Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.46246/PP/M.IV/16/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TerbandingMenurut PemohonMenurut Majelis: Pajak Pertambahan Nilai: 2009: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan JasaPenyerahan BKP Dan/Atau JKP Masa Pajak Juni 2009 Nomor: 00030/207/09/711/11tanggal 27 September 2011;: bahwa Keputusan Terbanding Nomor: KEP965/WPJ.29/2012 diterbitkan padatanggal 25 September

2012 dan dikirim melalui Pos Indonesia tanggal 26 September2012 sedangkan Pemohon Banding mengajukan banding dengan Surat BandingNomor: 178/MKMHO/ACC/XII/12 tanggal 4 Desember 2012 yang diterima olehSekretariat Pengadilan Pajak pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2012 (Diantar),sehingga pengajuan banding melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan;: bahwa Keputusan Terbanding Nomor: KEP965/WPUJ.29/2012 tanggal 25 September2012 diterima oleh Pemohon Banding pada tanggal 9 Oktober 2012 berdasarkantanda terima

secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan,atau putusan disampaikan secara langsung.Angka 12Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, ataudalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atauputusan diterima secara langsung.bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap Bukti Tanda Terima KirimanBarang dari Pos Indonesia dengan Nomor Barcode : 12630970666 diperolehpetunjuk bahwa Keputusan Terbanding Nomor : KEP965/WPJ.29

/2012 tanggal 25September 2012 dikirimkan pada tanggal 26 September 2012;bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Track & Trace Pos Indonesia OnlineStatus Kiriman Terbukukan, hasil pelacakan kiriman adalah: No.Kiriman/ Lokasi Status Tanggal Status KeteranBarcode12630970666 Palangkaraya /Proses Kirim 27 September 2012 Ke KantJam 12:23:59 Maliku 7 bahwa berdasarkan berkas banding dan fakta yang terungkap dalam persidangan,Surat Banding Nomor: 178/MKMHO/ACC/XII/12 tanggal 4 Desember 2012, diterimaoleh

/2012 tanggal 25 September 2012, tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang Dan Jasa Penyerahan BKP Dan/Atau JKP Masa Pajak Juni 2009 Nomor:00030/207/09/711/11 tanggal 27 September 2011, atas nama: XXX, NPWP: YYY,tidak dapat diterima;

Desember yang diterbitkankarena koreksi dari Tergugat dimana menurut Tergugat Jasa Tenaga Kerja merupakan objekPPN;Menurut bahwa terdapat kesalahan/kekeliruan dalam penerapan dasar hukum sesuai peraturanPenggugat perundangundangan perpajakan yang berlaku, pada bagian konsideran "Mengingat" angka 1dan 2 dari Surat Keputusan Tergugat Nomor : KEP1022/WPJ.29/2012 tertanggal 05 Oktober2012Menurut Majelis bahwa menurut Penggugat terdapat kesalahan/kekeliruan dalam penerapan dasar hukum sesuai peraturan

/2012 tanggal 05 Oktober 2012 tentang Pembatalan Surat Tagihan PajakSebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 14 Yang Tidak Benar Atas STP PPN Nomor;00012/107/08/735/11 tanggal 08 Maret 2011 Masa Pajak September 2008 yang tidak disetujuioleh Penggugat;bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan telah mengajukan permohonanpengurangan dan pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar atas SKPKB PPN Barang danJasa Nomor : 00014/207/08/735/11 tanggal 8 Maret 2011, dan ditolak oleh Tergugat denganKeputusan Tergugat

dalam persidangan atas keputusan tersebut, Penggugat menyatakan melakukan upayahukum dengan kembali mengajukan permohonan pengurangan dan pembatalan ketetapanpajak yang tidak benar atas SKPKB PPN Barang dan Jasa tersebut;bahwa Penggugat menyatakan mengajukan Permohonan Pembatalan Surat Tagihan PajakPajak Pertambahan Nilai Nomor: 00012/107/08/735/11 tanggal 08 Maret 2011 Masa PajakSeptember 2008 berdasarkan Pasal 36 ayat (1) c dan ditolak oleh Tergugat dengan KeputusanTergugat Nomor : KEP1022/WPJ.29

Pajak Pertambahan Nilai Nomor:00012/107/08/735/11 tanggal 08 Maret 2011 Masa Pajak September 2008 berdasarkan Pasal36 ayat (1) c dan ditolak oleh Tergugat dengan Keputusan Tergugat Nomor : KEP1022WPJ.29/2012 tertanggal 05 Oktober 2012 berdasarkan Pasal 36 ayat (1) c;bahwa Pasal 31 ayat (3) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajakmengatur:Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaanpenagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya

/2012 tanggal 05 Oktober 2012 tentang Pembatalan Surat TagihanPajak Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 14 Yang Tidak Benar Atas STP PPN Nomor :00012/107/08/735/11 tanggal 08 Maret 2011 Masa Pajak September 2008 atas nama PT XXXtidak dapat diterima.

