Ditemukan 2223 data
74 — 11
Menurut saya surat tersebut adalah informasi tentangperhitungan pembayaran pajak yang bersifat Self Assestment,sehingga tidak harus saat itu juga dilakukan pengecekan asalbarang oleh Dinas Pertambangan karena sudah ada laporanproduksi dan pernyataan asal barang dari pemohon.Halaman 41 dari 69 Put. Perk.
dalam Pasal 158, pasal 159 ataupun pasal161 Undang Undang No. 4 tahun 2009 tentang pertambanganmineral dan batu bara, yang dilakukan oleh suatu badan usaha,Kewenangan terdakwa hanyalah melakukan tindakan administrasiberupa pengenaan sangsi administrasi dengan cara mengirimkansurat peringatan hingga pencabutan perizinan yang dimilikinya.Dan pengenaan pajak terhadap hasil tambang mineral bukanlogam dan batuan didasarkan atas pengambilan mineral bukanlogam dan batuan dan dimanfaatkan dan bersifat Self
Terdakwa tidak melakukan klarifikasi kepada Sdr.ISMANTO SYAMSURI sebab berdasarkan perijinan yang ada PT.CMLbelum terdapat perubahan kepemilikan ( managemen ) dandidalam dokumen permohonan terdapat surat pernyataan asalusul barang oleh managemen PT.CML Hasil Berita AcaraPemeriksaan Saksi ini apakah akan SdriBahwa pengenaan pajak terhadap mineral logam dan batuanbersifat self assestment yang artinya bahwa pembayaran pajakdihitung sendiri oleh wajib pajak.
1.LUCKY KOSASIH WIJAYA, SH. M.H.
2.YOHANNA MARTALINA SIRAIT, S.H.
Terdakwa:
IRFAN AFANDI Bin RASYID
48 — 6
Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
- uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) buah ID Card PT.Buma atas nama Irfan Afandi;
- 1 (satu) buah self
59 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pada saat Pemohon Peninajaun Kembali memperoleh uplifttahun 2000 tahun 2004, sama sekali tidak terdapat ketentuan hukummengenai pengenaan PPh atas Uplift, olen karena sama sekali tidakterdapat ketentuan hukum yang jelas dan pasti mengenai PengenaanPajak atas Uplift, maka berdasarkan system *Self Assestment padasaat perolehan penghasilan tidak dimungkinkan pengenaan pajakatas Uplift ;3.
Atas pelaporan SPT PPh Badan 2003 yang telah dilakukan sesuaiprinsip Self Assesment ini kemudian oleh pihak Direktorat JenderalPajak melakukan Koreksi melalui penerbitan SKPKB PPh Badan tahun2003 0003a/206/03/081/05 tanggal 4 Februari 2005. Pokok koreksiyang dilakukan adalah terdapat penghasilan berupa uplift untuk tahun2003 sebesar US$ 1,013,923.85 yang belum dilaporkan dalam SPTPPh Badan tahun 2003.
