukti telah menguntungkan diri sendiri dan menguntungkanPT.
71 — 36
PUT. 03/TIPIKOR/2014/PT.PLG8 Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding padaPengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 10 Juni 2014 sampai dengan tanggal09 Juli 2014;9 Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat banding padapengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 10 Juli 2014 sampai dengan tanggal07 September 2014 ;Di muka persidangan Pengadilan Negeri Palembang Terdakwa didampingioleh Tim Penasihat Hukum H. Dahlan Kadir, S.H., dan M.
PUT. 11/Pid.SusTPK/2014/PT.PLG20e Pelaksanaan penagihan retribusi;e Pelaksanaan penatausahaan dan pembukuan retribusi;e Pelaksanaan pelaporan penerimaan retribusi;Hal ini menjadi tanggungjawab Terdakwa selaku Kepala Sub Dinas Retribusipada dinas kebersihan dan pemakaman kota Palembang;Menimbang, bahwa sebelum memeriksa putusan Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Palembang, Majelis Hakim Tindak pidana Korupsi TingkatBanding menemui adanya ketidak cermatan penulisan, maka majelis akanmemperbaiki
Mengenai uang pengganti Majelis Hakim Tindak Pidana KorupsiTingkat Pertama secara jelas telah mempertimbangkan faktafakta hukum yangdidapat di persidangan, sudah tepat dan benar,oleh karena itu Majelis Hakim TipikorTingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut, karena itu diambil alihuntuk dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tipikor Tingkat Bandingdalam mengadili perkara a quo ditingkat banding;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Tingkat
55 — 38
Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor sejak tanggal .28 Mei 2012 s/d tanggal 26 Juni2012; ~ 4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2012 s/d tanggal 15 Juli5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor sejak tanggal 16 Juli 2012s/d tanggal 14 Agustus2012; 6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Samarinda sejak tanggal 10Agustus 2012 s/d tanggal . 08 September 2012:; 7.
Tipikor/2012/PN.Smda; b. Akta Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Etmi Susilowati,Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwapermohonan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada PenasihatHukum Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2012 dan permohonan bandingTerdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28Desember 2012; IV.a.
Tipikor/2012/PN.Smda, sekedar mengenai pidana denda danpengganti (subsider) pidana denda, serta pengganti (subsider) pidanatambahan pembayaran uang pengganti, sehingga amar selengkapnyasebagai berikut: 1. Menyatakan Terdakwa H. Lukitosari, S.E. bin Murni telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana * Turut Serta Melakukan Tindak PidanaKorupsi996 2.
dipergunakan dalam perkaralain;e Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini padakedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (limaribuDemikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hariKamis tanggal 28 Februari 2013 oleh ZAINAL ARIFIN, SH, MM, Hakim Tinggisebagai Hakim Ketua Majelis, MOCHAMAD ILYAS, SH, MH. dan ANDREASLUMME, SH, MH, keduanya Hakim Ad Hoc Tipikor
85 — 44
Diperpanjang pertama oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Ambon, sejak tanggal 27 Maret 2012 s/d 25 A April 2012;4. Diperpanjang kedua oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriAmbon, sejak tanggal 26 April 2012 s/d 25 Mei 2012;5. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Mei 2012 s/d 11 Juni 2012;6.
Permintaan Banding Nomor 06/Akta Pid.Tipikor/2014/PN.Ambtanggal, 01 September 2014, sedangkan permintaan banding dari PenasihatHukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum padatanggal 02 September 2014 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan BandingNomor 06/Akta Pid.Tipikor / 2014 /PN.Amb, tanggal 02 Septembar 2014;Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebutJaksa / Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 02September 2014 yang diterima Panitera Muda Tipikor
/Akta Pid.Sus/ 2014 / PN.Amb, tanggal 12 Septembar2014;Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding padatanggal 10 September 2014 yang diterima Panitera Muda Tipikor pada PengadilanNegeri Ambon pada tanggal 01 Oktober 2014, sesuai tanda terima memoribanding Nomor 06/Akta Pid.Tipikor / 2014 /PN.Amb, tanggal 01 Oktober 2014;Menimbang, bahwa ~ Jaksa/Penuntut Umum dan Penasihat HukumTerdakwa telah diberi kKesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage)sesuai Surat Pemberitahuan Pengadilan
Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Ambon,sebagai Hakimhakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan TinggiAmbon Nomor 07/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB, tanggal, 29 September 2014, untukmemutus dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan putusan tersebutdiucapkan dalam sidang yang terouka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Oktober2014 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut dandibantu oleh JACOB HENGST Panitera Penggani pada Pengadilan
39 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
PUTUSANNomor. 1377 K/Pid.Sus/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara Terdakwa :1 Namatempat lahirumur / tanggal lahirjenis kelaminkebangsaantempat tinggalagamapekerjaan2 Namatempat lahirumur / tanggal lahirjenis kelaminkebangsaantempat tinggalagamapekerjaan3 Namatempat lahirumur / tanggal lahirjenis kelaminkebangsaan: GUSMAL, SE.MM ;: GugukSolok ;: 57 tahun / 22 Juni
21 Juni2009 atas nama Yusmarni dan Kartini;40 1 (satu) rangkap foto copy sertifikat (Tanda Bukti Hak) HakMilik No.92 Nomor seri : AZ 075423, Atas nama Thedi Antoni;41 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan pemilikan atas namaAnwar;Kesemuanya dipergunakan dalam perkara Anwar dan Musril Muis; Menghukum TerdakwaTerdakwa tersebut untuk membayar biaya perkaramasingmasing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiPadang Nomor : 06/TIPIKOR
maupunputusan dalam perkara a quo, karena baik Pengadilan Tinggi Padang maupun PengadilanNegeri Padang telah salah menerapkan hukum atau tidak diterapkan sebagaimana30mestinya dan lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan peraturan perundangundangan, yang mengakibatkan hak hukum Pemohon Kasasi dirugikan, sehinggaputusan Judex Facti harus dibatalkan;Setelah membaca dan memperhatikan seluruh pertimbangan yang dikemukakan dalamPutusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang No. 06/TIPIKOR
faktapersidangan.Bahwa dalam kehidupan masyarakat hukum, kita akan selalu teringat dengan adagiumlebih baik keliru membebaskan sepuluh orang yang bersalah daripada kelirumenghukum satu orang yang tidak bersalah, karena tanggung jawab moralnya lebihberat apabila keliru menghukum orang yang tidak bersalah dibanding kelirumembebaskan orang yang bersalah.Berdasarkan hal tersebut oleh karena itu Pemohon Kasasi mengajukan permohonankasasi atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi PadangNo. 06/TIPIKOR
,MHum.HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis besertaHakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dulhusin, SH. Panitera Penggantidan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa ;Hal. 45 dari 44 hal. Put. No. 1377 K/Pid.Sus/2012HakimHakim Anggota : Ketua :ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.,MH. ttd./ttd./Prof.Dr.H. Abdul Latif, SH.,MHum. Dr.H.M.