Judul Desain Industri : BAK MANDI PLASTIKDaftar Nomor Desain Industri :ID0026 209DTanggal Penerimaan Permohonan : 05 Mei 2010Nomor Permohonan Desain Industri: AOO 2010 01474Pemegang Desain Industri : TAN SURYANTO JAYANama Pendesain : TAN SURYANTO JAYAKlaim perlindungan atas desain Industri: KONFIGURASI (Bukti P1a)2 Bahwa selain perlindungan desain, dan oleh karena Bak Mandi Plastik tersebutjuga terdapat perlindungan hak paten, Penggugat juga mendaftarkan ke MenteriHukum dan HAM RI Cq.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq.Direktorat Paten, atas hak paten sederhana yakni:2.1. Judul Paten : BAK PENAMPUNG AIRDaftar Nomor Desain Industri : ID S0001118Tanggal Penerimaan Permohonan: 08 Juni 2010Nomor Permohonan Desain Industri: SO0 2010 00102Pemegang Paten : TAN SURYANTO JAYAInventor : TAN SURYANTO JAYA (Bukti P2)Hal.2 dari 31 hal. Put. Nomor ...

Makna kebaruan dalam sebuahdesain industri adalah ketika desain industri diajukan tidak sama denganungkapan desain industri sebelumnya ketika desain industri itu diajukan ataudengan desain industri terlahulu (vide Pasal 2 UndangUndang Nomor 31 Tahun2000);Bahwa karena banyaknya beredar produk bak mandi yang memiliki persamaankonfigurasi dengan milik Penggugat, maka pada tanggal 3 Juli 2012, Penggugattelah membuat Pengumuman dan Peringatan Hak Paten dan Hak Desain Industridi Harian Analisa (bukti P4

No. 75 PK/Pdt.SusHKI/2014161718192021pelanggaran pidana hak paten dan hak desain industri yang dilakukan Tergugat(bukti P6);Bahwa untuk mencari pembenaran atas tindakannya, Tergugat melakukan upayahukum dengan mencoba menggugat pembatalan hak Paten Sederhana milikPenggugat di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan register perkara Nomor:53/Paten/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst (bukti P7);Bahwa atas gugatan tersebut, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah menolakseluruh gugatan Tergugat dengan Putusan Nomor: 53

pihak dalam sidang dapat diketahui halhal berikut ;bahwa dalam proses pemeriksaan, pada dasarnya alasan Terbanding melakukankoreksi biaya royalti adalah karena Pemohon Banding tidak dapat memperlihatkanbukti pendukung bahwa pembayaran royalty telah dilakukan dengan harga pasarwajar sebanding dengan manfaat yang diterima oleh Pemohon Banding (sesuaiprinsip kKewajaran dan kelaziman usaha);bahwa disamping, itu teknologi yang menimbulkan biaya royali tersebutdikembangkan di grup Schlumberger sendiri, hak

paten atas teknologi tersebut tidakdapat diperjualbelikan atau digunakan oleh pihak lain.

Berdasarkan perjanjian tersebut, Pemohon Bandingmendapatkan hak untuk menggunakan teknologi tersebut sebagai konsekuensi daripembayaran royalti sebagaimana diatur dalam perjanjian royalti tersebut;Terbanding menyatakan bahwa hak paten atas teknologi tersebut tidakdiperkenankan digunakan oleh pihak lain meskipun pihak lain juga membayar royaltiyang sama dengan yang dikenakan kepada wajib pajak.

Penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi;Pasal 1 angka 3Barang Kena Pajak adalah barang sebagaimana dimaksud dalamangka 2 yang dikenakan pajak berdasarkan UndangUndang ini,Pasal 1 angka 2Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnyadapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, danbarang tidak berwujuad,Pasal 1 huruf byang dimaksud dengan barang tidak berwujud adalah antara lain hakatlas merek Dagang, Hak Paten dan Hak Cipta,10.Bahwa berdasarkan UU Nomor 15 Tahun

No. 617/B/PK/PJK/201114Citra Harita Mineral tidak termasuk kedalam pengertian penyerahanhak barang tidak berwujud (seperti merek dagang, hak paten dan hakcipta).14.Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf h UndangUndang Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000 secara jelas definisiRoyalti disebutkan sebagai berikut ;Royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengancara atau perhitungan apapun, baik dilakukan secara berkala maupuntidak, sebagai imbalan atas :7.

