Ditemukan 7500 data
9 — 5
Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini diajukan oleh istri(Penggugat), maka apabila dikabulkan gugatannya, talaknya adalah bainsughra, yaitu jatunnya talak Tergugat kepada Penggugat yang tidak dapatdirujuk walaupun dalam masa iddah kecuali dengan nikah barusebagaimana ketentuan Pasal 119 angka (2) huruf c Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidangperkawinan, temasuk
8 — 1
Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991; Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun1989 tentang peradilan agama, maka majelis hakim secara exofficio akan memerintahkankepada Panitera untuk menyerahkan satu helai salinan putusan ini tanpa bermeterai kepdaPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan terkaait, selengkapnya perintahtersebut akan tercantum dalam amar putusan di bawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidang perkawinan, temasuk
47 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menghukum kepada para Penggugat atau siapun yang memperoleh hak dari11.padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah yang menjadi obyekjaminan hutang para Tergugat tersebut di atas kepada Penggugat tanpasyarat dan bila perlu dengan bantuan alat Negara/Kepolisian RI untukselanjutnya diberikan hak sepenuhnya kepada Penggugat untuk menjualtanah tersebut temasuk kepada dirinya sendiri dan/atau jual lelang di depanumum dan hasil penjualan tersebut di ambil oleh Penggugat sebagaipelunasan hutang serta
7 — 0
kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan inisetelah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Urusan Agama diwilayah perkawinan keduapihak berlangsung serta ketempat wilayah kediaman kedua pihak sekarang berada, makadalam amar ini perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kebumen untukmengirimkan salinan putusan ini ketempat kedua pihak berada dan ketempat Kantor UrusanAgama dimana kedua pihak melangsungkan pernikahanMenimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidang perkawinan, temasuk
10 — 4
Nomor 1 Tahun1974 jo. pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, makaperkawinan Penggugat dan Tergugat dapatlah diceraikan dengandijatunkannya talak bain sughro dari Tergugat kepada Penggugat, yaitujatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat yang tidak dapat dirujukwalaupun dalam masa iddah kecuali dengan nikah baru;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidangperkawinan, temasuk
10 — 5
Nomor 1 Tahun1974 jo. pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, makaperkawinan Penggugat dan Tergugat dapatlah diceraikan dengandijatuhnkannya talak bain sughro dari Tergugat kepada Penggugat, yaitujatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat yang tidak dapat dirujukwalaupun dalam masa iddah kecuali dengan nikah baru;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidangperkawinan, temasuk
7 — 3
UndangNomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi HukumIslam, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat dapatlah diceraikandengan dijatuhkannya talak bain sughro dari Tergugat kepada Penggugat,yaitu jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat yang tidak dapat dirujukwalaupun dalam masa iddah kecuali dengan nikah baru;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidangperkawinan, temasuk
12 — 3
No 1447/Pdt.G/2018/PA.KjnSALINANdijatunkannya talak bain sughro dari Tergugat kepada Penggugat, yaitujatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat yang tidak dapat dirujukwalaupun dalam masa iddah kecuali dengan nikah baru;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidangperkawinan, temasuk di dalamnya perkara perceraian, sesuai dengan Pasal89 ayat ( 1 ) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989
8 — 5
No 862/Pdt.G/2018/PA.KjnSALINANperkawinan Penggugat dan Tergugat dapatlah diceraikan dengandijatunkannya talak bain sughro dari Tergugat kepada Penggugat, yaitujatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat yang tidak dapat dirujukwalaupun dalam masa iddah kecuali dengan nikah baru;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidangperkawinan, temasuk di dalamnya perkara perceraian, sesuai
9 — 6
Nomor 1 Tahun1974 jo. pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, makaperkawinan Penggugat dan Tergugat dapatlah diceraikan dengandijatunkannya talak bain sughro dari Tergugat kepada Penggugat, yaitujatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat yang tidak dapat dirujukwalaupun dalam masa iddah kecuali dengan nikah baru;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidangperkawinan, temasuk
