Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, nomor KK.15.8.12/PW.01/15/2014, tetanggal 23 Januari 2014, yang dibuat oleh PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Besuk KabupatenProbolinggo (bukti P.5) ;Bahwa bukti surat surat tersebut diatas setelah diperiksa, telah sesuaidengan aslinya, dan telah dibubuhi meterai secukupnya, serta telah diparaf ;Bahwa selain bukti surat surat, Pemohon juga telah mengajukan alatbukti berupa saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi, dan telah didengarketerangannya secara

Surat Keterangan Ghoib nomor : 470/236/405.16/15/2014, tanggal25 Nopember tahun 2014, dari Kepala Desa Kecamatan MlarakKabupaten Ponorogo (L1) ;Bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksisaksi masing masing sebagai berikut :1. SAKSI , umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa ,tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo;Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpahyang pada pada pokoknya sebagai berikut :a.

membuktikanketidak benaran koreksi Terbanding yang hanya dari analisa pengujian arushutang dan arus piutang sehingga koreksi a quo tidak dapat dipertahankan,bahwa dengan demikian Majelis sepakat bahwa banding Pemohon Bandingdikabulkan seluruhnya.bahwa dalam persidangan Majelis mengemukakan karena sengketa PPNterkait dengan koreksi di PPh Badan tahun pajak 2006 sehingga Majelis perlumengacu pada Putusan atas sengketa mengkuti di PPh Badan a quo.bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Pajak nomor : Put49899/PP/M.V/15

/2014 yang telah diucapkan pada tanggal 15 Januari 2014, koreksiTerbanding untuk sengketa PPh Badan Tahun Pajak 2006 terkait dengankoreksi pada DPP PPN masa Januari s.d.

Putusan Nomor 299/B/PK/PJK/2015kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat KuasaKhusus Tanggal 24 November 2014;Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.51922/PP/M.XVB/15/2014, Tanggal 16 April 2014 yang telah

denganperhitungan Pemohon Banding di atas;bahwa karena Pemohon Banding telah melakukan pembayaran SKPKB PajakPenghasilan Badan sebesar USD 6,730,290, maka terdapat kelebihanpembayaran Pajak Penghasilan Badan sebesar USD 8,242,172 yang harusdikembalikan kepada Pemohon Banding ditambah dengan hak imbalan bungasebagaimana diatur dalam Pasal 87 UndangUndang Pengadilan Pajak junctoPasal 27A UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.51922/PP/M.XVB/15

/2014, Tanggal 16 April 2014 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP1836/WPJ.22/BD.06/2011 tanggal 24 November2011 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2005 Nomor: 00049/206/05/431/10tanggal 26 Agustus 2010, atas nama: PT Panasonic Shikoku ElectronicsIndonesia, NPWP: 01.081.576.9431.000, alamat: Kawasan Industri MM2100 Blok O1, Cikarang

Barat, Bekasi 17520, dengan perhitungan sesuaidengan Surat Banding Pemohon Banding menjadi sebagai berikut:Penghasilan Neto USD 11,842,163.00Kompensasi Kerugian (USD 5,051,947.00)Penghasilan Kena Pajak USD 6,790,216.00PPh Badan Terutang USD =. 2,035, 137.00Kredit Pajak (USD 3,547,019.00)Jumlah PPh Badan kurang (Lebih) dibayar (USD 1,511.882.00)Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.51922/PP/M.XVB/15/2014, Tanggal 16 April

Rasuna Said Kav.1, Guntur,Jakarta Selatan;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut54358/PP/M.XIA/15/2014, Tanggal 18 Agustus 2014 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dahulu sebagai

712.041.819 D PPh Terutang 199.371.480, 199.371.480 E Kredit Pajak 158.938.731 158.938.731F PPh Yang Kurang (Lebih) Bayar 40.432.749 199.371.480 (158.938.731)G Sanksi Administrasi 12.938.480 12.938.480 H PPh Yang Masih Harus Dibayar 53.371.229 53.371 .229 Untuk memudahkan komunikasi dapat menghubungi langsung ke nomortelepon : 021 5901465.Demikian disampaikan, besar harapan Pemohon Banding agar permohonanbanding ini dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put54358/PP/M.XIA/15

