positif pemasaran dan promosi 13.689.78319.788.985.78212Koreksi Objek PPN dengan cara dibagi 12 1.649.082.149Bahwa berdasarkan konsiruksi koreksi yang dilakukan PemohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) tersebut, maka benar tidaknyakoreksi atas penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri tersebutsangat tergantung dari benar tidaknya koreksi yang dilakukan terhadapPeredaran Usaha;Bahwa atas sengketa peredaran usaha PPh Badan telah diputus olehMajelis dengan Putusan Nomor Put.50091/PP/M.XIII/15

/2014 Tanggal23 Januari 2014 dengan putusan membatalkan sebagian koreksiPemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) atas peredaranusaha yang juga diajukan Peninjauan Kembali bersamaan bersamaandengan pengajuan Memori Peninjauan Kembali ini;Bahwa atas sengketa peredaran usaha dalam Putusan Majelis NomorPut.50091/PP/M.XIII/15/2014 tanggal 23 Januari 2014 telah dilakukanevaluasi dengan uraian sebagai berikut:Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukanKoreksi Peredaran Usaha sebesar

IV Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal terdakwa juga melakukanpersetubuhan dengan saksi Hanik dengan caracara seperti tersebut di atas.Bahwa setelah beberapa bulan kemudian akibat perbuatan terdakwa tersebutsaksi Hanik hamil dan memberitahukan kepada terdakwa, lalu terdakwa membeli jamupeluntur kandungan diantaranya jamu merk Klanceng, jamu merk Sabdo Lancar Haiddan kapsul merk Menses dengan maksud agar saksi Hanik keguguran kandungannya.Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 022/Ver/15/2014

AL 6770286929 atasnama Hanik Nurul Inayah, lahir di Tegal pada tanggal 16 Oktober 1999 anakHalaman 7 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2014/PN.Slw.perempuan dari suami istri DUKRON dan WASITAH sebagaimana terlampirdalam berkas perkara ini ;e Visum et repertum Nomor 022/VER/15/2014 yang dikeluarkan oleh RumahSakit Umum Adella dan ditandatangani oleh Dor. ratna Trisyani SP.OG,Dokter pada rumah sakit tersebut atas nama pasien Hanik Nurul Inyahtertanggal 17 Maret 2014 dengan Kesimpulan : Pasien tersebut

Bahwa pada tanggal 01 September 2013, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasir Putih, Kabupaten MunaHalaman 1 dari 14 halaman, putusan cerai gugat Nomor 0016/Pdt.G/2016/PA.Rhsebagaimana bukti berupa Buku kutipan Akta Nika Nomor 15/15//2014,tertanggal 16 Januari 2014;Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaisuamiistri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di DesaMataindaha

dan yangditerbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KecamatanPulung Kabupaten Ponorogo Nomor: Kk.13.02.18/PW.01/18/1/2014 tanggal 17 Januari 2014 yang dikutip dari Akta NikahNomor: 504/12/MI/1987 Tanggal 12 Maret 1987, yang telahdinezegelen pada Kantor Pos Ponorogo, telah diteliti dandinyatakan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberikode P.1;Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugatyang diterbitkan oleh Kepala Desa Kecamatan pulung,Kabupaten Ponorogo, Nomor; 474/01/405.30.18/15

/2014,tertanggal 15 Januari 2014, yang telah dinezegelen padaKantor Pos Ponorogo, setelah diteliti dan dinyatakan cocokdengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;Bahwa disamping bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telahmengajukan saksisaksi masingmasing sebagai berikut:1Nama SAKSI I PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam,pekerjaan tani tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo, saksitersebut di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawahsumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

promosi 13.689.78319.788.985.78212Koreksi Objek PPN dengan cara dibagi 12 1.649.082.149Bahwa berdasarkan konstruksi koreksi yang dilakukan PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut, maka benartidaknya koreksi atas penyerahan yang PPNnya harus dipungutsendiri tersebut sangat tergantung dari benar tidaknya koreksi yangdilakukan terhadap Peredaran Usaha;Bahwa atas sengketa peredaran usaha PPh Badan telah diputusoleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan Putusan NomorPut.50091/PP/M.XIII/15