Bahwa imbalan yang diperoleh tersebut tidak termasuk dalam jenisbarang dan jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilaiadalah sangat keliru, karena berdasarkan peraturan perundangundangan yang ada hak atas Kuasa Pertambangan tidak termasukpengertian barang tidak berwujud (merek dagang, hak paten danhak cipta).Bahwa dengan demikian kesimpulan tersebut diatas yaitu bahwapembayaran yang diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) dari PT.

Pajak Masukan Dalam Negeri 103.255.724,00Nilai Sengketa terbukti sampai dengan Surat Banding 103.255.724,00 Koreksi Pajak Masukan Dalam Negeri sebesar Rp.103.255.724,00bahwa menurut Pemeriksa, Biaya Royalty yang dibayarkan tidakmemenuhi unsur kewajaran dan kelaziman usaha (sesuai pasal 18ayat (3) UU PPh, serta mengindikasikan adanya praktek transferpricing, dimana Pemohon Banding tidak dapat membuktikan /menunjukkan bukti / dokumen yang menjelaskan bahwa pihakpenerima royalty (Nagai Japan) memiliki hak

paten atau hakkekayaan intelektual (License Patent) yang mewajibkan /mengharuskan Pemohon Banding membayar Royalty kepadaNagai Japan.: bahwa menurut Pemohon Banding, pembayaran Royalti kepadaPusat. dapat dibiayakan berdasarkan Pasal 6 (1) UndangundangPajak Penghasilan No.17 Tahun 2000, bahwa "BesarnyaPenghasilan Kena Pajak bagi Wajib pajak dalam negeri danBentuk Usaha Tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan brutodikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih dan memeliharapenghasilan Sehingga PPN

sekop, drum air, karung atau kKemasan;Bahwa Terdakwa mencampur bahanbahan tersebut tidak menggunakantakaran atau timbangan;Bahwa Terdakwa memasukkan pupuk kedalam karung tidak dilakukanpenimbangan, melaikan hanya memasukkan begitu saja sampai karungukuran 50 kg tersebut penuh;Bahwa tidak ada ahli kimia dalam perusahaan pembuatan pupuktersebut;Bahwa Terdakwa baru mendaftarkan secara administrasi di KantorWilayah Kementerian Hukum dan HAM Bandung Jawa Barat, akan tetapibelum diterbitkan Sertifikat Hak

Paten atas pupuk yang diproduksi olehTerdakwa;Bahwa Terdakwa memproduksi pupuk tersebut tidak memiliki ijin dariKementerian Pertanian;Bahwa Terdakwa memproduksi pupuk tersebut tidak memenuhi standarSNI, karena ingin berwiraswasta untuk membantu masyarakat;Bahwa Terdakwa menjual pupuk per karung Rp.45.000, (empat puluhlima ribu rupiah) untuk ukuran 50 kg;Hal. 14 dari 24 Putusan No.961/Pid.Sus/2016/PN.BksBahwa Terdakwa mendapat keuntungan dengan memproduksi danmenjual pupuk tersebut kepada konsumen

