• O10/DPC.02/A.1/X1I/2012 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kab.Kulon Progo perihal Pergantian Antar Waktu yang pada intinya meminta DPRDmenindaklanjuti persetujuan DPP PKB untuk melakukan PAW terhadapPenggugat.i Bahwa pada tanggal 12 januari 2013, DPC PKB Kulon Progo menerbitkan SuratNo. O12/DPC.03/A.1/I/2013 yang berisi pemberhentian Penggugat sebagaianggota Partai Kebangkitan Bangsa.j Bahwa pada tanggal 21 Januari 2013 DPC PKB Kulon Progo menerbitkan SuratNo.

  Sarwidi selaku ketua tanfidz DPAC PKBKecamatan Girimulyo tidak mengikuti Muscabtersebut.Bahwa pada tanggal 01 Juli 2012 Dapil I, yaitu Girimulyo, Samigaluhdan Kalibawang yang mempercayakan keterwakilannya pada Drs.Sarwidi, membuat surat pernyataan yang intinya meminta kepada DPCPKB Kabupaten Kulon Progo untuk di PAW dengan alasan kinerja yangtidak baik.Bahwa pada tanggal 02 Juli 2012 Fraksi Partai Kebangkitan BangsaDPRD Kabupaten Kulon Progo memberitahukan bahwa yangbersangkutan (Drs.

  Badan Kehormatan kemudian segala sesuatunya akandiputuskan dalam rapat paripurna selanjutnya Badan Kehormatan akanmemberikan rekomendasi kepada partai yangbersangkutan ;Bahwa sampai saat ini Penggugat belum di PAW dan masih duduksebagai anggota DPRD Kulon Progo masih mengikuti kegiatan dan hadirdalam rapatrapat dan belum ada pelantikan/pengambilan sumpah sebagaipengganti Penggugat;Bahwa jika dari Partai Kebangkitan Bangsa mengusulkan PAW untukPenggugat karena ada masalah kinerja supaya diselesaikan

  oleh PKB danapakah telah diproses PAW oleh DPRD Kabupaten Kulon Progo saksijuga tidak tahu pasti;Bahwa mekanisme PAW yang melalui Badan Kehormatan adalahdiusulkan oleh partai kepada pimpinan DPRD kemudian pimpinanDewan mengirimkan kepada Bupati, Bupati mengirimkan kepadaGubernur, Gubernur membuat suatu keputusan sehingga terjadilahBahwa mengenai adanya proses PAW terhadap Penggugat saksi tidaktahu, karena sampai saat ini Penggugat masih sah sebagai anggota DPRDKabupaten Kulon Progo dan menjalankan

  Kulon Progo perihal PemberitahuanPemecatan dan Permohonan Pergantian Antar Waktu yang padaintinya meminta DPRD menindaklanjuti persetujuan DPP PKBuntuk melakukan PAW terhadapPenggugat.e Bahwa sebelum diberhentikan dari Anggota PKB, Penggugattidak pernah diberhentikansementara;e Bahwa permasalahan pemberhentian Penggugat Drs.

• Bahwa Penggugat diajukan untuk di PAW melalui SuratNomor : B/117/DPPHANURA/IX/2018, perihal Pengajuan PAWAnggota DPRRI Fraksi HANURA (Vide Bukti P9), yang padaintinya menyatakan bahwa Penggugat telah diberhentikan darikepengurusan Partai HANURA dengan alasan telah melanggarAD/ART Partai HANURA, in casu Penggugat tidak pernahmelanggar AD/ART Partai Hanura serta Penggugat tidak pernahdiperiksa atau dipanggil oleh Dewan Kehormatan Partai Hanuraterkait pelanggaran apapun;c.

  Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidakmempunyal kekuatan hukum mengikat Surat Nomor: B/117/DPPHANURA/IX/2018 perihal Pengajuan PAW Anggota DPRRI FraksiHanura tanggal 10 September 2018 ;5. Memerintahkan Tergugat dan Tergugat Il mencabut Surat KeputusanNomor : SKEP/1124/DPPHANURA/VII/2018 tentang PemberhentianSaudara Ir.

  NURDIN TAMPUBOLON Sebagai Anggota Partai Hati NuraniRakyat tanggal 30 Juli 2018, serta Surat Nomor: B/117/DPPHANURA/IX/2018 perihal Pengajuan PAW Anggota DPRRI Fraksi Hanuratanggal 10 September 2018 ;6. Menyatakan Penggugat adalah sah sebagai Anggota DewanPerwakilan Rakyat Republik Indonesia dan sebagai Ketua Fraksi PartaiHati Nurani Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia ;7. Memerintahkan Tergugat !

  Maka dengan demikian cukup beralasan hukum bagiYang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta untuk mengabulkanpermohonan Banding PEMBANDING.MAJELIS HAKIM JUDEX FACTI SALAH DALAM MENILAI KEABSAHANPARA TERBANDING SEBAGAI KETUA UMUM DAN SEKRETARISJENDERAL DPP PARTAI HANURA, DALAM MENERBITKAN SURATKEPUTUSAN PEMBERHENTIAN PEMBANDING SEBAGAI ANGGOTAPARTA HANURA SEKALIGUS PENGAJUAN PENGGANTIAN ANTARWAKTU (PAW) PEMBANDING.

  jelas dalam hal ini tindakan PARA TERBANDINGmemberhentikan PEMBANDING sebagai anggota Partai Hanurasekaligus mengajukan PAW PEMBANDING sebagai anggotaDPR RI adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena PARATERBANDING tidak memiliki absahan/Legal Standing untuk bertindakmengatasnamakan DPP Partai Hanura.