Membatalkan Surat Tergugat Nomor KEP447/WPJ.29/2012, tanggal 8Mei 2012;Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3201/B/PK/Pjk/20193. Membatalkan Surat Tagihan Pajak (STP) Bunga Penagihan Nomor00008/109/08/732/11, tanggal 20 Oktober 2011;Atau, apabila Ketua Pengadilan Pajak c.q.

Majelis Hakim yang terhormatberpendapat lain agar dapat memberikan putusan yang seadiladilnya (exaquo et bono);Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 13 Juli 2012;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.57648/PP/M.VIIIA/99/2014, tanggal 24 November 2014 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP447/WPJ.29/2012, tanggal

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP447/WPJ.29/2012, tanggal 8 Mei 2012, tentang Penguranganatau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar atas SuratHalaman 3 dari 8 halaman.

/2012, tanggal 8 Mei 2012,tentang Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang TidakBenar atas Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Masa Pajak November2008 Nomor 00008/109/08/732/11, tanggal 20 Oktober 2011, atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Nomor0004/206/07/732/08 tanggal 28 November 2008, atas nama Penggugat,NPWP 01.741.307.1732.000; sehingga pajak yang masih harus dibayarmenjadi Rp22.833.780,00; adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:Halaman

Putusan Nomor 3201/B/PK/Pjk/2019a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) NomorKEP447/WPJ.29/2012, tanggal 8 Mei 2012, tentang Pengurangan atauPembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar atas Surat TagihanPajak Bunga Penagihan Masa Pajak November 2008 Nomor00008/109/08/732/11, tanggal 20 Oktober 2011, atas Surat KetetapanPajak

/2012 tertanggal 8 Mei 2012 yang Penggugat terima tanggal 15 Mei2012.

menggunakanistilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan pada UndangUndangNomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakansebagai dasar yuridis yang tidak memiliki hubungan langsung dengan pokoksengketa;Halaman 2 dari 30 halaman Putusan Nomor 545/B/PK/PJK/2017Bahwa Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Nomor KEP446/WPJ.29/2012 tertanggal 8 Mei 2012 yang Penggugat terima tanggal 15 Mei2012, yaitu:Bahwa tidak sesuai dengan Prosedur Pengiriman Surat Keputusansebagaimana

Membatalkan Surat Tergugat Nomor KEP446/WPJ.29/2012 tertanggal 8 Mei2012;3.

yangditulis oleh Tergugat pada KEP446/WPJ.29/2012 tanggal 8 Mei2012 telah benar dan tetap ada hubungan langsung dengan pokoksengketa yang dimaksudkan Penggugat;.

FormilBahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berkesimpulanbahwa penerbitan Surat Keputusan Pemohon PeninjauanKembali Nomor KEP446/WPJ.29/2012 tanggal 8 Mei 2012,tentang Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajakyang Tidak Benar atas Surat Tagihan Pajak BungaPenagihan Masa Pajak November 2008 Nomor00007/109/08/732/11 tanggal 20 Oktober 2011 sudah benardan tidak mengandung cacat hukum dan tidak batal demihukum sehingga tetap dipertahankan;b.

Putusan Nomor 1219/B/PK/Pjk/2015Menurut TerbandingBahwa pada bagian konsideran Mengingat angka 1, angka 2 dan angka 3dari Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP818/WPJ.29/2012 tanggal 25Juli 2012, yang berbunyi :1.Pasal 26 UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KetentuanUmum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000;UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilaidan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah

diubahterakhir dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000;Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP297/PJ./2002 tentangPelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Pejabat diLingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diubah terakhirdengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP183/PJ/2010tanggal 26 Maret 2010;Menurut Pemohon BandingBahwa pada bagian Mengingat Surat Keputusan Terbanding NomorKEP818/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012 tidak sesuai dengan peraturanperundangundangan perpajakan

Mengabulkan permohonan Banding Pemohon Banding seluruhnya; atauapabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon putusanyang seadiladilnya (ex aquo et bono);Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan PajakNomorPut.50759/PP/M.XVIIIB/16/2014, tanggal 27 Februari 2014, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP818/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012 tentangKeberatan Atas SKPKB PPN

/2012 tanggal 25 Juli 2012 tentang Keberatan AtasSKPKB PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2006 Nomor00009/207/06/734/11 tanggal 12 Mei 2011 Yang Dibetulkan Dengan KEP51/WPJ.29/KP.06/2012 tanggal 13 Juni 2012, atas nama: PemohonBanding,NPWP : 07.045.624.9734.000 adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:Halaman 6 dari 8 halaman.

Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkaraa quo yaitu butir A tentang Sengketa Formal atas Penerbitan SuratKeputusan Keberatan Nomor KEP818/WPUJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012,sedangkan butir B yaitu tentang Sengketa Material terkait Koreksi DPP PPNMasa Pajak Juli 2005 atas nama Pemohon Peninjauan Kembali (dahuluPemohon Banding) tidak dapat dibenarkan, karena dalildalil yang diajukanoleh Pemohon Peninjauan Kembali dan dihubungkan dengan KontraMemori Peninjauan Kembali tidak dapat

Desember yang diterbitkankarena koreksi dari Tergugat dimana menurut Tergugat Jasa Tenaga Kerja merupakan objekPPN;Menurut bahwa terdapat kesalahan/kekeliruan dalam penerapan dasar hukum sesuai peraturanPenggugat perundangundangan perpajakan yang berlaku, pada bagian konsideran "Mengingat" angka 1dan 2 dari Surat Keputusan Tergugat Nomor : KEP1026/WPJ.29/2012 tertanggal 05 Oktober2012;Menurut Majelis bahwa menurut Penggugat terdapat kesalahan/kekeliruan dalam penerapan dasar hukum sesuai peraturan

/2012 tanggal 05 Oktober 2012 tentang Pembatalan Surat Tagihan PajakSebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 14 Yang Tidak Benar Atas STP PPN Nomor;00008/107/08/735/11 tanggal 08 Maret 2011 Masa Pajak Mei 2008 yang tidak disetujui olehPenggugat;bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan telah mengajukan permohonanpengurangan dan pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar atas SKPKB PPN Barang danJasa Nomor : 00010/207/08/735/11 tanggal 8 Maret 2011, dan ditolak oleh Tergugat denganKeputusan Tergugat Nomor

bahwa dalam persidangan atas keputusan tersebut, Penggugat menyatakan melakukan upayahukum dengan kembali mengajukan permohonan pengurangan dan pembatalan ketetapanpajak yang tidak benar atas SKPKB PPN Barang dan Jasa tersebut;bahwa Penggugat menyatakan mengajukan Permohonan Pembatalan Surat Tagihan PajakPajak Pertambahan Nilai Nomor: 00008/107/08/735/11 tanggal 08 Maret 2011 Masa PajakMei 2008 berdasarkan Pasal 36 ayat (1) c dan ditolak oleh Tergugat dengan KeputusanTergugat Nomor : KEP1026/WPJ.29

/2012 tertanggal 05 Oktober 2012 berdasarkan Pasal 36ayat (1) c;bahwa atas penolakan tersebut Penggugat tidak mengajukan upaya hukum lagi ataspermohonan Pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor:00008/107/08/735/11 tanggal 08 Maret 2011 Masa Pajak April 2008; bahwa berdasarkan uraian di atas dan berdasarkan penelitian Majelis terhadap surat gugatandan dokumen yang diserahkan Penggugat di persidangan, diketahui bahwa Penggugatmengajukan Permohonan Pembatalan Surat Tagihan Pajak

/2012 tanggal 05 Oktober 2012 tentang Pembatalan Surat TagihanPajak Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 14 Yang Tidak Benar Atas STP PPN Nomor :00008/107/08/735/11 tanggal 08 Maret 2011 Masa Pajak Mei 2008 atas nama PT XXX tidakdapat diterima.

Padahal pada saat surat tersebut diterima masihdalam rentang waktu tahun 2012, yaitu pada tanggal 26 September 2012, JikaSPOP yang harus dikembalikan oleh Pemohon Banding selambat lambatnya30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya Surat S2685/WPUJ.29/2012 yaitupada tanggal 25 Oktober 2012, maka hal tersebut tidak sesuai danbertentangan dengan Pasal 8 ayat (2) UndangUndang PBB No.12 Tahun 1985,karena tidak mencerminkan keadaaan objek Pajak pada tanggal 1 Januari 2013.Pasal 9 ayat (2) menyebutkan

:Surat Pemberitahuan Obyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dandisampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputiletak obyek pajak, selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggalditerimanya Surat Pemberitahuan Obyek Pajak oleh subyek pajak".Bahwa atas dasar tersebut maka Surat Nomor S2685/WPJ.29/2012 tanggal 26September 2012 dianggap tidak dapat dipakai sebagai surat pemberitahuanobyek pajak

Pada tanggal 26 September 2012, Termohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) melalui KPP Pratama Sampit menerbitkan SuratNomor : S2685/WPJ.29/2012 (S2685) perihal Penyampaian SPOPPBB Sektor Perkebunan Tahun 2013 yang diterima oleh PemohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) tanggal 26September 2012..

