C/Kohir 1382 persil 007.b/063,007b/064,032/039,032/040, luas tanah 1.200 m2, 1.190 m2, 420 m2 dan 350 m2, atas nama Uha Binti Anim, sesuai peta bidang (NIB. 452 seluas 4.365 m2), adalah tanah yang terkena proyek pengadaan tanah untuk kepentingan umum proyek pengadaan Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan;

3. Menolak gugatan untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat

tanah untuk kepentingan umum,pada tanggal 2 November 2015 Termohon mengundang Pemohon untukrapat musyawarah menyangkut rencana pengadaan pembebasan tanahuntuk pembangunan jalur kereta api antara Bandar Tinggi KabupatenSimalungun memanjang hingga ke Kuala Tanjung Kabupaten Batubara,Provinsi Sumatera Utara yang sebahagian peruntukannya terkena kepadatanah perkebunan yang diusahai dan dikelola oleh Pemohon yang terletakdi Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batubara, Propinsi Sumatera Utara;Bahwa berdasarkan

penetapan lokasi yang disampaikan Pemohon kepadaTermohon, untuk pelaksanaan proyek tersebut, tanah/kebun milik Pemohonterkena pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang keseluruhannya luasberkisar + 82.281 (delapan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh satu) meterpersegi yang di atasnya berdiri/tumbuh pepohonan sebanyak masingmasingterdiri dari pokok sawit sebanyak 1.358 pokok dan mahoni 11 batang;Bahwa dalam rapat musyawarah antara Pemohon dengan Termohon,Pemohon menyampaikan kepada Termohon

Tentang Gugatan Kabur (Salah Penyebutan Pihak);Bahwa dalam surat gugatannya, Pemohon menyebutkan kedudukanTermohon selaku Ketua Pengadaan Tanah Proyek PembangunanLintasan Kereta Api Wilayah Sumatera Utara;Penyebutan terhadap Termohon tersebut adalah salah oleh karenaKantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara adalah selaku KetuaPanitia Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum pembangunan jalankereta api Bandar Tinggi Kuala Tanjung di Kabupaten Simalungun danKabupaten Batubara;Bahwa kemudian dalam surat

tanah untuk kepentingan umum menurutketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa dalam perencanaan pengadaan tanah tersebut disusun dalambentuk dokumen yang diantaranya termasuk memuat luas tanahyang dibutuhkan dan mengenai perkiraan nilai tanah yang akandiganti rugi oleh instansi yang memerlukan tanah (datadata mengenaiobjek yang terkena pengadaan tanah disampaikan oleh pihak yangmemerlukan tanah);Bahwa berdasarkan Perpres Nomor 99 Tahun 2014 tentangperubahan Kedua Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentangPenyelenggaraan

Penyebutan nomenklatur KetuaPengadaan Tanah Proyek Pembangunan Lintasan Kereta Api WilayahSumatera Utara, menunjukan wilayah kerja yang lebih luas daripadapenyebutan pada nomenklatur;Ketua Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum PembangunanJalan Kereta Api Bandar Tinggi Kuala Tanjung di Kabupaten Simalungun danKabupaten Batubara.

No. 1695K/Pid.Sus/2009621.11/Kep 145Org/2006 tanggal 24 Maret 2006 tentangPanitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum KabupatenSerang pada tanggal 31 Mei 2006 sampai dengan Desember 2006atau. setidak tidaknya pada tahun 2006 bertempat di KantorPanitia Pengadaan Tanah Kabupaten Serang Jalan Veteran No.1 Serang atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masihdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, telahmelakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatanyang ada hubungannya sedemikian

Panitia Pengadaan tanah untuk kepentingan umum Kab.Serang ;3. Kepala Dinas PU Serang pimpinan pelaksanaankegiatan ;4. Camat selaku Anggota Panitia Pengadaan Tanah Kab.Serang ;5. Masyarakat selaku pemilik lahan yang akandibebaskan ;Hasi rapat/musyawarah antara pemilik tanah denganpemerintah Kab. Serang pada pokoknya :1. telah terjadi kesepakatan antara pemilik lahan zonadua, zona tiga dan pemohon yang dalam hal ini DinasPekerjan Umum Kab.

