Ditemukan 4638 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
-migas
Register : 12-11-2014 — Putus : 10-12-2014 — Upload : 18-02-2015
Putusan PN GIANYAR Nomor 215/Pid.Sus/2014/PN.Gin Tanggal 10 Desember 2014 — TERDAKWA : I MADE SURAJA, SE
72 — 19
72 — 19
Register : 03-06-2014 — Putus : 17-07-2014 — Upload : 15-09-2014
Putusan PN TAMIANG LAYANG Nomor 51/Pid.Sus/2014/PN.Tml Tanggal 17 Juli 2014 — HALIMAH Als MAMA YADI Binti MALIANSYAH
69 — 28
69 — 28
PARLAGUTAN TAMBUNAN, SH, dibawah janji pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Bahwa dasar saksi sebagai ahli dalam bidang minyak dan gas bumiberdasarkan Surat Tugas dari Direktur BBM selaku Koordinator PPNS MigasBPH Migas Nomor: /07.12/DBM/BPH/2013 tanggal 24 April 2014.Bahwa jabatan Saksi sebagai PNS pada Badan Penagatur Hilir Migas saksimemiliki keahlian dibidang pengatur hilir minyak dan gas bumi serta selakuPPNS Migas yang pernah mengikuti Diklat di Pusdik Reskrim Mega Mendungserta pernah
mengikuti Diklat Pirn IV * di Lembaga Pendidikan Migas di Cepudan Diklat lainnya baik dalam Negeri maupun luar Negeri serta saksisebelumnya pernah memberikan keterangan ahli pada perkara perkara minyakdan gas bumi yang diminta oleh Penyidik Polri baik tingkat Mabes maupunPolda.Bahwa sebagaimana Undangundang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal s/d Pasal 5 dan PP No. 36 tahun 2004tanggal 14 Oktober 2004, yang dimaksud dengan hal hal sebagai berikut adalah= Minyak
) yang dikeluarkan dari Badan Usaha Pemegang Izin UsahaNiaga Umum (BUPIUNV) ;= Delivery Order (DO) yang dikeluarkan dari Badan Usaha Pemegang IzinUsaha Umum (BUPIUNU);= Surat jalan yang dikeluarkan dari Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Umum(BUPIUNU).Bahwa pejabat yang berwenang mengeluarkan izin usaha pengangkutan dalamUndangundang Nomor : 22 Tahun 2001 Pasal 23 ayat 1 Telah disebutkan bahwaperizinan usaha tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini adalahMenteri ESDM melalui Ditjen Migas
kepada Badan Usaha / Koperasi.Bahwa badan usaha / Koperasi yang dapat melakukan usaha pengangkutan BBMtidak harus memiliki izin usaha pengangkutan dari Ditjen Migas selama adamemiliki kontrak kerjasama menjadi penyalur dan atau selaku transportir(pengangkutan) dari Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum (BUPIUNU) sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 PP No. 36 Tahun 2004 Tentangkegiatan Usaha Hilir MigasBahwa terhadap pemeriksaan / pengecekan terhadap satu unit Mobil MerkSuzuki APV warna Silver
2001 Pasal 23 ayat 1 Telah disebutkan bahwaperizinan usaha tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini adalahMenteri ESDM melalui Ditjen Migas kepada Badan Usaha / Koperasi.