Padahal pada saat surat tersebut diterima masih dalamrentang waktu tahun 2012, yaitu pada tanggal 26 September 2012, JikaSPOP yang harus dikembalikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) selambat lambatnya 30 (tiga puluh) harisejak tanggal diterimanya Surat S2685/WPJ.29/2012 yaitu pada tanggal25 Oktober 2012, maka hal tersebut tidak sesuai dan bertentangandengan Pasal 8 ayat (2) UndangUndang PBB No.12 Tahun 1985, karenatidak mencerminkan keadaaan objek Pajak pada tanggal 01 Januari2013

.Pasal 9 ayat (2) menyebutkan :"Surat Pemberitahuan Obyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dandisampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanyameliputi letak obyek pajak, selambatlambatnya 30 (tiga puluh) harisetelah tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Obyek Pajak olehsubyek pajak.Atas dasar tersebut maka Surat Nomor S2685/WPJ.29/2012 tanggal 26September 2012 dianggap tidak dapat dipakai sebagai suratpemberitahuan

/2012 yang isinya sejak tanggal 23 Oktober 2012 yangbersangkutan tidak berhak mendapatkan segala fasilitas dari perusahaan danHal. 1 dari 22 hal.

Nomor 169 K/Pdt.SusPHI/20151011tidak berwenang untuk melakukan segala transaksi keuangan yang mengatasnamakan PT Riverside Indonesia;Bahwa pemutusan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat dilakukansecara lisan;Bahwa sejak menerima surat keterangan Nomor 001/RVS/29/2012 tanggal 23Oktober 2012 Penggugat tidak boleh bekerja di tempat Tergugat;Bahwa tindakan Tergugat tersebut yang tibatiba memPHK Penggugat secarasepihak tanpa alasan bertentangan dengan Pasal 151 dan pasal 155 UndangUndang Nomor

/2012 tanggal 23 Oktober 2012;Bahwa Surat Keterangan Nomor 001/RVS/29/2012 tanggal 23 Oktober 2012 (bukti P1 = bukti T10) menerangkan:Stefan Gerin PL sudah tidak bekerja sebagai Quality Control Technician di PT.Reverside Indonesia sejak tanggal 23 Oktober 2012 dan tidak berhak mendapatkansegala fasilitas dari Perusahan dan tidak berwenang untuk melakukan segala jenistransaksi keuangan yang mengatas namakan PT.

Reverside Indonesia;Bahwa oleh karena itu, maka Surat Keterangan Nomor 001/RVS/29/2012 tanggal 23Oktober 2012 tersebut bukan merupakan pemutusan hubungan kerja, akan tetapimerupakan keterangan bahwa Penggugat sudah tidak bekerja dan tidak berhakmendapatkan segala fasilitas dari Perusahan dan tidak berwenang untuk melakukansegala jenis transaksi keuangan yang mengatasnamakan PT.

Nomor 169 K/Pdt.SusPHI/20151818101112Bahwa oleh karena itu, maka keluarnya Surat Keterangan Nomor 0O0O1/RVS/29/2012 tanggal 23 Oktober 2012 sama sekali tidak melanggar ketentuanPasal 62 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003, sehingga tidak ada kewajibanbagi Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada TermohonKasasi/Penggugat;Bahwa apalagi Majelis Hakim dalam menetapkan besarnya gaji Termohon Kasasi/Penggugat sebesar Rp37.500.000,00 adalah sangat mengadaada dan tidakberdasarkan hukum, karena

Putusan Nomor 619/B/PK/PJK/2017sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 001/RAPPN/VII/2012 tanggal 13 Juli 2012, pada pokoknya mengemukakan halhal sebagaiberikut:Bahwa sehubungan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP339/WPJ.29/2012 tanggal 18 April 2012 berkenaan dengan penolakan keberatanterhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai BarangDan Jasa Nomor 00003/207/09/735/11 tanggal 28 Februari 2011 maka denganini

Putusan Nomor 619/B/PK/PJK/2017Pembetulan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiNomor 00003/207/09/735/1 1;Bahwa dengan demikian substansi hukum dari dasar penerbitanKeputusan Terbanding Nomor KEP339/WPUJ.29/2012 tanggal 18 April 2012masih mengandung cacat formal karena di dalam Keputusan tersebutmerupakan keputusan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yangsalah bukan mengacu ke Keputusan Pembetulan yang seharusnya adalahKeputusan Terbanding Nomor KEP019/WPUJ.29/KP