Panitia Pengadaan tanah untuk kepentingan umum Kab.Serang ;3. Kepala Dinas PU Serang pimpinan pelaksanaan kegiatan ;4. Camat selaku Anggota Panitia Pengadaan Tanah Kab.Serang ;5. Masyarakat selaku pemilik lahan yang akan dibebaskan ;Hasi rapat/musyawarah antara pemilik tanah denganpemerintah Kab. Serang pada pokoknya :1. Telah terjadi kesepakatan antara pemilik lahan an. H.M. Ikrom dan bangunan lahan yang dalam hal ini DinasPU Kab.

No. 1695K/Pid.Sus/200910.11.1 (satu), berkas asli SK Bupati SerangNo.621.11/Kep.302 Org/2005 Tentang PembentukanPanitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum ;1 (satu) berkas asli SK Bupati SerangNo.621.11/Kep. 14 Org/2006 Tentang PembentukanPanitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan umum ;1 (satu) berkas asli SK Bupati SerangNo.621.11/Kep.154 Org/2007 Tentang PembentukanPanitia, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan;1 (satu), berkas asli SK Bupati SerangNo.621.11/Kep.336 Org/2005 Tentang PembentukanPanitia

Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. ;1 (satu) berkas asli Risalah Asli MusyawarahPenetapan ganti kerugian lahan pembangunaninterchange tanggal 29062006 tanggal 22032006dan tanggal 04072006 ;6 (enam) berkas asli (Satu Odner) berita acara,SPH, Surat Pernyataan dan Nominatif PembayaranGanti Rugi Interchange yang dibayar oleh BagianKekayaan Daerah Setda Kab.

Bahwa pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnyatidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan Ingsung oleh Instansiyang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah;b. Bahwa pada gugatan keberatan, Pemohon Keberatan menyampaikanbahwa luas tanah untuk pembangunan Tapak Tower Tiang 21 seluas256 M? dan luas tanah untuk span Tower/perlintasan jaringan SUTT(ROW) seluas 4.029 M2;c.

efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untukkepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar,dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanahdengan pihak yang berhak.(2) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidaklebih dari 5 (lima) hektar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus sesuai dengan tata ruang wilayah.(3) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimanadimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan penetapan lokasi.(4) Penilaian tanah dalam rangka

Tanah untuk Kepentingan Umum padapembangunan SUTT 150 kV Rengat Pangkalan Kerinci telah memasukitahapan pelaksanaan dan seluruh tanah tapak tower sudah bebaskecuali 1 (satu) tanah tapak milik Pemohon Keberatan.

Tanah untuk Kepentingan Umum pada pembangunanSUTT 150 kV Rengat Pangkalan Kerinci yang dilakukan oleh TermohonKeberatan Il telah sesuai dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk KepentinganUmum dan Peraturan Perundangundangan pelaksananya..

tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari5 (lima) hektar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuaidengan tata ruang wilayah;3) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksudpada ayat (1) tidak memerlukan penetapan lokasi;4) Penilaian tanah dalam rangka pengadaan tanah sebagaimana dimaksudpada ayat (1), Instansi yang memerlukan tanah menggunakan hasilpenilaian jasa penilai;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.ll21 berupa MonitoringPembebasan Lahan Sect 2 SUTT 150

tanah untuk kepentingan umum, namun demikiandalam pelaksanaannya, pengadaan tanah untuk relokasi korban banjirbandang di Kota Bima tahun 2016 dilaksanakan sendiri oleh DinasPerumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima, di mana untuk keperluantersebut Terdakwa Ir.