24 — 15
PENETAPANNomor 90/Pdt.P/2015/MSLskZeb .SELF NS DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMahkamah Syariyah Lhoksukon yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkanpenetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:1 Pemohon I, Umur 70 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat Dusun TeungohGampong Blang Bayu Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara,selanjutnya disebut sebagai Pemohon I
54 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kanwil Ill Surabaya Divisi Self Employed Mass Market (SEMM)berkirim surat kepada Penggugat, akan tetapi baru diterima Penggugatpada tanggal 6 Desember 2013, sebagaimana surat dengan Nomor:B.01414/ALUSBYSEMM/1113, tanggal 28 November 2013, perihal:Pemberitahuan Lelang Eksekusi, yang pada inti isi surat tersebutmenerangkan bahwa Tergugat melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang (KPKNL) Surabaya berdasarkan Surat Penetapan KPKNLSurabaya tanggal 22 November 2013 Nomor: S4010/WKN.10/KNL.01/2013
227 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
menggugurkan faktafakta danbuktibukti yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukumMajelis Pengadilan Pajak, karena Pemohon Banding (sekarang PemohonPK) telah melaksanakan dengan benar prosedur ekspor barang CPO ofEdible Grade In Bulk yang dimuat dalam PEB Nomor 003297 tanggal 30Desember 2009, oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang TermohonPK) dalam perkara a quo yang didalilkan butir 8, 9, 11, dan huruf c padahalaman 37 dari 7 halaman mengenai rentang waktu bertentangan denganprinsip Self
295 — 60
S;Bahwa benar SKSHH diterbiktan poleh penerbit SKSHH secara self assesmentmelalui aplikasi SIPUHH;Bahwa benar SKSHH adalah katyawan pemegang izin yang memiliki kualifikasiGANISPHPL sesuai kompetensinya;Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak keberatan danmembenarkannya;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keteranganyang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan Terdakwa telahmelakukan tindak pidana pengangkutan kayu olahan
12 — 9
Adanyaketerbukaan untuk mengungkapkan informasi penting mengenai diri pribadikepada orang lain (self disclosure) menjadi elemen utama dari keintiman.Hal. 12 dari 17 Hal.
NANI HERAWATI, SH
Terdakwa:
1.DAVID JOY BANGUN Alias TEGER
2.EGI ROMANA SEMBIRING KEMBAREN Alias EGI
3.MUHAMAT IRFAN Als IRFAN Bin IRMAWAN
28 — 18
BP 8176 DI beserta kunci ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna merah hitam BP 6063 FJ beserta kuncinya ;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa DAVID JOY BANGUN Alias TEGER ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion Type 2TP warna hitam merah BP 5498 OH beserta kuncinya ;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi ALI SANOVIL ;
- 1 (satu) buah flashdisk warna putih 128 MB merek Self
Menetapkan Barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Grand Max warna putih BP 8176 DI besertakunci ; 1 (satu) unit Sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna merah hitam BP 6063FJ beserta kuncinya ;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa DAVID JOY BANGUNAlias TEGER ; 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion Type 2TP warna hitam merahBP 5498 OH beserta kuncinya ;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi ALI SANOVIL ; 1 (Satu) buah flashdisk warna putih 128 MB merek Self I&
di belahanjari kelingking ;Menimbang, bahwa selain menghadapkan Saksisaksi, untuk memperkuatpembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadapkan BarangBukti berupa 1 (Satu) unit mobil Pick Up merk Grand Max warna putin BP 8176 DIbeserta kunci, 1 (Satu) unit Sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna merah hitamBP 6063 FJ beserta kuncinya, 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha VixionType 2TP warna hitam merah BP 5498 OH beserta kuncinya, 1 (Satu) buahflashdisk warna putih 128 MB merek Self
Alias TEGER, selengkapnya sebagaimana ditentukan dalam dictumPutusan int ; Terhadap Barang bukti berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha VixionType 2TP warna hitam merah BP 5498 OH beserta kuncinya, karena sudahjelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barangbukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi ALI SANOVIL,selengkapnya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ; Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk warna putih 128 MBmerek Self
Memerintahkan agar Barang bukti berupa : 1 (Satu) unit mobil Pick Up merk Grand Max warna putih BP 8176 DI besertakunci ; 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna merah hitam BP6063 FJ beserta kuncinya ;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa DAVID JOY BANGUNAlias TEGER ; 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion Type 2TP warna hitammerah BP 5498 OH beserta kuncinya ;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi ALI SANOVIL ; 1 (Satu) buah flashdisk warna putih 128 MB merek Self
Pembanding/Penggugat II : ISKANDAR MAULA
Pembanding/Penggugat III : Prof. DR. MATHIUS TAMBING SH. MSI.,
Pembanding/Penggugat IV : M. SALEH KHALID, IR., MM.,
Pembanding/Penggugat V : NINASAPTI TRIASWATI. PHD.
