Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3321.AL.T.2010.17012tanggal 05 Maret 2010, telah bermeterai dan telah dinazzegel sertadicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti PI.5);Fotokopi Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratananak Pemohon Nomor 694/Kua.11.21.03/PW.01/19/2019 tanggal 13November 2019, telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkandengan aslinya terbukti Sesuai (bukti PI.6);Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan anak Pemohon Nomor696/Kua.11.21.03/PW.01/

19/2019 tanggal 25 November 2019, telahbermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbuktisesuai (bukti PI.7);Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Il Nomor 1905030104790004tanggal 04 Mei 2012, telah bermeterai dan telah dinazzegel sertadicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti PII.1);Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon II dari Kantor UrusanAgama Kecamatan Dempet Kabupaten Grobogan NomorKk.11.21.03/PW.01/155/2010 tanggal 24 Februari 2010 telah bermeteraidan telah

;Fotokopi Surat Keterangan Perekaman KTPel anak Pemohon II Nomor3321/SKT/20191125/00107 tanggal 25 November 2019, telah bermeteraidan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (buktiPll4):Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon II Nomor 33146/2002 tanggal 03Juli 2002, telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan denganaslinya terbukti sesuai (bukti PII.5);Fotokopi Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratananak Pemohon II Nomor 695/Kua.11.21.03/PW.01/19

/2019 tanggal 1514.15.November 2019, telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkandengan aslinya terbukti sesuai (bukti PII.6);Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan anak Pemohon II Nomor697/Kua.11.21.03/PW.01/19/2019 tanggal 25 November 2019, telahbermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbuktisesuai (bukti PIl.7);Fotokopi Hasil Pemeriksaan Kehamilan anak Pemohon Il tanggal 25November 2019 telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkandengan aslinya terbukti

MT. 6/15/2019 Sweety Bronze Cmfrt NBS24 = SIST04336 1 dus 471,000HARYONO 193 ANDIK, BOYOLANGU 6/19/2019 Sweety Bronze Pants XL7 SIST04434 3bag 65,475Sweety Bronze Pants XXL1 19 1 rtgHalaman 3 dari 23 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Tlg10111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940ANDIK, PLOSOKANDANGANTON, RAYA SENDANGANTON, RINGINPITUASMINAH.BU, DS SEMBUNGRT 2/4 BRT SD SEMBUNGASMUDI.PAK, KROMASANATMA, PAKELBINTANG MART,DS.NGENTRONG.RT14/RWO5BU SUCI, PECUK PAKELCITRA, KALIDAWIRDEWI

/2019 Sweety Bronze Pants L1 SIST04440 5rtg 108,000Sweety Bronze Pants M1 19 5 rtg45 TINA, PS.SENDANG 6/17/2019 Sfx daun sirih reg Flow Wing SIST04387 12 bag 149,00020 1946 TITIK, KALIDAWIR 6/14/2019 Sweety Bronze Pants XL7 SIST04293 6 bag 100,2501947 TRI.MBAK, PS.NGRANCE 6/19/2019 Sweety Bronze Pants L1 SIST04427 10rtg 205,200Sweety Bronze Pants M1 19 10 rtg48 WIDI.BU, BOYOLANGU 6/19/2019 Sweety Bronze Pants L20 SIST04432 3 bag 165,500Sweety Bronze Pants L8 19 3 bag49 WISMA INDAH.TK, 6/15/2019 Sweety

PASAR 6/19/2019 Sweety Bronze Comfort M40 SIST04443 2 bag 107,500NGRANCE 1959 KATMINI,BOYOLAGU 6/19/2019 Sweety Bronze Pants XXL1 SIST04436 5rtg 76,7501960 KRISTIN BU, SENDANG 5/20/2019 = Confdce Adult Classic L7 SISTO3800 3bag 147,600Sweety Bronze Pants L1 19 2 rtg61 TRISNA, BOYOLANGU 6/19/2019 Sweety Bronze Pants XXL1 SIST04435 5S rtg 76,7501913,770,561AREA BLITARNo.

