KPU KOTA JAMBI, DKK VS DRS. AGUS SETYONEGORO, DKK

BADJURI, M, Ketua KPU Kota Jambi bertempat tinggal diKantor KPU Kota Jambi di Jalan Jendral Basuki Rahmat Nomor03 Kelurahan Paal Lima Kecamatan Kota Baru JambiSUTRISNO, anggota KPU bertempat tinggal di Kantor KPU KotaJambi di Jalan Jendral Basuki Rahmat Nomor 03 Kelurahan PaalLima Kecamatan Kota Baru JambiM.

Karena di sisi lain KPU Kota Jambi telahmenemui anggota KPU (Korwil Sumatera Drs Abdul Aziz, MA) untuktidak menjawab surat KPU Kota Jambi No. 270/189/KPUK.JBI/2008tanggal 22 Mei 2008, sebagaimana yang tertera dalam Nota DinasAnggota KPU Drs. Abdul Aziz, MA kepada Kepala Biro Hukum SetjenKPU tanggal 28 Mei 2008, yang menyatakan "dimohon cek lagiapakah surat balasan untuk KPU Kota Jambi sudah dibuat. Yangbersangkutan (KPU Kota Jambi) meminta untuk supaya KPU tidakmembalasnya" (Vide. P.Il).

Bahwa menurut UndangUndang Nomor 22 Tahun 2007 tentangPenyelenggaraan Pemilu pada Bab Ill Pasal 5, menyatakan :"KPU,KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat Hierarkis" Artinya :1. Antara KPU Pusat, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalammelaksanakan ruang lingkup tugas dan wewenangnya sebagailembaga Penyelenggara Pemilu saling berhubungan erat antarasatu dengan lainnya;2.

KPU Pusat dan KPU Provinsi memiliki Kewenangan memberikanpetunjuk kepada KPU di bawahnya;Dari uraian di atas, semestinya KPU Pusat dan KPU Provinsi jugadimasukkan sebagai pihak Tergugat. sedangkan dalam gugatanPenggugat KPU Pusat dan KPU Provinsi tidak dimasukkan sebagai pihakTergugat, sehingga gugatan Penggugat kurang pihak atau cacat (errorplurium litis consort ium) ;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jambi telahmengambil putusan, yaitu putusannya No. 31/Pdt.G/2008/PN.Jbi tanggal

/kota.Bahwa hierarki hukum KPU sebagai lembaga penyelenggara pemiluyang bersifat nasional, tetap dan mandiri secara lebih tegas diatur dalamketentuan Pasal 5 ayat (5) UU Nomor 22 Tahun 2007 yang mengatur, bahwa:"Tata kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh KPU."

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI KALIMANTAN UTARA., 2. BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) PROVINSI KALIMANTAN UTARA., 3. Drs. H. ZAINAL ARIFIN PALIWANG, SH.Mhum., 4. DR. YASEN TIPA PADAN, Msi;

Mambang Mit MelawanKPU Provinsi Riau

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor260/ARSK/VIII/2013 tanggal 01 Agustus 2013 ; Selanjutnya disebut sebagai ............PENGGUGAT ;MELAWAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI RIAUBerkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 200Pekanbaru Riau ; Memberikan .....Memberikan Kuasa Kepada H. AZIUN ASYAARI,SH.,MH., YUDIS PAULINA, SH., MH.

- TERGUGAT : KPU KABUPATEN KONAWE- PENGGUGAT : Drs. ABD. SAMAD L

,MH
Tergugat:
KPU RI Cq. Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Gorontalo

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROV. SUMATERA UTARA

., jabatan Anggota KPU ProvinsiSumatera Utara;2. Yulhasni, SS., jabatan Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara;Maruli Pasaribu, SH., jabatan Kepala Bagian Hukum, Teknis danHupmas;Evy Ratimah Hafsah, SH., jabatan Kepala Sub Bagian Hukum;Harry Dharma Putra, S.Kom., M.Si., jabatan Kepala Sub BagianTeknis dan Hupmas;6. Mindo H.