Pembanding/Penggugat VI : IR. HARIYADI BS. SUKAMDANI,
Terbanding/Tergugat I : BPJS KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,
Terbanding/Tergugat II : DEWAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Tergugat III : MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah RI Cq Presiden RI
Terbanding/Turut Tergugat I : DEWAN PENGAWAS BPJS KETENAGAKERJAAN REPUBLIK
Terbanding/Turut Tergugat II : DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
89 — 67
Berdasarkan Surat Tergugat II Nomor : B/11353/092017 Tanggal 12September 2017 kepada Dewan Pengawas BPJS KetenagakerjaanPeriode Tahun 2014 dan Tahun 2015, Perihal : Penilaian Kinerja BPJSKetenagakerjaan Periode Tahun 20142015 oleh Dewan Jaminan SosialNasional (DJSN), Tergugat II menyampaikan draft self assesment kinerjaHal. 9 dari hal 71 Putusan Nomor 503/Pdt/2020/PT DKIBPJS Ketenagakerjaan periode 20142015 dengan basis data pendukung(evidence) sesuai kesepakatan bersama DJSN sebagaimana prosedurpenilaian
kinerja BPJS Ketenagakerjaan yang diatur dalam PeraturanDJSN Nomor 1 Tahun 2017, penilaian kinerja BPJS dilakukan dengantahap : self assesment oleh Direksi, penilaian oleh Dewan Pengawas BPJSKetenagakerjan dan kemudian dilanjutkan dengan penilaian DJSN(terlampir dalam surat);Terkait hal tersebut, Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan PeriodeTahun 2014 dan Tahun 2015 melalui Surat pada bulan September 2017kepada Tergugat Il, Perihal : Persetujuan Penilaian Kinerja BPJSKetenagakerjaan Periode Tahun
20142015 oleh DJSN, secara resmi telahmenyatakan sepakat dan setuju hasil perhitungan dan self assesmentTergugat II dan menyatakan setuju dengan Laporan Pengukuran KPI BPJSKetenagakerjaan Tahun 2014 dengan Indikator Pencapaian Kinerja Nilai100,06 (Sehat sekali) dan Laporan Pengukuran KPI BPJS KetenagakerjaanTahun 2015 dengan Indikator Pencapaian Kinerja Nilai 97,75 (Sehat) yangdibuat oleh Turut Tergugat II;2) Pasal 9 ayat (2) : Target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan oleh Presiden
Jabatan Para penggugat sebagai PLT DewanPengawas dan Direksi Badan Penyelenggara JaminanSosial Ketenagakeryaan"Sedangkan dalam postia gugatan Para penggugathalaman 9 pada poin 11 disebutkan:"Terkait hal tersebut, Dewan pengawas BPJSKetenagakerjaaan Periode Tahun 2014 dan Tahun 2015melalui surat pada bulan September 2017 kepadaTergugat II, Perihal: Persetujuan Penilaian Kinerja BPJSKetenagakerjaan Periode Tahun 20142015 oleh DJSN,secara resmi telah menyatakan sepakat dan setuju hasilperhitungan dan self
202 — 113 — Berkekuatan Hukum Tetap
HAVENARRAHENDHA PRAMUDYA ISHWARA dalam menilai harga jaminan tidakmenggunakan perbandingan antara harga jaminan dengan harga yangtercantum pada buku petunjuk Self Employed Mass Market CollateralValuation RSH Surabaya yang seharusnya dipakai sebagai pedomandimana terhadap jaminan SHM No. 690 sesuai dengan nilai jaminanRp234.900.000,00 sedangkan sewaktu direappraisal tanggal 26 Juni 2012oleh Saksi Andik Herman selaku CQA (Credit Quality Assurance) hanyaRp98.100.000,00.Demikian juga terhadap jaminan
HAVENARRAHENDHA PRAMUDYA ISHWARA dalam menilai harga jaminan tidakmenggunakan perbandingan antara harga jaminan dengan harga yangtercantum pada buku petunjuk Self Employed Mass Market CollateralValuation RSH Surabaya yang seharusnya dipakai sebagai pedoman dimanaterhadap jaminan SHM No. 690 sesuai dengan nilai jaminanRp234.900.000,00 sedangkan sewaktu direappraisal tanggal 26 Juni 2012oleh Saksi Andik Herman selaku CQA (Credit Quality Assurance) hanyaRp98.100.000,00.Hal. 12 dari 59 hal. Put.