/2014 Tanggal 23 Januari 2014 denganputusan membatalkan sebagian koreksi Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) atas peredaran usaha;Bahwa atas sengketa peredaran usaha dalam Putusan MajelisHakim Pengadilan Pajak Putusan NomorPut.50091/PP/M.XIII/15/2014 Tanggal 23 Januari 2014 telahdilakukan evaluasi dengan uraian sebagai berikut:a) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)melakukan Koreksi Peredaran Usaha sebesarRp19.775.295.999,00 yang berasal dari gross up pembelianberdasarkan

Bilyet Deposito/tabungan berjangka atas nama KSU Mekar Sari, No.Bilyet 1536/KSP .PA /SB/X.15/2014, nominal Rp. 100.000.000, jangkawaktu 15102014 s/d 15102015, bunga 14% pertahun.f. Bilyet Deposito/tabungan berjangka atas nama KSU Mekar Sari, No.Bilyet 1587/KSP.PA /SB/XIL29/2014, nominal Rp. 50.000.000, jangkawaktu 15102014 s/d 15102015, bunga 14% pertahun.2. Saksi Wayan Kuasa atas nama KSU Kumara Gana menyimpan dalambentuk tabungan dan deposito di KSP Putra Amerta yakni :a.

Bilyet Simpanan berjangka atas nama KSU Banjar Pujung Kelod, No.Bilyet 1534/KSP.PA/SB/X.15/2014, nominal Rp. 30.000.000, jangkawaktu 15102014 s/d 15102015, bunga 14% pertahun.f. Bilyet Simpanan berjangka atas nama KSU Banjar Pujung Kelod, No.Bilyet 1540/KSP.PA/SB/X.20/2014, nominal Rp. 30.000.000, jangkawaktu 10102014 s/d 10102015, bunga 14% pertahun.g.

Bilyet Deposito/tabungan berjangka atas nama KSU Mekar Sari, No.Bilyet 1536/KSP .PA /SB/X.15/2014, nominal Rp. 100.000.000, jangkawaktu 15102014 s/d 15102015, bunga 14% pertahun.Bilyet Deposito/tabungan berjangka atas nama KSU Mekar Sari, No.Bilyet 1587/KSP.PA /SB/XIL29/2014, nominal Rp. 50.000.000, jangkawaktu 15102014 s/d 15102015, bunga 14% pertahun.Halaman 51 dari 109 halaman putusan perkara pidana Nomor 12/Pid.Sus/2018/PT DPS2.

berjalanharmonis, namun sejak bulan April 2012 rumah tangga Penggugatdengan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mengurus Penggugat danmembiarkan begitu saja tanopa memperdilikan anak istri lebin dari 6bulan lamanya, kemudian sekarang Tergugat telah pergi yang hinggasekarang telah berlangsung selama 2 tahun dan tidak ada kabarberitanya, sebagaimana ternyata dalam surat keterangan darieSa@ .....eeceeeee eee Kecamatan ..............0 nomor: ....15

/2014;Bahwa atas sikap atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasasangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak reladan berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidakbertanggungjawab dan juga telah melanggar taklik talak yang telahdiucapkannya;Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidupberumahtangga bersama Tergugat, karena sudah tidak ada harapanuntuk hidup rukun kembali, dan tujuan perkawinan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UndangUndang Nomor

INDOKOMAS BUANA PERKASA, beralamat di Jalan RawaGelam IV Nomor 9, Kawasan Industri Pulogadung, Jatinegara,Cakung, Jakarta Timur, 13930;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut53794/PP/M.IIA/15/2014, tanggal 1 Juli 2014 yang telah

Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b.6+c+d) 7.063.003.18617 Pajak yang lebih dibayar (116.e) (355.350.086)18 Sanksi Administrasi bunga Pasal 13 (2) KUP 019 Jumlah PPh yang lebih dibayar (17+18) (355.350.086) Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put53794/PP/M.IIA/15/2014, tanggal 1 Juli 2014 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP927/WPUJ.20/2010

