Menyatakan terdakwa PHOA TUNG HENG Alias HENY, terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana " Perpajakan yang dilakukan secara bersama-sama " ;2.

INDRIASWATL :Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik danketerangan saksi tersebut benar ;Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengandugaan tindak pidana perpajakan yang dilakukanCV Putri Pertiwi Sejati tahngun pajak 2007 ;e Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa bekerja sebagaipembukuan dan pelaporan pajak CV Putri Pertiwi Sejati ;e Bahwa saksi mempercayakan permasalahan perpajakan CV Subur Sejahterakepada Terdakwa, karena Saksi tidak tahu masalah perpajakan ;Bahwa saksi menerima faktur pajak

Bahwa Ahli menjelaskan pernah berpengalamansebagai Ahli dalam perkara tindak pidana dibidang perpajakan, Saksi Ahli pernah ditunjuksebagai Ahli pada perkara tindak pidanadibidang perpajakan kasus Asian Agri, KasusBogor, Kasus Bandung Cibeunying.e Bahwa UndangUndang perpajakan yangberlaku di Indonesia saat ini adalah :Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangundangNomor 16 Tahun 2009 (UU KUP)Undangundang Nomor 7 Tahun

Nomor 16 Tahun 2000.eBahwa yang menjadi kewajiban Wajib Pajak berdasarkan UndangundangKetentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Nomor 16 Tahun 2000,secara singkat dapat di sebutkan antara lain:1.

Perubahanperubahan dan masaberlakunya adalah sebagai berikut :1.Undangundang Nomor 6 tahun 1983 berlaku untuk kewajiban perpajakan sejak1 Januari 1984 sampai dengan 31 Desember 19942.Perubahan Pertama Undangundang Nomor 6 tahun 1983 dengan Undangundang nomor 9 tahun 1994 berlaku untuk kewajiban perpajakan sejak 1Januari 1995 sampai dengan 31 Desember 20003.Perubahan Kedua Undangundang Nomor 6 tahun 1983 dengan Undangundang nomor 16 tahun 2000 berlaku untuk kewajiban perpajakan sejak 1Januari 2001

PUTRI PERTIWI SEJATI yangmampu mengerjakan pembukuan, membuat laporan keuangan danpekerjaan yang berhubungan dengan perpajakan. ERMA ARIANImengangkat terdakwa PHOA TUNG HENG alias HENI untukmenangani pekerjaan pembukuan dan perpajakan setelah TerdakwaHalaman 41 dari 53 halaman Putusan No 132/Pid.Sus/2015/PN SmgPHOA TUNG HENG alias HENI menawarkan diri untuk melakukanpekerjaan tersebut.

ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negarasejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 7 November2019;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri JakartaUtara karena didakwa dengan dakwaan TUNGGAL, yaitu:Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal39 A huruf a juncto Pasal 43 Ayat (1) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 junctoUndangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan

No. 3246 K/Pid.Sus/2019Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriJakarta Utara tanggal 28 Januari 2019 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa HARYANTO SIMARMATA alias HARYANTOSIMAMARTA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Perpajakan sebagaimana dalam dakwaan Pasal 39 Ahuruf a yuncto Pasal 43 Ayat (1) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983Juncto Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umumdan

Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 juncto Pasal 64Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;Menjatuhnkan pidana penjara terhadap Terdakwa HARYANTOSIMARMATA alias HARYANTO SIMAMARTA, selama 3 (tiga) tahundengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementaradengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;Membayar denda sebesar 2 (dua) xX Rp19.293.334.704,00 =Rp38.586.669.408,00 (tiga puluh delapan miliar

Negeri Jakarta Utara Nomor 1337/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr tanggal 7 Februari 2019 harus diperbaiki mengenai penjatuhanpidana kurungan pengganti denda kepada Terdakwa;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwadibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 39 A huruf a juncto Pasal 43 Ayat (1) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 juncto Undangundang Nomor 6 Tahun 1983tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Pramuka, Jakarta Timur atau setidaktidaknya pada suatu tempat laindi mana Pengadilan Negeri Semarang masih berwenang mengadili perkaraTerdakwa tersebut, karena tempat kediaman sebagian besar saksi yangdipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri tersebut, maupun secarasendiri, sebagai pihak lain yang turut serta melakukan atau yang membantumelakukan tindak pidana di bidang perpajakan, dengan sengaja menerbitkandan/atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yangsebenarnya

, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannyasedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,yang dilakukan oleh Terdakwa dengan caracara sebagai berikut : Bahwa berawal pada tahun 2009, Terdakwa INDRA IFITRIANTO yangmengetahui tentang ilmu akuntansi dan perpajakan, dan berprofesi sebagaikonsultan pajak, dihubungi oleh seseorang yang bernama KUATGUNAWAN yang menginformasikan bahwa PT RAJAWALI MITRASELARAS membutuhkan bantuan tenaga konsultan pajak.