Putusan Nomor 174 K/TUN/2015ad. b)sehingga hak untuk mempertahankan hidup Penggugat telahdirampas oleh Tergugat, karena tidak dapat lagi mempertahankanhidup untuk bekerja lagi di Komisi Pemilihan Umum (KPU)khususnya di KPU Kabupaten Batu Bara karena diberhentikan tetaptersebut.

Padahal menurut Pasal5 ayat (1) UndangUndang Nomor 15 Tahun 2011 tentangPenyelenggara Pemilu KPU Provinsi dengan KPU Kabupaten/Kotaadalah bersifat hierarkis/berjenjang;Bahwa Tergugat tidak cermat, tidak teliti dalam menerbitkan suratkeputusan (objek berwenang) a quo, padahal DKPP tidak mempunyaikewenangan (tidak berwenang) untuk memerintahkan KPU ProvinsiSumatera Utara untuk melaksanakan keputusan DKPP sebagaimanadisebutkan dalam surat keputusan DKPP Nomor 136/DKPPPKE/II/2013. dan Nomor 137/DKPPPKE

Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU)Sumatera Utara Nomor 3908/KPTS/KPUProv002/2013 tertanggal 23Desember 2013 Tentang Pemberhentian Ketua Komisi Pemilihan UmumKabupaten BatuBara (KPU BatuBara) Provinsi Sumatera Utara atas namaKhairul Anwar, SH.;3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KomisiPemilinan Umum (KPU) Sumatera Utara Nomor 3908/KPTS/KPUProv002/2013 tertanggal 23 Desember 2013 Tentang Pemberhentian KetuaKomisi Pemilihan Umum Kabupaten BatuBara (KPU BatuBara) ProvinsiSumatera Utara atas nama Khairul Anwar, SH.;4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memulihkan nama baik Penggugatsebagai Anggota KPU Kabupaten Batu Bara;5.

ADLINA ; KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI SUMATERA UTARA

yang merupakan bekas bawahannya ketika masih menjabatsebagai Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu.

Suhari Pane S.IP tanggal 10 Maret 2010perihal berhenti sebagai Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu ;Bahwa dalam Pasal 29 ayat (1) UndangUndang No. 22 Tahun 2007tentang Penyelenggaraan Pemilu, ditentukan sebagai berikut :Anggota KPU,KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota berhenti antar waktu karena :a. Meninggal duna ;b. Mengundurkan diri, atau ;c.

, KPU Provinsi, atau Kabupaten / Kota ;Bahwa sebaliknya, apabila Pemberhentian Suhari Pane, S.IP selakuKetua KPU Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Surat Keputusan obyeksengketa a quo dihubungkan dengan Pasal 29 ayat ( 1 ) huruf c Jo.

Ag, M.Pd sebagai Ketua KPU KabupatenLabuhanbatu menggantikan Sdr. Suhari Pane S.IP tersebut dibuat sebelumadanya Pemberhentian Suhari Pane S.IP selaku Ketua KPU KabupatenLabuhanbatu, karena kalaupun (quod non) Suhari Pane S.IP dinyatakan telahdiberhentikan dari jabatannya selaku Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu,maka Surat Keputusan yang ada (meskipun cacat hukum) adalah suratKeputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 270867/KPUSU, Tentang Pemberhentian Sdr.

Penggugat) dan ditandatangani oleh IraWirtati, S, Ag, M.Pd selaku Ketua KPU Labuhanbatu (Bukti T6) ; Pada hari Rabu tanggal 14 April 2010, KPU Labuhanbatu telahmelaksanakan Rapat Pleno yang dipimpin oleh Ira Wirtati, S, Ag,M.Pd selaku Ketua KPU Labuhanbatu tentang Hasil VerifikasiAdministrasi dan Klarifikasi Dokumen Persyaratan Bakal CalonPeserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahKabupaten Labuhanbatu Tahun 2010 ( Bukti T7) ; Pada hari Rabu tanggal 14 April 2010, KPU Labuhanbatu telahmelaksanakan