/2019 Sweety Bronze Pants L1 SIST04439 6 rtg 129,600DS.NGENTRONG.RT14/RWO Sweety Bronze Pants M1 19 6 rtg5Ti.

PAHLAWAN 6 6/15/2019 Confdce Adult Classic XL6 SIST04332 8 bag 420,0003 Confdce Adult Classic M8 19 2 bag20 KASMURI, PAKEL 6/20/2019 Sweety Bronze Pants L1 SIST04513 5S rtg 115,000Sweety Silver Pants L7 19 4 bag21 KATMI, CAMPURDARAT 6/19/2019 Sweety Bronze Pants L1 SIST04441 5Srtg 108,000Sweety Bronze Pants M1 19 5 rtg22 LINDA, PLOSOKANDANG 6/22/2019 Sweety Bronze Pants L1 SIST04618 10 rtg 211,470Sweety Bronze Pants M1 19 5 rtgSweety Bronze Pants S1 4 rtgSweety Bronze Pants XL1 2 rtg23 LIS.BU, 5/

Jumlah PPN yang masih harus (lebih) dibayar Nihil Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 26 Juni 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT002557.16/2019/PP/M.XVIB Tahun 2020, tanggal 28 Februari 2020, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00132/KEB/WPUJ.19/2019 tanggal 7Februari 2019 tentang Keberatan Wajib

Dengan mengadili sendiri:3.1.3.2.3.3.3. 4.Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00132/KEB/WPUJ.19/2019 tanggal 7 Februari2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Agustus 2013 Nomor 00032/207/13/092/18 tanggal 29Januari 2018 atas nama PT Inti Indosawit Subur, NPWP02.062.129.0092.000, beralamat di Jalan M.H.

Putusan Nomor 605/B/PK/Pjk/2021Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00132/KEB/WPJ.19/2019 tanggal 7Februari 2019, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa

Jumlah PPN yang masih harus (lebih) dibayar Nihil Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 26 Juni 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT002559.16/2019/PP/M.XVIB Tahun 2020, tanggal 28 Februari 2020, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00134/KEB/WPUJ.19/2019 tanggal 7Februari 2019 tentang Keberatan Wajib

Dengan mengadili sendiri:3.1.3. 2.3.3.3. 4.Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00134/KEB/WPJ.19/2019 tanggal 7 Februari2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Oktober 2013 Nomor 00034/207/13/092/18 tanggal 29Januari 2018 atas nama PT Inti Indosawit Subur, NPWP02.062.129.0092.000, beralamat di Jalan M.H.

Putusan Nomor 606/B/PK/Pjk/2021Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00134/KEB/WPJ.19/2019 tanggal 7Februari 2019, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa

Jumlah PPN yang masih harus (lebih) dibayar Nihil Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 28 Juni 2019Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT002550.16/2019/PP/M.XVIB Tahun 2020, tanggal 28 Februari 2020, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00123/KEB/WPuJ.19/2019,tanggal 7 Februari 2019 tentang Keberatan Wajib

Dengan mengadili sendiri:3.1.3.2.3.3.3. 4.Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00123/KEB/WPJ.19/2019, tanggal 7 Februari2019, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Januari 2013 Nomor 00025/207/13/092/18, tanggal 29 Januari2018 atas nama PT Inti Indosawit Subur, NPWP 02.062.129.0092.000, beralamat di Jalan M.H.