RORINGalias JOHNNY selaku pemilik dan direktur PT RAJAWALI MITRA SELARASdimana pada akhirnya untuk perpajakan PT RAJAWALI MITRA SELARASditangani oleh Terdakwa INDRA IFITRIANTO.Bahwa kemudian JOHANES ANTONIUS A. RORING alias JOHNNY seringmengeluh kepada Terdakwa INDRA IFITRIANTO mengenai masalah bebanPPN yang besar, dimana kemudian Terdakwa INDRA IFITRIANTOmenawarkan agar PT.

Pasal 64 ayat (1) Kitab UndangUndangHukum Pidana.Halaman 18, Putusan nomor 53/Pid.Sus/2018/PT SMG Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Semarang Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:TeMenyatakan terdakwa INDRA IFITRIANTO, SE terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perpajakan sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 A huruf a jo.

Undangundang Nomor 6 Tahun1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16Tahun 2009 jo.

UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun2009 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriKota Semarang tanggal 7 Desember 2017 sebagai berikut:1.

Menyatakan Terdakwa INDRA IFITRIANTO, S.E. terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan~ Tindak Pidana Perpajakansebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 A huruf a jo.Pasal 43 ayat (1) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 tentangPerubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 jo.UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 jo.

Gajah Mada V Nomor34 B, RT.001 RW.007, Kelurahan BenuaMelayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan,Kota Pontianak;Agama : Budha;Pekerjaan : Wiraswasta;Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejaktanggal 23 Januari 2018 sampai dengan sekarang;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pontianakkarena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 39 ayat (1)huruf d UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhirdengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriPontianak tanggal 9 April 2018 sebagai berikut:1.

Putusan No. 2310 K/Pid.Sus/2018perpajakan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat(1) huruf d UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana dalam dakwaan;2.

Barang bukti yang disita dari KPP Pratama Pontianak:Laporan Pemeriksaan Pajak (laporan tidak bernomor karenadiusulkan untuk ditindaklanjuti dengan pemeriksaan bukti permulaan);Berkas yang disusun dalam kertas kerja pemeriksaan;Surat Permintaan Keterangan Perpajakan (S1237/WPJ.13/2013,tanggal 18 September 2013)1 set;Analisa Resiko Wajib Pajak;Profil WP: Identitas Wajib Pajak;Surat Pemaparan Pemeriksaan Bukti Permulaan (S1135/WPJ.13/2013, tanggal 2 September 2013);Berita Acara Pembahasan Usulan Pemeriksaan

sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UndangUndang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI

MAYA PERKASA ABADIuntuk menyetor ke kas Negara;Bahwa menurut saksi dalam system administrasi perpajakan, pelaporanterdakwa pun termasuk WP yang tidak patuh antara lain : ps 21 (pajakpenghasilan pribadi), ps.25 (Badanbulanan), ps 23 (badan) tidak membuatSPT tahunan tahun 2008 tahun 2009, padahal sebelum tahun 2008 berdasarkansystem perpajakan saksi ketahui terdakwa / Direktur PT.

MAYA PERKASAABADI tahun 2008 dan tahun 2009 dianggap data perpajakan, dan dianggaptidak disampaikan karena PT.

sesuai denganketentuan atau peraturan perpajakan.

No. 6 Tahun 1983 TentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah dirubahbeberapa kali diubah terakhir dengan UU.

.6 Tahun1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, unsurunsurnya adalahsebagai berikut :1.

Lahir : Cirebon;Umur/Tanggal Lahir : 53 tahun/17 Mei 1965;Jenis Kelamin > Lakilaki:Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat Tinggal : Jalan Garuda Nomor 4, RT 31, Gatot SubrotoIll atau Jalan Garuda Nomor 69, RT 31, GatotSubroto, Banjarmasin;Agama : Khatolik;Pekerjaan : Direktur CV Hasrat;Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan NegeriBanjarmasin karena didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 39Ayat (1) huruf c, dan g UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Terbukti bersalah melakukan tindak pidana perpajakan yaitu Dengansengaja menyampaikan SPT Tahunan PPh WP Badan dan SPT MasaPPN Tahun 2001 yang isinya tidak benar serta memungut PPN tetapi tidakmenyetorkan ke kas Negara sebagaimana dimaksud Pasal 39 Ayat (1)huruf c, dan g UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KetentuanHal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 208 PK/Pid.

