Januari 2009 ;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pasuruan karenadidakwa:Bahwa ia Terdakwa MUNIP bin MANAN pada hari Senin tanggal 24Maret 2008 sekira pukul 21.00 Wib. atau setidaktidaknya pada bulan Maret2008 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Halmahera Gang Ill RT.03 RW.02Kelurahan Tambaan Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan atau setidaktidaknya di suatu tempat tertentu dalam wilayah hukum Pengadilan NegeriPasuruan, tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja melakukanpekerjaan kefarmasian

Sedangkan Terdakwamelakukan pekerjaan kefarmasian tidak memiliki kKeahlian dan kewenanganserta tidak memiliki ijin dari yang berwajib ;Perbuatan Terdakwa MUNIP bin MANAN sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang Undang No. 23 Tahun1992 tentang Kesehatan ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriPasuruan tanggal 7 Agustus 2008 sebagai berikut :1.

Rabu tanggal 20 Juni 2012 sekitar jam 22.30 Wita, atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2012, bertempat di rumah kontrakanterdakwa yang terletak di Desa Berangas Timur Gang Nakula Rt.07 Kecamatan Alalak,Kabupaten Barito Kuala atau setidaktidaknya di suatu tempat yang termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkara ini,melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, tidak memiliki keahliandan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentukAlternatif maka Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan dakwaan yangdirasa sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa yaitu dakwaanKetiga melanggar Pasal 198 UndangUndang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan, yang menyatakan sebagai berikut : Setiap orang yang tidak memilikikeahlian dan kewenanganuntuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimanadimaksuddalam Pasal 108 dipidana

Selain itu ketentuan Pasal 22 sampai dengan Pasal 24 UndangUndangRI Nomor 36 Tahun 2009 mewajibkan seorang tenaga kesehatan harus mempunyaikualifikasi umum yang diatur dalam Peraturan Menteri, ijin dari pemerintah, diaturdalam suatu kode etik standarprofesi, hak pengguna pelayanan kesehatan,standarpelayanan, dan standar prosedur operasional yang diatur dalam organisasiprofesinya, atau dengan kata lain dalam melakukan praktik kefarmasian haruslahdilakukan oleh seseorang yang memiliki keahlian dan

yang harusdilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan yang diaturdalam peraturan perundangundangan, sedangkan terdakwa sendiri bukanlah seseorangyang dapat dikategorikan sebagai tenaga kesehatan karena tidak mempunyaipengetahuandan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidangkesehatan sehinggatidak berhak untuk melakukan praktik kefarmasian termasuk dalam hal pendistribusianobatobat tersebut kepada masyarakat, dengan demikian unsur tidak memiliki keahliandan kewenanganuntuk

melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksuddalamPasal 108 telah terpenuhi;Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam PasalUndangUndang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka selanjutnyaMajelis akan mempertimbangkan penerapan Pasal 55 ayat (1) kelMenimbang, bahwa pasal 55 Ayat (1) ke1 Kitab Undangundang Hukum Pidana(KUHP) berbunyi Dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum, orangyang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu

,Bahwa sesuai dengan peraturan pemerintah No.32 tahun 1996 tentang tenagakesehatan bahwa tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikandiri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atauketerampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentumemerlukan kewenangan untuk upaya kesehatan ;Bahwa tenaga kesehatan terdiri dari Tenaga Medis, Tenaga Perawat, TenagaKefarmasian, Tenaga Kesehatan masyarakat dan lainlain ;Bahwa Tenaga Farmasi dalam melakukan pekerjaan Kefarmasian

, Tenaga Kesehatan masyarakat dan lainlain ;Bahwa benar Tenaga Farmasi dalam melakukan pekerjaan Kefarmasian yaitupengadaan dan pelayanan sediaan Farmasi harus memiliki Surat izin kerja(SIK) yang dikeluarkan oleh Dep.Kes.Bahwa benar menurut Undangundang RI No.23 tahun 1992 tentangkesehatan bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat,obat tradisionaldan kosmetik ;Bahwa benar yang dimaksud dengan pengadaan adalah penyediaan,penyimpanan obatobatan untuk stock,Distribusi adalah penyaluran untuksarana

Unsur Tanpa keahlian dan kewenangan.Menimbang, bahwa telah terungkap fakta dipersidangan bahwa terdakwa telahmelakukan pekerjaan kefarmasian antara lain pengadaan, penyimpanan danpendistribusian obat keras untuk dijual, padahal terdakwa tidak memiliki keahliandibidang obat serta tidak memiliki kewenangan untuk menjual obat keras yangseharusnya melalui resep dokter dan harus mempergunakan Apoteker, sementara tokoobat terdakwa hanya diperbolehkan menjual obat bebas dan obat bebas terbatas saja.Menimbang