Putusan Nomor 640/B/PK/Pjk/2021Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00123/KEB/WPJ.19/2019, tanggal7 Februari 2019, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa PajakJanuari 2013 Nomor 00025/207/13/092/18, tanggal 29 Januari 2018, atasnama Pemohon Banding

Jumlah PPN yang masih harus (lebih) dibayar Nihil Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 28 Juni 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT002553.16/2019/PP/M.XVIB Tahun 2020, tanggal 28 Februari 2020, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00127/KEB/WPUJ.19/2019 tanggal 7Februari 2019 tentang Keberatan Wajib

Dengan mengadili sendiri:3.1.3.2.3.3.3. 4.Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00127/KEB/WPJ.19/2019 tanggal 7 Februari 2019tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak April2013 Nomor 00028/207/13/092/18 tanggal 29 Januari 2018 atasnama PT Inti Indosawit Subur, NPWP 02.062.129.0092.000,beralamat di Jalan M.H.

Putusan Nomor 603/B/PK/Pjk/2021Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00127/KEB/WPJ.19/2019 tanggal 7Februari 2019, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa

0,00Pajak Yang Tidak / Kurang Dibayar 0,00 0,00 0,00Sanksi 0,00 0,00 0,00PPh yang Masih Harus Dibayar 0,00 0,00 0,00 Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 4 Desember 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT011870.99/2019/PP/M.XB Tahun 2020, tanggal 14 Oktober 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00921/NKEB/WPVJ.19

/2019 tanggal 27September 2019 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat KetetapanPajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Hurufd karena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Februari 2017 atas nama PTPelayaran Bahtera Adhiguna, NPWP 01.001.632.7051.000, beralamatsesuai NPWP di Jalan Kali Besar Timur 1012, Tamansari, Jakarta Barat,DKI Jakarta;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Oktober 2020,kemudian

Dengan mengadili sendiri :4.1 Menerima seluruh permohonan gugatan Pemohon PeninjauanKembali;4.2 Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00921/NKEB/ WPJ.19/2019 tanggal 27 September 2019, tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPenghasilan Pasal 21 berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf d karenaPermohonan Wajib Pajak Masa Pajak Pebruari 2017 atas nama PTPelayaran Bahtera Adhiguna, NPWP 01.001.632.7051.000,beralamat sesuai NPWP di Jalan Kali Besar Timur 1012

berdasarkan Pasal 36Ayat (1) Huruf d karena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Februari 2017atas nama PT Pelayaran Bahtera Adhiguna, NPWP 01.001.632.7051.000,beralamat sesuai NPWP di Jalan Kali Besar Timur 1012, Tamansari, JakartaBarat, DKI Jakarta;Tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannyatidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku,dengan pertimbangan:Bahwa yang menjadi pokok gugatan adalah penerbitan KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00921/NKEB/WPUJ.19

/2019 tanggal 27September 2019 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat KetetapanHalaman 4 dari 8 halaman.

0,00Pajak Yang Tidak / Kurang Dibayar 0,00 0,00 0,00Sanksi 0,00 0,00 0,00PPh yang Masih Harus Dibayar 0,00 0,00 0,00 Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 28 November 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT011868.99/2019/PP/M.XB Tahun 2020, tanggal 14 Oktober 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00923/NKEB/WPJ.19

/2019 tanggal 27September 2019 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat KetetapanPajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Hurufd karena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak April 2017 atas nama PTPelayaran Bahtera Adhiguna, NPWP 01.001.632.7051.000, beralamatsesuai NPWP di Jalan Kali Besar Timur 1012, Tamansari, Jakarta Barat,DKI Jakarta;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Oktober 2020,kemudian

Dengan mengadili sendiri :4.1 Menerima seluruh permohonan gugatan Pemohon PeninjauanKembali;4.2 Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00923/NKEB/ WPJ.19/2019 tanggal 27 September 2019, tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakHalaman 3 dari 9 halaman.

