MUKHTARtersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaanPrimer ;

Menyatakan Terdakwa IWAN INANDA, SE tersebut diatas tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primer

banding dari Penuntut Umum yang diajukandalam tenggang waktu dan menurut cara sera syaratsyarat sebagaimana yangditentukan Undang Undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak PidanaHalaman 25 Putusan Nomor 21/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT BNAKorupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secaraformal dapat diterima ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingtanggal 9 Nopember 2017 yang isi dan maksudnya agar terdakwa dinyatakanterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

tindak pidana korupsi secarabersamasama sebagaimana dalam dakwaan Primair dan putusan HakimPengadilan Tipikor terlalu ringan dan tidak sepadan dengan tuntutan PenuntutUmum yang menuntut 4(empat) tahun 6(enam) bulan pidana sera besarnya uangpengganti yang ditetapkan ;Menimbang, bahwa menanggapi maksud dari memori banding yangdiajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, terhadap dakwaan yang diterapkan olehHakim Majelis Pengadilan Negeri Banda Aceh setelah membaca berkas danputusan nomor 27/Pid.SusTPK/2017/

Menyatakan terdakwa IWAN INANDA, SE telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI dalam dakwaanSubsidair ;Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 1(satu) tahun 6(enam) bulan dan denda sebesarRp 50.000.000, ( Lima puluh juta rupiah ) dengan ketentuan apabila pidanadenda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama1(satu) bulan ;Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlahRp. 74.200.000,00 (Tujuh

., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair

Keberadaan kata dapat sama sekali tidak menentukan faktorada atau tidaknya ketidakpastian hukum yang menyebabkan seseorang tidak bersalahdijatuhi pidana korupsi atau sebaliknya orang yang melakukan tindak pidana korupsi tidakdapat dijatuhi pidana ;Menimbang, bahwa hubungan kata dapat dengan merugikan keuangan negaratergambarkan dalam dua hubungan yang ekstrim : (1) nyatanyata merugikan negara (actualloss) atau (2) kemungkinan dapat menimbulkan kerugian (potential loss).

MIFTAH, S.E., tersebut tidak terbukti telah secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaanPrimair;. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;. Menyatakan Terdakwa H. MIFTAH, S.E., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersamasama sebagaimanadalam dakwaan Subsidair;4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H. MIFTAH, S.E., oleh karena itu dengan pidanaOo Ppenjara selama .........

SAFRI, M.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair ; ---------------------------------------------------2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair ; ---------------------------------3. Menyatakan terdakwa Ir. H.M. SAFRI, M.Si telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidair;--------------------------------------------------4.

SOEHARTO tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukansecara bersamasama sebagaimana dalam Dakwaan Primair sesuaiPasal 2 Ayat (1) yuncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke1KUHP;2.

SOEHARTO terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukansecara bersamasama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiairmelanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke1KUHP;Hal. 2 dari 13 hal.

SOEHARTO tersebut di atas terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secarabersamasama sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair;4. Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua)tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantidengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 2592 K/Pid. Sus/20185.

SOEHARTO tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanaDakwaan Primair;. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primairtersebut;. Menyatakan Terdakwa H. SOEHARTO terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secarabersamasama sebagaimana Dakwaan Subsidair;. Menghukum Terdakwa H. SOEHARTO dengan pidana penjara selama2 (dua) tahun;.

Menyatakan Terdakwa SITI MARIAM tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadimaksud dalam dakwaan primair ;2. Membebaskan Terdakwa SITI MARIAM dari dakwaan primair tersebut3.

Menyatakan Terdakwa SITI MARIAM terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidiair, melanggar Pasal 3juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;4.

Menyatakan Terdakwa SITI MARIAM tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadalam dakwaan primair maupun dakwaan subsidiair;2. Membebaskan Terdakwa SITI MARIAM oleh karena itu dari segaladakwaan tersebut:3. Memulinkan hak Terdakwa SITI MARIAM dalam kemampuan,kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti semula;4. Memerintahkan Terdakwa SITI MARIAM dikeluarkan dari RumahTahanan Negara segera setelah putusan ini diucapkan;5.

selengkapnya termuat dalam berkasperkara;Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan PemohonKasasi/Penuntut Umum, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut : Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapatdibenarkan karena Judex Facti tidak salan dalam menerapkan hukum,Judex Facti telah mempertimbangkan dengan benar mengenai faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dihubungkan dengandakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana Korupsi sebagaimanadalam dakwaan primair maupun dakwaan subsidiair; Bahwa Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta adalah salah satupenerima dana hibah dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkanSK Gubernur DKI Jakarta Nomor 948/2014 tanggal 30 Mei 2014 sebesarRp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah); Bahwa dari dana hibah sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliarrupiah) tersebut yang dipakai untuk dana mobilitas Komisioner KomisiInformasi Provinsi DKI Jakarta adalan sebesar Rp573.000.000,00

ARSYAD RAUF tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersamasama sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1)juncto Pasal 18 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana;2.