, bahwa dengan demikian unsure ini telah terpenuhi ;Ad.3 Unsur dengan sengaja melakukan pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan,produksi, distribusi dan pelayanan sediaan farmasi yang seharusnya dilakukanoleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga kesehatan termasukdidalamnya tenaga kefarmasian, sedangkan tenaga kefarmasian meliputi Apoteker,Akademi Farmasi dan Asisten Apoteker .Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah orang dengan kriteria

Menyatakan terdakwa JEFRY secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana MELAKUKAN PEKERJAAN KEFARMASIAN DALAMPENGADAAN, PRODUKSI, DISTRIBUSI DAN PELAYANAN SEDIAAN FARMASIYANG SEHARUSNYA DILAKUKAN OLEH TENAGA KESEHATAN.2. Menjatuhkan pidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesarRp.1.000.000, ( satu juta rupiah ) Subsidair 5 ( lima ) bulan kurungan.3.

Menyatakan Terdakwa Nasrullah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktek kefarmasian berupa sediaan farmasi obat-obat keras (daftar G) sebagaimana dalam dakwaan tunggal;2.

Menyatakan Terdakwa Nasrullah bersalah melakukantindakpidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukanpraktek kefarmasian sebagaimana diatur dan diancam dalamPasal 198 Jo. Pasal 108 Ayat (1) UndangUndang RI No. 36tahun 2009 tentang Kesehatan;2.

didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:Bahwa Terdakwa Nasrullah pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2013,sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulanJuni tahun 2013, bertempat di Toko Obat Semoga Sehat yang beralamat diPasar Aur Tajungkang Bukittinggi atau setidaktidaknya di suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Bukittinggi yangberwenang memeriksa dan mengadili, Terdakwa tidak memiliki keahlian dankewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian

obatmilik Terdakwa tersebut tergolong obat keras (daftar G) yang tidakboleh dijual di toko obat, karena toko obat hanya boleh menjual obatbebas dan obat bebas terbatas sebagaimana berdasarkan PeraturanMenteri Kesehatan No. 1331 tahun 2002 tentang Perubahan atasPeraturan Menteri Kesehatan No. 167/Kab/B.VIII/1972 tentangPedagang Eceran Obat;Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 51 tahun2009 menentukan tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasianterdiri atas Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian

Unsur tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukanpraktik kefarmasian meliputi pembuatan, termasuk pengendalianmutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan danpendistribusian obat, pelayanan obat atas resep Dokter, pelayananinformasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obattradisional yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yangmempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan;Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang

Menyatakan Terdakwa Nasrullah tersebut diatas, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tidak memiliki keahliandan kewenangan melakukan praktek kefarmasian berupa sediaanfarmasi obatobat keras (daftar G) sebagaimana dalam dakwaan tunggal;2.

No. 637 K/Pid/2006setidaktidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri; paraTerdakwa telah melakukan pekerjaan kefarmasian sebagaimana di maksuddalam Pasal 63 (11) UndangUndang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :Terdakwa 1.

WAHID DHARTAPANGARIBUAN sudah mengetahui bahwa pembelian obat tetes mata merkEfrisel tersebut harus menggunakan resep Dokter, karena pekerjaan Kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga Kesehatan yang mempunyai keahlian dankewenangan untuk itu ;Perbuatan mereka Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalamPasal 82 (1) huruf d UndangUndang RI No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatanjo Pasal 55 (1) ke1 KUHP.AtauKedua :Bahwa mereka para Terdakwa 1. WAHID DHARTA PANGARIBUANdan Terdakwa 2.

No. 637 K/Pid/2006mestinya yakni dalam hal pembuktian dari surat dakwaan, hal tersebut dapatkami uraikan sebagai berikut :Sesuai dengan surat tuntutan kami bahwa para Terdakwa dapat dibuktikansebagaimana dakwaan kesatu yaitu tanoa kKewenangan dan keahlian melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu secara bersamasama membeli obat tetesmata Efrisel tanpa resep Dokter, sebagaimana Pasal 82 (1) huruf d UndangUndang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHP.Fakta yang terungkap di persidangan

dengan sengaja melakukan praktik kefarmasian yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian ;

;Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2017/PN Kgn Bahwa terdakwa tidak ada kewenangan dan keahlian dalam melakukanpraktek kefarmasian;Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatandan membenarkannya;2.