Paten atas pupuk yang diproduksi olehTerdakwa;Bahwa Terdakwa memproduksi pupuk tersebut tidak memiliki ijin dariKementerian Pertanian;Bahwa Terdakwa memproduksi pupuk tersebut tidak memenuhi standarSNI;Bahwa Terdakwa menjual pupuk per karung Rp.45.000, (empat puluhlima ribu rupiah) untuk ukuran 50 kg;Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dengan memproduksi danmenjual pupuk tersebut kepada konsumen;Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepanpersidangan;Menimbang, bahwa selanjutnya

melaikan hanya memasukkan begitu sajasampai karung ukuran 50 kg tersebut penuh;Menimbang, bahwa pupuk yang diproduksi oleh Terdakwa tidak adapengaruhnya untuk tanaman, karena pupuk tersebut fungsinya untukmenyuburkan tanah;Menimbang, bahwa Terdakwa yang mencetak Label, sedangkankemasan pada karung dipesan oleh Terdakwa kepada teman;Menimbang, bahwa Terdakwa baru mendaftarkan secaraadministrasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM BandungJawa Barat, akan tetapi belum diterbitkan Sertifikat Hak

Paten atas pupukyang diproduksi oleh Terdakwa;Hal. 19 dari 24 Putusan No.961/Pid.Sus/2016/PN.BksMenimbang, bahwa Terdakwa memproduksi pupuk tersebut tidakmemenuhi standar SNI;Menimbang, Terdakwa memproduksi pupuk tersebut tidak memilikiijin dari Kementerian Pertanian;Menimbang, bahwa Terdakwa menjual pupuk per karung Rp.45.000,(empat puluh lima ribu rupiah) untuk ukuran 50 kg dan Terdakwa mendapatkeuntungan dengan memproduksi dan menjual pupuk tersebut kepadakonsumen;Menimbang, bahwa menurut Ahli

Putusan Nomor 624/B/PK/PJK/201 1Pasal 1 angka 2Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnyadapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barangtidak berwujud;Pasal 1 huruf byang dimaksud dengan barang tidak berwujud adalah antara lain hakatas merek Dagang, Hak Paten dan Hak Cipta:10.Bahwa berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek11(Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 110) definisi Merek disebutkansebagai berikut :Berdasarkan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2001

Citra HaritaMineral tidak termasuk kedalam pengertian penyerahan hak barang tidakberwujud (seperti merek dagang, hak paten dan hak cipta);14. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf h UndangUndangPajak Penghasilan No.17 Tahun 2000 secara jelas definisi Royaltidisebutkan sebagai berikut ;Royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan caraatau perhitungan apapun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak,sebagai imbalan atas :1.

Bahwa imbalan yang diperoleh tersebut tidak termasuk dalam jenisbarang dan jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalahsangat keliru, karena berdasarkan peraturan perundangundanganyang ada hak atas kuasa pertambangan tidak termasuk pengertianbarang tidak berwujud (merek dagang, hak paten dan hak cipta);Bahwa dengan demikian kesimpulan tersebut diatas yaitu bahwapembayaran yang diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) dari PT.

Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Kasasi padahalaman 14 baris ke 13 sampai dengan baris ke 19 yang menyatakan :"..Bahwa unsur essensia/ dalam perolehan Hak Paten adalah unsurkebaharuan dan invensi;. ..Bahwa dalam perkara a quo sebagaimana bukti P2, P3,PA dan P5secara garis besar memberikan gambaran bahwa hak paten yangdiberikan kepada Tergugat tidak mengandung kebaharuan dari invensikarena produk tersebut telah menjadi domain public ...dstnya dengandemikian maka Pendaftaran Paten

denganargumentasi hukum sebagai berikut:6.3.1.6.3.2.Bahwa pada saat pemeriksaaan pajak, PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukankoreksi atas Biaya Konsultasi sebesar Rp.612.954.397,00yang dibayarkan kepada Pemegang Saham TermohonPeninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding) yakniToyota Auto Body Co Ltd (51%) dan Tokai Kogyo Co Ltd(49%) dengan alasan bahwa pembayaran tersebut tidakdidukung dengan dokumendokumen yang memadai,termasuk tidak diberikannya Technical AssistanceAgreement, dokumen Hak

Paten, perhitungan rasio, timetest, ketentuan perundangundangan HAKI di negara indukperusahaan, dan lain sebagainya.Faktanya, dalam proses pemeriksaan pajak, berdasarkansurat Nomor S049/IV.2/WPJ.07/KP.0202/2010 tanggal 1Juni 2010, Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) telah meminta dokumen terkait denganTechnical Assitance dan Royalti yaitu: Kontrak perjanjian dan ringkasannya.

