Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia Nomor : 6 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik dilingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam pasal 12 ayat (4)huruf j dinyatakan DIPA termasuk informasi yang dikecualikan. ;Bahwa berdasarkan pasal 13 nya dinyatakan Informasi yang dikecualikansebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), hanya dapat diberikan kepadainstansi pemerintah dalam hal :a.

;Bahwa Judex Facti juga tidak memperhatikan adanya ketentuan dalam SuratKeputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1144/KMA/SK/I/2011 tentangPedoman Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan yang di dalam Lampiran SuratKeputusan Ketua Mahkamah Agung RI tersebut juga disebutkan terkait dengan beberapainformasi yang termasuk ke dalam informasi yang wajib diumumkan secara berkalaseperti Daftar Isian Penggunaan Anggaran, dokumen anggaran lainnya hinggakerinciannya;Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti pada

Bahwa berdasarkan peraturan kepala Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik diLingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Pasal 1 ayat(1) dan (2) menyatakan:(1) Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tandatandayang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupunpenjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikandalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangantehnologi informasi

) (Fotokopi sesuaidengan aslinya);Surat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)Pemerrintah Kota Tangerang, Tanggal 27 Agustus 2020, Nomor :043.35/2010PPID/2020, Perihal : Permohonan VexatiousRequest, ditujukan kepada Komisi Informasi Provinsi Banten(Fotokopi sesuai dengan aslinya);Salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor :029/IV/KI BantenPS/20 Tanggal 10 November 2020 (Fotokopisesuai dengan aslinya);Peraturan Walikota Tangerang Nomor 13 Tahun 2017 TentangPenyelenggaraan Pelayanan

Informasi Publik Di LingkunganPemerintah Kota Tangerang (ad informandum);Surat Tugas Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan ProvinsiBanten Nomor 150/ST/XVIII.SRG/04/2020 Tanggal 17 April 2020(Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);Surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi BantenNomor :1076/S/XVIII.SRG/06/2020 Tanggal 22 Juni 2020, Perihal :Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 63G/KI/2020/PTUN.SRGHasil Pemerriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah KotaTangerang TA. 2019 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya

denganfOtOCOPy) 5 == a2 =n nnn nnn nnn nn nn nnn nen en nnn cee ne ee cence: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997Tentang Pendaftaran Tanah (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;: Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang PendaftaranTanah (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;: Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelayanan

Informasi Publik DiLingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia(fotocopy sesuai dengan fotocopy) 5 222 rena naeHalaman 14 dari 32 hal Pkr.

Perki) Nomor 1 Tahun 2018, yang mewajibkan PemerintahDesa menetapkan Peraturan Desa mengenai Keterbukaan InformasiPublik; Bahwa berdasarkan Perki Nomor 1 Tahun 2018, Pasal 21 disebutkanPeraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,bahwa karena jabatannya (ex offisio) dalam hal Pengelolaan Informasidan Dokumentasi Desa maka Sekretaris Desa bertindak sebagaiPejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa yangbertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian,penyediaan, dan/atau pelayanan

informasi publik desa, dan KepalaDesa sebagai Atasan PPID Desa, sehingga seharus permohonaninformasi ditujukan kepada PPID Desa (dalam hal ini Sekretaris DesaKaliboto, karena Jabatan Sekretaris Desa Kaliboto tidak kosong) danapabila tidak/kurang puas, maka dapat mengajukan keberatan kepadaAtasan PPID Desa (Kepala Desa Kaliboto), bukan kepada Bupati Karanganyar;Bahwa Pemohon Keberatan mengutip Undang Undang Nomor 14Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 22 ayat (1)setian Pemohon Informasi

Dalam melaksanakan tugas Pelayanan Informasi Publik Desa perluditetapkan PPID Desa; (2) . Kepala Desa merupakan atasan PPID Desa; (3). Kepala Desa dapat menunjuk dan menetapkan Sekretaris DesaDesa sebagai PPID Desa;(4). Dalam hal Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan Kepala Desa dapat menunjuk dan menetapkan Perangkat Desa lain;wn ee ee ne ee re ee ee ee ee ee ee eee ee eee ee Pasal 13 :(1).

informasi penyidikan yang disampaikan kepadapelapor/pengadu atau keluarga tersebut, bertujuan agar pelapor/pengadu ataukeluarga:1.a. mengikuti dan mengetahui perkembangan penyidikan atas laporan/pengaduan perkara pidana yang dilakukan oleh penyidik; danb. percaya bahwa penyidik telah menindaklanjuti laporan/pengaduandengan benar dan sungguhsungguh.Menimbang, bahwa mengenai SP2HP tersebut, diatur dalam :Pasal 12 huruf c Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor16 tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan

Informasi Publik diLingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkanpahwa SP2HP merupakan informasi publik yang merupakan hak daripihak pelapor ;.