Penggugat : ABDUL HAFIDTergugat : KPUD KarimunTurut Tergugat : KPU

Pusat nomor 1466/KPU/IX/2009,Ketua KPU Pusat telah membatalkan Keputusan Rapat Pleno KPUD KabupatenKarimun yang menetapkan Caleg DPRD Kabupaten Karimun atas nama saudaraABDUL HAFID sebagai Anggota DPRD Kabupaten Karimun ProvinsiKepulauan Riau ;Bahwa atas pemberitaan tersebut Partai Penggugat yaitu DPP PNI Marhaenismetelah meminta klarifikasi kepada Turut Tergugat (vide bukti P5) ;Bahwa setelah meminta kepada staf Tergugat, Penggugat mendapat fotokopi suratdari KPU Pusat (Turut Tergugat) nomor 1466

/KPU/IX/2009 (vide bukti P6),yang isinya pada pokoknya menyatakan :e Bahwa berdasarkan surat dari Kantor Akuntan Publik Drs.

Serta pada tanggal 23 Oktober 2009 di harianumum Batam Pos yang isi beritanya tentang telah terbitnya petunjuk teknisQGuknis) pembatalan calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Karimun dariPartai Nasional Indonesia Marhaenisme atas nama Penggugat dari KomisiPemilihan Umum (KPU), yang menjadi alasan pada saat itu sehingga KomisiPemilihan Umum Daerah Karimun belum bisa melaksanakan surat No.1466/KPU/IX/2009 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) ;5 Bahwa benar Penggugat telah meminta kepada staf Tergugat untuk

2009, surat No.1151/KPU/X/2009 tanggal171015 Oktober serta Rapat Pleno KPU Kabupaten Karimun No.331/KPUKRM/X/2009. hal tersebut dilakukan mengingat apabila Komisi Pemilihan Umum(KPU) khususnya Kabupaten Karimun sebagai penyelenggara/ pelaksanapemilihan umum tidak memberikan segala bentuk informasi terhadap publiksecara transparan, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun akanmendapatkan pertanyaan ataupun desakandesakan dari publik terutama pihakpihak yang mengamati/ memperhatikan atau yang

usaha Negara yang lain atau atasan KPU Kabupaten Karimun,tetapi hal ini memenuhi sifat final:e Keputusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Karimun menimbulkan akibatyakni keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenKarimun atas nama Abdul Hafid in casu Penggugat menjadi batal.2424Dengan demikian, Keputusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Karimuntersebut memenuhi unsure penetapan Badan Tata Usaha Negarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 UndangUndang Nomor 5Tahun 1986.Bahwa oleh karena nyatanyata

RIVAI PANGGARBESI, SH dan KMS MUHAMMAD AMIN, SH, ;KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) cq KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) SUMATERA SELATAN

Sumseldari kubu Muhaimin Iskandar dan Lukman Edy oleh KPU Prov. Sumsel,menurut kubu KH. Abdurrahman Wahid dan H. Muhyidin Arubusmantelah menghilangkan kesempatan caloncalonnya untuk menjadianggota DPRD Prov.Sumsel. Oleh karena tindakan KPU Prov. Sumseltelah sangat merugikannya, akhirnya KPU Provinsi Sumsel digugatlewat PTUN Palembang ;4.4 Gugatan KH. Abdurrahman Wahid dan H. Muhyidin Arubusmanmenuntut pembatalan Surat Keputusan KPU Prov.

Bahwa perlu para Pengguat jelaskan, sendainya para Penggugat sebagaikuasa hukum KPU Prov. Sumsel tidak melaksanakan pekerjaan atauperintah Tergugat dengan baik (asalasalan) KPU Prov. Sumselkemungkinan besar akan kalah. Dengan demikian PTUN Palembangmenerima gugatan nomor 27/G/2009/PTUN.PLG dengan memerintahkanKPU Prov. Sumsel untuk membatalkan objek sengketa dan menerbitkanSurat Keputusan yang baru. Putusan PTUN Palembang tersebut akanberakibat pada adanya keharusan bagi KPU Prop.