ARSYAD RAUF terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersamasama sebagaimana dalam dakwaan subsidiair melanggar Pasal 3 junctoPasal 18 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana:4.

Putusan Nomor 287 K/Pid.Sus/2019Menyatakan Terdakwa Muh Arsyad Rauf tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama dalam dakwaan primer tersebut;Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primertersebut;Menyatakan Terdakwa Muh Arsyad Rauf terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukansecara bersamasama";Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muh Arsyad Rauf dengan pidanapenjara selama 1

tanggal 10 September 2012 Nomor09/Pid.Sus/2012/PN.Mks., sekedar mengenai lamanya pidana dan statustahanan Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ARSYAD RAUF tersebut di atastidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair:Membebaskan Terdakwa MUHAMMAD ARSYAD RAUF tersebut daridakwaan primair tersebut;Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ARSYAD RAUF terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana "Korupsi yangdilakukan secara bersamasama", sebagaimana dalam dakwaan subsidair;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ARSYAD RAUFdengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp50,000.000,00(lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidakmembayar pidana denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurunganselama 1 (satu) bulan;Memerintahkan agar Terdakwa MUHAMMAD ARSYAD RAUF ditahandalam Rumah

Helwis, S.H. tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI sebagaimana dalam dakwaan Primair;2. Membebaskan Terdakwa H.M Helwis SH oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;3. Menyatakan Terdakwa H. M. Helwis, S.H. terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI secara bersama sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa H. M.

Menyatakan Terdakwa HADI SETIAWAN terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Ayat (1)huruf a UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal55

Menyatakan Terdakwa HADI SETIAWAN telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersamasama, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidakdibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;3.

Pst. tanggal 4 April 2019 yangmenyatakan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secarabersamasama sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu, danHal. 6 dari 11 hal. Put.

Nomor 198 PK/Pid.Sus/2020MENGADILI KEMBALI :Menyatakan Terpidana HADI SETIAWAN telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersamasama ;Menjatuhkan pidana kepada Terpidana HADI SETIAWAN oleh karena itudengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesarRp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabiladenda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurunganselama 3 (tiga) bulan ;Menetapkan masa penangkapan dan penahanan

Paulus lwo tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primairdan membebaskan Terdakwa Ir.

Paulus lwo terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor31.

Sus/2019Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Manado Nomor 5/Pid.SusTPK/2017/PN.Mnd., tanggal 6 Juli2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:ieMenyatakan Terdakwa Paulus Iwo tidak terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair PenuntutUmum;Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut:Menyatakan Terdakwa Paulus Iwo telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama

PAULUS IWO tersebut di atas, terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secarabersamasama:2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu denganpidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidakdibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;3.

Bin TULUS ADMOSUMARTO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA.

Menyatakan Terdakwa SABAR KAHONO ,SH BIN ALM.TULUSADMOSUMARTQ tidak terbukti secara sah dan menyakinkanbersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi,sebagaimana tersebut dalam dakwaanPrimair j 22 errr re ree ee ee ee ee ee eee eee2. Membebaskan Terdakwa SABAR KAHONO ,SH BIN ALM.TULUSADMOSUMARTO oleh karena itu dari DakwaanPIMa go cen sen we we mio eo =3.

Menyatakan Terdakwa SABAR KAHONO ,SH BIN ALM.TULUSADMOSUMARTO terbukti secara sah dan menyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimanadalam dakwaan subsidiair ;4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SABAR KAHONO ,SHBIN ALM.TULUS ADMOSUMARTO dengan pidana penjaraselama 1 (satu) tahun dan 6 (Enam ) bulan penjaraHalaman 5 dari 258dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, denganperintah agar Terdakwa tetapGite go ee en se we we = oe =.