Nomor 06/PID.TPK/2021/PT MTRKepentingan Umum, pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan melaluibeberapa tahap yaitu:1. Perencanaan;2. Persiapan;3. Pelaksanaan; dan4.

Tanah So Kadole 30.000 Kelurahan RontuTotal 158.000 Menimbang, bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakanmenurut ketentuan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan TanahBagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum beserta peraturan pelaksanaanyaberupa Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang PenyelenggaraanHalaman 97 dari 139 hal.put.

tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan melaluibeberapa tahap yaitu:1.

Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan berdasarkanasas:Kemanusiaan;Keadilan;Kemanfaatan;Kepastian;Keterbukaan;~ 229 5 Kesepakatan;Keikutsertaan;a Kesejahteraan;I.

KeselarasanPenjelasan Pasal 2 huruf (b) dan (d) UU No. 2 Th. 2012:Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan berdasarkanasas asas keadilan dan asas kepastian, yaitu Pihak yang berhak dalamhal ini Pemohon, mendapatkan kelangsungan hidup yang lebih denganmendapatkan ganti kerugian yang layak.Penjelasan Pasal 2 huruf f UU No. 2 Th. 2012:Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan berdasarkanasas kesepakatan, dimana di dalam penjelasan pasal tersebut, yangdimaksud dengan asas kesepakatan

proyek pembangunan jalan tol tersebut menimbulkan dampakHalaman 11 dari 38 Putusan Perdata Permohonan Nomor 244/Padt.P/2020/PN Pwk25.26.yang merugikan bagi Pemohon dan masyarakat sekitar, antara lain;hilangnya potensi pendapatan Pemohon dari usaha (pergudanganbenang polister) yang akan dijalankan dan kesempatan kerja penduduksekitar akibat hilangnya lahan/tanah yang dimiliki;Pasal 3:Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan

Bahwa musyawarahyang dilakukan dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum iniadalah Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian sebagaimanayang telah dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012Pasal 68 ayat (3) sebagai berikut:Musyawarah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dilakukansecara langsung untuk menetapkan bentuk Ganti Kerugian berdasarkanHalaman 23 dari 38 Putusan Perdata Permohonan Nomor 244/Padt.P/2020/PN Pwkhasil penilaian Ganti Kerugian sebagaimana yang dimaksud dalam

Tanah Untuk Kepentingan Umum PembangunanJalan Tol SisiKU.02.06/440357/BJ/VIII/181 tanggal 20 Agustus 2019 (surat tersebuttelah diterima dengan tanda bukti penerimaan tertanggal 23 AgustusJakartaCikampek I Selatan Nomor2019), dengan rincian pengajuan sebagai berikut: Pihak Nilai UangNo.

,M.M
Terbanding/Tergugat VIII : YOHAN WASANGGAY
Terbanding/Tergugat IX : YOHAN YABOISEMBUT
Terbanding/Tergugat X : NIKODEMUS YABOISEMBUT
Terbanding/Tergugat XI : Pemerintah RI cq Mendagri cq Gubernur cq Ketua Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Prov Papua
Terbanding/Tergugat XII : Pemerintah Ri cq Mendagri cq Gubernur papua cq kepala Dinas PU Prov Papua
Turut Terbanding/Penggugat II : DARIUS BANO

Suryati, Syafaruddin dan Maulana Hadi;Foto copy Undangan kepada Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum danInstansi Pemerintah Kab. Dharmasraya Tahun 2009 Nomor : 005/219/PUM2009tertanggal 08 Desember 2009;Foto copy Daftar Hadir Rapat Negosiasi Harga Tanah Lokasi RSUD An. Suryati denganTim Pengadaan Tanah Tahun 2009 tanggal 09 Desember 2009;Undangan kepada Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dan InstansiPemerintah Kab.

tanah untuk kepentingan umum dan instansipemerintah Kab.

Dharmasraya, tetapidalam hal ini Panitia pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan instansi pemerintahKab.