yang dapatmembahayakan kesehatan; Bahwa benar orang yang hanya memiliki latar belakang pendidikanSekolah Menengah Kejuruan dan tidak memiliki latar belakangpendidikan kefarmasian dengan sendirinya tidak memiliki Kewenanganuntuk melakukan pekerjaan kefarmasian, sedangkan yang memilikikeahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasianhanyalah tenaga kesehatan yang memiliki latar belakang pendidikankefarmasian yaitu Apoteker atau Asisten Apoteker yang mempunyaiSurat Izin Kerja dari Departemen

Unsur yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untukmelakukan praktik kefarmasian;Ad.1 :Setiap OrangMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalahsetiap orang selaku subyek hukum in persona yang dapat melakukanperbuatan pidana, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telahmenghadapkan terdakwa M.

hanya memiliki latar belakangpendidikan Sekolah Menengah Kejuruan dan tidak memiliki latar belakangpendidikan kefarmasian dengan sendirinya tidak memiliki kKewenangan untukmelakukan pekerjaan kefarmasian, sedangkan yang memiliki keahlian dankewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian hanyalah tenagakesehatan yang memiliki latar belakang pendidikan kefarmasian yaitu Apotekeratau Asisten Apoteker yang mempunyai Surat Izin Kerja dari DepartemenKesehatan Republik Indonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan

HUSAINI telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : dengansengaja melakukan praktik kefarmasian yang tidak memiliki keahlian dankewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanadenda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), apabila denda tersebuttidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;3.

KARJAN tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA KEAHLIAN DAN KEWENANGAN DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PEKERJAAN KEFARMASIAN

Kecamatan Plosoklaten, KabupatenKediri.....Kediri berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP ialah Pengadilan yang didalam daerahhukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atauditahan berwenang mengadili terdakwa asal saja sebagian besar saksi yang dipanggillebih dekat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negerididalam daerah tindak pidana itu dilakukan yaitu Pengadilan Negeri Kediri, Tanpakeahlian dan kewenangan dengan sengaja melakukan pekerjaan kefarmasian

tentang obat keras ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif,maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati faktahukum yang ada di persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim akanmempertimbangkan dakwaan kesatu, yakni, pasal 82 ayat (1) huruf d UndangundangNomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, yang unsurunsurnya sebagai berikut : Barangsiapa;e Tanpa keahlian dan Kewenangan;e Dengan sengaja melakukan pekerjaan kefarmasian

Unsur Tanpa Keahlian dan KewenanganMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa keahlian dankewenangan adalah bahwa tidak adanya kapasitas dari pelaku untuk melakukanpekerjaan kefarmasian, karena dia bukan orang yang ditentukan untuk itu, yangdalam hal ini adalah tenaga kesehatan (pasal 63 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun1992);Menimbang, bahwa sedangkan menurut pasal angka 3 UU No. 23 Tahun1992 yang dimaksud dengan tenaga kesehatan adalah setiap orang yangmengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki

dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa bukanlah seorang tenagakesehatan, apakah itu sebagai seorang dokter, apoteker atau tenaga kesehatanlainnya sebagaimana ditentukan dalam ketentuan di atas, dan tidak memilikipengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan maupunkewenangan untuk melakukan upaya kesehatan, karena terdakwa adalah seorangpetani ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa bukan seorang tenaga kesehatandan tidak ada kapasitas untuk melakukan pekerjaan kefarmasian

Unsur Dengan Sengaja Melakukan Pekerjaan KefarmasianMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya niat ataukehendak dari si pelaku untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh undangundang , dalam hal ini melakukan pekerjaan kefarmasian;Menimbang.....Menimbang, bahwa sedangkan dalam pasal 63 ayat (1) UU No. 23 Tahun1992 dinyatakan bahwa pekerjaan kefarmasian meliputi pengadaan, produksi,distribusi dan pelayanan sediaan farmasi;Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi dan terdakwa

Menyatakan Terdakwa ALFIAN, SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan pekerjaan kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian ;2.

Bahwa sepengetahuan saksi untuk penanggungjawab antara toko obatdan apotik berbeda dimana toko obat hanya dibebankan seorang asistenapoteker selaku penanggung jawab, sementara untuk apotik harus diawasioleh seorang apoteker atau tenaga kefarmasian. Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga jual obatobat keras yang adadi toko obat milik terdakwa. Bahwa benar pada saat penggeledahan dan penyitaan terdakwa ada ditempat dan tidakmelakukan perlawanan serta sangat kooperatif.

No. 36/2009 tentang Kesehatanyaitu setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untukmelakukan praktik kefarmasian, dalam hal ini Toko Obat Berizin Agung FarmaJl.

yang dilengkapi dengan tenaga pengawas kefarmasian yakniapoteker.Putusan Pidana No.555/Pid.Sus/2015/Pn.Pdg hal 10 dari 12Menimbang bahwa Berdasarkan uraianuraian tersebut diatas maka SuratDakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepada diri terdakwa ALFIAN,SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengajamelakukan pekerjaan kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalianmutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusianobat

, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembanganobat, bahan obat dan obat tradisional, yang tidak memiliki keahlian dan kewenanganuntuk melakukan praktek kefarmasian.