Sertifikat hak paten atas royalti di negara indukperusahaan. Perhitungan rasio dan time test atas royalti. Ketentuan perundangundangan HAKI di negara indukperusahaan. Perhitungan umur ekonomis atas royalti sesuai Undangundang HAKI tersebut. Daftar dan rincian Reasearch & Development Cost. Metode alokasi R&D atas pembebanan R&D Cost diIndonesia. Perhitungan alokasi pembebanan royalti dan technicalassistance ke masingmasing negara.Halaman 9 dari 24 halaman. Putusan Nomor 116/B/PK/Pjk/20156.3.3.

Bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, telah terbuktibahwa dalam proses pemeriksaan Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding)tidak menyerahkandokumen Agreement, dokumen Hak Paten, perhitunganrasio, time test, ketentuanperundangundangan HAKIHalaman 11 dari 24 halaman.

Bahwa adapun dalil Penggugat pada posita point 3 (tiga) huruf (g)mengatakan memiliki hak paten perlu dipertanyakan, sebabsesungguhnya pemegang hak paten PSHT secara umum hingga saatHal. 81 dari 278 Hal. Putusan Nomor ;74/G/2017/PTUNJKTini adalah Alm. H.

Putusan Nomor ;74/G/2017/PTUNJKTf.tersebut maka dari itu menggugat melalui Pangadilan NegeriMadiun ;Bahwa adapun dalil Penggugat pada posita point 3 (tiga) huruf(g) yang mengatakan memiliki hak paten perlu dipertanyakan,sebab sesungguhnya pemegang hak paten PSHT secaraumum hingga saat ini adalah Alm. H.

Bahwa adapun dalil Penggugat pada posita point 3 (tiga) huruf(g) yang mengatakan memiliki hak paten perlu dipertanyakan,sebab sesungguhnya pemegang hak paten PSHT secaraumum hingga saat ini adalah Alm. H. TARMADJI BOEDIHARSONO, SE yang tidak lain adalah merupakan ayahkandung lergugatIl/intervensi1 dalam perkara a quo ;e.

Bahwa adapun dalil Penggugat pada posita point 3 (tiga) huruf(g) yang mengatakan memiliki hak paten perlu dipertanyakan,sebab sesungguhnya pemegang hak paten PSHT secaraumum hingga saat ini adalah Alm. H.

Paten Setia Hati Terate yang ada, dan dimanapemegang hak paten tersebut adalah Alm.

Selaku pemegang kedua Hak Paten sebagaimana tersebut diatas, PEMOHONmenginginkan agar dapat melangsungkan bisnisnya (melakukan kegiatansertifikasi kayu) di daerah dan wilayah lain tanpa harus terlebih dahulu menjalaniproses pembukaan cabang melalui wilayah lain sebagaimana diatur melalui SKBadan Karantina 699/2010.17.

(bukti T12).Terhadap dalil Pemohon pada point 7 (tujuh) halaman 16 permohonan ujimateriil, yang menyebut "Ruang lingkup Hak Paten (Paten proses) yang dimilikidan terdaftar atas nama PEMOHON mencakup proses pemanasan (heattreatment), pengeringan sampai pengendalian alat angkut untuk ekspor sehinggaoleh karena itu aturanaturan dalam SK Badan Karantina Nomor 699/Kpts/Halaman 43 dari 76 halaman.