Para Penggugat memenangkangugatan, yang mana eksepsi yang diajukan oleh para Penggugat diterimaoleh Majelis Hakim PTUN Palembang, sehingga tuntutan pembatalanSurat Keputusan KPU Prov.

, KPUProvinsi, KPU Kabupaten/Kota dilakukan dalam rapat pleno:Pasal 35 UndangUndang RI nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum:Ayat 1 : Rapat pleno KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sah apabiladihadiri oleh sekurangkurangnya 4 (empat) orang anggota KPU Provinsi,KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan daftar hadir;Ayat 2 : "Keputusan papat pleno KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sahapabila disetujui oleh sekurangkurangnya 3 (tiga) orang anggota KPUProvinsi, KPU Kabupaten/Kota yang

dibuktikan dengan daftar hadir;Ayat 3 : "Dalam hal tidak tercapai persetujuan sebagaimana dimaksud padaayat (2), kKeputusan papat pleno KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota diambilberdasarkan suara terbanyak;Bahwa dari ketentuan di atas maka sudah sangat jelas bahwa sifat darilembaga KPU Cq Tergugat adalah kolektif dan kolegial, dimana dalamsetiap pengambilan keputusan harus melalui rapat pleno dan keputusantertinggi ada pada rapat pleno KPU Provinsi;Oleh karena hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat

Pert, DKMelawanKPU KABUPATEN MIMIKA

M E N G A D I L I :DALAM PENUNDAAN; - Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 88/Kpts/KPU-Prov-017/2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Periode 2014-2019, yang diajukan oleh Penggugat; DALAM EKSEPSI;-------------------------------------------------------------------------------------- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; DALAM POKOK SENGKETA : 1.

JULHAIDIN, S.E, vs KETUA KPU PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT,

yangdiatur dalam ketentuan pasal 2 Peraturan KPU Nomor : 02 Tahun 2013Tentang Seleksi Anggota KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Putusan No. 07/G/2014/PTUNMTR16.17.oleh Tergugat terhadap calon anggota KPU kota Bima, dilakukan secaramenyimpang atau bertentangan dengan Keputusan KPU Nomor47/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi AnggotaKPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota seluruh Indonesia besertalampirannya dan Keputusan KPU Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor222/Kpts/KPUPROV91 7/2013, tentang Jadwal Tahapan pelaksanaan SeleksiCalon Anggota KPU Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Barat (mengandung cacat

Putusan No. 07/G/2014/PTUNMTRseleksi calon KPU/Kota mengikuti seleksi tes kesehatan rohani, demikian pula untuk Sekretariat KPU Kota Bima;k. Bahwa setelah Ketua KPU Provinsi NTB melalui Sekretariat KPU KotaBima mengundang 28 peserta Seleksi Calon Anggota KPU Kota Bimayang lulus tes Administrasi untuk hadir mengikuti seleksi di Hotel LombokRaya Mataram pada tanggal 5 Pebruari 2014, akan tetapi yang mengikutites pada saat itu dari calon Anggota KPU Kota Bima hanya 21 orang; .

Pemilihan Umum Nomor : 857/(KPU/X1V/2013,tanggal 2412.2013, Perihal : Pelaksanaan Tes Kesehatan RohaniSeleksi Calon Anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat,Kepada : Sekteraris KPU Prov.

Putusan No. 07/G/2014/PTUNMTRe Pasal40 ayat(1) : Dalam hal tim seleksi calon anggota KPU provinsi tidakdapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, makapelaksanaan seleksi diambil alih oleh KPU, ayat (2) : Dalam hal tim seleksi calon anggota KPU Kabupaten/kKotatidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya,maka pelaksanaan seleksi diambil alih oleh KPU provinsidengan supervisi oleh KPU; ayat (3) : Dalam hal KPU provinsi dipandang oleh KPU tidak dapatmelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) RI