/2014, tanggal 1 Juli 2014, diberitahukan kepada Pemohon PeninjauanKembali pada tanggal 23 Juli 2014, kemudian terhadapnya oleh PemohonPeninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor SKU2623/PJ./2014, tanggal 10 Oktober 2014, diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 16 Oktober 2014, dengan disertai alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 16 Oktober2014;Menimbang

Bahwa berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding diPengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam PutusanPengadilan Pajak Nomor: Put.53794/PP/M.IIA/15/2014 tanggal 1 Juli 2014serta berdasarkan penelitian atas dokumendokumen milik TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) dan faktafakta yangnyatanyata terungkap pada persidangan, maka Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan denganpendapat

Oleh karena itumaka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.53794/PP/M.IIA/15/2014tanggal 1 Juli 2014 harus dibatalkan;Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.53794/PP/M.IIA/15/2014 tanggal 1 Juli 2014 yang menyatakan:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP927/WPUJ.20/2010 tanggal 21Desember 2010, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007

menganjurkan Pemohon agar bersabar dan dapat rukun kembalidalam satu rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil, Kemudianpersidangan dinyatakan tertutup untuk umum dan dibacakan surat permohonanPemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penambahanketerangan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;Bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya Pemohon telahmengajukan alat bukti tertulis, berupa suratsurat, yaitu:1 Asli Surat Keterang atasnama Pemohon nomor 470/167/15

/2014, yangdikeluarkan oleh an.

positif pbemasaran dan promosi 13.689.78319.788.985.78212Koreksi Objek PPN dengan cara dibagi 12 1.649.082.149Bahwa berdasarkan konstruksi koreksi yang dilakukan PemohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) tersebut, maka benartidaknya koreksi atas penyerahan yang PPNnya harus dipungutsendiri tersebut sangat tergantung dari benar tidaknya koreksi yangdilakukan terhadap Peredaran Usaha;Bahwa atas sengketa peredaran usaha PPh Badan telah diputus olehmajelis dengan putusan nomor Put.50091/PP/M.XIlI/15

/2014 Tanggal23 Januari 2014 dengan putusan membatalkan sebagian koreksiPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas peredaranusaha yang juga diajukan Peninjauan Kembali bersamaanbersamaan dengan pengajuan Memori Peninjauan Kembali ini;Halaman 17 dari 30 halaman.

Putusan Nomor 671/B/PK/PJK/201613.14.Bahwa atas sengketa peredaran usaha dalam putusan majelis nomorPut.50091/PP/M.XIlII/15/2014 tanggal 23 Januari 2014 telah dilakukanevaluasi dengan uraian sebagai berikut:Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding)melakukan Koreksi Peredaran Usaha sebesarRp19.775.295.999,00yang berasal dari gross up pembelianberdasarkan data pembayaranPajak Penghasilan Pasal 22 Impor yang berasal dari Tabelaris ModulPenerimaan Negara dimana berdasarkan data tersebut diketahuiterdapat

Put. 561438/PP/M.IVA/15/2014 halaman68 paragraf pertama.. Karena data dan dokumen tersebut sebelumnya tidak diberikan kepadaPemohon Peninjauan Kembali, baik dalam proses pemeriksaan ataupundalam proses keberatan; maka tidak seharusnya data ataupun dokumenini dipertimbangkan dalam mengambil kesimpulan dan putusan Majelis..

Put. 56143/PP/M.IVA/15/2014)dinyatakan bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat koreksiPemohon Peninjauan Kembali atas peredaran usaha sebesarRp180.585.580.427,00 tidak dapat dipertahankan dan koreksi PemohonPeninjauan Kembali sebesar Rp1.992.391.380,00 tetap dipertahankan;j.