7 — 4
No 1143/Pdt.G/2018/PA.KjnSALINANMenimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidangperkawinan, temasuk di dalamnya perkara perceraian, sesuai dengan Pasal89 ayat ( 1 ) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang Undang Nomor3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat,selengkapnya jumlah biaya akan dicantumkan dalam akhir putusan ini;Mengingat segala ketentuan
10 — 4
No 1309/Pdt.G/2018/PA.KjnSALINANperkawinan, temasuk di dalamnya perkara perceraian, sesuai dengan Pasal89 ayat ( 1 ) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang Undang Nomor3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat,selengkapnya jumlah biaya akan dicantumkan dalam akhir putusan ini;Mengingat segala ketentuan perundangundang yang berlaku danhujjah syariyyah yang
7 — 2
UndangNomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam,maka perkawinan Penggugat dan Tergugat dapatlah diceraikan dengandijatunkannya talak bain sughro dari Tergugat kepada Penggugat, yaitujatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat yang tidak dapat dirujukwalaupun dalam masa iddah kecuali dengan nikah baru;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidangperkawinan, temasuk
9 — 4
UndangNomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam,maka perkawinan Penggugat dan Tergugat dapatlah diceraikan dengandijatunkannya talak bain sughro dari Tergugat kepada Penggugat, yaitujatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat yang tidak dapat dirujukwalaupun dalam masa iddah kecuali dengan nikah baru;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidangperkawinan, temasuk
10 — 0
Putusan No. 0054/Pdt.P/2019/PA.Sda.Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagimengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, makaditunjuk segala hal iknhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acarapemeriksaan perkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohonpada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa perkara ini temasuk dalam bidang perkawinan yangdilaksanakan
18 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1177/B/PK/Pjk/2018pemeriksaan, pengujian dan diberikan pertimbangan hukum sertadiputus oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga MajelisHakim Agung mengambilalin pertimbangan hukum dan menguatkan atasPutusan Pengadilan Pajak a quo karena Meat and Bone Meal dengandengan klasifikasi pos tarif 2309.90.3000 dengan BM 0%, PPh 2,5%,PPN 10% adalah tidak temasuk Rincian Bahan Pakan Ternak yangDibebaskan atau dikecualikan dari Pengenaan PN, karenakewenangan pembebasan pajak merupakan
6 — 0
oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaiannamun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan suratPermohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telahmemberikan jawaban yang pada pokoknya menerima cerai tapi Termohon ada tuntutanyaitu :1 Pengasuh anak diserahkan kepada Termohon sampai anak yang bersangkutan akilbaligh (dia dapat menentukan sendiri pilihannya);2 Nafkah untuk anak Rp. 900.000,/ bulan temasuk
35 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
bahan pakan untuk pembuatan pakanternak berupa 200,720 TNE Meat and Bone Meal, Negara asal Australia,dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% yang telah dilakukanpemeriksaan, pengujian dan diberikan pertimbangan hukumserta diputus oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehinggaMajelis Hakim Agung mengambilalin pertimbangan hukum danmenguatkan atas Putusan Pengadilan Pajak a quo karenaMeat and Bone Meal dengan klasifikasi pos tarif 2309.90.3000 denganBM 0%, PPh 2,5%, PPN 10% adalah tidak temasuk
36 — 12
Rizal bin Mahyiddinadalah Yetti Darnilla binti Idris (isteri) dan Keempat orang anaknya masingmasingbernama Kuasa IV, Pemohon, Kuasa Pertama dan Kuasa V, sebagaimana diaturdalam pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itupermohonan Pemohon dapat dikabulkan ;Menimbang bahwa karena perkara ini temasuk perkara volunter, sesuaiketentuan pasal 145 ayat (4) R.Bg jo pasal 90 UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 perubahan dari UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama, serta
8 — 4
No 1046/Pdt.G/2018/PA.KjnSALINANwalaupun dalam masa iddah kecuali dengan nikah baru;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidangperkawinan, temasuk di dalamnya perkara perceraian, sesuai dengan Pasal89 ayat ( 1 ) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang Undang Nomor3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang