Ditemukan 2328922 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21PPh21
Putus : 29-10-2018 — Upload : 13-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3925/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 29 Oktober 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT. TOTAL E&P INDONESIE
321 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membatalkan dan mencabut Keputusan Terbanding NomorKEP673/WPJ.07/2013 tanggal 23 April 2013 dan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor 00001/201/07/091/12tanggal 17 Februari 2012 serta seluruh surat tagihan pajak ataupunHalaman 1 dari 8 halaman.
    Putusan Nomor 3925/B/PK/Pjk/2019suratsurat lainnya sehubungan dengan Keputusan Terbanding NomorKEP673/WPJ.07/2013 tanggal 23 April 2013 dan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor: 00001/201/07/091/12tanggal 17 Februari 2012 dan;3.
    Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 29 Oktober 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut071776.10/2007/PP/M.VB Tahun 2018, tanggal 31 Januari 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP673/WPJ.07/2013 tanggal 23 April 2013 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 21
    Tahun Pajak 2007 Nomor 00001/201/07/091/12tanggal 17 Februari 2012, atas nama BUT Total E&P Indonesia, NPWP01.001.260.7081.000, beralamat di World Trade Center Il, Lantai 12,Metropolitan Complex, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 2931, Jakarta12920, dan menghitung kembali jumlan Pajak Penghasilan Pasal 21 yangmasih harus dibayar sebagai berikut:Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak Rp489.350.229.269PPh Pasal 21 yang terutang Rp151.771.156.616Kredit Pajak Rp 97.712.286.327Pajak yang kurang dibayar
    Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP673/WPJ.07/2013 tanggal 23 April 2013 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2007 #Nomor:Halaman 3 dari 8 halaman.
Pengadilan PN WONOSOBO Pidana Umum Perjudian
Register : 08-03-2017 — Putus : 18-04-2017 — Upload : 15-09-2017
Putusan PN WONOSOBO Nomor 21/Pid.B/2017/PN Wsb
Tanggal 18 April 2017 — Penuntut Umum : M.Riza Kumala Hasan,SH.MH., Terdakwa : Basirun Alias Bolot bin Wahyuri
45 — 3
  • 21/Pid.B/2017/PN Wsb
    PUTUSANNomor 21/Pid.B/2017/PN WsbDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana denganacara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa:Nama lengkap : Basirun alias Bolot Wahyuri BinTempat lahir : WonosoboUmur/Tanggal lahir : 56 tahun/8 Oktober 1960Jenis Kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Dsn/Ds Sendangsari Rt/Rw 03/05 KecamatanGarung Kabupaten WonosoboAgama : IslamPekerjaan
    Berkas Perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan ;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.B/2017/PN Wsb1.
    didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:PRIMAIRBahwa terdakwa Basirun Alias Bolot Bin Wahyuri pada Hari Senin tanggal 26Desember 2016 sekitar jam 20.00 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktulain pada Tahun 2016 bertempat di Dsn/Ds Sendangsari Rt/Rw 03/05Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo atau setidaktidaknya pada suatutempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriWonosobo, tanopa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberiHalaman 2 dari 18 Putusan Nomor 21
    Bahwa Terdakwa BASIRUN ALIAS BOLOT BIN WAHYURI dengansegala identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam SuratDakwaan dan permulaan Surat Tuntutan ini adalah orang dalam artimanusia (Natuurleijke Persoon) yang telah didakwa melakukanHalaman 12 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.B/2017/PN Wsbtindak pidana yang mempunyai kemampuan untuk dibebanipertanggungjawaban pidana dan benar Terdakwa adalah orangyang sengaja melakukan perbuatan sebagaimana Surat Dakwaan;b.