Putusan Nomor 1758/B/PK/Pjk/2021Tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannyatidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku,dengan pertimbangan:Bahwa yang menjadi pokok gugatan adalah penerbitan KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00923/NKEB/WPJ.19/2019 tanggal 27September 2019 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat KetetapanPajak Nihil berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf d karena Permohonan WajibPajak terkait Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor 00051

Mengubah Pajak yang lebih bayar dari semula sebesar(Rp8.504.073.209) menjadi (Rp10.203.791.726);Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 28 Juni 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT002655.16/2019/PP/M.XXB Tahun 2020, tanggal 9 Juli 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Bandingatas Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP00262/KEB/WPuJ.19/2019,tanggal

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00262/KEB/WPJ.19/2019, tanggal 21 Februari 2019, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak Pertambahan Nilai Nomor 00053/407/16/093/18, tanggal 19Maret 2018, Masa Pajak Desember 2016, atas nama PT PinsHalaman 3 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 1206/B/PK/Pjk/2021Terbanding Nomor KEP00262/KEB/WPJ.19/2019, tanggal 21 Februari2019, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar(SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00053/407/16/093/18, tanggal 19Maret 2018, Masa Pajak Desember 2016, atas nama Pemohon Banding,Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.071.237.0.093.000; sehingga pajakyang lebih dibayar menjadi Rp9.683.137.350,00; adalah sudah tepat danbenar dengan pertimbangan:a.

Mengubah pajak yang lebih bayar dari semula sebesar(Rp12.527.830.676) menjadi (Rp12.850.531.576);Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 28 Juni 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT002653.16/2019/PP/M.XXB Tahun 2020, tanggal 9 Juli 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Bandingatas Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP00260/KEB/WPJ.19/2019,tanggal

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00260/KEB/WPJ.19/2019, tanggal 21 Februari 2019, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak Pertambahan Nilai Nomor 00055/407/16/093/18, tanggal 19Maret 2018, Masa Pajak Oktober 2016, atas nama PT PinsHalaman 3 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 1207/B/PK/Pjk/2021Terbanding Nomor KEP00260/KEB/WPJ.19/2019, tanggal 21 Februari2019, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar(SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00055/407/16/093/18, tanggal 19Maret 2018, Masa Pajak Oktober 2016, atas nama Pemohon Banding,Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.071.237.0.093.000; sehingga pajakyang lebih dibayar menjadi Rp12.839.396.290,00; adalah sudah tepat danbenar dengan pertimbangan:a.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi Aswin mengalami lukaluka sebagaimana diterangkan sebagaimana diterangkan dalam Visum etRepertum Nomor : VER/29/V/KES.19/2019/RSB Kediri atas nama AswinHermasyah yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Fransieskadokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kediri dengan hasil kesimpulanpemeriksaan sebagai berikut :Berdasarkan pemeriksaan fisik ditemukan bengkak di dahi, pelipis kiri,pelipis kanan, pipi kiri, pipi Kanan, dagu dan bibir atas.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi Wahlul mengalami lukaluka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor :VER/12/V/KES.19/2019/RSB Kediri atas nama Muhammad WabhlulWalizza yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Fransieska dokterpada Rumah Sakit Bhayangkara Kediri dengan hasil kesimpulanpemeriksaan sebagai berikut :Berdasarkan pemeriksaan fisik ditemukan memar kemerahan padapangkal hidung.

/2019/RSB Kediri atas nama AswinHermasyah yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi Wahlul mengalami lukaluka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor :VER/12/V/KES.19/2019/RSB Kediri atas nama Muhammad WahlulWalizza yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Fransieska dokterpada Rumah Sakit Bhayangkara Kediri dengan hasil kesimpulanpemeriksaan sebagai berikut :Berdasarkan pemeriksaan fisik ditemukan memar kemerahan padapangkal hidung.

Jumlah PPN yang masih harus (lebih) dibayar Nihil Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 26 Juni 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT002558.16/2019/PP/M.XVIB Tahun 2020, tanggal 28 Februari 2020, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00133/KEB/WPUJ.19/2019 tanggal 7Februari 2019 tentang Keberatan Wajib

Dengan mengadili sendiri:3.1.3.2.3.3.3. 4.Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00133/KEB/WPJ.19/2019 tanggal 7 Februari2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak September 2013 Nomor 00033/207/13/092/18 tanggal 29Januari 2018 atas nama PT Inti Indosawit Subur, NPWP02.062.129.0092.000, beralamat di Jalan M.H.