Suryati, Syafaruddin dan Maulana Hadi;66 Foto copy Undangan kepada Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum danInstansi Pemerintah Kab. Dharmasraya Tahun 2009 Nomor : 005/219/PUM2009tertanggal 08 Desember 2009;67 Foto copy Daftar Hadir Rapat Negosiasi Harga Tanah Lokasi RSUD An. Suryati denganTim Pengadaan Tanah Tahun 2009 tanggal 09 Desember 2009;68 Undangan kepada Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dan InstansiPemerintah Kab.

Dharmasraya tahun 2009;e Bahwa terdakwa III AGUSTIN IRIANTO , berdasarkan Surat Keputusan BupatiDharmasraya Nomor : 821.24/33/BKD2006 tanggal 18 Oktober 2006 ditugaskan sebagai Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Instansi PemerintahKabupaten Dharmasraya Tahun 2009;e Bahwa Terdakwa III, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor189.1/88/KPTSBUP/2009 tanggal 27 April 2009 juga ditunjuk selaku Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

PPK PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM JALAN TOL BAKAUHENI TERBAN

berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut:Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Kepanjen telah keliru menilaisubstansi dan bentuk gugatan dalam perkara ini yang menurut Judex Factidikualifikasikan sebagai gugatan perbuatan melawan hukum;Permohonan dalam perkara ini adalah merupakan prosedur keberatanterhadap hasil musyawarah penetapan harga ganti kerugian tanah untukkepentingan umum, bukan gugatan perbuatan melawan hukum;Berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Perpres Nomor 71 Tahun 2012tentang Pengadaan

Tanah Untuk Kepentingan Umum menyatakan:Pasal 73;(1)Dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnyaGanti Kerugian, Pihak yang Berhak dapat mengajukan keberatankepada pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lama 14 (empatbelas) hari kerja setelah musyawarah penetapan ganti kerugianHalaman 6 dari 13 hal.Put.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) Undang Undang Nomor2 tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan umum menyatakan:Pasal 2 huruf f;Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan berdasarkan asaskesepakatan, dimana di dalam penjelasan Pasal tersebut, yang dimaksuddengan aasas kesepakatan;Pasal 9 ayat (2);Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan pemberianGanti Kerugian yang layak dan adil;Pasal 37 ayat (2);Hasil kesepakatan dalam musyawarah

oleh ParaTergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), 9hal tersebut nyatanyata merupakan sebuah penistaan terhadap nilainilai keadilan, danbertentangan dengan hukum dan keadilan, serta hal tersebut bisa terjadi karenaarogansi mengatas namakan negara melakukan tindakan kesewenangwenangan telah mencaplok hak warga negara tanpa prosedur hukum, danbertentangan dengan aturan hukum dimaksud Pasal. 5 UndangundangNomor : 2 tahun 2012, Pihak yang Berhak wajib melepaskan tanahnya padasaat pelaksanaan pengadaan

tanah untuk kepentingan umum setelahpemberian ganti kerugian atau berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap dan lanjut Pasal 9, ayat (1) Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum memperhatikankeseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat,dan ayat (2), Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan denganpemberian ganti kerugian yang layak dan adil.

Bahwa terhadap Turut Tergugat secara tehnis diberi Kewenangan negarasebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 65 Tahun2006 Perubahan Perpres Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan TanahBagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pasal. 6 ayat (1)dan ayat (5) antara lain : (1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diwilayah kabupaten/kota dilakukan dengan bantuan panitia pengadaan tanahkabupaten/kota yang dibentuk oleh Bupati/Walikota dan ayat (5) Susunankeanggotaan panitia

, Kabupaten Siak) yang menyatakan kepada pihak yangkeberatan diberi waktu 14 hari kerja terhitung sejak tanggal 11 Maret 2020.18.19.20.Bahwa berdasarkan dalil dalil dan fakta hukum pada poin 14 17 diatas makaPengajuan Permohonan aquo masih dalam tenggang waktu sebagaimanadiatur dalam Undang undang Nomor 2 tahun 2012 dan PeraturanMahkamah Agung Nomor 3 tahun 2016 dan oleh karenanya sudahsepatutnya permohonan aquo diterima, dipertimbangkan dan dikabulkan.POKOK POKOK KEBERATAN PEMOHON.Bahwa Proses pengadaan

tanah untuk kepentingan Umum pada hakikatnyaharus dilaksanakan dengan memenuhi asas asas atau norma hukumdibentuknya Undang undang Nomor 2 tahun 2012.