    ,Panitera Pengganti, PURNA NUGRAHADI, S.H.Jaksa Penuntut Umum dandi hadapan Terdakwa.HAKIM KETUA,ttdEMMA SRI SETYOWATI, S.H., M.H.HAKIM ANGGOTA HAKIM ANGGOTAttd ttdDIAN NUR PRATIWI, S.H., M.H.LiDWI SURYANTA, S.H.M.HPANITERA PENGGANTI,ttdULLY KRISWANTO, S.H.Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.B/2017/PN Wsb
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 Final
Putus : 07-01-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 272/B/PK/PJK/2013
Tanggal 7 Januari 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. HOLCIM BETON
265 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 Final
Putus : 09-01-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 160/C/PK/PJK/2012
Tanggal 9 Januari 2013 — CV. GUNUNG JATI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
251 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahuluTerbanding dengan posita perkara sebagai berikutBahwa Pemohon Banding dengan ini mengajukan banding kepada PengadilanPajak atas Keputusan Keberatan Terbanding Cq Kepala Kantor Pelayanan PajakPratama Blitar di Blitar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 21 Nomor: 00003/201/07/653/09 Masa Pajak Januari s/dDesember 2007 tanggal 23 Pebruari 2009 mengenai keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
    Penghasilan Pasal 21 Nomor: 02/GJ/VKeb/2009 tanggal 10 Mei 2009 atas nama Pemohon Banding;Bahwa Keputusan Terbanding atas keberatan tersebut pada tanggal 27 Januari2010 Nomor: KEP45/WPJ.12/2010 dan Pemohon Banding terima tanggal30 Januari 2010 dengan jawaban ditolak;Bahwa sehubungan dengan hal itu Pemohon Banding mengajukan bandingsebagai upaya dalam mencari dan mendapatkan keadilan yang seadiladilnya;Pajak yang tidak/kurang dibayar Rp144.153.575,00Sanksi Pasal 13 (2) KUP Rp 37.479.929,00Jumlah
    tekor tidak ada bayaran dan ngebon di perusahaan, halseperti ini bukan di alami perusahaan Pemohon Banding saja semua usaha truckyang ada di blitar dan kotakota lain ;Bahwa kalau tidak percaya silahkan sopirsopir Pemohon Banding ditanya sendiritanpa sepengetahuan Pemohon Banding, hampir semuanya kehidupan para sopirtidak ada yang berkecukupan semuanya serba kekurangan jelas ini menunjukkanbahwa penghasilannya jauh dibawah PTKP, jadi Pemohon Banding memang tidakharus memotong Pajak Penghasilan Pasal 21
Pengadilan PN WONOSOBO Pidana Umum Pemalsuan
Register : 16-02-2016 — Putus : 19-04-2016 — Upload : 04-09-2017
Putusan PN WONOSOBO Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN Wsb
Tanggal 19 April 2016 — Penuntut Umum : DIDIK SETYAWAN,SH.Mum., Terdakwa : AMINUDIN Bin SUDARTO
80 — 11
  • Menetapkan barang bukti berupa : 68 (enam puluh delapan) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi pembuatan tahun 2012, ciri-ciri gambar utama depan potret I Gusti Ngurah Rai dengan perincian : - 16 (enam belas) lembar uang palsu dengan no. seri UDD518010 ; - 21 (dua puluh satu) lembar uang palsu no seri UDD518011 ; - 13 (tiga belas) lembar uang palsu no seri UDD518012 ; - 18 (delapan belas) lembar uang palsu no seri UDD518013 ; Dirampas untuk dimusnahkan;6.
    21/Pid.Sus/2016/PN Wsb
    Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 16022016 No.21/Pen.Pid./2016/PN Wsb sejak tanggal 16022016 s/d tanggal 16032016;5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo,tertanggal 08 Maret 2016 Nomor.21/Pen.Pid/2016/PN Wsb sejak tanggal17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 Mei 2016;Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN WsbTerdakwa tidak didampingi olen Penasihat Hukum;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca :1.
    Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo, Nomor:21/Pen.Pid /2016/PN Wsb tanggal 16 Februari 2016 tentang PenunjukanMajelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo,Nomor: 21/Pen.Pid /2016/PN Wsb tanggal 16 Februari 2016 tentangPenetapan Hari Sidang;a Berkas Perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan ;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :1.