Bagian Hubungan Masyararakat Sekretariat Daerah sebagai PejabatPengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah KabupatenMusi Banyuasin dan Sekretaris SKPD sebagai PPID Pembantu, selanjutnya BadanKesbangpol Linmas adalah termasuk dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten MusiHalaman 21 dari 28 Halaman Putusan Nomor 23/G/2014/PTUNPLGBanyuasin;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka menurutMajelis Hakim, PPID Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai kewenangan dalamhal pelayanan

informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten MusiBanyuasin, dengan demikian juga mempunyai kewenangan untuk mengajukangugatan apabila terjadiS@1igk6 ta scerncer eeecer ser creases ereMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, PPIDKabupaten Musi Banyuasin mempunyai kepentingan terhadap sengketa aquo dandapat mewakili Badan Kesbangpol sebagai Pemohon Keberatan dalam sengketa diPengadilan Tata Usaha Negara PalembangMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanmengenai

yang dikecualikan informasi yang tidak boleh diungkapkanberdasarkan UndangUndang; Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang PendaftaranTanah Pasal 32 ayat (1), Pasal 34 ayat (2) dan (3); Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang PendaftaranTanah Pasal 187, Pasal 189, Pasal 191, Pasal 192; Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelayanan

Informasi Publik di LingkunganBadan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Pasal 12 ayat 4 huruf ;Berdasarkan alasanalasan atau keberatan tersebut, PEMOHON KEBERATAN/TERMOHON INFORMASI mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan TataUsaha Negara Surabaya untuk memberikan Putusan dengan Amar Putusansebagai berikut:.

dikecualikan informasi yang tidak boleh diungkapkanberdasarkan UndangUndang; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang PendaftaranTanah Pasal 32 ayat (1), Pasal 34 ayat (2) dan (3); Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang PendaftaranTanah Pasal 187, Pasal 189, Pasal 191, Pasal 192; Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelayanan

Informasi Publik diLingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Pasal 12ayat 4 huruf i;Sehingga dapat disimpulkan bahwa tindakan dari PEMOHONKEBERATAN/ TERMOHON INFORMASI:a.

Pasal 7 mempunyai muatan materi yang sama denganPeraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor18 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik diKementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, khususnyaPasal 14 Bukti P7;b. Pasal 14 Pasal 19 mempunyai muatan materi yang samadengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan TransmigrasiNomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman PenyelenggaraanSistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah, khususnyaPasal 2 Bukti P8;c.

Penduduk Pemohon 720 (Bukti P4F P4S);Fotokopi UndangUndang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 125) (Bukti P5);Fotokopi UndangUndang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5234) (Bukti P6);Fotokopi Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 18Tahun 2012 tentang Pelayanan

Informasi Publik di Kementerian TenagaKerja dan Transmigrasi (Bukti P7);Fotokopi Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan KerjaNasional di Daerah (Bukti P8);Fotokopi Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 12Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Bukti P9);Halaman 22 dari 43 halaman.