Putusan Nomor 79 P/HUM/201415KT.240/L/9/10 khususnya mengenai kewajiban perusahaan pengemas kayuuntuk melakukan pengeringan dan pemanasan kayu (heat treatment) tidakdiperlukan lagi untuk dilakukan ulang oleh PEMOHON, karena seluruh kayuyang diproses oleh PEMOHON memanfaatkan hak paten yang dimilikiPEMOHON sudah mencakup kedua proses tersebut".Mengenai Hal ini Termohon menjelaskan sebagai berikut:Pemohon tidak memahami dengan benar syaratsyarat teknis yang ditetapkandalam ISPM #15.

Paten milikPemohon.

Pengunaan Hak Paten yang dimiliki oleh Pemohon dalam melakukanperlakuan terhadap kemasan kayu tidak dibatasi oleh wilayah layanan artinyaPemohon bisa melakukan tindakan perlakuan di seluruh Indonesia, tanpamenggunakan identitas ID 005 yang diberikan Termohon kepada Pemohon.Halaman 47 dari 76 halaman.

sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, Karena dalam perkaraa quo berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili olehMajelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agungmengambilalin pertimbangan hukum dan menguatkan putusanPengadilan Pajak a quo karena in casu atas pembelian gambarpermukaan bumi dari Intermap Technologies Inc, Spot Asia Pte Ltd danRestec (Remote Sensing Technology Centre of Japan) tidak adapembayaran baik atas royalty maupun jasa kepada penjual karenabukan hak

paten, namun selalu tersedia melalui citra satelit danolehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea KetigaUndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan junctoPasal 23 dan Pasal 26 UndangUndang Pajak Penghasilan;.

BerdasarkanTLA tersebut, Pemohon Banding dapat memproduksi dan menjual produkdengan merek NOK;bahwa berdasarkan TLA menyebutkan ruang lingkup jasa dan lisensi yangdiberikan oleh NOK Corporation dan Synztec kepada Pemohon Bandingyang dapat dirangkumkan sebagai berikut:a. bahwa NOK Corporation dan Synztec memberikan kepada PemohonBanding "Granted Technology" dan hak Paten yang dimiliki oleh NOKCorporation dan Synztec, di mana teknologi tersebut sangat diperlukanoleh Pemohon Banding untuk memproduksi

Pada setiapproduk wajib tertera penjelasan sebagai berikut:"This product is produced and sold under license from, and with thetechnical assistance of NOK Corporation""This product is produced and sold under license from, and with thetechnical assistance of Synztec Co, Ltd."2. bahwa Pemohon Banding wajib membayar 3% royalti kepada Synztec danNOK Corporation atas pemberian Technical Assistance, Hak Paten danTrademark;bahwa sudah selayaknya Pemohon Banding membayarkan royalti sebesar3% tersebut dihitung

Putusan Nomor 888/B/PK/PJK/2015Dengan demikian secara substansi PB adalah BUT(kepanjaangan tangan) dari NOK Corporation Jepang.PB (PT NOK Indonesia) adalah juga sebagai NOKCorporation Jepang yang memiliki hak paten, namunmenjadi pertanyaaan mengapa pemilik paten/royalti adalahjuga pengguna paten/royalti, Sehingga transaksi royalti initidak wajar dan dikoreksi 100%.Dalam sudut pandang S153/PJ.04/2010 tanggal 31 Maret2010 tentang Panduan Pemeriksaan Kewajaran TransaksiAfiliasi dan OECD Transfer Pricing

Direktur Jenderal Pajak Nomor : S487/PJ.53/1994, maka atasjasa yang diserahkan oleh subjek pajak luar negeri dan dimanfaatkan di luarnegeri tidak terutang PPN, sehingga koreksi Terbanding berdasarkanpemanfaatan JLN di luar daerah pabean dan terutang PPN tidak mempunyaialasan yang kuat dan oleh karena itu tidak dapat dipertahankan.Koreksi Biaya Penjualan Hak Patent Transaksi dengan pihak LuarNegeri sebesar Rp.881.530.906,00bahwa Pemeriksa mengenakan PPN Jasa Luar Negeri atas Biaya PenjualanBiaya Hak