Koreksi Biaya Usaha Lainnya atas Biaya Kantor Jakarta Rp. 277.798.668,00yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan KembaliBahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) membaca,memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.54358/PP/M.XIA/15/2014 tanggal 18 Agustus 2014, maka dengan ini menyatakan sangatkeberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbanganhukum yang keliru dan telah mengabaikan

Apabila terdapat suatu putusan yang nyatanyata tidak sesuai denganketentuan peraturan perUndangUndangan yang berlaku.Bahwa berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku. dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding diPengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam PutusanPengadilan Pajak Nomor: Put.54358/PP/M.XIA/15/2014 tanggal 18 Agustus2014 serta berdasarkan penelitian atas dokumendokumen milik TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) dan faktafakta yangnyatanyata

Oleh karena itumaka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.54358/PP/M.XIA/15/2014tanggal 18 Agustus 2014 harus dibatalkan.Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.54358/PP/M.XIA/15/2014 tanggal 18 Agustus 2014 yang menyatakan:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1255/WPJ.07/2012 tanggal 05 Juli2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakHalaman 71 dari 74 halaman Putusan Nomor

Objek PPN dengan cara dibagi12 1.649.082.149Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 735/B/PK/PJK/201611.12.13.Bahwa berdasarkan konstruksi koreksi yang dilakukan PemohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) tersebut, maka benar tidaknyakoreksi atas penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri tersebutsangat tergantung dari benar tidaknya koreksi yang dilakukan terhadapPeredaran Usaha.Bahwa atas sengketa peredaran usaha PPh Badan telah diputus olehmajelis dengan putusan nomor Put.50091/PP/M.XIII/15

/2014 Tanggal 23Januari 2014 dengan putusan membatalkan sebagian koreksi PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) atas peredaran usaha yang jugadiajukan Peninjauan Kembali bersamaan bersamaan dengan pengajuanMemori Peninjauan Kembali ini.Bahwa atas sengketa peredaran usaha dalam putusan majelis nomorPut.50091/PP/M.XIII/15/2014 tanggal 23 Januari 2014 telah dilakukananalisa dengan uraian sebagai berikut:13.1.

terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP1171/WPJ.09/BD.06/2010 tanggal 22 Juni 2011,tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor: 00009/206/08/409/10tanggal 23 April 2010 ;Bahwa dengan demikian, pembahasan atas sengketa banding inimengikuti pembahasan sengketa banding atas sengketa nomor 150576932008 terkait dengan PPh Badan yang telah diputus olehMajelis Hakim Pengadilan Pajak dengan nomor putusan Nomor : Put50229/PP/M.IVB/15

/2014;Bahwa berdasarkan putusan Nomor : Put50229/PP/M.IVB/15/20 14,sengketa yang terkait langsung dengan sengketa PPN masa Januarihingga Desember 2008 adalah sengketa tentang Koreksi PenghasilanLuar Usaha sebesar US$177,445,08Bahwa kesimpulan majelis atas sengketa atas koreksi penghasilanluar usaha sebesar US$177,445,08 adalah bahwa Terbanding tidakmemiliki alasan yang kuat atas koreksinya sehingga koreksiPenghasilan Luar Usaha sebesar US$177,445,08 tidak dapatdipertahankan.Kesimpulan Majelis:Bahwa

2.581.159.989Koreksi yang tidak dipertahankanMajelis (132.174.360)Penyerahan yang PPNnya harusdipungut cfm Majelis 2.448.985.629Jumlah Seluruh Penyerahan cfm Majelis 18.258.560.979Bahwa Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak PertambahanNilai (PPN) sebesar Ro132.174.360,00 ini terkait dengan koreksi diPPh Badan atas Penghasilan Luar Usaha berupa Penghasilan Sewaatas aktiva tetap/mesin sebesar USD 177,445.08, yang sengketanyatelah diputus oleh Pengadilan Pajak dengan Putusan Nomor Put50229/PP/M.IVB/15