• K/Pdt.SusParpol/.....Golongan Karya dan selalu melaksanakan hak dan kewajiban sebagai Anggota DPRDKota Kotamobagu kepada Partai Golongan Karya;5 Bahwa pada tanggal 12 Juni 2013 Penggugat menerima surat dengan NomorKEP.260/DPP/GOLKAR/V/2013 tertanggal 31 Mei 2013 yang isi suratnya adalahpemberhentian diri Penggugat sebagai Anggota Partai Golongan Karya dan perintahagar Penggugat ditarik (PAW) dari Anggota DPRD Kota Kotamobagu dengan alasantidak mendukung calon yang diusung oleh Partai Golongan Karya

  Nomor 34 K/Pdt.SusParpol/20148 Bahwa pada tanggal 17 Juni 2013 Tergugat II mengeluarkan surat Nomor B433/DPD PG1/Sulut/2013 prihal rekomendasi/persetujuan PAW anggota DPRD KotaKotamobagu atas nama Penggugat dan akan digantikan oleh Ny.

  Majelis Hakim yang memeriksa/ mengadili perkaraini agar berkenan memutuskan putusan sebagai berikut:1 Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2 Menyatakan pemberhentian keanggotaan Penggugat dari Partai Golkar tidak sahsecara hukum;3 Menyatakan surat Nomor Kep260/DPP/GOLKAR/V/2013 tanggal 31 Mei 2013surat Nomor B433/DPD PGI/SULUT/2013 tanggal 17 Juni 2013, Surat Nomor B42/DPDGOLKAR/KK/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013 tidak sah dan tidak berharga secarahukum;4 Menyatakan Proses Pergantian Antar Waktu (PAW

  ) yang dilakukan olehTergugat I Tergugat II Tergugat III kepada Penggugat tidak sah dan melawan hukum;5 Memerintahkan kepada Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI agar tidakmelanjutkan/menghentikan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat;6 Menyatakan Tergugat I, Tergugat I, Tergugat II melakukan perbuatan melawanhukum;Hal. 4 dari 10 hal Put.

  Dan bila dicermati pertimbangan Majelis Hakim tersebut, makapemberhentian Pemohon Kasasi sebagai anggota partai Golkar adalah tidak sah danmelawan hukum dan menghentikan proses Pergantian Antar waktu (PAW) terhadapPemohon Kasasi Ny.Anakia Mokoginta,S.E., karena bertentangan dengan hukum danoleh karena itu gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi dalam perkara Nomor 56/PDT.G/2013/PN.KTG., seharusnya diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan NegeriKotamobagu karena sangat jelas secara hukum pemberhentian Pemohon

• PAW. No.705/Pdt.P/2020/Ms.SgiBanda Aceh, selanjutnya disebut sebagai PemohonIV;5. Syukriah binti Hasballah, lahir 30 Januari 1976, agama Islam,pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga,tempat tinggal Gampong Mee Panyang, Busu,Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie, selanjutnyaPemohon VDalam hal ini Pemohon I s/d 4 diwakili oleh Kuasanya M.HASBI HASAN, S.H. Advokat/Penasehat hukum pada KantorAdvokat/Penasehat Hukum M. HASBI HASAN S.H &ASSOCIATES yang beralamat Jl. Prof A.

  PAW No.705/Pdt.P//2020/Ms.Sgiuang tabungan pada Bank Aceh nomor tabungan 08002230000671atas nama Drs. H. Usman Yasin;2. Bahwa Alm. Drs Usman Yasin meninggal dunia pada tanggal selasatanggal 04 Agustus 2020 di Rumah Sakit Umum Harapan BundaBanda Aceh, dan dikebumikan pada hari selasa, tanggal dan tahunyang sama di gampong Meuleuweuk, Kecamatan Peukan BaroKabupaten Pidie;3. Bahwa Alm.

  PAW No.705/Pdt.P//2020/Ms.Sgidi Gampong Seupeung, Kecamatan PeukanBaro, Kabupaten Pidie, dibawah sumpah telahmemberikan kesaksian yang pada pokoknyadapat disimpulkan sebagai berikut;o Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon /Kuasanyakarena pemohon adalah merupakan anakanak dari Drs.Usman Yasin, dan kenal dengan Pemohon V yakni isterikedua Drs. Usman Yasin;oBahwa saksi mengetahui Drs.

  PAW No.9. Syukriah binti Hasballah (isteri kedua);o Bahwa saksi mengetahui alm. Usman Yasin selamahidupnya menikah dua kali isteri pertama bernamaSyukmiati meninggal dunia sekitar bulan Juli 2018 dansaksi hadir ketika itu melaksanakan fardhu kifayah,sedangkan isteri kedua menikah tahun 2019, tidak lamakemudian beliau meninggal dunia dan dengan isterikedua tidak ada anak;o Bahwa saksi tidak kenal dengan kedua orang tua darialm. Usman Yasin, namun menurut cerita alm.

  PAW No.705/Pdt.P//2020/Ms.Sgitanggal 04 Agustus 2020 karena sakit dan beragamaIslam; Berdasarkan bukti P2 (Foto Kopi surat KeteranganMeninggal dunia) atas nama Syukmiati merupakan buktibahwa isteri pertama dari alm. Usman Yasin telahmeninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2018 karena sakitdan beragama Islam; Bahwa berdasarkan bukti P3 (Surat Keterangan Ahliwaris) merupakan bukti bahwa para Pemohon adalahisteri dan anak kandung/ahliwaris dari alm.

• Demikian pula Surat Keputusan Nomor. 7190/DPP03/V/A. 1/IM/2011 perihal Permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRRIatas nama Penggugat;Bahwa Tergugat dengan sengaja tidak memberi ruang dan kesempatan kepadaPenggugat untuk melakukan pembelaan yang berkaitan dengan pemberhentiantersebut di tingkat Internal Partai;Surat Keputusan DPP PKB No.7174/DPP02/V/A. 1/II/2011 tentang PenetapanPemberhentian Penggugat Dari Keanggotaan Partai, sengaja dikeluarkan pada harilibur nasional yakni tanggal 05

  Lazimnya sebagaianggota Partai yang juga duduk sebagai Anggota DPRRI yang di pilih olehrakyat berdasarkan suara terbanyak apabila diberhentikan tentu harus melaluiproses dan mekanisme sebagaimana yang sudah diatur berdasarkan AD/ARTPKB;Bahwa Tindakan Tergugat telah melanggar pasal 11 ayat 2 AD/ ART PKBmengenai Proses Pemberhentian Penggugat sebagai anggota PKB dan ProsesPergantian Antar Waktu (PAW) Penggugat sebagai anggota DPR RI.