Putusan Nomor 604/B/PK/Pjk/2021Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00133/KEB/WPJ.19/2019 tanggal 7Februari 2019, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa

Jumlah PPN yang masih harus (lebih) dibayar Nihil Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 28 Juni 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT002555.16/2019/PP/M.XVIB Tahun 2020 tanggal 28 Februari 2020,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00129/KEB/WPJ.19/2019 tanggal 7Februari 2019 tentang Keberatan Wajib

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00129/KEB/WPJ.19/2019 tanggal 7 Februari2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Juni 2013 Nomor 00030/207/13/092/18 tanggal 29 Januari2018 atas nama: PT Inti Indosawit Subur, NPWP 02.062.129.0092.000, beralamat di JI. M.H.

pada tanggal 12 Oktober 2020 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP00129/KEB/WPJ.19

/2019 tanggal 7Februari 2019, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak Juni2013 Nomor 00030/207/13/092/18 tanggal 29 Januari 2018, atas namaPemohon Banding, NPWP: 02.062.129.0092.000, sehingga pajak yangmasih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a. bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi positif PPN Masukan Yang DapatDiperhitungkan Masa

Jumlah PPN yang masih harus (lebih) dibayar Nihil Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 26 Juni 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT002554.16/2019/PP/M.XVIB Tahun 2020, tanggal 28 Februari 2020, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00128/KEB/WPUJ.19/2019 tanggal 7Februari 2019 tentang Keberatan Wajib

Dengan mengadili sendiri:3.1.3. 2.3.3.3. 4.Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00128/KEB/WPUJ.19/2019 tanggal 7 Februari2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Mei 2013 Nomor 00029/207/13/092/18 tanggal 29 Januari2018 atas nama PT Inti Indosawit Subur, NPWP 02.062.129.0092.000, beralamat di Jalan M.H.

Putusan Nomor 602/B/PK/Pjk/2021Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00128/KEB/WPJ.19/2019 tanggal 7Februari 2019, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa

Skt (disingkat Penetapan No. 19/2019)8. Bahwa berdasarkan Penetapan No. 19/2019 tersebut JurusitaPengadilan Negeri Surakarta melalui suratnya tanggal 24 Oktober 2019memanggil Hadian Ramadhan untuk dilakukan teguran/aanmaning berkaitandengan permohonan eksekusi Terlawan . Pada surat tersebut secara terangdan jelas dinyatakan bahwa permintaan pengosongan tanah waris/objekeksekusi didasarkan pada Akta 19/2018.9.

Sebelum terbit Penetapan No. 19/2019 tersebut Terlawan pernahmengajukan permohonan eksekusi atas tanah waris/objek eksekusi,permohonan mana dikabulkan Ketua Pengadilan Negeri Surakartasebagaimana ternyata pada Penetapannya tanggal 19 Desember 2018Nomor 26/PEN.PDT/EKS/2018/PN. Skt (disingkat Penetapan No.26/2018).b.

Bahwa karena pelaksanaan eksekusi pengosongan tanahwaris/objek eksekusi ditunda oleh Pengadilan Negeri Surakarta makamenurut hukum seharusnya Ketua pengadilan Negeri Surakarta cukupmemerintahkan kembali pelaksanaan eksekusi bukan menerbitkanpenetapan baru (in casu Penetapan No. 19/2019).Kejanggalan kedua.a. Bahwa dasar penerbitan Penetapan No. 19/2019 berbeda.