Hal tersebut dapat terlihatjelas dalam Undang undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2012 yangmenyatakan:Pasal 2*Pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum dilaksanakan berdasarkan asas:Kemanusiaan;Keadilan;Kemanfaatan;Kepastian;Keterbukaan;Kesepakatan;Keikutsertaan;>a > 9 295Kesejahteraan;>:Keberlanjutan;danJ.

Bahwa TERMOHON sama sekali tidak menanggapi dan memberi solusiterhadap surat permohonan perubahan daftar nominatif yang diajukanPEMOHON sehingga tindakan TERMOHON tersebut bertentangandengan asas dan norma hukum yang terkandung didalam pasal 2 Undangundang Nomor 2 tahun 2012 yang menyatakan:*Pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum dilaksanakan berdasarkanasas:a. Kemanusiaan;Keadilan;Kemanfaatan;Kepastian;Keterbukaan;Kesepakatan;Keikutsertaan;> OQ > 9 A290 5Kesejahteraan;=~:Keberlanjutan;danJ.

KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DKI JAKARTA6.SOEMITRO TJOKROWARDOJO, SH alias SOEWITO TJOKRO WARDOJO, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah ( PPAT ).7.PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA CQ WALIKOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN CQ PANITIA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.8.KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM CQ DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA CQ DIREKTORAT BINA TEKNIK CQ TIM PENGADAAN TANAH RUAS JALAN TOL DEPOK ANTASARI JAKARTA SELATAN.

Jalan dan Pura Gunung Payung; Sebelah Timur Jelinjing; Sebelah Selatan Rumah pribadi; Sebelah Utara Rumah pribadi;Merupakan tanah milik Para Penggugat;Menyatakan Tergugat telah ingkar janji karena menguasai tanah obyeksengketa tanpa memberikan tanah pengganti atas obyek sengketakepada Para Penggugat;Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar tanah ObyekSengketa kepada Para Penggugat dengan cara jualbeli atau dengancara lain sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku yangberkaitan dengan pengadaan

tanah untuk kepentingan umum;Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadapHalaman 5 dari 11 hal.

Jelinjing; Sebelah Selatan Rumah pribadi; Sebelah Utara Rumah pribadi;Merupakan tanah milik Para Penggugat;Menyatakan Turut Tergugat telah ingkar janji Karena menguasai tanahobyek sengketa serta menyerahkannya kepada Tergugat, tanoa memberikan tanah pengganti atas obyek sengketa kepada Para Penggugat;Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar tanah ObyekSengketa kepada Para Penggugat dengan cara jualbeli atau dengancara lain sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku yangberkaitan dengan pengadaan

tanah untuk kepentingan umum;Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap isiputusan ini;7.

Nomor 766 PK/Pdt/2020sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku yang berkaitandengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum;Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap isiputusan ini;7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;8.

Jelinjing,Sebelah Selatan : Rumah pribadi,Sebelah Utara : Rumah pribadi,Merupakan tanah milik Para Penggugat:Menyatakan Turut Tergugat telah ingkar janji kareena menguasai tanahobjek sengketa serta menyerahkannya kepada Tergugat, tanpamemberikan tanah penggantian atas objek sengketa kepada ParaPenggugat;Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar tanah objek sengketakepada Para Penggugat dengan cara jualbeli atau dengan cara lainsesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku yang berkaitandengan pengadaan

tanah untuk kepentingan umum;Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap isiputusan ini;7.