Paten sebesar Rp 1.734.262.559,00 karena jasatersebutdimanfaatkan oleh Wajib Pajak di Indonesia, sehingga terutang PPN sesuaidengan Pasal 4 huruf (e) UU PPN.: bahwa karena pemanfaatan jasa terjadi di luar negeri bukan dalam negeridalam hal menghindari pemalsuan merek barang dagangan Pemohon Bandingoleh penduduk negara dimana merek dagang dan patent di negara yangPemohon Banding daftarkan dengan menggunakan pihak konsultan luarnegeri maka dengan demikian tidak ada pemanfaatan JKP dari Luar DaerahPabean

Shogun, La Terraceberikut manajemen merek perusahaan dan hak paten "SHGN", dansegala keuntungan dan kerugian dari restoran "New ShogunRestoran", maka dengan sendirinya harus dinyatakan pengalihan hakdari Penggugat kepada Tergugat mengikat dan berlaku terhadapsebidang Tanah dan Bangunan Permanen milik Penggugat (restoran"New Shogun Restoran"), selurun aset inventaris restoran "NewShogun Restoran", resep menu masakan dan minuman "New ShogunRestoran", Rice Tokyo Burger, CV.

Shogun, La Terrace berikutmanajemen merek perusahaan dan hak paten "SHGN", dan segalakeuntungan dan kerugian dari restoran "New Shogun Restoran".Bahwa oleh karena barangbarang/aset milik pribadi Penggugat danaset milik Konsulat Kedutaan Swiss adalah tidak termasuk dalam objekHalaman 10 dari 18 halaman putusan Nomor 48/Pat/2019/P T.MKS26.27.28.29.pengalihnan hak berdasarkan Surat Pengikatan Jual Beli, tertanggal 12April 2017, Surat Pernyataan Kesepakatan Nomor : 33, tanggal 12042017, dan Akta Pengikatan

Kronologis Kejadian:1.Pada tanggal 10 Februari 2011 Tergugat dengan Suratnya Nomor074/E12/LL/2011, menerbitkan surat penunjukan setelah konsultanmengevaluasi rencana pembangunan Gedung Asrama BPPNFI RegionalVil Mataram, yang isinya bahwa menetapkan pemakaian pondasiKonstruksi Sarang Labalaba (KSLL) pemegang hak paten, dipergunakandalam membangun Gedung Asrama BPPNFI Regional VII Mataram(bukti P1);.

Bahwa Tergugat telah mengetahui, Penggugat telah selesaimengerjakan pekerjaannya sesuai dengan surat penunjukan yangtelah dibuat oleh Tergugat tanggal 10 Februari 2011 denganSuratnya Nomor 074/E12/LL/2011 (bukti P1), tetapi Penggugat hanyadibayar uang muka sebesar Rp469.654.350,00 (bukti P14),sedangkan progress pekerjaan belum dibayar sama sekali, sehinggadengan demikian biaya royalty hak paten belum melunaskanmembayar, dalam hal ini Tergugat melanggar Undang UndangPaten Nomor 14 Tahun 2001 dan juga

Bahwa Tergugat , Tergugat Ill, Tergugat IV dan Tergugat V telahmengakui, mengetahui, menyetujui dana yang seharusnya diperuntukkanbagi Penggugat yang dibayarkan oleh Tergugat I, ternyata belumdibayarkan kepada Penggugat, sehingga dengan demikian Tergugat belum melunaskan kewajiban membayar royalty hak paten dan royaltyhak cipta, dalam hal ini Tergugat melanggar Undang Undang HakPaten Nomor 14 tahun 2001 (bukti P4) dan Undang Undang Hak CiptaNomor 19 Tahun 2002 (bukti P5);.

Dasar gugatan pembayaran royalti hak paten ataukah hak cipta,sehingga tidak jelas objek gugatan Penggugat mengingat hak patenberbeda dengan hak cipta;c. Penggugat mengakui bahwa Kemdikbud Cg.