Menyatakan Terdakwa ALFIAN, SE terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan pekerjaankefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaanfarmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat,pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat sertapengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional, yang tidak memilikikeahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian ;2.

Menyatakan terdakwa SAMSUL ANAM bin YADI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana : TANPA HAK MELAKUKAN PEKERJAAN KEFARMASIAN

Menyatakan terdakwa Samsul Anam bin Yadi, bersalah tanpa hak melakukanpekerjaan kefarmasian sebagaimana dakwaan pertama yaitu Pasal 196 UU No. 36 tahun2009 tentang Kesehatan ;2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama: 9 (sembilan)Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara , ditambah dendasebesar Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Subsidair : 3 (tiga) bulankurungan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;3.

Samsul Anam bin Yadi tersebutdisimpulkan bahwa tablet tersebut adalah benar mengandung bahan aktif TriheksifenidilHcl (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras).Perbuatan terdakwa sebagimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UUNo. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan .ATAU KEDUA :Bahwa ia terdakwa SAMSUL ANAM bin YADI, pada waktu dan tempatsebagimana tersebut dalam dakwaan primair , telah melakukan tidak memiliki keahlian dankewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian

memberatkan : e Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasanperedaran obatobatan terlarang ;Halhal yang meringankan :e Terdakwa sopan dipersidangan, mengakui dan menyesali semua perbuatannya ;e Terdakwa belum pernah dihukum ;Mengingat akan ketentuan Pasal 196 UU No. 36/2009 dan Pasalpasal lain dariUndangUndang yang bersangkutan ;MENGADILI:1 Menyatakan terdakwa SAMSUL ANAM bin YADI secara sah dan meyakinkanterbukti bersalah melakukan tindak pidana : TANPA HAK MELAKUKANPEKERJAAN KEFARMASIAN

Menyatakan terdakwa MAS TOHA Bin MARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TIDAK MEMILIKI KEAHLIAN DAN KEWENANGAN MELAKUKAN PRAKTIK KEFARMASIAN

Menyatakan terdakwa MAS TOHA Bin MARDI telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tidak memiliki keahlian ataukewenangan melakukan praktik kefarmasian sebagaimana diatur dalam Pasal 198jo Pasal 108 UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sesuai dengan suratdakwaan Jaksa Penuntut Umum;2.

hal tersebut adalahbagian dari pekerjaan kefarmasian, hal mana sejalan pula dengan Pasal 1 angka 1Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Praktek Kefarmasian yang berisi :Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu SediaanFarmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluranan13obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat,serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional ;Menimbang, bahwa mengenai distribusi

bahwa untuk dapat bertindak dalam peredaran maupundistribusi sediaan farmasi berupa obat harus dilakukan oleh seseorang yang berprofesiapoteker yang dibantu oleh apoteker pendamping dan/atau tenaga teknis kefarmasian ;Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan :Bahwa terdakwa menjual kepada khalayak umum dengan untuk Rp. 500, (limaratus rupiah) per kaplet;Bahwa kaplet salut selaput obat Furosemida produksi PT.

, namun telahmelakukan praktek kefarmasian yaitu dalam hal pendistribusian obat dalam bentukmenjual obat keras kepada khalayak umum berupa kaplet salut selaput obatFurosemida produksi PT.

Menyatakan terdakwa MAS TOHA Bin MARDI telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TIDAK MEMILIKI KEAHLIANDAN KEWENANGAN MELAKUKAN PRAKTIK KEFARMASIAN ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidanadenda sebesar : Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah ), dengan ketentuan apabiladenda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga)bulan ;3.

Menyatakan terdakwa AGUS PRAYUDI Alias SIWUK tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA KEAHLIAN DAN KEWENANGAN DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PEKERJAAN KEFARMASIAN

SIWUK pad hari Kamis tanggal 25 Juni2009 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2009bertempat....bertempat di Halaman depan Karaoke Marino, Kelurahan Bangsal, KecamatanPesantren, Kota Kediri atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerahhokum Pengadilan Negeri Kediri, Tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengajamelakukan pekerjaan kefarmasian, yaitu dalam pengadaan, produksi distribusi danpelayanan sediaan farmasi berupa 90 (sembilan puluh ) butir

tentang obat keras ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif,maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati faktahukum yang ada di persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim akanmempertimbangkan dakwaan kesatu, yakni, pasal 82 ayat (1) huruf d UndangundangNomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, yang unsurunsurnya sebagai berikut :e Barangsiapa;e Tanpa keahlian dan Kewenangan;e Dengan sengaja melakukan pekerjaan kefarmasian