Padasurat Panggilan Teguran (Aanmaning) tanggal 24 Oktober 2019,Penetapan No. 19/2019 sebagai perintah pelaksanaan eksekusipengosongan diterbitkan dengan dasar Akta No. 19/2018.b. Bahwa akan tetapi, pada Surat tanggal 12 Nopember 2019 tentanghal yang sama, dasar pelaksanaan eksekusi berubah dengan ditambahkanPenetapan Hakim Pengawas' tanggal 13 Maret 2013 No.01/Pailit/2009/PN.

Bahwa penerbitan Penetapan No. 19/2019 tidak sesuai denganhukum acara yang berlaku (cacat hukum). Adapun cacat hukum penetapandiuraikan sebagai berikut ;a. Bahwa menurut hukum acara yang berlaku, jenisjenis eksekusiyang dapat dilakukan tanpa melalui proses gugatan terlebih dulu, yaitu : Eksekusi Hak Tanggungan. Eksekusi berdasarkan Risalah Lelang.

dibayar pada tanggal 14 Agustus 2018sebesar Rp54.708.905.167,00;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 14 Agustus 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT007137.15/2019/PP/M.XA Tahun 2020, tanggal 31 Agustus 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00601/KEB/WPJ.19

/2019 tanggal 15 April 2019, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanNomor 00006/206/13/091/18 tanggal 21 Mei 2018 Tahun Pajak 2013, atasnama: PT Bank Mizuho Indonesia, NPWP: 01.342.843.8091.000, beralamatdi Sinar Mas Land Plaza, Menara 2 Lantai 2324, JI.

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00601/KEB/WPJ.19/2019 tanggal 15 April 2019,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Nomor 00006/206/13/091/18 tanggal 21Mei 2018 Tahun Pajak 2013, atas nama PT Bank Mizuho Indonesia,NPWP 01.342.843.8091.000, beralamat di Sinar Mas Land Plaza,Menara 2 Lantai 2324, Jalan MH Thamrin Kav. 51, Gondangdia,Jakarta Pusat, terkait sengketa a quo, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan

Bahwa berdasarkan Surat Kematian No : 474.3/19/2019, yangdikeluarkan oleh Kepala Desa KlidangLor, Kecamatan Batang,Kabupaten Batang, ayah Pemohon yang bernama Kutmaya sebagaimana tersebut pada point 1, telah meninggal duni apa datanggal 15 April1994 dan dimakamkan di Makam Desa KlidangLor, Kecamatan Batang,Kabupaten Batang.3.

diajukanpermohonan ini ;Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yaitu suratpermohonan dari Pemohon dihubungkan dengan P1 sampai dengan P6dan keterangan saksisaksi Pemohon yang diajukan, maka Hakimmemperoleh faktafakta hukum sebagai berikut: Bahwa telah pemohon adalah anak dari Kutmaya dan seorangperempuan yang bernama Mukayah (P2 dan P4); Bahwa saat ini ayah pemohon yang bernama Kutmayah sudahmeninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 15 April 1994berdasarkan Surat Kematian No : 474.3/19

/2019, yang dikeluarkan olehKepala Desa KlidangLor, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang (P3); Bahwa kematian ayah Pemohon oleh Pemohon belum pernahdilaporkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang, karena sudahlewat 10 Tahun ayah pemohon meninggal sehingga Pemohonmembutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri BatangMenimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencatatanakta kematian yang terlambat, dimana permohonan tersebut memiliki dasarhukum yaitu :1.

Skt (disingkat Penetapan No. 19/2019)Bahwa berdasarkan Penetapan No. 19/2019 tersebut Jurusita PengadilanNegeri Surakarta melalui suratnya tanggal 24 Oktober 2019 memanggilHadian Ramadhan untuk dilakukan teguran/aanmaning berkaitan denganpermohonan eksekusi Terlawan .

Sebelum terbit Penetapan No. 19/2019 tersebut Terlawan pernahmengajukan permohonan eksekusi atas tanah waris/objek eksekusi,permohonan mana dikabulkan Ketua Pengadilan Negeri Surakartasebagaimana ternyata pada Penetapannya tanggal 19 Desember 2018Nomor 26/PEN.PDT/EKS/2018/PN. Skt (disingkat Penetapan No.26/2018).b.