  Selain dari pada itu, dasar hukum PAW diaturdalam pasal 16 Undangundang No.2 Tahun 2011 tentang PAW anggota DPR.Dengan demikian judex facti hanya mempertimbangkan pasal 213 ayat 2 huruf e undangundang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan pasal 16 Undangundang No.2 Tahun 2011 dalam pertimbangannya.Bahwa oleh karena judex facti hanya mempertimbangkan kewenangan partai tentangPAW pasal 213 ayat 2 huruf e undangundang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR,DPD, dan DPRD dan pasal 16 Undangundang

  Selain dari pada itu, dasar hukum PAW diaturdalam pasal 16 Undangundang No.2 Tahun 2011 tentang PAW anggota DPR.Bahwa walaupun pasal 213 ayat 2 huruf e undangundang No. 27 Tahun 2009 tentangMPR, DPR, DPD, dan DPRD maupun pasal 16 Undangundang No.2 Tahun 2011memberikan kewenangan kepada partai untuk memPAW anggotanya yang duduk diDPR namun partai tidak dibolehkan melakukan tindakan sewenangwenang dan jikakewenangan yang diberikan oleh UU oleh partai dilakukan dengan secara sewenangwenang maka berakibat

  batal demi hukum.Oleh karenanya undangundang memberikan ruang untuk mengujinya baik di mahkamahpartai maupun di pengadilan agar pemberhentian sebagai anggota partai yang dilanjutkandengan usulan PAW tidak dilakukan secara sewenangwenang oleh partai politik.Bahwa mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 38/PUUVIHI/2010berbunyi: 3.17.5 Bahwa meskipun partai politik berwenang melakukan PAW bagianggotanya yang bertugas sebagai anggota DPR/DPRD namun di dalam pelaksanaannyaharuslah sesuai dengan

• Saha Budinditulis juga Haji Saha Budin, (vide : Penetapan Pengadilan AgamaDenpasar Nomor : 37/ PAW/ 2008 / PA.Dps tanggal 23 Desember 2008tentang Penetapan Ahli Waris , Hal. 7, huruf: q ) ;Bahwa berdasarkan hasil temuan tersebut, maka Penggugatmenyampaikan keberatan dan teguran awalnya secara kekeluargaankepada Tergugat dengan menyatakan bahwa: harta sebagaimanayang diuraikan dalam Penetapan Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 37/ PAW/ 2008 / PA.Dps tanggal 23 Desember 2008 yakni berupa :bidang tanah

  Haji Saha Budin ( Alm) sehinggakemudian ditetapkan oleh Pengadilan Agama Denpasar sebagai hartawarisan dan menjadi miliknya berdasarkan Penetapan PengadilanAgama Denpasar Nomor : 37/ PAW/ 2008 / PA.Dps tanggal 23Desember 2008 tentang Penetapan Ahli Waris ;Bahwa perbuatan dan itikad jahat Tergugat yang diwujudkanberdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Denpasar Nomor : 37/PAW/ 2008 / PA.Dps tanggal 23 Desember 2008 tentang PenetapanAhli Waris menunjukkan bahwa : Tergugat telah dengan sengaja dan melawan

  Bahwa Tergugat di dalam permohonan Penetapan PengadilanAgama Denpasar Nomor : 37/PAW/2008/PA.DPS tertanggal 23Desember 2008 tentang Penetapan Ahli Waris, banyakmengajukan buktibukti tanah yang asalnya milik suami Tergugat (Tn.

  Bahawa Tergugat juga menolak dalil Penggugat pada Angka 17,sebab pengajuan Tergugat terhadap Penetapan PengadilanAgama Denpasar Nomor : 37/ PAW/ 2008/ PA.DPS tertanggal 23Desember 2008 tentang Penetapan Ahli Waris adalah benarterhadap Harta Warisan dari Pewaris H.Saha Budin dan kemudianterbitlah Penetapan Pengadilan Agama Denpasar Nomor37/PAW/2008/PA.DPS tertanggal 23 Desember 2008 tentangPenetapan Ahli Waris.

  Bahwa, dahulu pada tahun 2008 Tergugat mengajukan permohonanpenetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Denpasar yang kemudianpermohonan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama Denpasardengan Nomor 37/ PAW/ 2008/ PA Dps. tanggal 23 Desember 2008 ;2.

• ) atas namaDPRD Provinsi Kalimantan Timur (PENGGUGAT), karena semua suratsurat yangberkaitan dengan PAW harus dikesampingkan dan DPP PDS akan memprosessecara hukum yang melakukan PAW tanpa sepengetahuan DPP PDS yang sah(vide bukti P6);13.