Nomor 887 K/Pid.Sus/2015menggunakan perbandingan antara harga jaminan dengan harga yangtercantum pada buku petunjuk Self Employed Mass Market CollateralValuation RSH Surabaya yang seharusnya dipakai sebagai pedoman dimanaterhadap jaminan SHM No.690 sesuai dengan nilai jaminanRp234.900.000,00 sedangkan sewaktu direappraisal tanggal 26 Juni 2012oleh Saksi Andik Herman selaku CQA (Credit Quality Assurance) hanyaRp98.100.000,00.Demikian juga terhadap jaminan SHGB No.243 pada saat diappraisal tanggal26
HAVENARRAHENDHA PRAMUDYA ISHWARA dalam menilai harga jaminan tidakmenggunakan perbandingan antara harga jaminan dengan harga yangtercantum pada buku petunjuk Self Employed Mass Market CollateralValuation RSH Surabaya yang seharusnya dipakai sebagai pedoman dimanaterhadap jaminan SHM No.690 sesuai dengan nilai jaminanRp234.900.000,00 sedangkan sewaktu direappraisal tanggal 26 Juni 2012oleh Saksi Andik Herman selaku CQA (Credit Quality Assurance) hanyaRp98.100.000,00Demikian juga terhadap jaminan SHGB
HASRI MARWINDA, SH
Terdakwa:
1.YULLY RAMANDA PUTRA alias NANANG bin MAWARDI
2.SAPRIYANTO alias KESEN anak dari TALIT
388 — 27
dan/atau ditebang dan/atau di pungut berdasarkan izin/hak kelola sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan penatausahan hasil hutan kayuyang berasal darihutan alam yang bertujuan untuk menjamin ,legalitas dan penitipan perederanhasil hutan kayu yang serta ketersedian data dan iformasi. penatausahan hasilhutan kayu yang berasal dari alam meliputi hasil hutan kayu yang berasal darihutan alam yang dimanfaatkan dan sabtu ditebang olehpenggolahhutan/pemegang izin sah dan dilaksanakan secara self
sisteminformasi penatausahaan hasil hutan kayu dari hutan alam yang dapat di lihatpada poin 4 dalam format dan gambar e SKSHHK olahan dengan keteranganfitur e SKSHHK olahan yaitu:1) Logo hidup dan kementerian lingkungan dan kehutanan2) Logo v legal nomor sertifiatdan nomor akreditasi lembaga Sertifikasi VLK3) IDBarcode nomor seri eSKSHHK4) IDBarcode Data e SKSHHK5) Alamat Url eSKSHHK pada aplikasiUntuk penerbitan eSKSHHK olahan adalah sebagai berikut :a. eSKSHHK diterbit olen penerbit SKSHHK secara self
47 — 17
Tujuan macam kedua inilah yang selalu menjadi idamanPenggugat atau pemohon dalam perkara perceraian, sehingga dalil ataualasan perceraianoun kadangkadang merupakan buah atau akibat darisuatu rekayasa (galakgalak kutak sigo = sukasuka gualah) yangmenyerupai eigen rechtig self determination dalam arti luas.Halaman 28 dari 44 halaman Putusan Nomor 0118/Pdt.G/2014/MS.Bna4.
Bahwa alasan percaraian yang didalilkan oleh Penggugat dalam suratgugatannya lebih cocok disebut sebagai suatu keadaan yang dikondisikanatau hasil rekayasa, eigen rechtig / self determination dari Penggugatsemata yang sudah Tergugat bantah secara tegas dalam surat jawabandan duplik Tergugat.6.