    Toni ;Berdasarkan keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidakkeberatan;Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan buktisurat di persidangan sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara iniyaitu berupa :Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN Wsb Berita Acara PemeriksaanLaboratoris Kriminalistik No.
    Unsur Setiap Orang;Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN WsbMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orangsebagaimana dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 7 Tahun 2011 adalahsetiap orang atau korporasi.
    DIAN NUR PRATIWI, S.H., M.H.LiPanitera Pengganti,TIYASMIYARTIHalaman 23 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN Wsb
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21PPh21
Putus : 28-04-2015 — Upload : 21-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 95/B/PK/Pjk/2015
Tanggal 28 April 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS CV ANUGERAH SARANA TEKNIK KAYU
299 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PPh Pasal 21 Kurang Bayar;Tahun 2005 Rp 70.646.969,00Tahun 2007 Rp 120.838.520,00Total Rp 191.485.489,003.
    Tahun 2005, PPh Pasal 23 Tahun 2005, PPh Badan Tahun 2007,PPh Pasal 21 Tahun 2007 dan PPh Pasal 23 Tahun 2007 sesuaiperhitungan saksi ahli Terbanding Sdr.
    perhitungan Terbanding sebagai dasar penerbitan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar atas keseluruhannya yaitu PPh BadanTahun 2005, PPh Pasal 21 Tahun 2005, PPh Pasal 23 Tahun 2005, PPhBadan Tahun 2007, PPh Pasal 21 Tahun 2007, dan PPh Pasal 23 Tahun2005, maka Pemohon Banding telah meminta kepada Kepala KPP PratamaMakassar Utara yang menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayartersebut sesuai Surat Nomor 09/ASTEKVI/2012 tanggal 5 Juni 2012 yangditerima tanggal 5 Juni 2012 dengan Bukti Penerimaan
    Surat NomorS.1394/WPJ.15/KP.0103/2012 Perihal:"Permohonan keterangan tertulis dan data yang menjadi Dasar PengenaanPajak dalam penerbitan SKPKB PPh Badan, PPh Pasal 21, dan PPh Pasal23 Tahun Pajak 2005 dan Tahun Pajak 2007 atas nama CV.
    Menyatakan batal atas Keputusan Terbanding Nomor KEP300/WPuJ.15/2012tanggal 2 Mei 2012 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPh Pasal 21 Tahun 2005 Nomor 00064/201/05/801/11 tanggal 11Februari 2011 dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesarRp104.557.514,00;3. Menetapkan besarnya PPh Pasal 21 Tahun 2005 atas nama CV.
Pengadilan MS LANGSA Perdata Agama Perceraian
Register : 13-01-2015 — Putus : 04-02-2015 — Upload : 21-04-2015
Putusan MS LANGSA Nomor 21/Pdt.G/2015/MS-Lgs
Tanggal 4 Februari 2015 — Penggugat vs Tergugat
19 — 7
  • 21/Pdt.G/2015/MS-Lgs
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21PPh21
Putus : 09-09-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2525/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 9 September 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT KARUNIA KENCANA PERMAISEJATI
455 — 171 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 16 Oktober 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT092935.10/2007/PP/M.XIVA Tahun 2019, tanggal 29 Juli 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP789/WPJ.07/2015 tanggal 5 Maret 2015tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Pasal 21
    Kuningan Mulia Blok 9B, Jakarta Selatan12980, dan menetapkan perhitungan menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp 168.171.195,00Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Terutang Rp 10.371.800,00Kredit Pajak Rp 10.371.800,00Pajak yang tidak/kurang bayar NihilMenimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Agustus 2019,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan
    Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP789/WPJ.07/2015 tanggal 5 Maret 2015 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari sampai denganDesember 2007 Nomor 00012/201/07/058/13 tanggal 2/7Desember 2013, atas nama PT. Karunia Kencana Permaisejati,NPWP 01.835.668.3058.000 beralamat di Multivision Tower Lt.15, JI.