/2014 dengan keputusan tidak mempertahankankoreksi Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) ataskoreksi Penghasilan dari Luar UsahaRent Fixed Assets sebesarUSD177,445.08, dan atas Putusan a quo diajukan PeninjauanKembali ke MA.Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak KPP Purwakarta,nomor Lap21/WPJ.09/KP.1005/2010 tgl. 20 April 2010 halaman 18,22.

Bahwa berdasarkan konstruksi koreksi yang dilakukan PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut, maka benarHalaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 451 PK/PJK/20163. 4.3. 5.tidaknya koreksi atas penyerahan yang PPNnya harus dipungutsendiri tersebut sangat tergantung dari benar tidaknya koreksi yangdilakukan terhadap Peredaran Usaha.Bahwa atas sengketa peredaran usaha PPh Badan telah diputus olehMajelis Hakim Pengadilan Pajak dengan putusan nomorPut.50091/PP/M.XIII/15/2014 Tanggal 23 Januari

Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.50102/PP/M.XIII/15/2014 tanggal 23 Januari 2014 harus dibatalkan.Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 451 PK/PJK/2016PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanMengabulkan Sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding

, antara lainberbunyi sebagai berikut:bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas sengketa, penjelasan parapihak serta buktibukti yang diserahkan dalam persidangan, diuraikansebagai berikut:1)Koreksi DPP PPN berdasarkan Koreksi Peredaran Usaha sebesarRp4.254.307.302,00bahwa terhadap sengketa PPh Badan tahun 2010 Pemohon Bandingtelah mengajukan banding ke Pengadilan Pajak, dan Majelis HakimPengadilan Pajak telah memeriksa dan memutus sengketa a quo yangdimuat dalam Putusan Nomor: Put56819/PP/M.LA/15

/2014 yangdiucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada tanggal 3 Nopember2014;bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Pajak a quo, atas sengketaPeredaran Usaha sebesar Rp4.254.307.302,00 Majelis HakimPengadilan Pajak memutuskan untuk tidak mempertahankan koreksiTerbanding, sehingga koreksi Terbanding atas Peredaran Usahasebesar Rp4.254.307.302,00 harus dibatalkan;bahwa oleh karena Koreksi Terbanding atas DPP PPN a quo berasaldari Koreksi Peredaran Usaha yang telah diputus oleh Majelis HakimPengadilan

Bahwa koreksi ini berasal dari koreksi Peredaran Usaha yangmerupakan sengketa PPh Badan tahun 2010, yang telah diputusMajelis yang dimuat dalam Putusan Nomor: Put56819/PP/M.IA/15/2014 dan adanya penjualan aset serta pemakaiansendiri, sebagai berikut:Halaman 11 dari 26 halaman. Putusan Nomor 1190/B/PK/PJK/20163.3.3.4.

baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS maka kelulusan yang bersangkutandinyatakan batal dan/atau yang bersangkutan diberhentikansebagai CPNS/PNS;(3) Apabila pelamar tetap dinyatakan lulus tetapi tidakmenyampaikan kelengkapan berkas untuk penetapan NIPsampai batas waktu yang ditentukan, maka kelulusan yangbersangkutan di nyatakan batal dan/atau yang bersangkutandianggap mengundurkan diri;Bahwa selanjutnya Wakil Rektor Unhas melalui PengumumanNomor: 26487/UN4.2/KP.15