.0803/2011 tanggal 26 Mei2011 dan oleh karena masih mengandung cacat formal maka harus dibatalkandemi hukum;Bahwa hingga saat ini Terbanding belum menerbitkan pembetulan atasKeputusan Terbanding Nomor KEP339/WPUJ.29/2012 tanggal 18 April 2012yang masih mengandung cacat formal dalam hal keputusan terhadap SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar yang masih mengandung cacat formal;Bahwa surat permohonan banding diajukan pada tanggal 13 Juli 2012dan diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak di Jakarta pada

Putusan Nomor 619/B/PK/PJK/2017formal sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 26 UndangUndang Nomor 28Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;Perhitungan KEP339/WPJ.29/2012 tanggal 18 April 2012:Bahwa perhitungan Keputusan Terbanding Nomor KEP339/WPJ.29/2012 tanggal 18 April 2012 mengenai penolakan keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan JasaNomor 00003/207/09/735/11 tanggal 28 Februari 2011 adalah sebagai berikut: Dikurangkan aSemula MenjadiUraian

Putusan Nomor 619/B/PK/PJK/2017PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkanseluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP339/WPJ.29/2012 tanggal 18 April 2012 mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa

Jumlah PPh Pasal 23 yang masih harus dibayar Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 2 Juli 2012;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put45926/PP/M.V1/12/2013, tanggal 27 Juni 2013, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP146/WPJ.29/2012 tanggal22 Februari 2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP146/WPJ.29/2012 tanggal 22 Februari 2012, tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2001 Nomor00001/203/01/734/10 tanggal 9 Desember 2010 atas nama PTHalaman 3 dari 7 halaman.

untuk membayar semua biaya dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP146/WPJ.29

/2012 tanggal 22 Februari 2012mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember2001 Nomor 00001/203/01/734/10 tanggal 9 Desember 2010 atas namaPemohon Banding, NPWP 01.356.528.8734.001; sehingga pajak yangmasih harus dibayar menjadi lebin bayar sebesar Rp27.499.578,00; adalahsudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

Putusan Nomor 1434/B/PK/PJK/2016338/WPJ.29/2012 tanggal 18 April 2012 berkenaan dengan penolakankeberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang Dan Jasa Nomor: 00006/207/09/735/11 tanggal 28 Februari 2011maka dengan ini perkenankan Pemohon Banding mengajukan Banding diPengadilan Pajak sesuai dengan Pasal 27 Undangundang Nomor 6 tahun 1983sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 28 Tahun2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan

dasar penerbitanKeputusan Terbanding Nomor: KEP338/WPJ.29/2012 tanggal 18 April 2012masin mengandung cacat formal karena didalam Keputusan tersebutHalaman 2 dari 23 halaman.

Putusan Nomor 1434/B/PK/PJK/2016merupakan keputusan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yangsalah bukan mengacu ke Keputusan Pembetulan yang seharusnya adalahKeputusan Terbanding Nomor: KEP021/WPJ.29/KP.0803/2011 tanggal 26 Mei2011 dan oleh karena masih mengandung cacat formal maka harus dibatalkandemi hukum;Bahwa hingga saat ini Terbanding belum menerbitkan pembetulan atasKeputusan Terbanding Nomor: KEP338/WPJ.29/2012 tanggal 18 April 2012yang masih mengandung cacat formal dalam hal keputusan

pada Pasal 26 Undangundang Nomor 28Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;PERHITUNGAN KEP338AVPJ.29/2012 tanggal 18 April 2012Bahwa perhitungan Keputusan Terbanding Nomor: KEP338/WPJ.29/2012 tanggal 18 April 2012 mengenai penolakan keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang DanHalaman 3 dari 23 halaman.

/2012 tanggal 18 April 2012mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2009 Nomor :00006/207/09/735/11 tanggal 28 Februari 2011 yang telah dibetulkan denganKeputusan Terbanding Nomor : KEP021/WPJ.29/KP.0803/2011 tanggal 26 Mei2011 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.517.792.6735.000, sehinggapajak yang lebih dibayar menjadi nihil adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan :a.

sebesarRp176.920.754,00 dengan rincian sebagai berikut: Koreksi DPP sesuai hasil Pemeriksaan = Rp133.553.215,00 Koreksi DPP ditambah pada Keputusan = (Rp43.367.539,00)KeberatanJumlah = Rp176.920.754,00bahwa berkaitan dengan poin 5 diatas maka sesuai dengan Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 Dasar Pengenaan Pajak adalah sebagai berikut:Pajak Masukan = Rp59.128.078,00Pajak Keluaran = 100/70 x Rp59.128.078,00= Rp84.468.683,00DPP = 100/10 x Rp84.468.683,00= Rp844.686.829,00bahwa sesuai dengan Berita Acara Nomor BA293/WPJ.29