Unsur Tanpa Keahlian dan KewenanganMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa keahlian dankewenangan adalah bahwa tidak adanya kapasitas dari pelaku untuk melakukanpekerjaan kefarmasian, karena dia bukan orang yang ditentukan untuk itu, yangdalam hal ini adalah tenaga kesehatan (pasal 63 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun1992);Menimbang, bahwa sedangkan menurut pasal angka 3 UU No. 23 Tahun1992 yang dimaksud dengan tenaga kesehatan adalah setiap orang yangmengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki

dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa bukanlah seorang tenagakesehatan, apakah itu sebagai seorang dokter, apoteker atau tenaga kesehatanlainnya sebagaimana ditentukan dalam ketentuan di atas, dan tidak memilikipengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan maupunkewenangan untuk melakukan upaya kesehatan, karena terdakwa adalah seorangpetani ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa bukan seorang tenaga kesehatandan tidak ada kapasitas untuk melakukan pekerjaan kefarmasian

Unsur Dengan Sengaja Melakukan Pekerjaan KefarmasianMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya niat ataukehendak dari si pelaku untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh undangundang , dalam hal ini melakukan pekerjaan kefarmasian;Menimbang, bahwa sedangkan dalam pasal 63 ayat (1) UU No. 23 Tahun1992 dinyatakan bahwa pekerjaan kefarmasian meliputi pengadaan, produksi,distribusi dan pelayanan sediaan farmasi;Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan

Menyatakan terdakwa MUKHAMAD ARIFIN bin AHMAD ZAINI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana : TANPA HAK MELAKUKAN PEKERJAAN KEFARMASIAN

. : 2662010 s/d 2482010;Pengadilan Negeri tsb ;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;Setelah mendengar keterangan saksisaksi, keterangan terdakwa sertamemperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;Setelah mendengar pembacaan tuntutan dari Penuntut Umum di persidangan yangpada pokoknya berbunyi sebagai berikut :Menyatakan terdakwa Mukhamad Arifin bin Ahmad Zaini , bersalah tanpa hakmelakukan pekerjaan kefarmasian sebagaimana dakwaan pertama yaitu Pasal 196 UUNo

Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasanperedaran obatobatan terlarang ;Halhal yang meringankan : e Terdakwa sopan dipersidangan, mengakui dan menyesali semua perbuatannya ;e Terdakwa belum pernah dihukum ;Mengingat akan ketentuan Pasal 196 UU No. 36/2009 dan Pasalpasal lain dariUndangUndang yang bersangkutan ;ME ADILI:1 Menyatakan terdakwa MUKHAMAD ARIFIN bin AHMAD ZAINI secara sahdan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana : TANPA HAKMELAKUKAN PEKERJAAN KEFARMASIAN

Menyatakan terdakwa DEDIK SISWANTO Alias DEDIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA KEAHLIAN DAN KEWENANGAN SENGAJA MELAKUKAN PEKERJAAN KEFARMASIAN

Menyatakan terdakwa : DEDIK SISWANTO Alias DEDIK bersalahmelakukan tindak pidana Tanpa kewenangan dan keahlian dengan sengajamelakukan pekerjaan kefarmasian sebagaimana dakwaan pertama kami yaitupasal 82 ayat huruf d UndangUndang No.23 Tahun 1992 tentang kesehatan ;2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana (satu) tahun dengandikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Sengaja melakukan pekerjaan kefarmasian :Menimbang, bahwa menurut pasal 63 ayat (10 huruf d UURI no.23 Tahun1992 tentang kesehatan yang dimaksud dengan pekerjaan kefarmasian dalampengadaan, produksi, ditribusi dan pelayanan sedian farmasi harus dilakukan olehtenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan ;14Menimbang, bahwa menurut faktafakta hukum yang terungkapdipersidangan bahwa membeli pil double L dari Peni sebanyak 56 (lima puluh enam)butir dari Peni aeharga Rp.35.000, (lima lima ribu

Menyatakan terdakwa VITTO DITA SEPTI ANGGARA tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA KEAHLIAN DAN KEWENANGAN DENGAN SENGAJA TURUT SERTA MELAKUKAN PEKERJAAN KEFARMASIAN

Pasal 12 ayat (1) Stbl.1949 :419 jo. pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, yang unsurunsurnya sebagai berikute Barangsiapa;e Tanpa keahlian dan Kewenangan;e Dengan sengaja melakukan pekerjaan kefarmasian;e Melakukan, menyuruh melakukan atau turut sertamelakukan perbuatan itu;1.

