Ditemukan 4177 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PN RABA BIMA Perdata Khusus
Register : 19-01-2023 — Putus : 28-03-2023 — Upload : 09-11-2023
Putusan PN RABA BIMA Nomor 4/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN RBI
Tanggal 28 Maret 2023 — Penggugat:
BOYMIN, S.E.
Tergugat:
1.DPD PARTAI GERINDRA PROPINSI NTB
2.DPP PARTAI GERINDRA
75 — 0
Pengadilan PN DONGGALA Perdata Khusus
Register : 28-10-2022 — Putus : 12-01-2023 — Upload : 12-01-2023
Putusan PN DONGGALA Nomor 32/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Dgl
Tanggal 12 Januari 2023 — Penggugat:
NURJANAH
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL
2.MAHKAMAH PARTAI AMANAT NASIONAL
3.DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI AMANAT NASIONAL
4.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI AMANAT NASIONAL KABUPATEN DONGGALA
Turut Tergugat:
4.DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA
5.KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN DONGGALA
6.GUBERNUR SULAWESI TENGAH
233 — 31
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata Khusus
Register : 23-01-2019 — Putus : 11-02-2019 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 31/Pdt.Sus-Parpol/2019/PN Tjk
Tanggal 11 Februari 2019 — Penggugat:
Dr. Asnawi Zain, DTMH
Tergugat:
1.Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Demokrat Kabupaten Pesisir Barat
2.Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasional Demokrat Provinsi Lampung
3.Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Demokrat
206 — 32
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata Khusus
Register : 02-04-2014 — Putus : 12-05-2014 — Upload : 05-06-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 72/PDT/2014/PT MKS
Tanggal 12 Mei 2014 — Pembanding/Penggugat : H. MUSTAM MANNAWI, S. Pdi.,M.Pd Diwakili Oleh : ABDULLAH, SH
Terbanding/Tergugat : Ketua Umum DPP Partai PBR
Terbanding/Tergugat : Sekjend. DPW PBR Sulawesi Selatan
Terbanding/Tergugat : Ketua DPW PBR Privinsi Sul-Sel
Terbanding/Tergugat : Sekjend. DPP PBR Pusat
Terbanding/Tergugat : Ketua DPC PBR Kab. Pinrang
Terbanding/Tergugat : Sekretaris DPC PBR Kab. Pinrang
220 — 61
  • tingkat banding;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding ietap berada dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilantingkat banding, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebutdibebankan ...Dipindai dengan CamScanner dibebankan kepadanya, yang dalam tingkat banding akan ditdalam amar putusan ini ; Mengingat dan memperhatikan pasalpasal dalam R.Bg, Undangundang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UndangundangNomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
    Politik serta ketentuanketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI > Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding tersebut;> Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang tangga!
Pengadilan PN PASAMAN BARAT Perdata Khusus Parpol
Register : 17-02-2011 — Putus : 04-04-2011 — Upload : 08-07-2014
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 15/Pdt.G/2010/PN-PSB
Tanggal 4 April 2011 — MURSIDI Melawan DPP PPRN, Cs
147 — 31
  • denganmelampirkan fotokopi daftar calon tetap dan daftarperingkat perolehan suara partai politik yangbersangkutan yang telah dilegalisir, kepada KPUkabupaten/kota dengan tembusan kepada pimpinanpartai politik yang bersangkutan.
    politik yangbersangkutan yang telah dilegalisir, kepada KPU kabupaten/kotadengan tembusan kepada pimpinan partai politik yangbersangkutan.