BPPNFI Regional VIIMataram telah melakukan pembayaran kepada PT Lima Daya AgungSentosa (KSO) PT Persada Nusra Sejahtera yang di dalamnyamenyangkut pekerjaan pondasi dengan konstruksi sarang labalabayang diperjanjikan antara Penggugat dengan PT Lima Daya AgungSentosa (KSO) PT Persada Nusra Sejahtera, oleh karenanya,pembayaran royalty hak paten sarang labalaba adalah wan prestasi PTLima Daya Agung Sentosa (KSO) PT Persada Nusra Sejahtera terhadapPenggugat sehingga tidak dapat digugat tanggung renteng

Penghasilan dari Luar UsahaMenurut TerbandingBahwa produk yang dijual oleh WP adalah berdasarkan pesanan dan spesifikserta Wajib Pajak harus membayar Royalty kepada pemegang hak paten yaituMitsuba Corporation selaku pemegang saham, maka sudah barang tentusupplier Pemohon Banding yang memproduksi subsub komponen yang akandirakit menjadi komponen yang akan dijual Pemohon Banding atas persetujuancostumer/pemegang hak paten;Bahwa berdasarkan Memori Penjelasan pasal 18 Ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor

Bahwa atas komponenkomponen yang dijual tersebut Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) harus membayar royaltykepada pemegang hak paten yaitu Mitsuba Corporation yangjuga pemegang saham Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding);e) Komponenkomponen yang diproduksi Termohon Peninjauanf)Kembali (semula Pemohon Banding) adalah komponenkomponen kendaraan bermotor merk nissan seperti pivotassy, switch assy, wiper motor, starter motor, dan wipersystem.

Berdasarkan perjanjian Technical License Agreement Amendment (Eight) coverperiod 1 September 2004 31 Agustus 2014 untuk produk Varnish 1 3% 10 tahun sejak produk pertama kali dijual/dipakai sendiri bahwa biaya tersebut merupakan biaya royalty atas hak yang diberikan olehDainippon Ink and Chemicals, Incorporated ("DIC") yang berkedudukan diJepang kepada Pemohon Banding untuk penggunaan hak Paten atas merekdagang "DIC" dan formula untuk memproduksi barang di Indonesia.

Perlu Pemohon PK sampaikan bahwa Pemohon PK dan Dainippon Ink andChemicals, Incorporated (DIC) menandatangani perjanjian royalty untukpenggunaan hak paten atas merk dagang (trademark) DIC dan formulauntuk memproduksi barang dan informasi teknis (Know how) sehubungandengan proses produksi yang diperlukan untuk memproduksi produk.Trademark dan formula yang digunakan merupakan /ntellectual Propertyyang dimiliki DIC dan tidak pernah dialihkan..

Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan denganKontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkanfaktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkap dalampersidangan serta pertinbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak,karena dalam perkara a quo berupa substansi telah diperiksa,diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar,sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalin pertinbangan hukum danmenguatkan putusan Pengadilan Pajak a quo karena in casupembayaran Royalty atas penggunaan Hak

Paten/Intelektual yangdimiliki seseorang atau badan merupakan obyek pajak.

Pada tanggal 10 Februari 2011 Tergugat 1 dengan suratnya nomor 074/E12/LL/2011 , menerbitkan surat penunjukan setelah konsultanmengevaluasi rencana pembangunan gedung Asrama BPPNFI regionalVil Mataram , yang isinya bahwa menetapkan pemakaian pondasiKonstruksi Sarang Labalaba (KSLL) pemegang hak paten ,dipergunakan dalam membangun gedung Asrama BPPNFI Regional VIIMataram (Bukti P1);2.

kedua dan surat permohonan dilakukannya serah terimakedua telah diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat 1;Bahwa Tergugat 1 telah mengetahui, Penggugat telah selesaimengerjakan pekerjaannya sesuai dengan surat penunjukan yangtelah dibuat oleh Tergugat 1 tanggal 10 Februari 2011 dengansuratnya nomor 074/E12/LL/2011 ( Bukti P1 ) , tetapi Penggugathanya dibayar uang muka sebesar Rp.469.654.350,( Bukti P14 ),sedangkan progress pekerjaan belum dibayar sama sekali, sehinggadengan demikian biaya royalty Hak