Putus : 15-11-2018 — Upload : 04-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1690 K/PID.SUS-LH/2018 Tanggal 15 Nopember 2018 — DANY SUHARDI alias DANY
218 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
218 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 10-11-2021 — Upload : 12-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3457 K/Pid.Sus-LH/2021 Tanggal 10 Nopember 2021 — Terdakwa VOKING ALIYANTO bin SUROSO;
117 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
117 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 19-08-2010 — Putus : 18-01-2011 — Upload : 08-08-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1329 K/PID.SUS/2010 Tanggal 18 Januari 2011 — DR. HC. AB. BAGARIANG, SE.MBA. bin ELON BAGARIANG
46 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
46 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 12-01-2015 — Putus : 08-04-2015 — Upload : 06-01-2016
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 8/Pid.Sus/2015/PN.Tbk. Tanggal 8 April 2015 —
28 — 15
28 — 15
Selanjutnya 1 (satu) unit Mobil AVANZAwarna hitam yang sebelumnya telah dipakai oleh saksi BAMBANG HERMANTO, metalikdengan nomor polisi BP 1143 YK dan 5 (lima) buah jerigen yang berisikan minyakpremium bersubsidi tersebut dan terdakwa dibawa ke kantor Polres Karimun; w Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Kantor BPH Migas Jakarta (Pokjawilayah Direktorat BBM dan PPNS Migas) ASREZA, S.Si,MT, Surat Perintah Tugasdari Direktur BBM BPH Migas Nomor: 268/07.12/DBM/BPH/2014 tanggal 10 September2014, Menerangkan
Putus : 29-11-2010 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1681 K/Pid.Sus/2010 Tanggal 29 Nopember 2010 — PARNO bin KARTO DARMIN
11 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
11 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 14-07-2014 — Putus : 17-09-2014 — Upload : 08-10-2014
Putusan PN RANTAU Nomor 179/Pid.Sus/2014/PN.Rta Tanggal 17 September 2014 — -MUHAMMAD LUTFI FAHMI Bin T.W AJMOJO
51 — 6
51 — 6
Putus : 10-03-2009 — Upload : 24-10-2011
Putusan PT BANTEN Nomor 28/PID/2009/PT.BTN Tanggal 10 Maret 2009 — BAMBANG HERU CAHYONO bin SARJONO
21 — 8
21 — 8
Register : 18-05-2019 — Putus : 12-06-2019 — Upload : 19-06-2019
Putusan PN PELAIHARI Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Pli Tanggal 12 Juni 2019 — SUGIYANTO Als YANTO Bin ASRIYANSYAH (Alm)
68 — 19
68 — 19
Register : 07-12-2016 — Putus : 11-01-2017 — Upload : 02-02-2017
Putusan PN LHOK SEUMAWE Nomor 204/Pid.Sus/2016/PN-Lsm Tanggal 11 Januari 2017 — BUSTAMI BIN NURDIN
92 — 17
92 — 17
Bahwa menurut ahli sesuai ketentuan pasal 9 UU RI Nomor 22 tahun2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, bahwa yang dapat melakukanKegiatan Usaha Hilir Migas adalah Badan Usaha Milik Negara, BadanUsaha Milik Daerah, Koperasi atau Usaha kecil, Badan Usaha Swasta.Sehingga pada prinsipnya subjek hukum yang diperkenankan untukmelakukan kegiatan usaha penyimpanan dan/atau kegiatan usaha niagadan wajib memiliki izin usaha dari pemerintah sebagaimana dimaksudPasal 23 UU RI No. 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan
Adapunmekanisme atau prosedur penyaluran Bahan Bakar Minyak yangdisubsidi oleh pemerintah (Jenis BBM Tertentu) kepada KonsumenPengguna sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah No.36 tahun 2004tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi dan Perpres No.191tahun 2014 yaitu dilakukan oleh Badan Usaha pemegang Izin UsahaNiaga Umum yang telah ditunjuk BadanPengatur Hilir Minyak dan GasBumi (BPH Migas) untuk melaksanakan penugasan penyediaan danpendistribusian Jenis BBM Tertentu.
Untuk daerahdaerah yang memanginfrstruktur distribusi BBMnya belum memadai, dapat melalui subpenyalur sebagaimana diatur dalam Peraturan BPH Migas Nomor 06tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu danJenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan pada Daerah yang BelumTerdapat Penyalur.
Sus/2016/PNLsmdrumnya seharga Rp 1.550.000 (satu juta lima ratus lima puluh ribu)dengan harga perliternya 5.600 (lima ribu enam ratus rupiah) dankemudian terdakwa menjual kepada masyarakat dengan harga Rp 7.500(tujuh ribu lima ratus ribu rupiah);Bahwa sesuai ketentuan pasal 9 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentangMinyak dan Gas Bumi bahwa yang dapat melakukan Kegiatan UsahaHilir Migas adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha MilikDaerah, Koperasi atau Usaha kecil, Badan Usaha Swasta.