Unsur Tanpa Keahlian dan KewenanganMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa keahliandan kewenangan adalah bahwa tidak adanya kapasitas daripelaku untuk melakukan pekerjaan kefarmasian, karena diabukan orang yang ditentukan untuk itu, yang dalam hal iniadalah tenaga kesehatan (pasal 63 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun1992);Menimbang, bahwa sedangkan menurut pasal 1 angka 3UU No. 23 Tahun 1992 yang dimaksud dengan tenaga kesehatanadalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidangkesehatan serta memiliki

Selain itu pada saat terdakwa membawa pil doubleL tersebut, yang akan diserahkan kepada ANDRI, terdakwa tidakada resep dari dokter;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa bukan seorangtenaga kesehatan dan tidak ada kapasitas untuk melakukanpekerjaan kefarmasian, dalam hal ini melakukan pelayanansediaan farmasi (penyediaan dan penyerahan double L kepadaANDRI), serta terdakwa tidak memiliki keahlian di bidangkesehatan maupun kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan,maka unsur tanpa keahlian dan kewenangan

mendapatimbalan kencan dengan teman perempuan ANDRI dan terdakwamembelikan dan kemudian menyerahkan pil tersebut kepada ANDRIsudah 2 kali, sedangkan berdasarkan hasil pemeriksaanlaboratorik kriminalistik pil double L tersebut termasukdalam daftar obat keras, maka terlihat adanya niat ataukehendak dari terdakwa untuk melakukan perbuatannya tersebut,yaitu membelikan dan menyerahkan pil double L kepada ANDRI,sehingga dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakimunsur dengan sengaja melakukan pekerjaan kefarmasian

Menyatakan terdakwa VITTO DITA SEPTI ANGGARA tersebut terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA KEAHLIAN DANKEWENANGAN DENGAN SENGAJA TURUT SERTA MELAKUKANPEKERJAAN KEFARMASIAN 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 5 (lima)bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah)subsidair pidana kurungan selama (satu) bulan ;3.

apotek adalah suatu tempat tertentu, tempat melakukanpekerjaan kefarmasian dan penyaluran perbekalan farmasi sertaberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, berhakmelakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai apoteker;Bahwa seseorang tenaga kefarmasian yang melaksanakanpekerjaan kefarmasian di Indonesia wajib memiliki surat izin sesuaitempat tenaga kefarmasian bekerja, dan surat izin tersebutdikeluarkan oleh kepala dinas kesehatan kabupaten/kota tempatpekerjaan kefarmasian dilakukan

;Bahwa untuk penyaluran praktik kefarmasian adalah memilikiseorang penanggung jawab yang mempunyai latar belakangpendidikan farmasi dan harus memiliki izin dari menteri kesehatanatau Dinas Kesehatan;Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2017/PN BjwBahwa dikatakan mempunyai keahlian dan kewenangan dalammelakukan praktik kefarmasian seseorang tersebut harus abhlidibidang kefarmasian atau lulusan apoteker atau asisten apoteker,serta harus memili izin;Bahwa pekerjaan, pendistribusian dan pelayanan

dimaksud pada ayat (1)harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahliandan kewenangan untuk itu;Menimbang, bahwa sesuai pasal 1 angka 3, angka 5 dan 6Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang PekerjaanKefarmasian yang dimaksud Tenaga Kefarmasian adalah tenaga yangmelakukan Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker danTenaga Teknis Kefarmasian, dimana Apoteker adalah sarjana farmasiyang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpahjabatan Apoteker.

, yang selanjutnya disebut SIKA adalah surat izin praktikyang diberikan kepada Apoteker untuk dapat melaksanakan pekerjaankefarmasian pada fasilitas produksi atau fasilitas distribusi ataupenyaluran.sdangkan untuk Tenaga Kefarmasian harus memiliki SuratZin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian, yang selanjutnya disebutSIKTTK adalah surat izin praktik yang diberikan kepada Tenaga TeknisKefarmasian untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian padafasilitas kefarmasian;Menimbang, bahwa yang dimaksud Praktik

, tidak mempunyaiRegistrasi, Izin Praktik dan lzin Tenaga Kerja Kefarmasian dan StandarProfesi Kefarmasian, sehingga Majelis Hakim berpendapat TerdakwaTidak memiliki kKeahlian dan kewenangan dalam hal ini adalah praktekkefarmasian.