Bahwa karena pelaksanaan eksekusi pengosongan tanah waris/objekeksekusi ditunda oleh Pengadilan Negeri Surakarta maka menuruthukum seharusnya Ketua pengadilan Negeri Surakarta cukupmemerintahkan kembali pelaksanaan eksekusi bukan menerbitkanpenetapan baru (in casu Penetapan No. 19/2019).ll. Kejanggalan kedua.a. Bahwa dasar penerbitan Penetapan No. 19/2019 berbeda.

Pada suratPanggilan Teguran (Aanmaning) tanggal 24 Oktober 2019, PenetapanNo. 19/2019 sebagai perintah pelaksanaan eksekusi pengosonganditerbitkan dengan dasar Akta No. 19/2018.b. Bahwa akan tetapi, pada Surat tanggal 12 Nopember 2019 tentang halyang sama, dasar pelaksanaan eksekusi berubah dengan ditambahkanPenetapan Hakim Pengawas tanggal 13 Maret 2013 No.01/Pailit/2009/PN.

Niaga Smg sebagai dasar pelaksanaan eksekusidimaksud.Berdasarkan dua kejanggalan penerbitan Penetapan No. 19/2019sebagaimana telah diuraikan diatas, Para Pelawan berpendapat bahwaHalaman 7 dari 31 Putusan Nomor 328/Pdt.Plw/2019/PN Skt11.12.dasar penerbitan penetapan tersebut tidak sesuai dengan hukum acara yangberlaku.Bahwa penerbitan Penetapan No. 19/2019 tidak sesuai dengan hukum acarayang berlaku (cacat hukum). Adapun cacat hukum penetapan diuraikansebagai berikut ;a.

Banding; danMengubah Pajak yang lebih bayar dari semula sebesar (Rp410.120.749)menjadi (Rp1.093.632.942);Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 28 Juni 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT002654.16/2019/PP/M.XXB Tahun 2020, tanggal 9 Juli 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atasKeputusan Direktur Jenderal Pajak KEP00261/KEB/WPJ.19

/2019 tanggal21 Februari 2019, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Lebin Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00054/407/16/093/18tanggal 19 Maret 2018 Masa Pajak November 2016, atas nama : PT PinsIndonesia, NPWP 01.071.237.0.093.000, beralamat di Gedung PlazaKuningan Menara UtaraAnnex Building Suite 301 & 702, Jalan HR RasunaSaid Kavling C 1114 Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, denganperhitungan menjadi sebagai berikut :Dasar Pengenaan Pajak Ekspor Rp 0,00 Penyerahan yang

Dengan mengadili sendiri:3.1 Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;3.2 Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00261/KEB/WPJ.19/2019 tanggal 21 Februari 2019, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak Pertambahan Nilai Nomor 00054/407/16/093/18 tanggal 19Halaman 3 dari 7 halaman.

dibayar pada tanggal 14 Agustus 2018sebesar Rp54.708.905.167,00;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 14 Agustus 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT007137.15/2019/PP/M.XA Tahun 2020, tanggal 31 Agustus 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00601/KEB/WPJ.19

/2019 tanggal 15 April 2019, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanNomor 00006/206/13/091/18 tanggal 21 Mei 2018 Tahun Pajak 2013, atasnama: PT Bank Mizuho Indonesia, NPWP: 01.342.843.8091.000, beralamatdi Sinar Mas Land Plaza, Menara 2 Lantai 2324, JI.

Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku (a) Surat KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00601/KEB/WPUJ.19/2019 tanggal15 April 2019 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2013 dan (b) SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak2013 Nomor 00006/206/13/091/18 tanggal 21 Mei 2018, dengan segalaakibat hukumnya;Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1826/B/PK/Pjk/20213.