    yang bersangkutan yang telahdilegalisir, kepada KPU kabupaten/kota dengan tembusankepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
    Politik, knususnya Pasal 32ayat (1) dan ayat (2) yang menjelaskan bahwa:Ayat(1): Perselisihan partai politik diselesaikan dengan caramusyawarah mufakat;Ayat (2): Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihanpartai politik ditempuh melalui pengadilan atau di luarpengadilan.81Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam penjelasan pasal di atasdisebutkan bahwa: Yang dimaksud perselisihan partai politik, meliputiantara lain: Perselisihan yang berkenaan
    dengan kepengurusan;Pelanggaran terhadap hak anggota partai politik; Pemecatan tanpaalasan yang jelas; Penyalahgunaan kewenangan; danPertanggungjawaban keuangan, dan/atau keberatan terhadapkeputusan partai politik;Menimbang, bahwa mencermati Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2)Undangundang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik sepertitelah disebutkan di atas, dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwaapabila terjadi perselisihan partai politik, maka tahap pertamapenyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah
Pengadilan PN BATURAJA Perdata Khusus
Register : 26-09-2018 — Putus : 10-01-2019 — Upload : 30-01-2019
Putusan PN BATURAJA Nomor 20/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN BTA
Tanggal 10 Januari 2019 — Penggugat:
KAMALUDIN
Tergugat:
DEWAN PIMPINAN KABUPATEN Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
205 — 52
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 07-03-2022 — Putus : 17-05-2022 — Upload : 16-01-2024
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 141/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst
Tanggal 17 Mei 2022 — Penggugat:
1.Saut martua tamba
2.Harry jono situmorang
3.Renaldi naibaho
4.Romauli panggabean
Tergugat:
Mahkamah partai demokrasi indonesia perjuangan
65 — 17
Pengadilan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Perdata Khusus
Register : 12-05-2023 — Putus : 06-07-2023 — Upload : 16-08-2023
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 28/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Mkd
Tanggal 6 Juli 2023 — Penggugat:
1.Muhammad Ihsan
2.Muhtarom
3.Trikuntoro
4.Muhammad Nur
Tergugat:
4.Lilik Trihandoko
5.Muhamad Sobikin
6.Muhamad Syamsul Arifin
7.Muhtamam
8.Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan
102 — 63
Pengadilan PN PADANG SIDEMPUAN Perdata Khusus
Register : 26-09-2023 — Putus : 23-01-2024 — Upload : 14-03-2024
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 32/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Psp
Tanggal 23 Januari 2024 — Penggugat:
BALEO MUDA SIREGAR
Tergugat:
1.DPC PARTAI DEMOKRAT KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
2.DPD PARTAI DEMOKRAT SUMATERA UTARA
3.DPP PARTAI DEMOKRAT JAKARTA
22 — 10
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 26-04-2022 — Putus : 18-07-2022 — Upload : 05-01-2024
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 235/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst
Tanggal 18 Juli 2022 — Penggugat:
Tamin Ilan Abanun
Tergugat:
1.rjen. Pol. (Purn) Marwan Hamisi, M.B.A. selaku Ketua Dewan Kehormatan Partai Hati Nurani Rakyat
2.Drs. Muhammad Fahmi, M.M. selaku Sekertaris Dewan Kehormatan Partai Hati Nurani Rakyat
3.DR. Oesman Sapta selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat
4.Kodrat Sah selaku Sekertaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat
59 — 0
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 07-11-2022 — Putus : 31-01-2023 — Upload : 19-10-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst
Tanggal 31 Januari 2023 — Penggugat:
H. AHMAD RIZAL AM
Tergugat:
1.PANITIA PENYELENGGARA MUSCAB PARTAI DEMOKRAT SERENTAK TAHAP II Se-Jabarc.q. PANITIA PENGARAH (Steering Committe/SC) c.q. ROCKY AMU
2.DADAN YUDASWARA
3.ANTON SUKARTONO SURATTO
Turut Tergugat:
1.ROHMANI
2.HERMAN KHAERON
3.AGUS HARIMURTI YUDHOYONO
65 — 39
Pengadilan PTUN KUPANG TUN Partai Politik
Register : 03-06-2014 — Putus : 09-09-2014 — Upload : 13-11-2014
Putusan PTUN KUPANG Nomor 15/G/2014/PTUN-KPG
Tanggal 9 September 2014 — SYAFRUDDIN ABBAS (Penggugt) GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR (Tergugat)
75 — 36
  • Bahwa pemberhentian dan PAW terhadap Penggugat oleh Tergugat adalahbertentangan dengan Ketentuan Pasal 16 ayat (3 ) UU Nomor : 2 Tahun2008 Tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU Nomor : 2 Tahun 2008 TentangPartai Politik dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 39/PUUXI/2013 tanggal 31 Juli 2013 yang pada pokoknya menentukan :Partai Politik tidak dapat memberhentikan atau melakukan PAW bagianggota DPRD jika partai politik
    Politik menegaskan halhal sebagai berikut : Pasal 32(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART ; (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik ; 11(3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimanadimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepadaKementerian
    antara lain: (1)perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadaphak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4)penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau (6)keberatan terhadap keputusan Partai Politik ; Ayat yang lain: cukup jelas ; Bahwa mencermati ketentuan ini maka Persoalan yang dihadapi Penggugatdengan Partai Matahari Bangsa jelas bersesuaian dengan Pasal 32 Ayat (1) danpenjelasannya pada angka (2).
    pokoknya menentukan: Partai Politik tidak dapatmemberhentikan, ........... dst.
    pada paragraf 2 halaman 46 dipertegas lagi, bahwa menurutMahkamah meskipun peran Partai Politik dalam proses rekrutmen telah selesaidengan terpilihnya calon anggota DPR dan DPRD oleh rakyat melalui Pemilu,namun Partai Politik tetap memiliki hak dan kebebasan untuk melakukanPemberhentian terhadap anggota sesuai dengan aturan internal partainya.