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari sampai denganDesember 2007 Nomor 00012/201/07/058/13 tanggal 2/7Desember 2013, atas nama PT. Karunia Kencana Permaisejati,NPWP 01.835.668.3058.000 beralamat di Multivision Tower Lt.15, JI. Kuningan Mulia Blok 9B, Jakarta Selatan 12980, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganHalaman 3 dari 8 halaman.
    Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketaberupa koreksi Objek Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 2007 sebesar Rp568.238.327,00yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, buktibukti danpenerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankanoleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena in casu penerbitankeputusan Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali tidakdilakukan berdasarkan kewenangan hukum yang secara terukur(Rechtmatigheid van
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21PPh21
Putus : 24-07-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2310/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 24 Juli 2019 — PT HARINDO VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
383 — 126 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2310/B/PK/Pjk/2019berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum banding sebagai berikut:Mengabulkan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP905/WPJ.07/2015 tanggal 17 Maret 2015tentang keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Pasal 21 masa pajak Januari sampai denganDesember 2007 Nomor 00003/201/07/057/13 tanggal 18 Desember 2013sebesar Rp1.170.558.184,00 dapat
    Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 09 Oktober 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT093720.10/2007/PP/M.XIVA Tahun 2018, tanggal 09 Juli 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP905/WPJ.07/2015 tanggal 17 Maret 2015 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 21
    dengan benar,sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukum danmenguatkan putusan Pengadilan Pajak a quo karena in casu terkaitdengan nilai pembuktian yang lebin mengedepankan asas kebenaranmateriel dan melandaskan prinsip substance over the form yang telahmemenuhi asas Ne Bis Vexarn Rule sebagaimana yang telahmensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkanperaturan perundangundangan dan hukum, karena obyek sengketaberupa Koreksi Positif Nilai Pajak Penghasilan Pasal 21
    Putusan Nomor 2310/B/PK/Pjk/2019telah menghitung Penghasilan Pasal 21 terutang sebesarRp973.956.955,00; sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedangkanPemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatmenunjukkan secara detail Penghitungan PPh Pasal 21 terutang danBukti Pemotongan PPh Pasal 21 atas masingmasing pegawai danolehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tetap dipertahankan karena telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan
    Pasal 7dan Pasal 17 serta Pasal 21 UndangUndang Pajak Penghasilan jo.Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER15/PJ/2006 tentangPerubahan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep545/PJ/2000;b.
Pengadilan PN WONOSOBO Pidana Umum Penghinaan
Register : 19-03-2014 — Putus : 04-06-2014 — Upload : 11-06-2014
Putusan PN WONOSOBO Nomor 21/Pid.B/2014/PN Wsb
Tanggal 4 Juni 2014 —
20 — 3
  • 21/Pid.B/2014/PN Wsb
    PUTUSANNomor 21 / Pid.B /2014/ PN WsbDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkaraperkara pidana pada tingkatpertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraatas nama terdakwa :Nama : HARYO SETYO ANGGIRI BIN MUHLISONTempat lahir : WonosoboU mur/ tgl lahir : 18 tahun / 15 MARET 1995Jenis kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Kp/Kel Kalianget RT 04/01 Kec/Kab WonosoboAgama : IslamPekerjaan
Pengadilan PN BOYOLALI Perdata Agama Perceraian
Register : 26-11-2013 — Putus : 22-08-2013 — Upload : 26-11-2013
Putusan PN BOYOLALI Nomor 21/Pdt.G/2013/PN.Bi