Sus/2018Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 16 Tahun 2000; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ALBERTUS IRWAN TJAHJADIOEDI selama 4 (empat) tahun dengan perintan Terdakwa supayaditahan: Denda Rp52.734.882.276,00 (lima puluh dua miliar tujuh ratus tigapuluh empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus tujuhpuluh enam rupiah); Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan; Membayar uang pengganti sebesar Rp10.683.720.569,00 (sepuluhmiliar enam ratus delapan

Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Wiliam Suliawan Bin Edy Suliawan dan Terdakwa II Edy Suliawan Bin Harnen Suliawan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama tidak menyampaikan surat pemberitahuan PPN dan tidak menyetorkan PPN yang telah dipungutnya sebagaimana dalam dakwaan kesatu Pasal 39 ayat (1) huruf c, jo pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 DAN kedua Pasal 39 ayat (1) huruf i, jo pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009.;2.

Bgl (Perpajakan)

Kapten Tendean Km.6,5 RT/RW. 005/002Kelurahan Jembatan Kecil Kecamatan GadingCempaka Bengkulu;Halaman 1 dari 125 Halaman Putusan Nomor : 434/Pid.Sus/2015/PN Bgl (Perpajakan)14. Agama : Islam;15. Pekerjaan : Kuasa Direktur PT.

Menyatakan terdakwa WILIAM SULIAWAN BIN EDY SULIAWAN DanEDY SULIAWAN BIN HARNEN SULIAWAN J terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan secarabersamasama sebagaimana dalam dakwaan KESATU pasal 39 ayat (1)huruf c, jo pasal 43 ayat (1)Undangundang Nomor 6 tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah diubahterakhir dengan Undangundang Nomor 16 tahun 2009 dan KEDUA pasal39 ayat (1) huruf i, jo pasal 43 ayat (1). 2.

IYUSHARGANDASAPUTRA, S.E.Pjs KepalaUrusan PajakPT.PERKEBUNAN NUSANTARAVII (Persero) Halaman 7 dari 125 Halaman Putusan Nomor : 434/Pid.Sus/2015/PN Bgl (Perpajakan)DUN TF OMeIIITIaall OUlALLOr !

Renno Putra dapat dibatalkan demi hukum atau hasil penelitianpemeriksaan tidak benar;Setelah mendengar nota pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum ParaTerdakwa yang pada pokoknya menyatakan pengajuan Para Terdakwa olehPenyidik perpajakan sudah menyalahi ketentuan perpajakan danterlalupremature karena Para Terdakwa tidak pernah mendapatkan SKP danperhitungan pajaknya berbedabeda antara Kantor Pajak Bengkulu, KanwilPajak Lampung dan terdakwa sendiri, sehingga Penasihat Hukum ParaTerdakwa memohon :e Menyatakan

Tahun 2011 :Halaman 41 dari 125 Halaman Putusan Nomor : 434/Pid.Sus/2015/PN Bgl (Perpajakan)10.11.12.13.14.15.Invoice No. 025/ABRM/RGT/VIII/11 tgl. 09082011, PPn. Invoice No. 019/ABRM/RGT/II/11 tgl.08022011, PPn30,578,500.

TUBS DEVELOPMENT untuk kewajiban perpajakan tahun2007 sampai dengan September 2009. Dan RULY A.R. HAKIM yangmenjadi direktur utama PT. TUBS DEVELOPMENT untuk kewajibanperpajakan mulai Oktober 2009.e Bahwa benar kewajiban perpajakan yang seharusnya dipenuhi adalahuntuk SPT Tahunan PPh WP Badan tahun 2007 dan 2008 dankewajiban SPT Masa PPN Masa Januari 2008 sampai dengan MasaSeptember 2009.

WIDI WIDODO, SE, MSi, dibawah sumpah dan tanpakeberatan dari terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :Bahwa benar tugas saksi adalah Melakukan Pengawasanatas pemenuhan kewajiban perpajakan serta memberikankonseling dan pelayanan administratif terhadap WajibPajak.Putusan No. 212/Pid.B/2012/PN.Pwk, hal. 49 dari 116e Bahwa benar UndangUndang perpajakan yang berlaku diIndonesia saat ini, adalah:.

Karena itu, UndangUndang Tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (UU KUP)yang mengatur' suatu Tindak Pidana Bidang Perpajakan sebagaidelik khusus/tersendiri (sui generis).Bahwa benar mengenai pengertian Tindak Pidana sebagai istilah dariStrafbaar feit merupakan pengertian yuridis yang sifatnya harusmelawan hukum. Artinya didalam Tindak Pidana, perbuatan yangdilakukan harus bersifat melawan hukum baik melawan hukumformal maupun materiil.

atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) disertai dengansengaja oleh wajib Pajak baik secara pribadi maupun badan/badanhukum.

Selain ituPutusan No. 212/Pid.B/2012/PN.Pwk, hal. 85 dari 116pengertian Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputipembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yangmempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan (Pasal 1 angka 2 UU No. 28Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU UU No. 6 Tahun 1983tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkapdipersidangan diketahui