kewenangan tersebut juga diatur secara jelas dalamPasal 119 UndangUndang Nomor 15 Tahun 2011 ten tangPenyelenggara Pemilu yang berbunyi:(1) Untuk penyelenggaraan Pemilu, KPU membentuk peraturan KPU danKeputusan KPU;(2) Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakanpelaksanaan peraturan perundangundangan;(3) Untuk penyelenggaraan Pemilu, KPU Provinsi dan KPUKabupaten/Kota membentuk keputusan dengan mengacu kepadapedoman yang ditetapkan oleh KPU;(4) Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) ditetapkansetelah berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah;Bahwa sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional,tetap dan mandiri sebagaimana mandat Pasal 22E Undang UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KPU mempunyaiwewenang yang sah untuk mengatur lebih lanjut ketentuan undangundarg terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu dalam bentukPeraturan KPU;Bahwa Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang PencalonanPemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bahwa sehubungan dengan kewenangan tersebut, Termohon telahmembangun mekanisme penyusunan peraturan yang partisipatorissecara konsisten dengan mekanisme sebagai berikut:1. melakukan inventarisasi dan menyusun isu strategis materi muatanyang akan dituangkan dalam Peraturan KPU;2. melakukan pembahasan Peraturan KPU dalam rapat di lingkunganSekretariat Jenderal KPU dan rapatrapat pleno KPU;3. melakukan uji publik dengan Partai Politik dan pemangku kepentingan(stakeholder);Halaman 18 dari 34 halaman.

Menyusun perumusan akhir dan pembahasan final persetujuanAnggota KPU dalam pleno KPU;7. Penandatanganan Peraturan KPU oleh Ketua KPU;8.

(LSM) serta Partai Politik untuk membahas isuisu strategis terkaitdengan Peraturan KPU diamksud (T2);Halaman 19 dari 34 halaman.

MARZUKI AJAD ; KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) REPUBLIK INDONESIA

.: KPU PROVINSI LAMPUNG

tahapan PemilihanGubernur Lampung Periode 2014 2019 ; Menimbang, bahwa menurut penjelasan Tergugat, tentangpenetapan hari dan tanggal Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur PropinsiLampung bersamaan dengan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRDpada tanggal 9 April 2014 merupakan kewenangan (bevoegd) dariTergugat, berdasarkan UndangUndang Nomor :15 Tahun 2011 Pasal 9ayat 3 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dimanapermasalahan tersebut telah Tergugat konsultasikan dan telah disetujuioleh Komisi Pemilinan Umum (KPU

) Pusat dan Menteri Dalam Negeri ;Menimbang, bahwa masa tugas KPU Propinsi Lampung akanberakhir pada tanggal 2 Juni 2014 bersamaan dengan acara pelantikanGubernur dan Wakil Gubernur Lampung (terpilih) ; Menimbang, bahwa terlepas dari dalildalil dan alasan Tergugattersebut didalam penjelasannya, ternyata setelah diteliti olen KetuaPengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung surat Tergugat (KetuaKomisi Pemilihan Umum Propinsi Lampung) Nomor: 17/KPts/KPUProp008/2014 tanggal 18 Februari 2014 Tentang

KPU. PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG; vs HAMBALI, S.,Ag;

Ag ; Kewarganegaraan Indonesia, Tempattanggal Lahir Batu Betumpang, 20 Juli1973, Pekerjaan Mantan Anggota (Ketua)KPU Bangka Selatan, Alamat di JalanMayor Munzir Gg. Intisari ToboaliBangka Selatan Bangka Belitung,selanjutnya disebutPENGGUGAT/TERBANDING ;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan Nomor : 23/B/2011/PT.TUN MDN tanggal28 Februari 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakimyang memeriksa sengketa ini;2.

Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi PemilihanUmum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No011/Kpts/KPU Prov 009/2010 tanggal 28 Juni2010 tentang Pemberhentian Ketua dan AnggotaKomisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatanperiode 20082013 atas nama Hambali, S. Ag.dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum ProvinsiKepulauan Bangka Belitung Nomor : 012/Kpts/KPUProv 009/2010 tanggal 29 = Juni 2010 tentangPengangkatan Anggota Komisi Pemilihan UmumKabupaten Bangka Selatan atas nama Sdr.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut SuratKeputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi KepulauanBangka Belitung No : 0O11/Kpts/KPU Prov 009/2010tanggal 28 Juni 2010 tentang Pemberhentian Ketuadan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten BangkaSelatan periode 20082013 atas nama MHambali, S.Ag. dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan UmumProvinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor012/Kpts/KPU Prov 009/2010 tanggal 29 Juni 2010tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan UmumKabupaten Bangka Selatan atas

Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan SuratKeputusan baru yang menetapkan mengangkatPenggugat sebagai Ketua/Anggota KPU KabupatenBangka Selatan periode 20082013 dengan segala hakdan kewajiban yang melekat didalamnya ;5.

Fadrianto, TH Melawan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten OKU,dkk

Ilir Barat IPalembang, yang selanjutnya disebutsebagai PENGGUGAT;MELAWAN1 KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) Kabupaten Ogan KomeringUlu, beralamat di jalan Kapten Anwar Sastro No. 0766, Baturaja OganKomering Ulu, Sumatera Selatan, yang selanjutnya disebut sebagaioan ne TERGUGATL2.

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN., 2. EBSON SAMBAI, DKK., 3. PARTAI HANURA, DKK;

., dankawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat padaKantor Advokat dan Konsultan Hukum YC & Rekan,beralamat di Kota Jayapura, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 23 Oktober 2019Para Termohon Kasasi Il;DanKOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN KEPULAUANYAPEN, tempat kedudukan di Jalan Maluku Kelurahan Serui Kota,Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan YapenTurut Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan

M E N G A D I L IDALAM PENUNDAAN- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor : 22/Kpts/KPU-LU.008.345560/Pilkada/VIII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013 Tanggal 01 Agustus 2013 ; --DALAM EKSEPSI - Menolak seluruh Eksepsi Tergugat; -------------------------------------------------------DALAM POKOK PERKARA- Menolak

TERGUGAT : KPU LAMPUNG UTARA

GUNTUR SIREGAR, DKK VS KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU), DK

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU), beralamat di Jalan ImamBonjol Nomor 29 Jakarta 10310 ;Halaman 1 dari 24 halaman. Putusan Nomor 69 P/HUM/20132.

Provinsi, anggota PPLN, anggotaKPPSLN, Sekretaris Jenderal KPU, dan pegawai SekretariatJenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yangmengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemiluyang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawasludan/atau ketentuan peraturan perundangundangan; Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yangberkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat; Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit danakampanye dan mengumumkan laporan

Putusan Nomor 69 P/HUM/2013 Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai ketentuanperaturan perundangundangan.Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden danWakil Presiden meliputi:Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPUKabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapanPemilu. setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR danPemerintah;Mengoordinasikan

Putusan Nomor 69 P/HUM/2013Jenderal KPU, dan pegawai Sekretariat Jenderal KPU yang terbuktimelakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapanpenyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan/atauketentuan peraturan perundangundangan; Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yangberkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat; Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanyedan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye; Melakukan evaluasi

.;KETUA TIM SELEKSI CALON KPU KABUPATEN CIANJUR.;

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempattinggal di Jalan Cibeber No. 29 Pasirhayam Cianjur, Jawa Barat ;Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/PEMBANDING;n nnnMELAWANKETUA TIM SELEKSI CALON KPU KABUPATEN CIANJUR PERIODE TAHUN20132018, berkedudukan di Sekretariat KPU Kabupaten Cianjur,Jalan Ir.H.Djuanda No.28 B Cianjur (sekarang Kantor KPU ProvinsiJawa Barat Jalan Garut No.1 1 Bandung) ;Memberi kuasa dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober2013 kepada : 1 Nama : MOMON SETIAWAN

Bagian Hukum KPU Propinsi JawaBarat. ;Hal.1 dari 7 Put.143/B/2014/PT.TUN.JKT.2 Nama: RIZKYASRI SUMINAR PUTRLS.H.. ;Nip : 1958070752010122007 ;Jabatan : Staf Sub. Bagian Hukum KPU Propinsi JawaBarat.