Tanggal 22 Agustus 2013 — - Penggugat: ANTONIUS JOKO PRASETYO - Tergugat: LUCILLA NENIYA DESY AMSARI
64 — 7
  • 21/Pdt.G/2013/PN.Bi
    PUTUSANNomor: 21/Pdt.G/2013/PN.BIDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa perkaraperkaraPerdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusansebagai berikut, dalam perkara gugatan antara:ANTONIUS JOKO PRASETYO, Umur 35 Tahun/25 Maret 1978,Pekerjaan POLRI, Alamat Aspol Manahan TR.01/012 BanjarsariSurakarta;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;Melawan:LUCILLA NENIYA DESY AMSARI, Umur 34 Tahun/ 10 Desember1979, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga
    .8 Sambon,Banyudono, Boyolali;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Negeri Tersebut;Telah Membaca suratsurat dalam berkas perkara;Telah mendengar keterangan yang dianggap perlu termasuksaksisaksinya;Telah memperhatikan pula buktibukti surat yang diajukan olehpihak Penggugat;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatanya Tanggal3 Juni 2013. yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriBoyolali pada Tanggal 4 Juni 2013 di bawah Register Perkara PerdataNomor:21
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21PPh21
Putus : 18-08-2022 — Upload : 10-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3716 B/PK/PJK/2022
Tanggal 18 Agustus 2022 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT MAPALUS MAKAWANUA CHARCOAL INDUSTRY
186 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN BOYOLALI Pidana Umum
Register : 26-04-2018 — Putus : 15-03-2018 — Upload : 26-04-2018
Putusan PN BOYOLALI Nomor -21/Pid.B/2018/PN Byl.
Tanggal 15 Maret 2018 — -Mugiyarsih binti Gito Suparjo (Alm);
29 — 6
  • -21/Pid.B/2018/PN Byl.
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21PPh21
Register : 29-03-2010 — Putus : 19-02-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.43332/PP/M.II/10/2013
Tanggal 19 Februari 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
131 — 21
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21PPh21
Register : 12-06-2012 — Putus : 06-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-43777/PP/M.V/10/2013
Tanggal 6 Maret 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
119 — 35
  • Putusan Pengadilan PajakNomorJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TerbandingMenurut Pemohon BandingMenurut MajelisPut43777/PP/M.V/10/2013Pajak Penghasilan Pasal 212009bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi DasarPengenaan Pajak PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009sebesar Rp 974.971.100,00, yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;bahwa setelah mempelajari surat permohonan pencabutan banding Nomor : 001/WSKPP/V/2013 tanggal 11
    MengingatMemutuskanUndangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon Banding untuk Pencabutan Surat BandingNomor : 001/WSKPP/VI/2012 tanggal 08 Juni 2012 perihal Permohonan Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP169/WPJ.27/2012 tanggal 13 Maret 2012,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanPasal 21
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21PPh21
Register : 21-10-2010 — Putus : 12-03-2014 — Upload : 10-11-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.51187/PP/M.XB/10/2014
Tanggal 12 Maret 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
226 — 90
  • Putusdnl P8i gadis 4b/kOhdorJeRryAapPdnghasilan Pasal 21TFaonasPajakPdkahinSeyake tmenjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Dasar Pengenaan PajakPajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari sampai Dengan Desember 2003 sebesar Rp.3.263.982.000,00 yang merupakan Koreksi Pajak yang Ditanggung Pemberi Kerja sebesar Rp.3.263.982.000,00,;Mbahyt bertbasatingn pengujian terhadap Surat Pemberitahuan Masa/Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21,Buku Besar Kas/ Bank dan Buku Besar Biaya,