Perpres Pengadaan Tanah mempunyai kewenanganbertindak selaku Pelaksana Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum atasKepentingan Provinsi DKI Jakarta Untuk Pembangunan Jalur Mass Rapid TransitKoridor Lebak BulusBundaran Hotel Indonesia yang berdasarkan penetapanlokasi kegiatan yang telah ditetapkan, pembangunan jalur kereta api tersebutmengenai Tanah dan Bangunan milik PARA PENGGUGAT yang merupakan TokoTempat Usaha milik PARA PENGGUGAT untuk kegiatan berdagang;Bahwa sesuai dengan Keputusan Gubernur

JunctoPasal 9 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:(1) Penyelenggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum memperhatikankeseimbangan antara kepentingan pembangunan dengan kepentinganmasyarakat;(2) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan pemberianganti kerugian yang layak dan adil.25.Bahwa, Para Penggugat sebagai warga negara haknya dilidungi oleh konstitusisebagaimana tujuan negara Indonesia.

; Bahwa Majelis memandang sangat penting melihat dasar hukumpengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, yaituUndang undang Nomor 3 tahun 2016 tentang Pengadaan tanah bagipembangunan untuk kepentingan umum, dimana pada Pasal 2 mengaturbahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakanberdasarkan asas:a. kemanusiaan;keadilan;kemanfaatan;kepastian;keterbukaan;~o a9 5kesepakatan;keikutsertaan;z kesejahteraan;i.

Sesuai ketentuan peraturan perundangundangan tersebut, seharusnyaterdakwa Drs.H.ALI HADIYANTO,M.Si dan saksi MELLY LEONORA SARLIM tidakmelakukan transaksi jual beli, karena perobuatan tersebut telah melanggar ketentuanperundangundangan tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, yangmengatur pelaksana pengadaan tanah adalah Kepala BPN, sesuai dengan tahapanatau mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang sudah ditentukandalam peraturan tersebut.Bahwa 6 (enam) bidang tanah yang akan

Sesuai ketentuan peraturan perundangundangan tersebut, seharusnyaterdakwa DRS.H.ALI HADIYANTO,M.Si dan saksi MELLY LEONORA SARLIM tidakmelakukan transaksi jual beli, karena perobuatan tersebut telah melanggar ketentuanperundangundangan tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, yangmengatur pelaksana pengadaan tanah adalah Kepala BPN, sesuai dengan tahapanatau mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang sudah ditentukandalam peraturan tersebut.Bahwa 6 (enam) bidang tanah yang akan

tanah untuk kepentingan umum karenamerupakan prasarana pendidikan.Bahwa tahapan pengadaan tanah untuk kepentingan umumadalah : 1.

Proses pengadaan tanahnya.Adapun kepentingan pengadaan tanah untuk kepentingan umum berdasarkanPasal 13 UU No.2 tahun 2012 meliputi 4 tahapan, yaitu:1) Perencanaan;2) Persiapan;3) Pelaksanaan;4) Penyerahan hasil.c.

Dasar perubahan ini menurut hemat kami adalah masih tidakefisiensinya pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 1(satu) hektar.

Bahwa apabila dikaitkan dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum adalahsaling berkesusaian sebgaimana diatur dalam Pasal 2 huruf f yangberbunyi Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum dilaksanakanberdasarkan asas kesepakatan dimana dalam penjelasan pasaltersebut yang dimaksud kesepakatan adalah bahwa prosespengadaan tanah dilakukan dengan musyawarah para pihak tanpaunsur paksaan untuk mendapatan kesepakatan bersama Bahwaberkesesuaian pula dengan Pasal 37

Keselarasan;Pasal 3:Pengadaan tanah untuk kepentingan umum bertujuan menyediakan tanah bagipelaksanaan pembangunan guna, meningkatkan kesejahteraan dankemakmuran bangsa, Negara, dan masyarakat dengan tetap menjaminkepentingan hukum pihak yang berhak;6. Bahwa proyek Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa Ruas PejaganPemalangHalaman 8 dari 10 hal.Put.