/2012 tanggal 24 Juli 2012,Pemohon Banding tidak hadir dan tidak memberikan keterangan tertulis atas SuratPemberitahuan Untuk Hadir Nomor S2218/WPJ.29/2012 tanggal 11 Juli 2012;bahwa karena Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN bulan Mei 2005 dantelah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimana Pemohon Banding jugatelah mengikuti Sunset Policy;bahwa menurut Pemohon Banding dalam surat permohonan banding, Surat bantahan,penjelasan tertulis, penjelasan tertulis tambahan, data lainnya

tersebut di atas, maka Majelis berpendapat terdapat cukup alasanuntuk menolak permohonan banding Pemohon Banding sesuai kuasa Pasal 80 ayat (1) hurufa UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;MengingatMemutuskanUndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuanperundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitandengan perkara ini;Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP778/WPJ.29

/2012 tanggal 25 Juli 2012, tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Mei2005 Nomor 00018/207/05/734/11 tanggal 13 Mei 2011 sebagaimana telah dibetulkandengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP107/WPJ.29/KP.06/2012 tanggal14 Juni 2012, atas XXX;Demikian diputus di Jakarta pada hari Selasa tanggal 19 November 2013 berdasarkanmusyawarah Majelis XVIII.A Pengadilan Pajak yang ditunjuk dengan Penetapan KetuaPengadilan Pajak Nomor 00240

Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan denganTermohon pada tanggal 05 September 2005, dicatat di KantorUrusan Agama Kabupaten Cirebon, dengan Akta Nikah Nomor :429/10/IX/2005 Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.10.09.13/DN/29/2012 tanggal 24 September 2012 ;2.

berupaya mendamaikan dengancara menasehati pihak Pemohon, agar tetap mempertahankan keutuhanrumah tangganya, yang berkah dan harmonis, namun tidak berhasil, olehkarena itu sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonanyang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa adaperubahan.Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan bukti berupa :Fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 429/10/IX/2005 DuplikatKutipan Akta Nikah Nomor : Kk.10.09.13/DN/29

/2012 Tanggal 24September 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKabupaten Cirebon, telah bermaterai cukup (dinazegelen), kemudiandicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh KetuaMajelis diparaf dan diberi kode P.1 ;Menimbang, bahwa Pemohon selain bukti tersebut, Pemohonmengajukan saksisaksi yaitu sebagai berikut :1.

pada tanggal 09 Oktober 2012 dantanggal 29 Oktober 2012 bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatuhalangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak berlawanan denganhukum dan beralasan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengantanpa hadirnya Termohon;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksiserta surat Nikah yang dikeluarkan KUA Kabupaten Cirebon tanggal 05September 2005 Register Kutipan Akta Nikah Nomor : 429/10/IX/2005Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.10.09.13/DN/29

/2012 (P.1),Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon telah terikatperkawinan yang syah ;Menimbang, bahwa dalildalil pokok permohonan Pemohon yang harusdibuktikan di dalam persidangan bahwa rumah tangga antara Pemohondengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi seringterjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon seringcemburu buta, yakni ia menuduh Pemohon ada hubungan denganperempuan lain tanpa bukti dan atau alasan yang sah, sehingga antaraPemohon dengan

Kk.13.14.11/Pw.01/29/2012 ( Kutipan Akta NikahNo. 528/22/XII/1997) tanggal 20 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor UrusanAgama Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan;Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaisuami isteri dengan mengambil tempat kediaman di rumah orangtua Tergugatselama + 12 tahun 5 bulan telah berhubungan suami isteri sebagaimanalayaknya suami isteri yang baik sudah dikaruniai 2 orang anak, bernama :a. ANAK I, umur 12 tahun;b.

yang sah;Menimbang bahwa Majelis telah menasehati Penggugat agar hidup rukunkembali bersama Tergugat sebagai suami isteri, tetapi tidak berhasil laludibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap di pertahankan olehPenggugat;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan alat bukti sebagai berikut; Foto copy kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan, Nomor: Surat Keterangan No.Kk.13.14.11/Pw.01/29

/2012 ( Kutipan Akta Nikah No. 528/22/XII/1997) tanggal 20April 2012 (P.1); Saksi dua orang, yang masingmasing bernama:.