Menyatakan , terdakwa INDUNG PURWONO BIN SELO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : TANPA KEAHLIAN DAN KEWENANGANNYA MELAKUKAN PEKERJAAN KEFARMASIAN

dakwaan yang disusun sebagai berikut :PRIMAIR :Bahwa ia terdakwa INDUNG PURWONO BIN SELO pada hari Rabutanggal 12 September 2007 sekira pukul 06.00 WIB atau pada waktu lain setidak tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam kurun waktu tahun 2007, bertempat dijalan Suparjan Mangun Wijaya Rt.01 Rw.02 Kelurahan Bujel, Kota Kediri atauditempat lain setidaktidaknya suatu tempat yang masih dalam wilayah hukumPengadilan Negeri Kediri, yang tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengajamelakukan perbuatan kefarmasian

22 Desember 1949 tantang Obat keras ;Menimbang bahwa terdakwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum diatas ,telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu :Saksi I ;: SUGENG APRIANTO : Dibawah sumpah di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga denganterdakwa ;Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian Resor Kotasehubungan dengan perkara tanpa keahlian dan kewenanganmelakukan pekerjaan kefarmasian

Rt.01 Rw.02 Kel.Bujel, Kec.Mojoroto, Kota Kediri ;Bahwa benar saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwaterdakwa melakukan pekerjaan kefarmasiaan memiliki pil dobel Ltanpa ijin yang berwenang dan tanpa resep dokter ;Bahwa benar saksi bersama dengan saksi Didik Triatmaji melakukanpenangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barangbukti berupa 66 butir pil dobel L yang disimpan di lemari baju dikamar tidur ;Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dan keahlian melakukanpekerjaan kefarmasian

Melakukan pekerjaan kefarmasian dengan tidak mempunyai keahlian dankewenangan untuk itu ;ad. I Unsur Barang Siapa : Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiaporang yang merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat/mampu bertanggung jawab di depan hukum dalam perkara ini adalah terdakwaIndung................0066.

Melakukan pekerjaan kefarmasian dengan tidak mempunyaikeahlian dan kewenangan untuk itu ; Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Sugeng Aprianto, saksiDidik Triamaji dengan keterangan tedakwa yang saling bersesuaian , diperoleh faktabahwa pada hari Rabu tanggal 12 September 2007 kurang lebih jam 06.20 wibtedakwa ditangkap oleh saksi Sugeng Aprianto dengan saksi Didik Triatmaji dirumahterdakwa di jalan Suparjan Mangun Wijaya Rt.01 Rw.02 Kel.Bujel, Kec.Mojoroto,Kota Kediri , setelah di geledah

GEMPONG tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA KEAHLIAN DAN KEWENANGAN DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PEKERJAAN KEFARMASIAN SECARA BERSAMA-SAMA

Pengadilan yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiamterakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan berwenang, mengadili terdakwa asal sajasebagian besar saksi yang dipanggil lelbih dekat Penfadian Negeri itu dari pada tempatkedudukan Pengadilan negeri didalam daerah tindak pidana itu dilakukan yaituPengadilan Negeri Kediri, Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yangturut serta melakukan perbuatan, Tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengajamelakukan pekerjaan kefarmasian

Pasal 55 ayat (1) ke KUHP;yang ....yang unsurunsurnya sebagai berikut :e Barangsiapa;e Tanpa keahlian dan Kewenangan;e Dengan sengaja melakukan pekerjaan kefarmasian; Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan itu.1.

Unsur Tanpa Keahlian dan KewenanganMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa keahlian dankewenangan adalah bahwa tidak adanya kapasitas dari pelaku untuk melakukanpekerjaan kefarmasian, karena dia bukan orang yang ditentukan untuk itu, yangdalam hal ini adalah tenaga kesehatan (pasal 63 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun1992);Menimbang, bahwa sedangkan menurut pasal angka 3 UU No. 23 Tahun1992 yang dimaksud dengan tenaga kesehatan adalah setiap orang yangmengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki

Unsur Dengan Sengaja Melakukan Pekerjaan KefarmasianMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya niat ataukehendak dari si pelaku untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh undangundang , dalam hal ini melakukan pekerjaan kefarmasian;Menimbang, bahwa sedangkan dalam pasal 63 ayat (1) UU No. 23 Tahun1992 dinyatakan bahwa pekerjaan kefarmasian meliputi pengadaan, produksi,distribusi dan pelayanan sediaan farmasi;Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi dan para terdakwa dipersidangan

GEMPONG tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana TANPA KEAHLIAN DAN KEWENANGAN DENGANSENGAJA MELAKUKAN PEKERJAAN KEFARMASIAN SECARA BERSAMASAMA2.Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidanapenjara masingmasing selama 10 (sepuluh) bulan dan 15 (lima belas) hari dan dendasebesar Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabiladenda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 ( dua) bulan

Menyatakan Terdakwa ENDRO PRIYONO Bin RASMANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian

Untuk Apoteker mempunyai Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) danuntuk Tenaga Teknis Kefarmasian mempunyai Surat Tanda RegistrasiTenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK) sebagai tenaga kefarmasian.c. Untuk Apoteker mempunyai Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) untukmelakukan pekerjaan kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian atauSurat Izin Kerja Apoteker (SIKA) untuk melakukan pekerjaan kefarmasian difasilitas produksi/distribusi/penyaluran.d.