    Pajak Nomor: KEP545/PJ.2000,e Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER15/PJ./2006;Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung pemberi kerja bukanlah kenikmatanMbahyet Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding atas koreksi objek Pajak PenghasilanPasal 21 berupa tunjangan pajak, menurut Pemohon Banding, Terbanding telah keliru dalam menafsirkanperaturan sehingga salah menyimpulkan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung pemberi kerjamenjadi tunjangan pajak;bahwa berdasarkan
    PajakPenghasilan Pasal 21, Buku Besar Kas/ Bank dan Buku Besar Biaya;bahwa menurut Terbanding, pemberian tunjangan pajak atas pajak yang ditanggung pemberi kerjamerupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 21 yang belum diperhitungkan oleh Pemohon Bandingsedangkan Pemohon Banding adalah representative office yang tidak melakukan kegiatan usaha diIndonesia (bukan BUT), sehingga bukan termasuk Wajib Pajak Badan sehingga penerimaan dalam bentuknatura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan
    ;bahwa dengan demikian Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung pemberi kerja bukan merupakanobjek Pajak Penghasilan Pasal 21;bahwa ketentuan dalam Pasal 7 huruf e tidak menyebutkan batasan apapun mengenai kenikmatan berupapajak yang ditanggung pemberi kerja sehingga dapat diartikan bahwa Pasal 7 huruf e berlaku secara umumuntuk semua pemberi kerja termasuk pemberi kerja yang bukan Wajib Pajak, hal ini didukung pula olehketentuan dalam Pasal 2 KEP545/PJ./2000 tanggal 29 Desember 2000 yang menyebutkan
    Pasal 7 huruf b dan e Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP545/PJ./2000 tanggal 29 Desember 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, DanPelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan KegiatanOrang Pribadi, mengatur :Pasal 7 :Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah :huruf b : penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2);huruf e : kenikmatan
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21PPh21
Register : 21-05-2010 — Putus : 23-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-42822/PP/M.V/10/2013
Tanggal 23 Januari 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
153 — 50
  • 31.312.114.055,00tidak diajukan Banding oleh Pemohon Banding) adalah pemeriksaan atas Personnel Cost,yaitu Holidays not taken, P/I (Bonus), Indemnity Mobile International (IMI), Collective Costsdan Retirement Provision, dan Support Service / Administrative;bahwa menurut Pemohon Banding, nilai sengketa sebesar Rp 36.631.953.638,00 adalahmerupakan biaya Total Holding Overhead Cost dan pos biaya Administrative / SupportCharges;bahwa sengketa terjadi karena adanya koreksi obyek Pajak Penghasilan Pasal 21
    Charge adalah biayabiayayang dikeluarkan oleh Total SAPerancis untuk biayabiaya yang berhubungan denganekspatriatekspatriat yang ada di cabangcabangnya di seluruh dunia, termasuk BUT TotalE&P Indonesie;bahwa dari dokumendokumen yang ada terlihat bahwa biaya tersebut adalah biaya yangtelah dikeluarkan terlebih dahulu oleh Total SA untuk urusan ketenagakerjaan yangmenyangkut kepentingan ekspatriat yang bekerja di cabangcabang seluruh dunia yangdiurus oleh Total SA;bahwa dari bukti berupa SPT PPh Pasal 21
    EURO 708,647.50 EURO 177,370.10 EURO 88Support Administrative EURO 2,421,807.10 EURO 606,163.39 EURO 3,027Jumlah EURO 3,130,454.60 EURO 783,533.49 EURO 3,91: (catatan: pendapat KAP adalah wajar tanpa pengecualian)bahwa dalam sengketa ini, oleh Terbanding tidak dimasalahkan jumlah alokasi dari TotalSAPerancis sebesar EURO 3,913,988.09 (total) atau EURO 3,130,454.60 (untukBalikpapan) dari prosentase berapa, tetapi hanya dengan alasan bahwa biaya alokasi tersebutadalah obyek Pajak Penghasilan Pasal 21
    bekerja di Pemohon Banding (BUT TotalE&P Indonesie Balikpapan) sehingga Majelis memutuskan bukan merupakan obyek PajakPenghasilan Pasal 21 untuk Tahun 2005, maka koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankandan banding Pemohon Banding dikabulkan seluruhnya;bahwa oleh karena atas jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang disengketakan oleh PemohonBanding sebesar Rp. 15.686.636.353,00 dapat dikabulkan seluruhnya, maka Majelisberketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undangundang Nomor