Kk.13.14.11/Pw.01/29/2012 ( Kutipan AktaNikah No. 528/22/XII/1997) tanggal 20 April 2012, yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan, tebukti bahwa antaraPenggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar hiduprukun kembali bersama Tergugat sebagai suami isteri, tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor : 0936/Pdt.G/2012/PA.Bgl. tanggal 22 6 2012 dan tanggal 10

Surat surat bukti tersebut adalah :1Foto Copy surat Keterangan Kelahiran No.474.1/08/2012 tertanggal O05Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Selopuro, selanjutnyadisebut sebagai tanda bukti P.1;Foto Copy Surat Keterangan Nomor : Kk.11.17.05/Pw.01/29/2012 yangdikeluarkan oleh Kementrian Agama Kantor Urusan Agama KecamatanLasem, selanjutnya disebut sebagai tanda bukti P.2;Foto Copy Kartu Keluarga No.3317142411080121 atas nama KepalaKeluarga Darsuki, tertanggal 08 Januari 2011, yang dikeluarkan

sumpah;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat bukti P1 s.d P5 dan keterangan2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah tersebut,Hakim Pengadilan Negeri Rembang memperoleh fakta fakta hukum sebagaiberikut :e Bahwa kirakira pada tahun 1961, seorang lakilaki yang bernama JUMADI(Almarhum) telah menikah dengan seorang perempuan yang bernamaSUMIJAH, sebagaimana terbukti dalam Surat Keterangan Nikah dari kantorUrusan Agama Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, NomorKK.11.17.05/PW.01/29

/2012;e Bahwa dalam perkawinan antara JUMADI (Almarhum) dan SUMIJAHtersebut telah dikaruniai anak lakilaki yang bernama DARSUKI (Pemohon)yang lahir di Desa Selopuro Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang pada hariSenin Pon tanggal 11 Mei 1964 (yang sekarang sebagai Pemohon);e Bahwa pada waktu Darsuki (Pemohon) lahir tidak didaftarkan oleh orangtuanya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenRembang sampai sekarang, sehingga Pemohon sampai sekarang tidakmempunyai akta kelahiran;e Bahwa

untuk mendapatkanAkte Kelahiran, untuk kelengkapan administrasi pekerjaannya (TNIAD);Menimbang, bahwa Pemohon tidak dapat menunjukkan asli maupun fotocopy kutipan buku nikah orang tua Pemohon yang bernama DJUMADI (almarhum)dan SUMIJAH dikarenakan orangtuanya tersebut menikah pada tahun 1961, olehkarena pernikahan tersebut dilaksanakan sebelum berlakunya UndangundangPerkawinan Nomer 01 Tahun 1974, maka bukti yang diajukan oleh pemohon yangberupa Foto Copy Surat Keterangan Nomor: Kk.11.17.05/Pw.01/29

/2012, yangdikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasem, yang selanjutnyadisebut tanda bukti P.2 adalah cukup beralasan menurut hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang Undang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Pelaporankelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui bataswaktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan (satu) tahun sejak tanggal kelahiran,pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala

Pada tanggal 14 Desember 2009, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kangayan KabupatenSumenep (Kutipan Akta Nikah Nomor : 242/11//XII/2009 tanggal14 Desember 2009) sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta NikahNomor: KK.13.29.27/PW.01/29/2012 tanggal 14 Mei 2012;2.

Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.13.29.27/PW.01/29/2012 tanggal 14 Mei 2012yang dikeluarkan KUA.Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep yang telah cocok denganaslinya dan bermaterai cukup (P); Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas,Penggugat juga mengajukan buktibukti saksi, yang masingmasingmengaku bernama:Saksi I: umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempatkediaman di Kabupaten Sumenep, dihadapan persidanganmemberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknyasebagai

maka ditunjuk kepada halhal sebagaimana tercantumdalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang takterpisahkan dari pututsan ini;TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatadalah sebagaimana terurai di atas ; Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istrisah, berdasarkan pengakuan Penggugat yang dibuktikan denganKutipan Akta Nikah Nomor : 242/11//XII/2009 tanggal 14 Desember2009 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:KK.13.29.27/PW.01/29

/2012 tanggal 14 Mei 2012 yang dikeluarkanKUA.

Pemohon :BandingMenurut MajelisPut. 51385/PP/M.X VIII.A/16/2014PPN2006bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi positifDasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Mei 2006 sebesarRp580.674.179,00 dengan rincian sebagai berikut: Koreksi DPP sesuai hasil Pemeriksaan = Rp 165.907.201,00 Koreksi DPP ditambah pada Keputusan = Rp 414.766.978,00KeberatanJumlah = Rp 580.674.179,00bahwa pada saat pembahasan sengketa sesuai dengan Berita Acara Nomor BA257/WPJ.29

/2012 tanggal 24 Juli 2012 Pemohon Banding tidak hadir dan tidak memberikantanggapan tertulis atas Surat Pemberitahuan Untuk Hadir (SPUH) Nomor S2209/WPJ.29/2012 tanggal 11 Juli 2012;bahwa karena Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN bulan Mei 2006 dantelah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimana Pemohon Banding jugatelah mengikuti Sunset Policy;bahwa menurut Pemohon Banding dalam surat permohonan banding, Surat bantahan,penjelasan tertulis, penjelasan tertulis tambahan, data

berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis berpendapat terdapat cukup alasanuntuk menolak permohonan banding Pemohon Banding sesuai kuasa Pasal 80 ayat (1) hurufa UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuanperundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitandengan perkara in1;MemutuskanMenolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP802/WPJ.29