75 — 16
Darimasa pencarian identitas (self identity) hingga masuk ke fase pertumbuhan usiadewasa (yakni sang anak dapat dikatakan mandiri/ tanpa bergantung total daripelayanan kebutuhan fisik/ afektif, biologis dan kognitif dari Kedua orang tuanya).Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor: 92/Pdt.G/2018/PN.JmbKedekatan emosional terhadap sang anak juga sudah pasti lebih dirasakan sangibu.
34 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dengan demikian Terbanding tetapmempertahankan koreksi atas Peredaran Usaha;Bahwa dalam rangka melakukan pengawasan atas kepatuhan dariWajid Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannyasecara self assessment ini, Direktur Jenderal Pajak dalam hal inimelalui petugas pajak (fiskus) dapat melakukan serangkaiankegiatan berupa penelitian, verifikasi maupun pemeriksaan ataskewajiban perpajakan yang telah dilakukan oleh Wajib Pajakdalam SPT yang telah dilaporkannya;Bahwa tujuan pemeriksaan pajak
kepadakaryawan; Bahwa menurut Terbanding, premi asuransi dan biayaadministrasi atas premi administrasi ini saling terkaitdan tidak dapat dipisahkan; Bahwa dalam pemeriksaan dan penelitian keberatan,Terbanding tidak mendapat bukti bahwa atas premiasuransi dan biaya administrasinya sudah ditambahkandalam penghasilan karyawan yang menerima;Bahwa dengan demikian koreksi tetap dipertahankan;Bahwa Dalam rangka melakukan pengawasan atas kepatuhandari Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannyasecara self
YOSY BUDI SANTOSO,SH
Terdakwa:
SUKIMIN Bin GIMO
412 — 19
SKSHHK diterbitkanoleh penerbit SKSHHK secara self assessment melalui aplikasi SIPUHH(Sistem Informasi Penatausahaan Hasil WHutan) oleh karyawanpemegang izin yang memiliki kualifikasi GANISPHPL (Tenaga TeknisHalaman 12 dari 29 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN SmgPengelolaan Hutan Produksi Lestari) Ssesuai kompetensinya. NotaAngkutan diterbitkan secara self assessment oleh karyawan pemegangizin.
127 — 8
ZONA PROPERTY INDONESIA dengan Nomor : 10253 ; FotoCopy Surat Tanda Terima Laporan Nomor : SLTLP/2398/XII/2020/SUMUT/SPKT I atas nama Afrizal tanggal 17 Desember 2020 ; Fotocopy Payment Receipt tanggal 21 Desember 2014 atas nama Afrizal; Fotocopy Self Billing tanggal 19 Maret 2015 atas nama Afrizal ; Fotocopy Payment Receipt tanggal 21 April 2016 atas nama Afrizal ; Fotocopy Payment Receipt tanggal 21 April 2015 atas nama Afrizal ; Fotocopy Payment Receipt tanggal
21 Februari 2016 atas nama Afrizal ; Fotocopy Payment Receipt tanggal 21 Desember 2015 atas nama Afrizal; Fotocopy Payment Receipt tanggal 21 Juni 2015 atas nama Afrizal ; Fotocopy Jun 2016 Pub Earnings tanggal 31 Juni 2016 atas nama Afrizal; Fotocopy Self Billing tanggal 19 Mei 2015 atas nama Afrizal ; Fotocopy Payment Receipt tanggal 21 Juni 2014 atas nama Afrizal ; Fotocopy Payment Receipt tanggal 21 Februari 2014 atas nama Afrizal ; Fotocopy Payment Receipt tanggal
21 September 2016 atas nama Afrizal; Fotocopy Sep 2016 Pub Earnings tanggal 31 September 2016 atas nama Afrizal ; Fotocopy Payment Receipt tanggal 21 Februari 2017 atas nama Afrizal ; Fotocopy Payment Receipt tanggal 21 Agustus 2016 atas nama Afrizal ; Fotocopy Self Billing tanggal 19 Juni 2015 atas nama Afrizal ; Fotocopy Payment Receipt tanggal 21 Agustus 2014 atas nama Afrizal ; Fotocopy Self Billing tanggal 19 April 2016 atas nama Afrizal ; Fotocopy Jun 2018 Pub