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata Khusus
Register : 04-08-2023 — Putus : 27-09-2023 — Upload : 13-10-2023
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 32/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bna
Tanggal 27 September 2023 — Penggugat:
TARMIZI
Tergugat:
1.KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
2.KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
3.PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM ACEH
4.DPP PARTAI NANGGROE ACEH
5.IRWANDI YUSUF
6.MISWAR FUADY
132 — 34
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 03-09-2021 — Putus : 11-11-2021 — Upload : 12-11-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 707/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN Mdn
Tanggal 11 Nopember 2021 — Penggugat:
BOYKE SIMARANGKIR
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
2.DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
3.DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
236 — 46
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Parpol
Putus : 09-11-2012 — Upload : 21-02-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 548 K/PDT.SUS/2012
Tanggal 9 Nopember 2012 — NONA DESI EMILIA ZOLA terhadap 1. PIMPINAN KOLEKTIF NASIONAL PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN (PKN-PDP), 2. PIMPINAN KOLEKTIF KOTA PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN (PKK-PDP) KOTA BONTANG
68 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • politik, sehingga menggeser orientasi anggotadewan menjadi penyalur kepentingan pengurus partai politik danbukan lagi menjadi wakil rakyat yang sejati.
    ,sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Bontang mewakiliPDP ;Bahwa pemecatan Penggugat sebagai Anggota PDP sudah sah dansesuai mekanisme yang diatur dalam AD/ART dan Peraturan PDP sertatelah memiliki kekuatan hukum tetap ;Bahwa berdasarkan UndangUndang No. 2 Tahun 2011 tentangPerubahan Atas UndangUndang No. 2 Tahun 2008 Partai Politik Pasal16 ayat (3) menyatakan :Dalam hal anggota partai politik yang diberhentikan adalah anggotaDPRD, pemberhentian dari keanggotaan partai politik diikuti
    politik membentuk danmenetapkan peraturan dan atau keputusan partai politikberdasarkan AD dan ART serta tidak bertentangan denganperaturan perundangundangan ;UndangUndang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UndangUndangNo. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 32 : Perselisihan partai politikdiselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur di datam AD danART.
    Penyelesaian dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu MahkamahPartai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik ;Pasal 16:Anggota partai politik dapat diberhentikan keanggotaannya dari partaipolitik apabila :Melanggar AD dan ART ;Tata cara pemberhentian keanggotaan partai politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur di dalam AD dan ART.
    Politik yang berbunyi :*Dalam hal Anggota Partai Polilik yang diberhentikan adalah Anggota LembagaPerwakilan Rakyat, pemberhentian dari keanggotaan Partai Politik diikutidengan pemberhentian dari keanggotaan di Lembaga Perwakilan Rakyat sesuaidengan peraturan perundangundangan ;Bahwa berdasarkan Pasal 16 Ayat (3) UndangUndang No. 2 Tahun 2011 tentangPerubahan Atas UndangUndang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tersebut,maka Tergugat Rekonvensi tidak berhak lagi duduk sebagai Anggota DPRD KotaBontang
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 16-10-2018 — Putus : 18-02-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 689/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Mdn
Tanggal 18 Februari 2019 — Penggugat:
Ir. ASTRA YUDA BANGUN
Tergugat:
DEWAN PENGURUS DAERAH PARTAI GERINDRA
126 — 50
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 08-03-2021 — Putus : 26-03-2021 — Upload : 17-09-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 147/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 26 Maret 2021 — Penggugat:
1.DR. H. MARZUKI ALIE, S.E.,M.M.
2.H. TRI YULIANTO, SH.
3.Ir. DAMRIZAL, MS
4.DR H. ACHMAD YAHYA, SE.,MM.
5.DR . YUS SUDARSO,Drs, S.H.,M.H.
6.SYOFWATILLAH MOHZAIB
Tergugat:
1.H. Agus Harimurti Yudhoyono, M.Sc., M.P.A., M.A
2.H. Teuku Riefky Harsya, B.Sc., M.T
3.Dr. Hinca IP Pandjaitan XIII, S.H., M.H.,
234 — 85
Pengadilan PN LAHAT Perdata Khusus
Register : 06-03-2023 — Putus : 06-06-2023 — Upload : 30-10-2023
Putusan PN LAHAT Nomor 5/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Lht
Tanggal 6 Juni 2023 — Penggugat:
Imanullah,SH
Tergugat:
1.Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
2.Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Sumatera Selatan
3.Ketua Dewan Pimpinan Cabang(DPC) Partai Gerakan Indonesia Raya ( GERINDRA) Kabupaten Lahat
4.Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD kabupaten Lahat
5.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lahat
6.Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) kabupaten Lahat
Turut Tergugat:
6.Bupati Kabupaten Lahat
7.Gubernur Sumatera Selatan
170 — 0
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata Khusus
Register : 14-09-2020 — Putus : 26-01-2021 — Upload : 18-08-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 288/Pdt.Sus-Parpol/2020/PN Mks
Tanggal 26 Januari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
108 — 38
Pengadilan PN Ngabang Perdata Khusus
Register : 09-05-2022 — Putus : 09-06-2022 — Upload : 20-06-2022
Putusan PN Ngabang Nomor 13/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Nba
Tanggal 9 Juni 2022 — Penggugat:
ASTRA PEGAMA
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI NASIONAL DEMOKRAT
2.DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI NASIONAL DEMOKRAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT
3.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI NASIONAL DEMOKRAT KABUPATEN LANDAK
160 — 87