  Oleh karena itu DPP PDS mengirim suratNog ater eh A Or A RHG YAR Ach hag SeR3 an ans Laeriban antag gh PW Stu14.15.16.w(PAW) terhadap PENGGUGAT dan mengancam akan proses secara hukum yangmelakukan PAW tanpa sepengetahuan DPP PDS ;Bahwa PENGGUGAT merasa dirugikan akibat perbuatan melanggar hukum(onrechtmatige daad) yang dilakukan balk oleh TERGUGAT I maupunTERGUGAT II menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT, karena TERGUGAT Idan TERGUGAT II telah dengan sengaja tanpa hak (melawan hukum)menerbitkan Surat

  Artya Fathra Martin, SE,dan Sdri MM Rini Puspa Nereng S.Sos dikarenakan sebelumnya ke tiga namatersebut telah pindah partai lain terlebih dahulu dan telah menyatakan pengun aren diri/berhenti dari anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur utusan PDSsebagaimana surat dari DPRD Provinsi Kalimantan Timur No.I60/187/HK/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013 perihal PAW anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timuryang ditujukan kepada Dewan Pimpinan Wilayah PDS Provinsi Kalimantan Timuragar dapat mengusulkan PAW kepada

  Bahwa PENGGUGAT telah melanggar UndangUndang No. 27 Tahun 2009tentang MPR, DPR, DPD, DPRD khususnya Pasal 213 ayat (1) yang menyatakanPergantian Antar Waktu (PAW) terjadi karena antara lain Diberhentikan, Ayat (2)huruf (i) berbunyi; karena menjadi anggota partai politik lain..

  Menyatakan Sah Surat dari DPRD Provinsi Kalimantan Timur masingmasingsurat No; 160/187/HK/VI1/2013 tanggal 31 Jun 2013 tentang PAW AnggotaDPRD Provinsi Kalimantan Timur, surat Keterangan No; 161.3/177/HK/VI 1/2013,Surat Keterangan No; 161.3/178/HK/VI 1/2013, Surat Keterangan No;161.3/179/HK/VII/2013 masingmasing tertanggal 30 Jul' 2013.S. Menyatakan Sah Pergantian Antar Waktu yang dilakukan oleh TERGUGATterhadap PENGGUGAT.9.

• Bahwa Pada tanggal 25 Oktober 2016, terbit surat siluman yangmengatas namakan Keputusan Penggugat dengan Nomor:141/07/BPD/K2016 tentang Pembentukan Pergantian Antar Waktu(PAW) Panitia Pemilihan Kepala Desa Fadoro Fulolo KecamatanHalaman 9 Putusan No. 33/G/2017/PTUNMDNLotu Kabupaten Nias Utara dengan personil Panitia yaitu: Ketua:Itolo Harefa, Sekretaris: Idaman Harefa, Bendahara: ReniaroHarefa, Anggota: Erniwati Harefa dan Eduar Harefa, yangditandatangani oleh ATAELI HAREFA.

  SE Wakil Ketua BPD DesaFadoro Fulolo PadahaltidakpernahPengqugatmemberimandatkepadaWakil Ketua BPD FadoroFulolo. sertamekanisme dan tata cara penerbitan Surat Keputusan BadanPermusyawaratan Desa (BPD) Desa Fadoro Fulolo Kecamatan LotuKabupaten Nias Utara Nomor: 141/07/BPD/K2016 tentangPembentukan Pergantian Antar Waktu (PAW) Panitia PemilihanKepala Desa Fadoro Fulolo Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utaraselain pembentukannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku(melampaui kewenangannya sebagai

  (PAW)Panitia Pemilihan Kepala Desqa fadoro Fulolo Kecamatan Lotu ,hal ini jelas bertentangan dengan UndangUndang Nomor 6Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 65 Ayat 1 huruf a sampaidenganf ;b. Pembentukan Panitia Pemilinan kepala Desa Pergantian antarwaktu (PAW) sama sekali belum ada aturan dan ketentuan untukitu, Kecuali pemilihan kepala Desa antar Waktu ;c.

  Sebab, disatu sisi Penggugat mendalilkan bahwasanya AtaeliHarefa, SE telah melakukan penyalahgunaan wewenang serta mengambilalih wewenang Ketua BPD dengan mengeluarkan surat keputusan BadanPermusyawaratan Desa Fadoro Fulolo Nomor: 141/07/BPD/K2016 tentangHalaman 21 Putusan No. 33/G/2017/PTUNMDN10.Pembentukan Penggantian Antar Waktu (PAW) Panitia Pemilihan KepalaDesa Fadoro Fulolo Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara.

  Bukti P12Fotokopi Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa(BPD) Desa Fadoro Fulolo Kecamatan Lotu, Kabupaten NiasUtara Nomor : 141/07/BPD/K 2016 tertanggal 25 Oktober2016, Perihal : Pembentukan Pengganti Antar Waktu (PAW)Panitia Pemilinan Kepala Desa Fadoro Fulolo Kec.

• Esweli selaku pihak kedua akan melakukanpencabutan pengaduannya di Poltabes Pekanbaru yang kini menjadiPolresta Pekanbaru serta memulihkan nama baik Penggugat sebelumPihak Pertama/Penggugat dilakukan pergantian antar waktu (PAW) olehTergugat I;Bahwa selanjutnya Tergugat I Tanpa dasar hukum yang jelas kembalimengajukan surat kepada Turut Tergugat I dalam hal pengajuanpengganti antar waktu atas nama Penggugat digantikan oleh Drs.

  GERINDRA/2009 tertanggal 23 Juli 2009 tidakditindaklanjuti dengan surat pernyataan pengunduran diri Penggugatyang bermaterai cukup, maka penggantian antar waktu terhadapPenggugat tidak bisa diproses dan apalagi terhadap surat perjanjiantersebut sudah dilakukan pembatalan baik secara lisan maupun secaratertulis oleh Penggugat selaku pihak pertama;Bahwa disamping itu juga berdasarkan Pasal 18 Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga Partai Gerakan Indonesia Raya(GERINDRA), Penggantian Antar Waktu (PAW

  Prabowo Subianto, olehkarena tidak ada persetujuan dari Dewan Pembina terhadap PAW sdr.Dasrianto Anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Partai Gerindra tidakHal 5 dari 14 hal. Put.

  dari TergugatI, karena dasar pengajuan PAW bukanlah berdasarkan Pasal 104 ayat (2)huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf g Peraturan Tata Tertib DPRD KotaPekanbaru, dengan demikian Turut Tergugat II Tidak mempunyaikewenangan hukum memproses pengajuan pemberhentian danpenggantian antar waktu anggota DPRD Kota Pekanbaru dari PartaiGerindra atas nama Penggugat digantikan oleh sdr.