Paten belum melunaskanmembayar, dalam hal ini Tergugat 1 melanggar UU Paten nomor 14tahun 2001 dan juga dengan demikian belum melunaskan membayarroyalty Hak Cipta dalam hal ini berarti Tergugat 1 telah melanggarUU Hak Cipta nomor 19 tahun 2002, dengan ancaman penjara dandenda ;12.Meskipun adanya masalah masalah tersebut diatas Tergugat 1,mengabaikannya dengan mengadakan lelang lanjutan untuk mencarikontraktor baru pengganti Tergugat 2;6.

Bahwa Tergugat 1, Tergugat 3 , Tergugat 4 dan Tergugat 5 telahmengakui, mengetahui, menyetujui dana yang seharusnyadiperuntukkan bagi Penggugat yang dibayarkan oleh Tergugat 1,ternyata belum dibayarkan kepada Penggugat , sehingga dengandemikian Tergugat 1 belum melunaskan kewajiban membayar royaltyhak paten dan royalty hak cipta , dalam hal ini Tergugat 1 melanggarUU Hak Paten nomor 14 tahun 2001 ( Bukti P4 ) dan UU Hak Ciptanomor 19 tahun 2002 ( Bukti P5) ;.

Bahwasyaratsyarat yang bisa membatalkan paten adalah sebagaimana diaturdalam pasal 91 UndangUndang No. 14 tahun 2001 tentang Paten, diantaranyaadalah karena pemberian paten sesuai pasal 2, pasal 6 dan pasal 7 UndangUndangNo. 14 tahun 2001 tentang Paten seharusnya tidak diberikan ; Bahwa jika gugatan pembatalan sertifikat paten dikabulkan maka atasperintahUndangUndang sesuai pasal 93 dan 94 UndangUndang No. 14 tahun 2001tentang Paten, Ditjen HKI akan melaksanakan putusan pengadilan niaga yangbersangkutan; Bahwa Hak

Paten dimungkinkan adanya lisensi, yaitu izin yang diberikan olehPemegang Paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untukmenikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberikan perlindungan dalamjangka waktu dan syarat tertentu ;Bahwa paten bisa didaftarkan ke Negara mana saja dalam waktu 12 bulan,sehingga jika suatu hak paten sudah didaftarkan di Negara X, maka bolehdidaftarkan lagi di negara Y ; Bahwa perlindungan paten adalah per Negara ;Bahwa kalau paten sudah didaftarkan

tahun dan tidak dapat diperpanjang ; Bahwa masa perlindungan hukum untuk paten 20 tahun dan paten sederhanaselama 10 tahun tersebut dihitung sejak tanggal penerimaan permohonanpendaftaran ;Bahwa perbedaan paten dan paten sederhana adalah : pada paten sederhanateknologinya tidak rumit dan praktis, sedang pada paten lebih rumit ; Bahwa yang mendapatkan perlindungan hukum adalah paten baru ;Bahwa dalam hal diajukan gugatan pembatalan paten, maka yang harus digugatadalah selain si pemegang sertifikat hak

paten sebagai Tergugat, DirektoratJenderal HKI harus digugat, karena Direktorat Jendedral HKI yang memutuskanpaten tersebut merupakan paten baru atau tidak ; Bahwa pasal 30 Undangundang No. 14 tahun 2001 tentang Paten menegaskanbahwa paten yang mendapat perlindungan hukum adalah paten yang lebih dahuludidaftarkan (first to file) ; Bahwa tatacara mengajukan permohonan paten adalah sesuai dengan UndangUndang No. 14 tahun 2001 tentang Paten, yaitu Pemohon harus mengajukanpermohonan ke Ditjen HKI cq