Nomor 2665 K/Pdt/2015"Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakanmelalui perencanaan dengan melibatkan semua pengampu danpemangku kepentingan";dan Pasal 9 ayat (1) Undangundang Nomor 2 Tahun 2012 yangberbunyi:"Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umummemperhatikan keseimbangan antar kepentingan pembangunandan kepentingan masyarakat";Bahwa Para Pemohon adalah pemilik yang sah atas bidangbidangtanah dan bangunan yang terletak di sepanjang/Perempatan Gaplek,Pondok Cabe, Pamulang

Bahwa seharusnya Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umumbertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunanguna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa,Negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentinganhukum pihak yang berhak, hal tersebut sesuai dengan Pasal 3Undangundang Nomor 2 Tahun 2012 berbunyi:"Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bertujuan menyediakantanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkankesejahteraan dan kemakmuran bangsa, Negara, dan masyarakatdengan tetap

Hal ini mengacu pada Pasal 7 ayat (3)Undang Undang No. 2 Tahun 2012 yang berbunyi:"Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan melaluiperencanaan dengan melibatkan semua pengampu dan pemangkukepentingan" dan Pasal 9 ayat (1) Undang Undang No. 2 Tahun 2012yang berbunyi:"Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umummemperhatikan keseimbangan antar kepentingan pembangunan dankepentingan masyarakat";Dan atas keberatan warga dilaksanakannya Pembangunan Jalan FlyOver Gaplek tersebut

Jika Tim Pengadaan Tanab tidak mengabaikanasasasas umum pemerintahan yang baik tersebut dan melakukantindakantindakan yang cepat dan tanggap, potensi kerugian yang nyatayang dialami Para Pemohon niscaya dapat diminimalisirBahwa berdasarkan Undangundang Nomor 2 Tahun 2012 tentangPengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umumdalam pasalpasalnya menyebutkan:Pasal 2 Undangundang Nomor 2 Tahun 2012, berbunyi:"Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan berdasarkanasas:Halaman 19 dari

Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakanberdasarkan asas kesepakatan dimana di dalam penjelasan pasaltersebut, yang dimaksud dengan asas kesepakatan adalah bahwaHalaman 41 dari 50 hal.Put.

Tanah untuk Kepentingan Umum bertujuanmenyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan gunameningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, danmasyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum Pihak yangBerhak ;ll.

Pasal 5 Pihak yang Berhak wajib melepaskan tanahnya pada saatpelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum setelahpemberian Ganti Kerugian atau berdasarkan putusan pengadilanyang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;lll. Pasal 9 ayat (2) Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umumdilaksanakan dengan pemberian Ganti Kerugian yang layak danadil ;IV.

Tidak melakukan Pemberian ganti kerugian yang layak dan adil, yangdi atur dalam UndangUndang No 12 tahun 2012 TENTANGPENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUKKEPENTINGAN UMUM Pasal 9 ayat (2) yang berbunyi :"Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakandengan pemberian Ganti Kerugian yang layak dan adilHal. 8 dari 42 hal.

Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakandengan pemberian Ganti Kerugian yang layak dan adilTidak melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan ParaPenggugat dalam penetapan harga ganti kerugian tanah danbangunan, yang di atur dalam UndangUndang No 12 tahun 2012TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUKKEPENTINGAN UMUM Pasal 34 ayat (3) yang berbunyi :Hal. 12 dari 42 hal.

uruh pihak yang terkaitdengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum khususnya TimPengadaan Tanah Tol Jor Il Ruas Cengkareng Batuceper Kunciran ;Bahwa Kedudukan Tanah PARA PENGGUGAT merupakan wilayahyang termasuk dalam pembebasan lahan untuk kepentingan umumyang dilaksanakan oleh Tim Pengadanaan Tanah To!