UndangUndang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 orang adalahorang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badanpublik sebagaimana dimaksud dalam undangundang ini wajib dilindungibegitu juga badan publik melindungi kemungkinan adanya persainganusaha tidak sehat yang informasi publiknya tidak dapat diberikan sesuaidengan Pasal 6 Huruf (b) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 14Tahun 2008;Bahwa UndangUndang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik Khusus Pelayanan

Informasi Publik dilingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia secara teknisdijabarkan dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia Nomor 6 Tahun 2013;Bahwa Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor 6 Tahun 2013 pada Pasal 12 Angka 4 (empat) Huruf (i) disebutkanbahwa salah satu informasi yang di kecualikan adalah Buku Tanah, SuratUkur dan Warkahnya.

informasi data fisik dan data yuridis/dokumendokumen yang terkait dengan Hak Guna Usaha Nomor 5 Tahun 1993 karena tidakmempunyai hubungan hukum dengan tanah Hak Guna Usaha tersebut, sesuaidengan adagiumnya yang menyebutkan tiada kepentingan maka tiada gugatan/tuntutan (point dinterest point daction).5 Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan Bukti Pemohon Keberatan/Pemohon Kasasi terutama :a Bukti P.13, yaitu Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan

Informasi Publik DiLingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.Dalam Pasal 12 ayat (4) huruf i ditegaskan bahwa Informasi yangdikecualikan meliputi antara lain Buku Tanah, Surat Ukur dan Warkahnya.Kemudian dalam Pasal 13 ditegaskan bahwa Informasi yang dikecualikansebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) hanya dapat diberikan kepadaInstansi Pemerintah dalam hal menjalankan tugasnya membutuhkan informasidari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan bersifat kasuistis.Dari

Halaman 16 dari 21 halamandalam pasal 11 UU KIP, juncto pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan KomisiInformasi No. 1 tahun 2010 tentang standar pelayanan informasi publik;Menimbang, bahwa pertimbangan 3.27 Majelis Komisioner berpendapatbahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi dengan tujuan untukmelakukan kajian anggaran.

Garang, M.Pd) tersebut pada huruf b diatas juga didukung oleh Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik diLingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sebagaimana diaturdalam Pasal 12 ayat (4) huruf i Menurut pasal 12 ayat (4) huruf i dimaksudinformasi yang dikecualikan meliputi: Buku Tanah, Surat Ukur dan Warkah;.

330 ( foto copy sesuaidengan aslinya) ; Foto copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun1997 Tentang Pendaftaran Tanah (foto copy sesuai dengan foto copy ) ; Foto copy Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan PertanahanNasional Nomor: 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan PelaksanaanPeraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah(foto copy sesuai dengan foto copy); Foto copy Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia Nomor : 6 Tahun 2013 Tentang Pelayanan

Informasi Publik diHalaman 29 dari 56 halaman Putusan No.06/G/KKIP/2013/PTUNPDGLingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (foto copysesuai dengan foto copy); 14.

kepada kantor seksi lelang namun selalu tidak ada di kantor /Hal. 7 dari 41 halaman Putusan No. 21/Pdt.G/2012/PN.Slw11masih di luar kota (TERGUGAT 2) agar dapat diberikan adanyapenjelasan dan tanggapan tertulis terkait proses dan hasil pelaksanaanlelang eksekusi atas satu bidang sertifikat hak milik PENGGUGAT 1,akan tetapi hingga GUGATAN diajukan pihak TERGUGAT 2 tidakmemberikan jawaban dan informasi yang menjadi tugas kewajibannyamerupakan perbuatan yang melanggar UndangUndang Kebebasanmemperoleh pelayanan

informasi publik, hal ini jelasjelas menimbulkankerugian di pihak PARA PENGGUGAT sehingga sudah sepatutnyaTERGUGAT 2 ditempatkan sebagai para pihak dalam perkara.Bahwa sehubungan dengan keterlambatan informasi lelang eksekusi/pelaksanaan atas satu sertifikat hak milik atas nama PENGGUGAT 2,maka berdasarkan keterangan lisan yang belum dapatdipertanggungjawabkan dari salah satu petugas KPKNL di Tegalmemberikan keterangan yang pada pokoknya yaitue sebidang tanah SHM No. 154 Luas + 3535 m?