    XXX, dengan perhitungan sebagai berikut :Dasar Pengenaan Pajak Rp 897.738.053.511,00Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang Rp 239.779.630.754,00Kredit Pajak Rp 229.180.552.137,00Jumlah kekurangan pokok pajak Rp 10.599.078.617,00Sanksi Administrasi :Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP Rp 5.087.557.736,00Jumlah yang masih harus dibayar Rp 15.686.636.353,00
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21PPh21
Register : 21-10-2010 — Putus : 05-03-2014 — Upload : 10-11-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.51080/PP/M.XB/10/2014
Tanggal 5 Maret 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
248 — 64
  • Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.51080/PP/M.XB/10/2014Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TerbandingMenurut Pemohon BandingMenurut Majelis: Pajak Penghasilan Pasal 21: 2002: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Dasar PengenaanPajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2002 sebesar Rp.3.041.836.392,00 yang merupakan Koreksi Pajak yang Ditanggung Pemberi Kerja sebesar Rp.3.041.836.392,00,;: bahwa berdasarkan pengujian terhadap
    yang ditanggung pemberi kerja bukanlah kenikmatan: bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding atas koreksi objek Pajak PenghPasal 21 berupa tunjangan pajak, menurut Pemohon Banding, Terbanding telah keliru dalam menatperaturan sehingga salah menyimpulkan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung pembmenjadi tunjangan pajak;bahwa berdasarkan KEP545 Pasal 5(2) dan Pasal 7 huruf b, diatur bahwa kenikmatan dan atayang diberikan oleh bukan Wajib Pajak merupakan penghasilan bagi
    Pasal 21, Buku Besar Kas/ Bank dan Buku Besar Biaya;bahwa menurut Terbanding, pemberian tunjangan pajak atas pajak yang ditanggung pembemerupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 21 yang belum diperhitungkan oleh Pemohonsedangkan Pemohon Banding adalah representative office yang tidak melakukan kegiatan vIndonesia (bukan BUT), sehingga bukan termasuk Wajib Pajak Badan sehingga penerimaan dalannatura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak ataPajak yang dikenakan
    ;bahwa dengan demikian Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung pemberi kerja bukan meobjek Pajak Penghasilan Pasal 21;bahwa ketentuan dalam Pasal 7 huruf e tidak menyebutkan batasan apapun mengenai kenikmatatpajak yang ditanggung pemberi kerja sehingga dapat diartikan bahwa Pasal 7 huruf e berlaku secaruntuk semua pemberi kerja termasuk pemberi kerja yang bukan Wajib Pajak, hal ini didukung pketentuan dalam Pasal 2 KEP545/PJ/2000 yang menyebutkan bahwa yang dimaksud sebagaikerja termasuk badan
    Direktur Jenderal Pajak Nomor KPJ./2000 tanggal 29 Desember 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, PenyetorPelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Orang Pribadi, mengatur :Pasal 7 :Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah :huruf b : penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali yang diatur dalam Pasal 5 ayat (huruf e : kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja;bahwa
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21PPh21
Register : 23-05-2011 — Putus : 28-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.44294/PP/M.XVI/10/2013
Tanggal 28 Maret 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
146 — 39
  • Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.44294/PP/M.XVI/10/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TerbandingMenurut PemohonMenurut Majelis: Pajak Penghasilan Pasal 21: 2008: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap KoreksiDasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 21 sebesar Rp 7.217.496.305,00;: bahwa Terbanding melakukan koreksi didasarkan pada pengujian ekualisasi yangdilakukan antara obyek PPh Pasal 21 yang telah dilaporkan dalam SPT TahunanPPh Pasal 21 dengan biayabiaya