Dalam hal ini terdakwaBUSTAMI Bin NURDIN sejauh yang diketahui oleh Ahli sesuai kronologisdiatas adalah subjek hukum perorangan yang tidak dapat melakukankegiatan usaha Hilir Migas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 UU RINo.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;Bahwa terkait dengan melakukan kegiatan usaha niaga tanpa Izin UsahaNiaga sebagaimana ketentuan pasal 53 ayat d UU No.22 tahun 2001tentang Minyak dan Gas Bumi yang berbunyi Setiap orang yangmelakukan : Niaga sebagaimana dimaksud dalam
Register : 03-10-2012 — Putus : 04-12-2012 — Upload : 04-02-2013
Putusan PN KOTABARU Nomor 206 / Pid.Sus / 2012 / PN.Ktb Tanggal 4 Desember 2012 — MUHAMMAD NASAR Als. NASAR Bin WA KENENG
27 — 4
27 — 4
Bahwa terdakwa tidak memiliki izin usaha pengangkutan dan ijinusaha niaga bahan bakar minyak yang disubsidi dan dikeluarkan olehMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM) melauiDirjen Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2)Undangundang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 TentangMinyak dan Gas Bumi ;wonn Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanaPasal 55 Undangundang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001Tentang Minyak dan Gas Bumi ;ATAUwrrcrecoee Bahwa terdakwa
dimaksud dengan menyalahgunakanadalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntunganperseorangan atau badan usaha dengan cara merugikan kepentinganmasyarakat banyak dan Negara ;Menimbang bahwa, pengertian pengangkutan menurut bahasaIndonesia adalah membawa, mengantar, atau memindahkan orangatau barang dari suatu tempat ke tempat lain dan atau pengertianniaga adalah kegiatan jual beli dsb untuk memperoleh untungdagang ;19Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ke (4) UU RI No.22tahun 2001 tentang Migas
Register : 20-09-2016 — Putus : 19-10-2016 — Upload : 27-10-2016
Putusan PN RANTAU Nomor 252 / Pid. Sus / 2016 / PN. Rta. Tanggal 19 Oktober 2016 — -Sukma Bin ( Alm ) H. Saipullah
94 — 13
94 — 13
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)Halaman 12 Putusan Nomor : 252/Pid.Sus/2016/PN.RtaKoperasi Usaha Kecil (KUK)Badan Usaha Swasta (BUS)Dengan persyaratan sebaimana pada penjelasan pasal 15 (2) PP No.36 Tahun2004 tentang usaha Hilir Migas syaratsyarat yang harusdipenuhi adalah :Akte pendirian Perusahaan / perubahannya yang ada mendapatpengesahan dari instansi berwenang;Profil Perusahaan;Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP);Surat keterangan domisili Perusahaan;Surat informasi
Register : 27-01-2014 — Putus : 10-03-2014 — Upload : 15-11-2017
Putusan PN SUNGAI LIAT Nomor 75/Pid.B/2014/PN Sgt Tanggal 10 Maret 2014 — IBRAHIM Als HIM Bin IBIR (Alm) ;
88 — 11
88 — 11
Putus : 12-05-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1685 K/PID.SUS/2014 Tanggal 12 Mei 2015 — Alamsyah Als Alam Bin Syarwani
42 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
42 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 08-09-2014 — Putus : 15-10-2014 — Upload : 11-11-2014
Putusan PN SAWAHLUNTO Nomor 42 /Pid.Sus/2014/PN Swl Tanggal 15 Oktober 2014 — MERI SESKA PUTRA panggilan MERI
68 — 4
68 — 4
Putus : 04-02-2016 — Upload : 19-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1530 K/PID.SUS/2015 Tanggal 4 Februari 2016 — MAHSAN alias MAH bin SAHARUDDIN
49 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
49 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 31-03-2015 — Upload : 16-06-2015
Putusan PN BANGKO Nomor 22/Pid.B/2015/PN Bko Tanggal 31 Maret 2015 — SUHUR bin YASIN
22 — 10
22 — 10
Register : 21-08-2015 — Putus : 03-09-2015 — Upload : 10-09-2015
Putusan PN RANTAU Nomor 238/Pid.Sus/2015/PN.Rta Tanggal 3 September 2015 — -HENDRA FADLI BIN FADLAN
30 — 9
30 — 9
Berdasarkan penjelasan pasal 15 ayat 2 PP No. 36 tahun 2004 tentangKegiatan Usaha Hilir Migas, syarat syarat yang harus dipenuhi adalahAkte Pendirian Perusahaan atau perubahannya yang telah mendapatpengesahan dari instansi yang berwenang, Profil Perusahaan (CompanyProfile), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Tanda DaftarPerusahaan (TDP), Surat Keterangan Domisili Perusahaan, SuratInformasi sumber Pendanaan, Surat Pernyataan tertulis kesanggupanmemenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja
Berdasarkan pasal 9 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas yangdapat melakukan pengangkutan BBM adalah Badan Usaha MilikNagara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi atau Usaha kecil, BadanUsaha Swasta,b.Berdasarkan penjelasan pasal 15 ayat 2 PP No. 36 tahun 2004 tentangKegiatan Usaha Hilir Migas , syarat syarat yang harus dipenuhi adalah111)2)3)4)5)Akte Pendirian Perusahaan atau perubahannya yang telah mendapatpengesahan dari instansi yang berwenang, Profil Perusahaan(Company Profile), Nomor Pokok
dapat dilaksanakanoleh Badan Usaha tersebut setelah mendapat izin usaha dari pemerintahyaitu :e Izin Usaha Pengolahan,e Izin Usaha Pengangkutan,e Izin Usaha Penyimpanan,e Izin Usaha Niaga,Izin Usaha Hilir Migas dimaksud dikeluarkan oleh Pemerintah cq.