Perangkat Daerah yang ditetapkandengan Peraturan Daerah setempat dengan berpedoman kepadaHalaman 45 dari 66 Halaman Putusan Perkara Nomor 39/G/KI/2020/PTUN.SBY.Peraturan Pemerintah kalau dulu namanya SKPD Satuan KerjaPerangkat Daerah seperti tersebut dalam PP Nomor 18 Tahun 2016Tentang Perangkat Daerah;Bahwa OPD pada dasarnya melaksanakan fungsi kewenangan daerahsedangkan PPID bukan organ sehingga tidak termasuk OPD jadi PPIDadalah Pejabat yang ditunjuk sebagai pengelola informasi publik untukmelakukan pelayanan

informasi publik sehingga tidak merumuskankebijakan yang luas seperti OPD;Bahwa pada Perma Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata CaraPenyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan, Pasal 4 ayat 1menyebutkan bahwa salah satu atau para pihak yang tidak menerimaputusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kePengadilan yang berwenang dan yang digugat adalah Badan PublikNegara;Bahwa Bahwa PPID adalah badan publik negara yaitu Pejabat PengelolaInformasi dan Dokumentasi adalah pejabat

perijinannya ini makamasuk dalam pelayanan public;Halaman 48 dari 66 Halaman Putusan Perkara Nomor 39/G/KI/2020/PTUN.SBY.Bahwa menurut ahli terkait tidak diberikannya dokumen ijin tersebutmasuk dalam sengketa publik;Bahwa ahli menerangkan baik UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan Informasi Publik maupun PP Nomor 61 Tahuh 2010tidak memerintahkan Menteri untuk membuat suatu peraturan;Bahwa kedudukan Permendagri tersebut adalah sebagai pedoman bagipemerintah daerah bagaimana memberikan pelayanan

informasi publik;Bahwa dalam peraturan menteri itu memerintahkan kepada kepaladaerah untuk membuat peraturan tentang pelayanan informasi publikmaka dibentuklan PPID sehingga Perwali Kota Surabaya Nomor 81Tahun 2011 ini adalah sah;Bahwa PPID lah yang memberikan suatu pelayanan yang diatur didalamPermen dan Perwali, semua permohonan informasi publik ditujukankepada PPID Kabupaten atau Kota dimana PPID dijabat secarafungsional oleh Pejabat Kepala Dinas Kominfo jadi secara Jabatan bukanorang dan kalau

Memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan; danf Menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keadilan, dan menjagakehormatandalam berhubungan dengan masyarakat ;8.

., MAB;; :Kepala Sub Bagian Pelayanan Informasi Publik,Biro Komunikasi Publik, Kementerian PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat; : LENI SUWAINI, ST; :Penelaah Data Keuangan (Asisten Keuangan,Umum dan Pelaporan)Satuan Kerja PelaksanaanJalan Metropolitan Palembang;: RIMA QOTRUN NADA, ST., MT; Halaman 2 dari 36 halaman Putusan Nomor: 47/G/KI/2016/PTUNPLG;Jabatan9. NamaJabatan10. NamaJabatan11. NamaJabatan12.

dikecualikan seluruhnya; Informasi publik dapat terbuka sebagian dan tertutup/dikecualikansebagiannya;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalildalil dan buktibukti yang disampai oleh para pihak baik pada persidangan di KomisiHalaman 34 Putusan Nomor : 9/G/KI/2020/PTUN.SMDInformasi Provinsi Kalimantan Timur maupun pada persidangan diPengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak ditemukan adanya buktibahwa Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia(Perka BPN) Nomor 6 tahun 2013 tentang Pelayanan

Informasi Publik diLingkungan Badan Pertanahan Nasional RI telah dilakukan pengujiankonsekuensi, maka Pendapat Majelis Komisioner dapat dijadikan sebagaipengujian konsekuensi yang pada pokoknya menyimpulkan informasiyang diminta oleh pemohon informasi dapat terbuka sebagian dantertutup/dikecualikan sebagiannya;Menimbang, bahwa terhadap dalil keberatan dari PemohonKeberatan mengenai didalam warkah tidak tercantum istilah dokumenwarkah lokasi yang diklaim Pemohon Informasi, dengan mencermatiPutusan

T12fotokopi);Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan (fotokopi sesuaidengan fotokopi);Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (fotokopi sesuaidengan fotokopi);Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik IndonesiaNomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata KerjaKementerian Ketenagakerjaan (fotokopi sesuai denganfotokopi);Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik IndonesiaNomor 43 Tahun 2015 tentang Pelayanan

Informasi Publik DiKementerian Ketenagakerjaan (fotokopi sesuai denganfotokopi);Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik IndonesiaNomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara PengawasanKetenagakerjaan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);Agenda Surat Masuk DIT.