Untuk Tenaga Teknis Kefarmasian mempunyai Surat Izin Kerja TenagaTeknis Kefarmasian (SIKTTK) untuk melakukan pekerjaan kefarmasian difasilitas pelayanan kefarmasian, produksi/distribusi/penyaluran.Bahwa Terdakwa tidak berhak mendistribusikan / menjual obat keras karenayang bersangkutan tidak mempunyai izin (kKewenangan) untuk menjual obatkeras dan tidak memiliki latar belakang pendidikan kefarmasian (keahlian).Bahwa barang bukti yang berupa tablet warna kuning putin berlogo mf dalambungkus palstik

Untuk Apoteker mempunyai Surat Tanda Registrasi Apoteker(STRA) dan untuk Tenaga Teknis Kefarmasian mempunyai SuratTanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK) sebagaitenaga kefarmasian.c. Untuk Apoteker mempunyai Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di fasilitas pelayanankefarmasian atau Surat Izin Kerja Apoteker (SIKA) untuk melakukanpekerjaan kefarmasian di fasilitas produksi/distribusi/penyaluran.d.

Untuk Tenaga Teknis Kefarmasian mempunyai Surat Izin KerjaTenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK) untuk melakukan pekerjaankefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian,produksi/distribusi/penyaluran. Bahwa Terdakwa tidak berhak mendistriobusikan / menjual obat keras karenayang bersangkutan tidak mempunyai izin (kKewenangan) untuk menjual obatkeras dan tidak memiliki latar belakang pendidikan kefarmasian (keahlian).

, selain itu Bahwaterdakwa dalam mengedarkan obat keras daftar G dan W tidakmemiliki izin dari Dinas Kesehatan atau pihak berwenang serta tidakmemiliki kKeahlian dalam bidang kefarmasian, selain itu Terdakwa tidakmemiliki Kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian karenatidak memiliki latar belakang pendidikan kefarmasian, yaitu apotekeratau asisten apoteker yang memiliki ijazah dari sekolah kefarmasiandan mempunyai Surat tanda registrasi sebagai apoteker atau tenagateknis kefarmasian; Bahwa

, selain itu Terdakwa tidakmemiliki Kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian karenatidak memiliki latar belakang pendidikan kefarmasian, yaitu apoteker atauasisten apoteker yang memiliki ijazan dari sekolah kefarmasian danmempunyai Surat tanda registrasi sebagai apoteker atau tenaga tekniskefarmasian; Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan diHalaman 11 dari 21 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN Amtpersidangan;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yangmeringankan (

karena tidak memiliki latar belakang pendidikankefarmasian, yaitu apoteker atau asisten apoteker yang memiliki ijazahdari sekolah kefarmasian dan mempunyai Surat tanda registrasi sebagaiapoteker atau tenaga teknis kefarmasian; Bahwa terdakwa dalam mengedarkan obat keras daftar G dan Wtidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan atau pihak berwenang serta tidakmemiliki keahlian dalam bidang kefarmasian, selain itu Terdakwa tidakmemiliki Kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian karenatidak memiliki

Juga tidakmemiliki Kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian karena tidakmemiliki latar belakang pendidikan kefarmasian, yaitu apoteker atau asistenapoteker yang memiliki ijazah dari sekolah kefarmasian dan mempunyaiSurat tanda registrasi sebagai apoteker atau tenaga teknis kefarmasian.Terdakwa dalam mengedarkan obat keras daftar G dan W tidak memilikiizin dari Dinas Kesehatan atau pihak berwenang serta tidak memiliki keahliandalam bidang kefarmasian, selain itu Terdakwa tidak memiliki kewenanganuntuk

melakukan pekerjaan kefarmasian karena tidak memiliki latar belakangpendidikan kefarmasian, yaitu apoteker atau asisten apoteker yang memilikijjazan dari sekolah kefarmasian dan mempunyai Surat tanda registrasisebagai apoteker atau tenaga teknis kefarmasian;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dapatdisimpulkan terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukanpraktik kefarmasian dalam hal ini menjual sediaan farmasi obat daftar Wdan obat daftar G;Menimbang, bahwa berdasarkan