/2014 tanggal 4 September 2014tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (PelamarUmum) di Lingkungan Universitas Hasanuddin Tahun 2014mengumumkan rincian formasi CPNS 2014 Unhas danpersyaratan khusus pelamar CPNS di Lingkungan Unhas sebagaiberikut:Persyaratan Khusus Pelamar CPNS di Lingkungan Unhas;(1) Harus mengabdi di Universitas Hasanuddin minimal 15 tahunbaru bisa pindah instansi (dengan membuat surat pernyataandi atas materai 6.000);(2) Transkrip nilai terakhir minimal 3.5 (untuk dosen) dan

Bahwa pembuatan diskresi dalam Surat Pengumuman Nomor26487/UN.4/KP.15/2014 telah dibenarkan oleh Majelis HakimPTUN Makassar yaitu penentuan syarat minimal IPK 3,5 bagilulusan program pascasarjana (S2) untuk formasi dosen. SyaratIPK yang ditetaopbkan Rektor Universitas Hasanuddin tidakbertentangan dengan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang GuruHalaman 23 dari 28 halaman.

atau putusan disampaikansecara langsung.Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.54376/PP/M.XA/16/2014yang diucapkan tanggal 18 Agustus 2014 dikirimkan oleh PengadilanPajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding,melalui pos pada tanggal 9 September 2014 sebagaimana yang dapatdilihat secara jelas dari (a) Stempel Pos Pengiriman Kantor Pos HasyimAshari yang tertera pada Amplop Sekretariat Pengadilan Pajak untukpenyampaian PutusanPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.54374/PP/M.XA/15

/2014, Nomor Put.54375/PP/M.XA/15/2014 dan NomorPut. 54376/PP/M.XA/16/2014 kepada Pemohon Peninjauan Kembali (BuktiPK4) dan (b) Pos Integrated Postal Operations System dengan nomorkiriman 13644028574 yang menunjukkan Pengadilan Pajak barumemposkan PutusanPutusan Pengadilan Pajak tersebut di Kantor Pospada tanggal 9 September 2014 pukul 15:02:53 untuk tujuan pengirimankepada Pemohon Peninjauan Kembali (Bukti PK5), meskipun tanggalpengiriman sebagaimana yang tercantum pada salinan PutusanPengadilan

(Penambahan huruf tebal dari Pemohon Peninjauan Kembali);Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50285/PP/M.II/15/2014 tanggal4 Februari 2014 yang dalam pertimbangan hukum yang tercantumpada halaman 6 putusan Pengadilan Pajak tersebut menyatakansebagai berikut (Bukti PK10e, yang telah diumumkan pula dalamwebsite Mahkamah Agung):..

(Penambahan huruf tebal dari Pemohon Peninjauan Kembali);Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50281/PP/M.1/15/2014 tanggal 3Februari 2014 yang dalam pertimbangan hukum yang tercantum padahalaman 2 Putusan Pengadilan Pajak tersebut menyatakan sebagaiberikut (Bukti PK10f, yang telah diumumkan pula dalam websiteMahkamah Agung):Halaman 38 dari 104 halaman. Putusan Nomor 457/B/PK/PJK/2016..

tetapdipertahankan oleh Penggugat; Selanwuinya,...Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan bukti surat berupa :Hal.4 dari 17 hal.Putusan No. 0752/Pdt.G/2014/PA.SbsFotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 21/21//2013, tanggal 09 Januari2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebas,Kabupaten Sambas, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuaidengan aslinya, ditandai (P.1);Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa , Kecamatan Tebas,Kabupaten Sambas, Nomor : 474.4/SK/29/15

/2014, tanggal 03 Desember2014, yang menerangkan bahwa Tergugat sekarang tidak diketahuitempat tinggalnya, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai denganaslinya, ditandai (P.2);Bahwa Penggugat juga mengajukan saksisaksi keluarga/orang dekatsebagai berikut :1.SAKSI , umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggaldi Kabupaten Sambas, yang dalam persidangan mengaku sebagai ayahkandung Penggugat, dan di bawah sumpah memberikan keteranganyang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi

Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Kecamatan BabadanKabupaten Ponorogo Nomor : 470/14/405.30.3/15/2014 tanggal 28Oktober 2014 (P.3)d. Foto Copy Malaysia Pass atas nama Pemohon yang dikeluarkan olehkantor imigrasi Malaysia, telah dicocokkan dengan aslinya bermeteraicukup dan benasegelen ( P. 4 )Bahwa disamping bukti surat, PPemohon telah mengajukan saksisaksimasing masing sebagai berikut :1.

Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 15 April1999 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan AgamaKecamatan VVVV, Kabupaten Purworejo sebagaimana ternyata dalamDuplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.11.06.17/Pw.01/15/2014 tanggal22 April 2014;Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersamadi rumah kontrakan di Bandung selama 8 (delapan) tahun, kemudian pindahdi rumah kakek Termohon di Dusun VVVV, RT. 02/RW.05, Desa VVVV,Kecamatan VVVV selama

Bahwa dengan latar belakang kejadian tersebut maka tujuan perkawinansebagaimana diharapkan oleh UndangUndang No. 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan sulit dapat terwujud, sehingga patut dan wajar menurut hukummenyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimanatercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0914/15//2014 Putus karenaPERCERAIAN.Bahwa atas dasar alasanalasan tersebut, Penggugat mohon kepadaPengadilan Agama Sidoarjo, untuk berkenan menerima, memanggil danmemeriksa Penggugat dan Tergugat

dengan Tergugat, namun tidakberhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetapdipertahankan oleh Kuasa Penggugat;Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukanbukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 608/101/I/2000, tanggal 28 Januari2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebas,Kabupaten Sambas, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai denganaslinya, lalu ditandai (P.1); Fotokopi Kabupaten Sambas, Nomor : 474.4/SK/04//15

/2014, tanggal 23 Maret 2014, Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa, Keczyang menerangkan bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui tempattinggalnya, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya,lalu ditandai (P.2);Hal.4 dari 16.Put.No.189/Pdt.G/2014/PA.SbsBahwa Penggugat juga mengajukan saksisaksi keluarga/orang dekatsebagai berikut :1.

Nomor : Kk.15........... /2014 tanggal 04Desember 2014. yang merujuk pada Kutipan Akta Nikah Nomor153/08/IV/2006 , atas nama Pemohon dan Termohon yang dibuat danditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ............ ;Kabupaten Tulungagung, bermaterai cukup (P2);C. SaksiSaksi1. Saksi 1, Umur 71 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, TempatKediaman di Desa. ...........

./2016 tanggal26 Februari 2016;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan PengadilanPajak Nomor Put. 58202/PP/M.XIV.A/15/2014, Tanggal 5 Desember 2014 yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding

Gunung Melayu, NPWP 01.200.619.3115.000,beralamat di Bandar Pulau, Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan.Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 58202/PP/M.XIV.A/15/2014, Tanggal 5 Desember 2014, diberitahukan kepada PemohonPeninjauan Kembali pada tanggal 14 Januari 2015, kemudian terhadapnya olehPemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secaratertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal

apabila Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berhakmemilin upaya hukum yaitu mengajukan peninjauan kembali.PEMBAHASANBahwa terdapat faktafakta fundamental yang mendasari kekeliruan penerbitanPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 58202/PP/M.XIV.A/15/2014 tanggal 5Desember 2014 sebagai berikut:1.Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding),Majelis Hakim telah salah dalam penerapan peraturan perundangundanganyang berlaku karena Majelis Hakim telah mengabaikan fakta

GUNUNG MELAYU dan membatalkan Putusan Pengadilan PajakNomor Put. 58202/PP/M.XIV.A/15/2014, Tanggal 5 Desember 2014, sertaMahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amarsebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca danmempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali dari Termohon PeninjauanKembali, namun tidak ditemukan halhal yang dapat melemahkan alasanPeninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya

GUNUNG MELAYU tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 58202/PP/M.XIV.A/15/2014, Tanggal 5 Desember 2014;MENGADILI KEMBALI,Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarangPemohon Peninjauan Kembali ;Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (duajuta lima ratus ribu Rupiah).Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Rabu, tanggal 14 September 2016 oleh