PT RHENUS PROJECT LOGISTICS
Tergugat:
PT DIAN SAMUDERA UTAMA
231 — 49
sejak tanggal didaftarkannya gugatan a quo;
- Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan/Blokir Rekening terhadap Rekening Bank Rakyat Indonesia atas nama PT Dian Samudera Utama selaku Tergugat dalam perkara a guo (selanjutnya disebut Terrmohon Sita Jaminan) sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sita Jaminan/Blokir Rekening No.04/CB/2021/PN Jkt.Tim Jo No.545/Pdt.G/2021/PN Jkt.Tim tanggal 4 Januari 2022 dan Sita Jaminan terhadap 7 (tujuh) unit Self
24 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 18/ B/PK/PJK/2014melalui bank; dengan demikian menjadi pengurang dalampenghitungan Net Sales inYear;Self Correction sebesar Rp. 135.180.394, tidak ada penjelasanmengenai hal itu oleh karenanya tidak menambah Beginning BalanceApril 1, 2007 dan selanjutnya tidak mengurangi hitungan Net Sales inthe Year; Dengan demikian hitungan Net Sales in The Year:Menurut Terbanding Rp. 33.302.123.185,Sales Ledger Exchange Reval Int Rp. 1.142.232.
Drs. Rudy Indijarto , S.Akt
Termohon:
Kementerian Keuangan R.I Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II
144 — 55
Bahwa perlu Termohon sampaikan, sistem perpajakan yangberlaku di Indonesia adalah self assessment, yang artinyaWajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayardan melaporkan/ menyampaikan sendiri kewajibanperpajakannya kepada Kantor Pelayanan Pajak.b.
pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ::Pada awaal tahun 1984 telah terjadi reformasi dan paradigmaperpajakan di Indonesia sejak ditetapbkan Undang Undang No.6 Tahun1983 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan (KUP) yangmenempatkan hokum formal perpajakan dalam Undang Undangsementara ketentuan material diatur dalam masing masing UndangUndang seperti pajak penghasilan, pertambahan nilai materai dan lainlain ;Bahwa hal ini merubah system perpajakan dari government assessmentmenjadi self
pendapatan Negara dalamUU KUP tidak dijelaskan secara definisi maka untuk itu karena berkaitandengan keuangan Negara dicari padanan tentang pengertian dimaksudatau secara mutatis mutadis murujuk pada Undang Undang No.1 Tahun2004 tentang perbendaharaan Negara dimana dalam Pasal 1 angka 22disebutkan : kerugian Negara adalah kerugian yang nyata dan pastijumlahnya sebagai perbuatan melawan hukum baik sengaja maupunlalai hal ini harus diterbitkan dalam SKP sebagai hitung hitungan ;Bahwa sejak sitem self
dalam perpajakan disebut norma penghitungan ;Bahwa timbulnya dugaan tindak pidana perpajakan setelah dilakukanpemeriksaan sebagaimana ditegaskan dalam UU KUP maka dibuat SKPuntuk menyatakan kerugian negera kalau tidak maka setiap orang yangmengisi SPT yang salah atau tidak benar berarti biasa kena pidanapajak jadi dalam hal ini harus ada SKP dulu ;Bahwa kalau mengenai pemeriksaan pajak biasa oleh pemerintah adabatas waktu 5 tahun kalau ada unsure tindak pidanya daluarsa 10tahun ;Bahwa dalam system self
System perpajakan adalah self assessment ;2. Dalam hal SPT tidak benar setelah melalui pemeriksaan WP akandikenakan sanksi administrasi berupa Surat Ketetapan Pajak maupunsanksi pidana pajak;3.