  Eswek yang mempergunakan kop surat Dewan Pimpinan PusatGERINDA Nomor 07001/SPDPP GERINDRA/2009 tertanggal 23 Juli 2009;Bahwa gugatan Pemohon Kasasi bukankah persoalan internal partai tetapi lebihkepada keinginan Termohon Kasasi I dan II untuk melakukan PAW yang tidakprosedural dan melawan hukum;7 Bahwa menurut Pemohon Kasasi SEMA Nomor 4 Tahun 2003 adalahberalaku hanya daam kasuskasus perdata yang berkaitan denganpemilihan umum.

• Gresik kepadaBupati Gresik, Nomor : 171/175/437.40/2013, Perihal :Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab. Gresikdari Fraksi PKNU, tanggal 29 Mei 1aNBukti TFoto copy sesuai asli, Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum(KPU) Kab. Gresik kepada Pimpinan Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kab. Gresik, Nomor : 201/KPUGresik014.329707/V/2013, Perihal : Pengganti Antar Waktu(PAW) Anggota DPRD Kab.

  Gresik, Nomor : 201/KPUGresik014.329707/V/2013, Perihal : Pengganti Antar Waktu(PAW) Anggota DPRD Kab. Gresik dari PKNU, tanggal 24Mei 2013, besertalampiran ; Bukti T.II.Int6 : Foto copy sesuai asli, Surat Ketua DPRD Kab. Gresik kepadaBupati Gresik, Nomor : 171/175/437.40/2013, Perihal :Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab.

  Int 4) ;Bahwa berdasarkan Surat KPU Kabupaten Gresik Nomor : 201/KPUGresik014.329707/V2013, tanggal 24 Mei 2013, Perihal : PAW anggota DPRDKabupaten Gresik, jabatan Penggugat selaku anggota DPRD Kabupaten Gresikdigantikan oleh Hj.

  Adapun alasan hukum dari Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRDProvinsi dan DPRD Kabupaten/Kotamenurutketentuan dimaksud adalahkarena :i Meninggal dunia ;ii Mengundurkan diri, dan ;ili Diberhentikan ;Menimbang, bahwa Anggota DPRD periode 2009 2014 hasil PemiluTahun 2009 yang kini telah menjadi Calon Anggota Legislatif dari Parpol yang berbedauntuk Pemilu Tahun 2014 dapat dilakukan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) melaluidua pintu berdasarkan mekanisme UndangUndang Nomor 27 Tahun 2009 jo.

  Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 20101 Calon Anggota DPRD yang bersangkutan bisa dilakukan Pemberhentian AntarWaktu (PAW) karena mengundurkan diri sebagai Anggota atas permintaansendiri secara tertulis ;852 Calon Anggota DPRD yang bersangkutan bisa dilakukan Pemberhentian AntarWaktu (PAW) karena diusulkan melalui Partai Politik asal ;Menimbang, bahwa dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf c dan Ayat (3) UndangUndang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah denganUndangUndang

• DALAM POKOK PERKARA1.Bahwa Penggugat dan Tergugat pada Tanggal 10 Juli 2018 telahmelakukan Kesepakatan Bersama kemudian dituangkan dalam sebuahSurat Kesepakatan Bersama yang dibubuhi tanda tangan dan Materai,agar kiranya Penggugat bersedia di gantikan oleh Tergugat sebagaiPengganti Antar waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timursisa masa jabatan 20142019;Bahwa dalam Surat Kesepakatan Bersama yang telah disepakati olehPenggugat dan Tergugat pada intinya, apabila Tergugat menggantikanPenggugat

  ) karena Saksisebagai Komisioner KPUD Kabupaten Kutai Timur;Bahwa syarat Pergantian Antar Waktu (PAW) yang termuat didalam PKPU6 Tahun 2017 Tentang Pergantian Antar Waktu (PAW), yaitumengundurkan diri/diberhentikan dari Partai Politik atau pindah PartaiPolitik;Bahwa mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) adalah Ketua DPRDbersurat terlebih dahulu ke KPUD yang isinya ada anggota DPRDHalaman 19 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pat.G/2019/PN Sgtmengundurkan diri, prosesnya Pergantian Antar Waktu

  Waktu (PAW) setelahsyarat terpenuhi;Bahwa Saksi tidak mengtahui mengenai perjanjian antara Penggugatdengan Tergugat;Bahwa apabila tidak ada Surat pengunduran diri, atau ketika berkas tidaklengkap persyaratannya seperti surat dari Ketua DPRD, juga rekomendaridari partai dan persyaratan lainnya, maka proses Pergantian Antar Waktu(PAW) tidak akan di proses oleh KPUD;Bahwa sepengetahuan Saksi, berdasarkan berkas yang dipegang olehKPUD, dimana Penggugat tercantum mengundurkan diri sebagai anggotaDPRD

  Bahwa selain pihak Bank, pihak pengurus partai juga seharusnya di Tariksebagai pihak karena mekanisme PAW tidak terlepas dari peran partaipolitik;5.

  Debitur telah mengalami Pergantian Antar Waktu (PAW) sesuaiSK Gubernur Kaltim No. 171.3/47/B.POD.II/2018 Tgl 15 Oktober 2018.Sehingga terhitung bulan Oktober 2018 gaji debitur sebagai anggota DPRDKab. Kutim sudah tidak dibayarkan. Hal ini menyebabkan kreditur debitur yangada di PT.

• Bahwa tenggat waktu mengenai adanya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)Objek sengketa tersebut diketahui oleh Penggugat pada tanggal 14 April 2014melalui : Surat Permohonan Penggugat melalui Kuasanya Nomor : 0403/5.P/ TSR/ IV/2014,Perihal: Mohon Keterangan Tertulis & Legalisir Akta Ahli Waris Nomor : 148/PAW/1997/PA.JT, tanggal 14 April 2014 ditujukan kepada Ketua PengadilanAgama Jakarta Timur, kemudian ditanggapi oleh Pengadilan Agama Jakarta Timurdengan keluarnya legalisir Akta Ahli Waris Nomor:

  148/PAW/1997/PA.JT. tanggal14 April 2014, yang menurut ketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, masih dalam tentang waktu untukmengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara ;B.