PERTAMINA danDO atau LO dikeluarkan masing masing 3 ( Tiga ) lembar dan setiappengiriman BBM ke Konsumen wajib membawa dalam bentuk asli dantembusan;e Bahwa Pembeli BBM dari badan usaha tidak dapat dijual kembali karena SiPembeli tidak memiliki ijin sebagaimana di atur dalam pasal 53 UU Nomor22 tahun 2001 tentang Migas atau sebagai penyalur badan usaha sebagaimanadi atur dalam pasal 48 PP Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha HilirMigas;e Bahwa untuk melakukan usaha bahan bakar minyak (BBM),
Yang bersangkutan;e Bahwa apabila izin usaha niaga sebagaimana tersebut sudah tidak berlaku(batas waktu izin telah habis ), maka wajib diperpanjang kembali ke DirektoratJenderal Migas;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindakpidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah
Register : 20-12-2016 — Putus : 24-01-2017 — Upload : 02-02-2017
Putusan PN LHOK SEUMAWE Nomor 219/Pid.Sus/2016/PN-Lsm Tanggal 24 Januari 2017 — I. Dely Wahyudi Bin Syamsiran dan
II. Indra Irvani Bin Abdul Gani
55 — 2
55 — 2
Bahwa dalam hal initerdakwa Bustami Bin Nurdin subjek hukum perorangan yang tidakdapat melakukan kegiatan usaha Hilir Migas sebagaimana dimaksuddalam pasal 9 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.Bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 53 Huruf (a) Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.Atau :Kedua :Bahwa terdakwa I DELY WAHYUDI BIN SYAMSIRAN danterdakwa I INDRA IRVANI Bin ABDUL
Bahwa dalam hal initerdakwa Bustami Bin Nurdin subjek hukum perorangan yang tidakdapat melakukan kegiatan usaha Hilir Migas sebagaimana dimaksuddalam pasal 9 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.Bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 53 Huruf (b) Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, paraTerdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi
sumpahmenerangkan pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi dalah seorangan Ahli yang yang diberikan tugasoleh Instansi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumiyang memiliki kewenangan melakukan pengaturan danpengawasan terhadap kegiatan usaha hilir minyak dan gasbumi sebagaimana ketentuan UndangUndang Nomor 22tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.Hal 14 dari 34 hal Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2016/PN.LsmBahwa saksi ditunjuk olehh instansi berdasarkan surat tugaspenunjukan sebagai Ahli dari BPH Migas
Nomor : 248 / 07.12/ DBM / BPH/2016 tanggal 13 Oktober 2016 dikeluarkan olehKepala Subdirektorat Pengawasan BBM selaku KoordinatorPPNS BPH Migas;Bahwa saksi mempunyai pendidikan terakhir Magister S2 diUnversitas Indonesia Jakarta jurusan Tehnik Kimia tahun2003;Bahwa menurut Ahli sesuai kronologis diatas, dimana padahari Senin tanggal 18 juli 2016 sekira pukul 02.30 wibbertempat di jalan Medan Banda Aceh Keude Cunda Kec.Muara Dua Kota Lhokseumawe tepatnya di depan Pos lantasCunda Polres Lhokseumawe
pada prinsipnyaHal 16 dari 34 hal Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2016/PN.Lsmsubjek hukum yang diperkenankan untuk melakukan kegiatanusaha penyimpanan dan/atau kegiatan usaha niaga dan wajibmemiliki IZIN USAHA dari pemerintah sebagaimana dimaksudPasal 23 UU RI No. 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan GasBumi yang berbentuk Badan Usaha;Bahwa menurut Ahli dimana orang atau perorangan tidakdapat diberikan Izin Usaha dari Pemerintah karena subjekhukum perorangan yang tidak dapat melakukan kegiatanusaha Hilir Migas