    yang telah dilaporkan pada Laporan KeuanganPPh Badan;bahwa total biaya dalam Laporan Keuangan yang menjadi objek PPh Pasal 21adalah sebesar Rp 196.311.463.914,00 sedangkan objek PPh Pasal 21 yangdilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Pasal 21 adalah sebesar Rp187.133.833.525,00 sehingga koreksi objek PPh Pasal 21 sebesar Rp9.177.630.389,00;: bahwa Pemohon Banding menyatakan untuk PPh Pasal 21 sengketa adalah adanyapengenaan objek 2 kali, yaitu objek yang sudah dikenakan PPh Pasal 21 tetapimasih dikenakan
    pengenaan PPh dari penerima penghasilan sesuaiketentuan tersebut yang wajib dipotong PPh Pasal 23 dan bukan PPh Pasal 21;bahwa dalil Terbanding tersebut adalah benar menurut Majelis karena padaprinsipnya yang dimaksud ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Direktur JenderalPajak Nomor : 15/PJ/2006 tersebut memberikan penegasan dan pedoman tentangobjek PPh Pasal 21 yang berkaitan dengan honor yang diterima artis namun tidakditerima langsung oleh artisnya melainkan diterima oleh orang pribadi/badan
    Dengan demikian pembayaranyang diterima tersebut merupakan penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23;bahwa menurut bukti atas pembayaran honorarium artis, akun nomor 5.100.231Honor artis (objek PPh Pasal 21) sebesar Rp 26.023.945.507,00 dibayarkan kepadapara artis secara langsung ada juga yang dibayarkan melalui pegawainya (manajer)dipotong PPh Pasal 21;bahwa dalam praktek seharihari yang disebut manajer artis pada hakekatnya adalahorang yang dipekerjakan oleh artis untuk mengurus atau membantu mengurussegala
    Nomor : 00018/501/08/091/10 tanggal 12Maret 2010 Masa Pajak Januari s/d Desember 2008, atas nama : XXX, NPWP YYY,dengan perhitungan sebagai berikut : Dasar Pengenaan PajakPPh Pasal 21 terutangKredit Pajak :a.
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21PPh21
Register : 11-05-2012 — Putus : 27-02-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.43534/PP/M.XII/10/2013
Tanggal 27 Februari 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
168 — 37
  • PutusanPengadilan PajakNomorJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurutTerbandingMenurutPemohonBandingMenurutMajelisPUT.43534/PP/M.X11/10/2013Pajak Penghasilan Pasal 212004bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 TahunPajak 2004 sebesar 5%, menurut Pemohon Banding atas koreksi Pajak Penghasilan Pasal 21Tahun Pajak 2004 tidak dikenakan pajak (dibawah PTKP);bahwa Terbanding melakukan koreksi positif Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang sebesarRp.212.070.571,00
    para Buruh Harian dengan standar Upah MinimumRegional dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak, yang bekerja tidak tetap dengan jumlahyang tidak sama setiap bulannya atau tidak bekerja penuh dalam satu tahun, kondisi tersebutdapat di ketahui dari Daftar Upah Buruh Harian Lepas (Buruh Harian Lepas) yang memuatData jumlah Buruh dan jumlah penghasilan dari masingmasing buruh yang bekerja diperkebunan sawit Enau dan Tais, Sumatera Selatan;bahwa Terbanding melakukan koreksi objek Pajak Penghasilan Pasal 21
    0,00PPh Pasal 21 terhutang 121.635.337,00 282.476.099,00 282.476.099,00 0,00Kredit Pajak 121.635.337,00 70.405.528,00 70.405.528,00 0,00PPh Pasal 21 kurang (lebih) dibayar 0,00 212.070.571,00 212.070.571,00 0,00Sanksi Adm.
    tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangundangNomor 17 Tahun 2000;Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP168/WPJ.04/2012 tanggal 17 Februari 2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2004 Nomor: 00120/201/04/061/11tanggal 10 Januari 2011, atas nama PT.
    Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 21Jumlah (Rp)5.118.012.578,00 PPh Pasal 21 terhutangKredit PajakPPh Pasal 21 kurang/(lebih) dibayarSanksi Adm. Bunga Psl 13 (2) KUPJumlah PPh Pasal 21 ymh. dibayar282.476.099,0070.405.528,00212.070.571,00101.793.874,00313.864.445,00 A) Boh