/2012 tanggal 25 Juli 2012, tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Mei2006 Nomor 00017/207/06/734/11 tanggal 12 Mei 2011 sebagaimana telah dibetulkandengan Keputusan Pembetulan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP94/WPJ.29/KP.06/2012 tanggal 14 Juni 2012, atas nama XXX;Demikian diputus di Jakarta pada hari Selasa tanggal 19 November 2013 berdasarkanmusyawarah Majelis XVIII.A Pengadilan Pajak yang ditunjuk dengan Penetapan KetuaPengadilan

Pemohon :BandingMenurut MajelisPut. 51388/PP/M.X VIII.A/16/2014PPN2006bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi positifDasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Agustus 2006 sebesarRp584.938.276,00 dengan rincian sebagai berikut: Koreksi DPP sesuai hasil Pemeriksaan = Rp 176.395.279,00 Koreksi DPP ditambah pada Keputusan = Rp 408.542.997,00KeberatanJumlah = Rp 584.938.276,00bahwa pada saat pembahasan akhir sesuai dengan Berita Acara Nomor BA244/WPJ.29

/2012 tanggal 24 Juli 2012 Pemohon Banding tidak hadir dan tidak memberikantanggapan tertulis atas Surat Pemberitahuan Untuk Hadir (SPUH) Nomor S2208/WPJ.29/2012 tanggal 24 Juli 2012;bahwa karena Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN bulan Agustus 2006dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimana Pemohon Banding jugatelah mengikuti Sunset Policy;bahwa menurut Pemohon Banding dalam surat permohonan banding, Surat bantahan,penjelasan tertulis, penjelasan tertulis tambahan

berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis berpendapat terdapat cukup alasanuntuk menolak permohonan banding Pemohon Banding sesuai kuasa Pasal 80 ayat (1) hurufa UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuanperundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitandengan perkara ini;Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP823/WPJ.29

/2012 tanggal 25 Juli 2012, tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakAgustus 2006 Nomor 00020/207/06/734/11 tanggal 12 Mei 2011 sebagaimana telahdibetulkan dengan Keputusan Pembetulan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP86/WPJ.29/KP.06/2012 tanggal 14 Juni 2012, atas nama XXX;Demikian diputus di Jakarta pada hari Selasa tanggal 19 November 2013 berdasarkanmusyawarah Majelis XVIII.A Pengadilan Pajak yang ditunjuk dengan Penetapan KetuaPengadilan

Pemohon :BandingMenurut MajelisPut. 51389/PP/M.X VIITI.A/16/2014PPN2006bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi positifDasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak September 2006 sebesarRp343.211.072,00 dengan rincian sebagai berikut: Koreksi DPP sesuai hasil PemeriksaanRp 157.851.211,00 Koreksi DPP ditambah pada Keputusan Keberatan = Rp 185.359.861,00Jumlah Rp 343.211.072,00bahwa pada saat pembahasan akhir sesuai dengan Berita Acara Nomor BA243/WPJ.29

/2012 tanggal 24 Juli 2012 Pemohon Banding tidak hadir dan tidak memberikantanggapan tertulis atas Surat Pemberitahuan Untuk Hadir (SPUH) Nomor S2208/WPJ.29/2012 tanggal 24 Juli 2012;bahwa karena Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN bulan September 2006dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimana Pemohon Banding jugatelah mengikuti Sunset Policy;bahwa menurut Pemohon Banding dalam surat permohonan banding, Surat bantahan,penjelasan tertulis, penjelasan tertulis tambahan

berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis berpendapat terdapat cukup alasanuntuk menolak permohonan banding Pemohon Banding sesuai kuasa Pasal 80 ayat (1) hurufa UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuanperundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitandengan perkara in1;Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP824/WPJ.29

/2012 tanggal 25 Juli 2012, tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakSeptember 2006 Nomor 00021/207/06/734/11 tanggal 12 Mei 2011 sebagaimana telahdibetulkan dengan Keputusan Pembetulan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP87/WPJ.29/KP.06/2012 tanggal 14 Juni 2012, atas nama XXX;Demikian diputus di Jakarta pada hari Selasa tanggal 19 November 2013 berdasarkanmusyawarah Majelis XVIII.A Pengadilan Pajak yang ditunjuk dengan Penetapan KetuaPengadilan

Asli Akta Jual Beli No. 29/2012, tanggal 31 Oktober 2012 dibuat oleh PPAT Sri Agustini, SH;