Koreksi DPP PPN berdasarkan Koreksi Peredaran Usaha sebesarRp4.254.307.302,00.Bahwa terhadap sengketa PPh Badan tahun 2010 PemohonBanding telah mengajukan banding ke Pengadilan Pajak, danMajelis Hakim Pengadilan Pajak telah memeriksa dan memutussengketa a quo yang dimuat dalam Putusan Nomor Put56819/PP/M.LA/15/2014 yang diucapkan pada sidang terbuka untuk umumpada tanggal 3 Nopember 2014;Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Pajak a quo, atassengketa Peredaran Usaha sebesar Rp4.254.307.302,00 MajelisHakim

Bahwa koreksi ini berasal dari koreksi Peredaran Usaha yangmerupakan sengketa PPh Badan tahun 2010, yang telah diputusMajelis yang dimuat dalam Putusan Nomor Put56819/PP/M.1A/15/2014 dan adanya penjualan aset serta pemakaian sendiri,sebagai berikut:Halaman 16 dari 33 halaman. Putusan Nomor 1189/B/PK/PJK/20163.3.3.4.

Bahwa koreksi ini berasal dari koreksi Peredaran Usaha yangmerupakan sengketa PPh Badan tahun 2010, yang telah diputusMajelis yang dimuat dalam Putusan Nomor Put.56819/PP/M.IA/15/2014 dan adanya penjualan aset serta pemakaian sendiri,sebagai berikut:Halaman 15 dari 34Halaman. Putusan Nomor 678/B/PK/PJK/201 73.3.3.4.

JanDes cfm Wajib Pajak51.727.881.259 Koreksi Positif 4.325.586.094 *) Omset PPh Badan cfm Pemeriksa :Omset PPh Badan cfm WP/SPT51.551.846.001 293.391.1943.960.916.10855.806.153.303Koreksi Arus PiutangKoreksi Gross MarginBahwa dengan demikian, pembahasan koreksi positif DPP PPNMasa JanuariDesember 2010 mengikuti pembahasan dalamkoreksi peredaran usaha PPh Badan 2010;Bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidakmempertahankan koreksi Peredaran Usaha PPh Badan 2010,Put.56819/PP/M.1A/15

/2014,Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapatsebagaimana tercantum dalamsebagai berikut:3.4.1.

Bahwa pertimbangan Majelis dalam memutus sengketa ini adalahkabur dan tidak jelas(obscuur libel).1) Bahwa pertimbangan Majelis paragraf 4 Hal 85 putusan noPut58512/PP/M.IIIB/15/2014 menyatakan:pahwa Majelis sependapat dengan Pemohon Banding bahwajenis usaha Pemohon Banding adalah limited manufacturer halini dikuatkan dengan adanya penilaian dari pihak independen;Pemohon PK tidak sependapat dengan pertimbangan Majelisyang menyatakan jenis usaha Termohon PKadalah limitedmanufacturer yang hanya didasarkan

Putusan Nomor 1088/B/PK/PJK/20162)Bahwa pertimbangan Majelis paragraf 5 Hal 85 putusan noPut58512/PP/M.IIIB/15/2014 menyatakan:bahwa dengan demikian metode yang paling tepat digunakanoleh Pemohon Banding dalam menghitung tingkat kewajaranharga jual adalah dengan metode TNMM;Pemohon PK tidak sependapat dengan pertimbangan Majelisyang menyatakanmetode yang paling tepat digunakan olehTermohon PKdalam menghitung tingkat kewajaran harga jualadalah dengan metode TNMM karena berdasarkan urutanhierarki penentuan

Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis,namun sejak 6 Juni 2007 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulaigoyah yang disebabkan Termohon semula pamit untuk bekerja sebagaiTKW ke Taiwan akan tetapi sampai sekarang tidak pernah memberi kabarberita kepada Pemohon yang hingga kini telah berlangsung selama 5 tahun5 bulan, sebagaimana ternyata dalam surat keterangan dari desascreennames nomor: .....15/2014, tanggal 12 Juni 2014;.