  Akte Kelahiran Nomor : 5568/P/JB/1984 tertanggal 21 Nopember1984 atas nama Bambang Sugeng Rahardjo3Individual : e Individual, karena surat keputusan tersebut ditujukan tidak untuk umum, tetapibersifat individual karena ditujukan pada Akta Kelahiran atas nama BambangSugeng Rahardjo ; e Final, karena Akta Kelahiran tersebut sudah definitif, tidak memerlukanpersetujuan dari institusi lain dan menimbulkan suatu akibat hukum, dimana isiakta kelahiran tersebut bertentangan isi Akta Ahli Waris Nomor: 148/PAW

  P/TSR/IV/2014, Perihal: Mohon Keterangan Tertulis & Legalisir Akta Ahli WarisNomor: 148/PAW/1997/PA.JT, tanggal 14 April 2014 ditujukan kepadaKetua Pengadilan Agama Jakarta Timur, yang menurut ketentuan Pasal 55UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, masih dalam tentang waktu untuk mengajukan gugatan sengketaTata Usaha Negara ; 7.Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Objek Sengketa yang dikeluarkanoleh Tergugat tersebut di atas, adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang

  Agama Kelas I.A, Jakarta Timur,Nomor : 148/PAW/1997/PA.JT. tanggal 14 Oktober 1997 (fotokopidari fotokopi yang dilegalisir) ; Surat Teguh Sansosa, S.H.

• 11)12)memohon untuk melaksanakan PAW an.

  H.M.Romahurmuzy tidak sah dan cacat hukum;Pada tanggal 9 November 2015, Walikota Cimahi mengajukanpermohonan PAW kepada Gubernur Jawa Barat melalui suratNomor 171/3822/Pem, hal Pemberhentian dan Pergantian AntarWaktu (PAW) DPRD Kota Cimahi:;Pada tanggal 23 November 2015, Sekretaris Daerah Provinsi JawaBarat mengirimkan surat nomor :171/5721/Pem.Um hal Penjelasanterhadap usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRDKota Cimahi kepada Walikota Cimahi.Pada intinya menyampaikanbahwa PAW atas nama

  Gubernurdalam mengambil keputusan hanya meresmikan PAW anggota DPRD.Gubernur tidak mempunyai suatu kehendak untuk menolak ataupunmenentukan lain terhadap mekanisme PAW anggota DPRD, selain apayang telah diusulkan oleh Partai Politik kepada DPRD. Semua prosestelah dilalui oleh partai politik yang bersangkutan dan telah diverifikasioleh KPUD sehingga Gubernur tinggal meresmikan saja.

  (bukti sesuai dengan asll) ;Fotocopy surat nomor : 171/3204/Pem.Um. tanggal 2Agustus 2016, Hal : Penjelasan PAW atas nama Sdr. H.M.Udin Kamaludin.A.Ma. yang digantikan oleh Sdri PutiMelati,S.Sn.,MBA. (bukti Sesuai dengan asll) ;Fotocopy Surat nomor : 210/4436/Pem, tanggal 28September 2016, Hal : Penyampaian KelengkapanDokumen PAW Anggota DPRD Kota Cimahi.

  (bukti sesuaidengan asli) ;Fotocopy surat nomor 171/4934/Pem.Um, tanggal 31Oktober 2016, Hal : Penjelasan PAW Anggota DPRD KotaCimahi. ( bukti sesuai dengan aslia) ;Fotocopy surat nomor : 1100/PEM/DPP/X1/2016, tanggal 11November 2016, Perihal : Pemberitahuan & Himbauan.(bukti sesuai dengan fotocopy) ;Fotocopy surat nomor : 171/1653/Pem, tanggal 5 Mei 2017,Hal : Penyampaian Kelengkapan Dokumen PAW AnggotaDPRD Kota Cimahi.

• Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membatalkan Pengusulan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab. Jeneponto dari Partai Amanat Nasional antara Penggugat SYAHRIR KHANNA dengan HASANUDDIN. ---5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya; -----------------------------------------6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini secara bersama-sama sejumlah Rp 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);--

  Jeneponto mengusulkan secarasepihak Pergantian antar waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah (DPRD) Kab. Jeneponto, antara SYAHRIR KHANNA Penggugat danHASANUDDIN, dengan perjanjian menjabat anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah (DPRD) Kab. Jeneponto masingmasing dengan jabatan 2 (dua) tahun 6(enam) bulan, sebagaimana Surat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PartaiAmanat Nasional No. PAN/A/K Pts/KUSJ/030/VII/2009, tertanggal 17 Juli 2009;.

  Jeneponto mengusulkan Pergantian antara waktu(PAW) anggota DPRD Kab. Jeneponto antara SYAHRIR KHANNA Penggugatdan HASANUDDIN kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai AmanatNasional dengan surat No. PAN/21.16/B/KS/002/II/2012 tertanggal 9 Pebruari.

  Bahwa untuk mencegah adanya Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRDKab.

  Memerintahkan kepada Tergugat dan Tergugat II untuk membatalkanPergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab. Jeneponto dari PartaiAmanat Nasional antara SYAHRIR KHANNA Penggugat dan HASANUDDIN;4. Menyatakan Penggugat adalah Anggota DPRD Kab. Jeneponto dari partaiAmanat Nasional yang sah dengan masa jabatan periode tahun 2009 sampaidengan tahun 2014;5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dulu;6.