Sika Shared Administration dimana karena Terbanding tidakmengakui biaya atas halhal tersebut, maka pembayaran PPN JLNyang telah dilakukan Pemohon Banding juga tidak diakuiTerbanding;Bahwa menurut Majelis karena sengketa ini berkaitan denganHalaman 26 dari 53 halaman Putusan Nomor 1012/B/PK/PJK/201 7sengketa PPh Badan, maka penyelesaian sengketa Pajak Masukanyang dapat diperhitungkan akan mengikuti penyelesaian sengketaPPh Badan;Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put52683/PP/M.VIIIB/15

/2014 yang telah diucapkan pada tanggal21 Mei 2014, koreksi Terbanding atas Harga Pokok Penjualan danBiaya Usaha Lainnya di PPh Badan tidak dapat dipertahankan;Bahwa dengan adanya Putusan tersebut dimana biayabiayaRoyalty, Sika Shared Manufacture, Sika Shared Marketing, SikaShared SIS, Sika Shared Administration diakui, maka ataspembayaran/SSP PPN JLN tanggal 10 September 2008 sebesarRp8.866.401,00 (Rp8.110.824,00 + Rp755.577,00) menurut Majelisadalah sebagai Pajak Masukan PPN JLN yang dapat dikreditkan

sehingga argumentasi PemohonPeninjauan Kembali (Ssemula Terbanding) atas sengketakoreksi Pajak Masukan atas Pemanfaatan BKP TidakBerwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan Jasa LuarNegeri sebesar Rp.8.866.401,00 ini sejalan denganargumentasi Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) atas koreksi Biaya Usaha Lainnya (Sika SharedHalaman 27 dari 53 halaman Putusan Nomor 1012/B/PK/PJK/201 7SIS) di SKPKB PPh Badan yang telah diputuskan denganputusan Pengadilan Pajak Nomor : Put52683/PP/M.VIIIB/15

/2014 dan yang juga diajukan PeninjauanKembali dengan uraian sebagai berikut:3.1.1.3.1.2.Bahwa pokok sengketa dalam PPh Badan adalahterkait dengan yuridis dan pembuktian mengenaikoreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) atas Sika Shared SIS sebesarRp 931.060.177,00 apakah dapat dibebankan sebagaipengurang penghasilan bruto sesuai denganketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) UU PPh;Bahwa Majelis tidak dapat mempertahankan koreksiPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)atas Sika Shared

/2014 tanggal 21 Mei 2014 yang pertimbanganhukumnya membatalkan atas koreksi Terbanding berupa Harga PokokPenjualan dan Biaya Usaha Lainnya pada PPh Badan, dan olehkarenanya,koreksi Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;b.

Putusan Nomor 1469/B/PK/PJK/201711.12.13.Bahwa berdasarkan konstruksi koreksi yang dilakukan PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut, maka benartidaknya koreksi atas penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiritersebut sangat tergantung dari benar tidaknya koreksi yang dilakukanterhadap Peredaran Usaha.Bahwa atas sengketa peredaran usaha PPh Badan telah diputus olehmajelis dengan putusan nomor Put.50091/PP/M.XIII/15/2014 Tanggal23 Januari 2014 dengan putusan membatalkan sebagian koreksiPemohon

Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) atas peredaranusaha yang juga diajukan Peninjauan Kembali bersamaan denganpengajuan Memori Peninjauan Kembali ini.Bahwa atas sengketa peredaran usaha dalam putusan majelis nomorPut.50091/PP/M.XIII/15/2014 tanggal 23 Januari 2014 telah dilakukananalisa dengan uraian sebagai berikut:13.1.Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Ssemula Terbanding)melakukan Koreksi Peredaran Usaha sebesarRp19.775.295.999,00 yang berasal dari gross up pembelianberdasarkan data pembayaran