Pajak 7.657.989.2136 PPh Kurang / (Lebih) Bayar (1.536.087.283)7 Sanksi Administrasi 8 Jumlah PPh yang masih harus / (lebih) dibayar (1.536.087.283) Demikian diputus di Jakarta pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 berdasarkan musyawarah Majelis XI APengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:Idawati sebagai Hakim Ketua,Arif Subekti sebagai Hakim Anggota,Djoko Sutrisno sebagai Hakim Anggota,Arief Kurniadi sebagai Panitera Pengganti.Putusan Nomor: Put57404/PP/M.XIA/15

/2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumoleh Hakim Ketua pada hari Senin tanggal 17 November 2014, dengan susunan Majelis Hakimdan Panitera Pengganti sebagai berikut:Idawati sebagai Hakim Ketua,Arif Subekti sebagai Hakim Anggota,Masdi sebagai Hakim Anggota,Arief Kurniadi sebagai Panitera Pengganti.dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Terbanding maupunPemohon Banding.

Bahwa dalam Berita Acara Uji Bukti, Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) telah menyampaikan bahwa datadan dokumen yang diserahkan Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) dalam proses uji bukti sebelumnyatidak diberikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding), baik dalam proses pemeriksaan ataupun dalamproses keberatan.Bahwa pernyataan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) tersebut dikutip dalam Putusan Pengadilan PajakNomor Put.56143/PP/M.IVA/15/2014 halaman

Peninjauan Kembali(semula Terbanding) atas DPP Penyerahan yang PPNnyaHarus Dipungut Sendiri sebesar Rp15.907.162.733,00 yangterkait dengan nilai koreksi Peredaran Usaha PPh Badan, jugabertentangan dengan ketentuan Pasal 26A ayat (4) UU KUPdan ketentuan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak berikut memoripenjelasannya.Bahwa perlu diperhatikan juga bahwa dalam kesimpulan danputusan akhir Majelis terkait sengketa banding PeredaranUsaha PPh Badan (tersebut dalam Putusan Pengadilan PajakNomor Put.56143/PP/M.IVA/15

/2014) dinyatakan bahwa olehkarenanya Majelis berpendapat koreksi Terbanding atasperedaran usaha sebesar Rp180.585.580.427,00 tidak dapatdipertahankan dan koreksi Terbanding sebesarRp1.992.391.380,00 tetap dipertahankan;Bahwa dengan pertimbangan terdapat keterkaitan antarakoreksi Peredaran Usaha PPh Badan tersebut di atas dengankoreksi DPP PPN Januari s.d Desember 2008, makaseharusnya terhadap koreksi DPP PPN sebesarRp15.907.162.733,00 juga tetap dipertahankan Majelis Hakim.Bahwa faktanya, semua

Bahwa dalam Berita Acara Uji Bukti, Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) telah menyampaikan bahwadata dan dokumen yang diserahkan Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) dalam proses uji buktisebelumnya tidak diberikan kepada Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding), baik dalam prosespemeriksaan ataupun dalam proses keberatan.Bahwa pernyataan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) tersebut dikutip dalam Putusan PengadilanPajak Nomor Put.56143/PP/M.IVA/15/2014 halaman

PeninjauanKembali (semula Terbanding) atas DPP Penyerahan yangPPNnya Harus Dipungut Sendiri sebesarRp4.604.046.407,00 yang terkait dengan nilai koreksiPeredaran Usaha PPh Badan, juga bertentangan denganketentuan Pasal 26A ayat (4) UU KUP dan ketentuan Pasal78 UU Pengadilan Pajak berikut memori penjelasannya.Bahwa perlu diperhatikan juga bahwa dalam kesimpulandan putusan akhir Majelis terkait sengketa bandingPeredaran Usaha PPh Badan (tersebut dalam PutusanPengadilan Pajak Nomor Put.56143/PP/M.IVA/15