• E-2941-PAW, tahun pembuatan 2018, Noka. MH3SE88D0JJ038116, Nosin. E3R2E1840390;

• 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha FINO, No.Pol. E-2941-PAW, tahun pembuatan 2018, Noka. MH3SE88D0JJ038116, Nosin. E3R2E1840390, STNK atas nama SRI LESTARI ;

Dikembalikan kepada saksi SRI LESTARI ;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

• Tahun Sidang 20182019 (Bukti P5)agar segera terjadi Penggantian Antar Waktu (PAW) Penggugat, sertaTergugat mengabaikan keberatan/Gugatan dengan nomor register perkara: 596/Pdt.G/ 2018/PN.JKT.PST., (Bukti P6) yang diajukan karena adanyapengajuan Penggantian Antar Waktu (PAW) Penggugat sebagai anggotaDewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sehingga Tergugatmelanggar Pasal 241 ayat (1) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan

  Nurdin Tampubolon sebagaiAnggota Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) dan Surat NomorB/117/DPPHANURA/IX/2018, tertanggal 10 September 2018, tentangpengajuan PAW Anggota DPR RI Fraksi Hanura;2.

  /AW/X/2018 tertanggal 23 Oktober 2018, perihal : Tidak melakukanPenggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR RI dari Fraksi PartaiHanura atas nama Ir.

  Berdasarkan Surat Keputusan PAW Partai Hanura terhadap Penggugatselanjutnya Dewan Pimpinan Pusat Partai HANURA melalui suratNomor : B/117/DPPHANURA/IX/2018 tanggal 10 September 2018perihal : Pengajuan PAW angota DPRRI Fraksi Hanura memohonkepada DPRIRI untuk segera memproses PAW Anggota DPRRIFraksi HANURA an Penggugat.

  Nurdin Tampubolon sebagai Anggota Partai HatiNurani Rakyat (HANURA) ; (fotokopi dari fotokopi) ;Berita online dari website www.gedungdpr.net dengan judulDPR diminta segera lantik 9 Anggota PAW Hanura,tertanggal 3 November 2018 ; (fotokopi dari fotokopi hasilprint out) ;Berita online dari website www.jpnn.com dengan judulHanura minta segera lantik sembilan Anggota PAW DPR,tertanggal 4 November 2018 ; (fotokopi dari fotokopi hasilprint out) ;Berita online dari website www.jpnn.com dengan judulHanura

• partai serta bertujuan juga sebagai sumberpembiayaan kebutuhan partai dan pengurusnya ;Bahwa tidak pernah sekalipun Penggugat pernah melakukan kesalahan terkaithak dan kewajiban sebagai Kader dan Anggota Partai PPPI, bahkanPenggugat adalah kader partai PPPI yang sangat loyal dan sanggup untukberkorban jiwa maupun raga demi tegaknya Parta PPPI dimana Penggugatdibesarkan selama ini;Bahwa namun tibatiba bagai petir di siang bolong Penggugat sangatdikagetkan ketika menerima surat Pemecatan dan usulan PAW

  yangdikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua Umum serta Sekjen DPP PPPIyang dirasa sangat tidak adil tendensius, tanpaprosedur yang telah ditetapkanPartai dan hanya sekedar menerima usulan dari ketua DPD PPPI ProvinsiNTB tanpa melakukan ceksilang/cross chek telah serta konfirmasi kepadaPenggugat lalu mengeluarkan SK Pemecatan sebagai kader PPPI sekaligusmengusulkan PAW sebagai anggota wakil rakyat DPRD provinsi NTB ;Bahwa tindakan DPP PPPI yang telah mengeluakan SK No. 0581/ORG/DPPPPPI/X/2012 tentang

  Pemecatan dan sekaligus mengusulkan PAW kepadaPenggugat adalah SK yang Prematur,yang sangat arogan, sangat tendensiuskarena jelasjelas telah melakukan pelanggaran terutama sekali telahmelanggar seluruh aturan partai yang telah digariskan dalam AD/ART PPPIkhususnya yakni BAB XVIII pasal 33 sub 3sub7 tentang Sanksi Organisasiyang berbunyi; Kepada Pimpinan/Anggota/Petugas oragnisasi yangmengingkari keputusan hasil musyawarah yang sifatnya strategis secaraideologis, politis dan organisatoris, dapat

  Bahwa SK Pemecatan terkait keanggotaan serta usulan PAW bagi Penggugatoleh DPPPPPI atas usulan dari DPD PPPI NTB adalah jelasjelas telah salaharah, tendensius serta melawan hokum serta aturan yang ditetapkan olehdalam AD/ART Partai PPPI karena tidak adakesalahan sedikitpun yangPenggugat lakukan baik keluar maupun kedalam, selain itu SK Pemecatanserta usulan PAW (Penggantian Antar Waktu) Penggugat dari Legislatifadalah sangat tidak procedural karena Penggugat tidak pernah diberikan suratwarning atau

  DPPPPPI melaui SKNo. 0581/ORG/DPPPPPI/X/2012tersebut otomatis illegal dan tidak berdasaraturan dan jika diikuti tentu saja juga akan menimbulkan kekacauan dankerancuan ;Maka berdasarkan seluruh uraian yang Penggugat paparkan dalam dalil gugatandi atas, mohon kiranya kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram atau MajelisHakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini berkenan antara lain ;1.Membatalkan SK No. 0581/ORG/DPPPPPI/X/2012yang telah diputuskan oleh Para Tergugat tentangPemecatan dan PAW

• Latifah adalahsuami isteri yang menikah tahun 1946 (P1);Halaman 3 dari 14 Halaman PAW. Nomor 0024/Pdt.P/2015/PA.BKt.1.2. Photocopy Surat Keterangan Meninggal Nomor 472/20/Kesra/IV2015bertanggal 20 April 2015 an. H. Jainin, dikeluarkan oleh Wali NagariPadang Lua, bermaterai cukup dan telah dilegalisir (P2);1.3. Photocopy Surat Keterangan Meninggal Nomor 472/21/Kesra/IV2015bertanggal 20 April 2015 an. Hj.

  Eliza, adalah penduduk Nagari Padang Lua, Kecamatan Banuhampu, KabupatenAgam dan ke tiga orang tersebut telah meninggal dunia, keterangan mana adaHalaman 7 dari 14 Halaman PAW.

  H.Jainin;Halaman 9 dari 14 Halaman PAW. Nomor 0024/Pdt.P/2015/PA.BKt.10Menimbang, bahwa dalam hukum Islam dari sisi terlaksananya suatu hukumwaris harus memenuhi tiga unsur yaitu adanya tirkah, adanya kematian baik secarahakiki maupun hukmi serta adanya waris/si penerima harta dari si mayit:Menimbang, bahwa berhubung para Pemohon hanya mohon kepadaPengadilan untuk menetapkan sebagai ahli waris dari orang alm. H.

  RiwayatAn Nasai.Halaman 11 dari 14 Halaman PAW. Nomor 0024/Pdt.P/2015/PA.Bkt.12Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah dikemukakan diatas terbukti, bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III tidak terhalang untukmendapatkan waris / mempusakai dari harta tirkah peninggalan H.

  Jumlah Rp. 446.000,(empat ratus empat puluh ribu rupiah)Bukittinggi, 12 Mei 2015Salinan sesuai dengan aslinyaPaniterattdFUADI AZIS, SH, MHHalaman 13 dari 14 Halaman PAW. Nomor 0024/Pdt.P/2015/PA.BKt.14

• sesuai dengan Putusan MahkamahAgung No. 206 K/Pdt.SusParpol/2017 dan No. 375 K/Pdt.SusParpol/2017,Putusan Mahkamah Partai adalah final dan mengikat di internal Partai dan harusdijalankan oleh partai politik sesuai tingkatannya.Bahwa TERGUGAT bukanlah pihak yang berkepentingan untuk memintaklarifikasi atau menguji kebenaran dari usulan Partai Politik namun sesuai Pasal406 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD hanyabertugas untuk menjalankan usulan Pergantian Antar Waktu (PAW

  ) anggotaDPRD yang telah diusulkan oleh partai yang diusulkan oleh Partai Politik yangbersangkutan.Bahwa pada tanggal, 2 Agustus 2017, Surat Nomor : 02/MP/8/2017 MahkamahPartai telah Mengklarifikasi Kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Gowa diSungguminasa dan agar segera melaksanakan usulan PAW dari DewanPimpinan Cabang Partai Demokrat, namun Tergugat tetap tidak melaksanakanPAW sesuai Amanat yang di sampaikan oleh Partai Politik atas nama MahkamahPartai Demokrat.Bahwa atas perbuatan TERGUGAT tersebut,

  Bahwa Pimpinan DPRD Kabupaten Gowa selaku TERGUGAT Sampai saatGugatan ini diajukan belum melaksanakan usulan PAW sebagaimana mestinya,dan Surat KPUD kabupaten Gowa tertanggal 10 April 2018 perihal PenggantianAntar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab. Gowa dari Partai Demokrat yangditujukan kepada Tergugat, namun Tergugat tetap tidak Memproses dan tidakmelaksanakan sesuai Undang Undang.14.

  (Satu milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta rupiah), Atas tidakmelaksanakan Proses PAW, dan Rp. 1.000.000.000. (Satu Milyar) atas kerugianIn materiil16. Bahwa untuk menjamin gugatan PENGGUGAT ini tidak siasia (i/us/), makaPENGGUGAT mohon agar Majelis Hakim memerintahkan TERGUGAT untukHal. 4 dari 9 Hal.

• 2021maka Penggugat adalah benar dan masih menjadi kader/ Anggota PartaiBeringin Karya (Berkarya);Halaman 5 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54Pdt.SusParpol/2021/PN Sbw.16.Les18.19.Bahwa karena adanya surat keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Nomor:SKDPW.18/DPP/Berkarya/V/2021 adalah tidak berlaku dan tidak sahsesuai dengan AD/ART Partai Beringin Karya (Berkarya) sehingga segalaproduk administrasi yang dikeluarkan oleh Agus Karmawan S.H danKhairuddin termasuk pengusulan PAW atas nama Hasanuddin

  Tanggal 13 Oktober 2021, PerihalPersetujuan PAW Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa dan/atauSurat Keputusan DPW Partai BERKARYA (Beringin Karya) Nomor :SKPAW.012/DPW PARTAI BERKARYAINTB/VIII/ Tanggal 31 Agustus2021 Tentang Pemberhentian Dan/Atau Pencabutan Kartu TandaAnggota (KTA) Atas Nama HASANUDDIN,S.E.

  Tanggal 13 Oktober 2021,Perihal Persetujuan PAW Anggota DPRD Kabupaten Sumbawadan/atau Surat Keputusan DPW Partai BERKARYA (Beringin Karya)Nomor : SKPAW.012/DPW PARTAI BERKARYAINTB/VIII/ Tanggal 31Agustus 2021 Tentang Pemberhentian Dan/Atau Pencabutan KartuTanda Anggota (KTA) Atas Nama HASANUDDIN,S.E.

  HASANUDDIN,S.E. ataspemberhentian dan Pencabutan KTA Partai BERKARYA (BeringinKarya) dan PAW Anggota DPRD Partai BERKARYA (Beringin Karya)Kabupaten Sumbawa.

  Tanggal 13 Oktober 2021, Perihal Persetujuan PAW AnggotaDPRD Kabupaten Sumbawa dan/atau Surat Keputusan DPW PartaiBERKARYA (Beringin Karya) Nomor : SKPAW.012/DPW PARTAIBERKARYA/NTBIVIII/ Tanggal 31 Agustus 2021 Tentang PemberhentianDan/Atau Pencabutan Kartu) Tanda Anggota (KTA) Atas NamaHASANUDDIN,S.E.