Menyatakan Terdakwa NENGAH ARTABAWA tidak terbukti secara sahdan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakankepada Terdakwa sebagaimana dakwaan Kesatu : Primair ; 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu :PRIRGIP 7 sere rsereerenn eee ereeeree enter HER HEH ERE RETR3.

Menyatakan Terdakwa Nengah Artabawa terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanaDakwaan Kesatu Subsidiair pasal 3 jo pasal 18 UURI No.20 tahun2001 tentang Perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; 4.

SYAHIDAL OMS, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair;2. Membebaskan terdakwa NAZRAN, ST Bin H. SYAHIDAL OMS oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;3. Menyatakan terdakwa NAZRAN, ST. Bin H. SYAHIDAL OMS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI;4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NAZRAN, ST. Bin H.

Memulihkan hakhak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan danharkat serta martabatnya;Telah mendengar replik secara lisan dari Jaksa Penuntut Umumdalam persidangantanggal 20 Pebruari 2014yang menyatakan tetapdengan tuntutan pidananya dan dupliksecara lisan dari PenasihatHukum Terdakwa yangmenyatakan tetap dengan nota pembelaannya;Menimbang, bahwa Penuntut Umum, dengan surat dakwaannyatertanggal 20 Agustus 2013No.Reg.Perk: PDS 01/SAMAR/04/2013, telahmendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagai

Tindak Pidana Korupsi a.n.Parno,SH.

tindak pidana korupsi;Foto Copy dari foto copy Surat dari BadanKepegawaian Negara Republik Indonesia No.F.IV.26.36/P.124/43 tanggal 23 Mei 2018 perihal PNSyang sudah terbukti melakukan tindak pidana korupsiatas nama Parno, SH, dkk, yang membuktikan bahwasurat dari Bupati Tanjung Jabung Timur menyurati BKNRI mohon pertimbangan masalah PNS yang telahdihukum penjara dan telah mempunyai kekuatan hukumtetap karena melakukan tindak pidana korupsi dijawaboleh BKNFoto Copy dari foto copy Undangan Rapat

kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana korupsi;Foto Copy sesuai dengan aslinya Keputusan BupatiTanjung Jabung Timur No.578 Tahun 2018, yangmembuktikan bahwa Surat keputusan Bupati TanjungJabung Timur terhadap PNS yang telah dihukumpenjara dan telah mempunyai kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana korupsi telah melaluiketentuan hukum yang berlaku;Foto Copy sesuai dengan salinan aslinya PutusanPengadilan Negeri Jambi No. 37/Pid.susTPK/2015/PN.Jmb an.

Bukti T 10penjara dan telah mempunyai kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana korupsi;Foto Copy sesuai dengan aslinya Keputusan BupatiTanjung Jabung Timur No.578 Tahun 2018, yangmembuktikan bahwa Surat keputusan Bupati TanjungJabung Timur terhadap PNS yang telah dihukumpenjara dan telah mempunyai kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana korupsi telah melaluiketentuan hukum yang berlaku;Foto copy dari foto copy Petikan Keputusan BupatiTanjung Jabung Timur No. 578 tanggal 28 Agustus

Bahwa pada tanggal 23 Mei 2018 Badan Kepegawaian Negaratelah mengirimkan surat kepada Tergugat dengan Nomor F.IV.2636/P.124/43 perihal PNS yang sudah terbukti melakukan tindak pidana korupsi an.Parno,S.H., dkk (Vide bukti T5);Halaman 40 dari 52 HalamanPutusan Perkara Nomor: 29/G/2018/PTUNJBI8.

ALI, M.M. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum; 2. Membebaskan Terdakwa Drs. H. RUSLI M. ALI, M.M. oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut; 3. Menyatakan Terdakwa Drs. H. RUSLI M. ALI, M.M. terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama; 4.

Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karenajabatan atau kedudukan;Menimbang, yang dimaksud dengan unsur menyalahgunakan kewenangantersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekatpada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidanakorupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atausarana tersebut ;Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif yang merupakan caracara yang dapat dilakukan orang untuk melakukan

tindak pidana korupsi;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah hak dankekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu, sehingga yang dimaksud dengankewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku Tindak PidanaKorupsi adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atauHalaman 149 dari 186 halaman Putusan No. 16/Pid.Sus/TPK/2013/PNBNA.150kedudukan dari pelaku Tindak Pidana Korupsi untuk mengambil tindakan yangdiperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat

., Bin HANDURAN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair; 2. Membebaskan terdakwa BUDI SEPRIANSON, S.E., Bin HANDURAN, dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;3. Menyatakan terdakwa BUDI SEPRIANSON, S.E., Bin HANDURAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair; 4.

;Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan PidananyaHalaman 264 dari 321 Putusan Nomor 31/Pid.SusTPK/2016/PN PlIk berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan tujuan menguntungkandiri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakankewenanan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatanatau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara yang dilakukan secara berlanjut sebagaimanadiatur

Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan.Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikanbukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umumyang pada pokoknya sebagai berikut:1Menyatakan terdakwa AMAN JAYA, S.P Bin YAKUB tidak terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalamketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidanasebagaimana yang Penuntut Umum dakwakan dalam dakwaan Primair.Menyatakan terdakwa AMAN JAYA, S.P Bin YAKUB terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalamketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas Undangundang No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo.

Menyatakan Terdakwa AMAN JAYA Bin YAKUB tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaanPertama Primair dan Subsidair serta dakwaan Kedua Penuntut Umum.2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (Vrijspraak) atau setidaknya melepaskanTerdakwa dari segala dakwaan (Ontslag Van Rechtvervolging).3. Memulihkan hakhak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.4.

Penuntut Umum berkeyakinanbahwa terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksuddalam dakwaan Subsidair Pasal 3 Jo.

Menyatakan Terdakwa AMAN JAYA Bin YAKUB tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaanPertama Primair dan Subsidair Penuntut Umum.2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (Vrijspraak) atau setidaknya melepaskanTerdakwa dari segala dakwaan (Ontslag Van Rechtvervolging).3. Memulihkan hakhak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.4.

Menyatakan terdakwa ABDUL HALIM,SE.MSi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI.2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ABDUL HALIM,SE.MSi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu)tahun;

penetapan Ketua Pengadilan NegeriSidoarjo tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksadan mengadili perkara tersebut;Telah mendengar dan memperhatikan pembacaan suratdakwaan Penuntut Umum sebagai dasar pemeriksaan perkaraini;Setelah mendengar keterangan saksisaksi dan Terdakwa;Setelah mendengar pula tuntutan dari Penuntut Umumyang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:1.Menyatakan Terdakwa ABDUL HALIM, SE, Msi terbukti secarasah bersalah melakukan

Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiatur dalam pasal 11 UU No. 20 tahun 2001 tentangPerubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sesuai denganDakwaan Kedua.2.Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ABDUL HALIM,SE, MSi berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan6 (enam) bulan.3.Pidana denda sebesar Rp. 75.000.000.

1.Menyatakan terdakwa Eldis,SPBinDarmawi tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama Sama sebagaimana dalam dakwaan Primair;2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair;3. Menyatakan terdakwa Eldis,SP BinDarmawiterbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidiair ;4.

terdakwa Eldis,SP tidak terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSISECARA BERSAMASAMA sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU No.31 Tahun 1999yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan PrimairMembebaskan terdakwa dari dakwaan PrimairMenyatakan terdakwa Eldis,SP terbukti secara sah dan menyakinkanbersalah melakukan

TINDAK PIDANA KORUPSI SECARABERSAMASAMA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU No.31 Tahun 1999 yang telah dirubahdan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPdalam dakwaan Subsidiair ;Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ELDIS,SP dengan pidanapenjara selamal (satu) tahun dan 6 (enam) bulandikurangi selamaterdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 50.000.000.

yuridis diatasdimana semua unsurunsur tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaansubsidiair melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP telahterbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Majelis berkeyakinan bahwa terdakwatelah terbukti bersalah melakukan

tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaansubsidiair tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1)huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsijo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPtelah terpenuhi, maka Terdakwaharuslahdinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak

Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undangundang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.Menyatakan terdakwa Eldis,SPBinDarmawi tidak terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama Samasebagaimana dalam dakwaan Primair;1 Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair;2 Menyatakan terdakwa

Menyatakan Terdakwa JUMADI, AP Bin DAMAI tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer ;2. Membebaskan Terdakwa JUMADI, AP Bin DAMAI oleh karena itu dari dakwaan primer ;3. Menyatakan Terdakwa JUMADI, AP Bin DAMAI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsider ;4.