/2014)dinyatakan bahwa oleh karenanya Majelis berpendapatkoreksi Terbanding atas peredaran usaha sebesarRp180.585.580.427,00 tidak dapat dipertahankan dankoreksi Terbanding sebesar Rp1.992.391.380,00 tetapdipertahankan;Bahwa dengan pertimbangan terdapat keterkaitan antarakoreksi Peredaran Usaha PPh Badan tersebut di atasdengan koreksi DPP PPN Januari s.d Desember 2008,maka seharusnya terhadap koreksi DPP PPN sebesarHalaman 24 dari 31 halaman Putusan Nomor 1066/B/PK/PJK/2016Rp4.604.046.407,00 juga

17 Maret 2014 Nomor : 141/Pdt.G/2013/PN.PLG yang menyatakan pada tanggal 17 Maret 2014 Pembanding semula Tergugattelah mengajukan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Palembangtanggal 26 Februari 2014 Nomor : 141/Pdt.G/2013/PN.PLG untuk diperiksa dandiputus dalam peradilan tingkat banding;Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh JuruSita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa pada tanggal18 Maret 2014 Nomor : 141/Pdt.G/2013/PN.PLG, No.15

/2014 permohonan bandingtelah diberitahukan kepada pihak Terbanding semula Penggugat;Membaca memori banding dari Pembanding semula Tergugat tertanggal 24Maret 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang padatanggal 28 Maret 2014 dan salinan surat memori banding tersebut telah diberitahukandengan cara seksama kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 14 April2014 sesuai dengan relaas penyerahan memori banding Nomor : 141/Pdt.G/2013/PN.PLG;Membaca surat kontra memori banding

/2014 TRF/PAY/TOPUP 13,000,000.00 K 342404357 Sdr AKHMAD SAIBANIECHANNEL7/17/2014 TRF/PAY/TOPUP 14,000,000.00 K 342404357 Sdr AKHMAD SAIBANIECHANNEL7/19/2014 TRF/PAY/TOPUP 14,000,000.00 K 342404357 Sdr AKHMAD SAIBANIECHANNEL7/14/2014 TRF/PAY/TOPUP 8,000,000.00 K 342404357 Sdr AKHMAD SAIBANIECHANNEL7/15/2014 TRF/PAY/TOPUP 13,000,000.00 K 342404357 Sdr AKHMAD SAIBANIECHANNEL7/17/2014 TRF/PAY/TOPUP 14,000,000.00 K 342404357 Sdr AKHMAD SAIBANIECHANNEL7/19/2014 TRF/PAY/TOPUP 14,000,000.00 K 342404357

/2014 BANKING)TRF/PAY/TOPUP ECHANNEL (INTERNET 10,000,000.00 D 3100097336467/29/2014 BANKING)TRF/PAY/TOPUP ECHANNEL (INTERNET 10,000,000.00 D 3100097336468/15/2014 BANKING)TRF/PAY/TOPUP ECHANNEL (INTERNET 5,000,000.00 D 3100097336468/15/2014 BANKING)TRF/PAY/TOPUP ECHANNEL (INTERNET 10,000,000.00 D 3100097336469/2/2014 BANKING)TRF/PAY/TOPUP ECHANNEL (INTERNET 10,000,000.00 D 3100097336469/7/2014 BANKING)TRF/PAY/TOPUP ECHANNEL (INTERNET 10,000,000.00 D 3100097336469/7/2014 BANKING)JumlahPentransferan

/2014 BANKING)TRF/PAY/TOPUP ECHANNEL (INTERNET 10,000,000.00 D 3100097336467/29/2014 BANKING)TRF/PAY/TOPUP ECHANNEL (INTERNET 10,000,000.00 D 3100097336468/15/2014 BANKING)TRF/PAY/TOPUP ECHANNEL (INTERNET 5,000,000.00 D 3100097336468/15/2014 BANKING)TRF/PAY/TOPUP ECHANNEL (INTERNET 10,000,000.00 D 3100097336469/2/2014 BANKING)TRF/PAY/TOPUP ECHANNEL (INTERNET 10,000,000.00 D 3100097336469/7/2014 BANKING)TRF/PAY/TOPUP ECHANNEL (INTERNET 10,000,000.00 D 3100097336469/7/2014 BANKING)Jumlah Pentransferan