Ditemukan 379075 data
Urut Berdasarkan
Putus : 27-08-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2625/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 27 Agustus 2019 — PT VOESTALPINE BOHLER WELDING ASIA PACIFIC VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
165 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
165 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Uraian PK(Rp)1 Dasar Pengenaan PPN Ekspor 4,930.200.2092 Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri 2.277.125.2713 Penyerahan yang PPN nya harus dipungut oleh Pemungut PPN =4 Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut 404.919.5735 Jumlah Penyerahan 7.612.245.0536 Atas Impor BKP 632.390.0007 Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri 227.712.5288 Pajak masukan yang dapat dikreditkan 1.377.360.3739 Jumlah PPN yang kurang /(Lebih) dibayar (1.149.647.845)10 = Jumlah PPN yang dikompensasikan ke masa pajak
berikutnya 1.149.647.84511 PPN yang kurang dibayar Nihil12.
Jumlah PPN yang masih harus di bayar c. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (Semula Tergugat)untuk membayar semua biaya dalam perkara;Atau:Halaman 4 dari 9 halaman.
Putusan Nomor 2625/B/PK/Pjk/2019dengan UndangUndang Nomor 42 Tahun 2009 (UndangUndang PPN)juncto Pasal 35 ayat (1) huruf b, dan Pasal 35 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 74 Tahun 2011 juncto Pasal 8 ayat (1), Pasal 8 ayat(4) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor 8/PMK.03/2013:b.
Putus : 10-07-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2087/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 10 Juli 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT JJ-LAPP CABLE SMI
160 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
160 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dasar Pengenaan Pajak Ekspor 3.820.556.682 3.820.556.682 0 Penyerahan yang PPNnyaharusdipungut sendiri 7.236.980.273 7.236.980.273 0 Penyerahan yang PPNnya dipungut 0 0oleh Pemungut PPN~ Penyerahan yang PPNnya tidak 4 979 611.977 1.070.611.977 0dipungut12.128.148.93 12.128.148.93 0Jumlah 2 2Atas Penyerahan Barang yang tidak 0 0terhutang PPN12.128.148.93 12.128.148.93Jumlah Seluruh Penyerahan 2 22. Pajak Keluaran 723.698 .032 723.698.032 03.
PPN yang disetor dimuka dalam masa 0 0 0pajak yang sama4. Pajak Masukan yang dapat 833.032.063 818.652.063 14.380.00diperhitungkan 0Lainlain 4.634.328.846 4.634.328.84614.380.00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan BAST 260,009 a.da2.S80 208 05. 14.380.00PPN Kurang (Lebih) Bayar 4.743.662.877 4.729.282.877 06. Dikompensasikan ke masa pajak 4 743 662.877 4.743.662.877 0berikutnya7. 14.380.00PPN Kurang (Lebih) Dibayar O T48s0/000 08. Sanksi Administrasi :a.
Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: a.1.Ekspor 3.820.556.682,00a.2.Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 7.236.980.273,00a.3.Penyerahan yang PPNnya dipungut Pemungut PPN 0,00a.4.Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 1.070.611.977,00a.5.Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 0,00a.6. Jumlah 12.128.148.932,00b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 0,00 c. Jumlah Seluruh Penyerahan12.128.148.932,00 d.
Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN 0,00d.5. Kegiatan Membangun Sendiri 0,00d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang menurut tujuan 0,00semula tidak untuk diperjualbelikand.7. Perolehan yang PPNnya tidak seharusnya dibebaskan 0,00atau tidak dipungutd.8. Jumlah 0,00 Penghitungan PPN Kurang bayar: a. PPN / Pajak Keluaran yg harus dipungut sendiri Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2087/B/PK/Pjk/2019 b. Dikurangi: b.1. PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama 0,00b.2.
Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar (4.743.662.877,00)Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 4.743.662.877,00b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan) 0,00c. Jumlah 4.743.662.877,00PPN yang Kurang (Lebih) Bayar 0,00Sanksi Administrasi:a. Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP 0,00b. Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP 0,00c. Bunga Pasal 13 ayat (5) UU KUP 0,00d. Kenaikan Pasal 13A UU KUP 0,00e. Kenaikan Pasal 17C ayat (5)UU KUP 0,00f.
Putus : 29-10-2018 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3819/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 29 Oktober 2018 — PT TRINSEO MATERIALS INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
256 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
256 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT114516.16/2011/PP/M.VIA Tahun 2018, tanggal 18 Desember 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawanTermohon Peninjauan Kembali dengan petitum banding sebagaiberikut:Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim YangTerhormat agar banding Pemohon Banding dikabulkan selurunnya denganperhitungan PPN
Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupa KoreksiPositif Dasar Pengenaan Pajak penyerahan yang PPNnya harusdipungut sendiri sebesar Rp1.875.534.726,00 dan Koreksi Negatif DasarPengenaan Pajak Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut sebesarRp1.875.534.726,00 yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta,buktibukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tetapdipertahankan sebesar Rp1.875.534.726,00 oleh Majelis Hakim sudahtepat dan benar, karena atas pemanfaatan fasilitas PPN tidak
Dengan demikian untuk memperolehfasilitas perpajakan harus memenuhi ketentuan formal dan material diantaranya berupa kelengkapan dokumen formulir BC 4.0 untukmembuktikan kebenaran penyerahan yang PPN nya tidak dipungut kepengusaha di kawasan berikat dan oleh karenanya koreksi Terbanding(sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku' sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea
Putus : 17-07-2018 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1507 B/PK/Pjk/2018 Tanggal 17 Juli 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT UMBUL MAS WISESA
138 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
138 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
dapat meninjau kembali SuratKeputusan Terbanding Nomor KEP2/774/WPJ.01/2015, tanggal 11November 2015, tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat KetetapanPajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00109/407/13/123/14, tanggal 31 Desember 2014, Masa Pajak Agustus2013 atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.790.815.3123.000, danmenetapkan kembali berdasarkan hitungan sebagai berikut:1 Dasar Pengenaan Pajak Penyerahan yang PPNnya harusdipungut sendiri Rp. 6.881.713.927 2 Penghitungan PPN
Putusan Nomor 1507/B/PK/Pjk/2018Kelebihan Pajak yang dapatdikompensasikan Rp. 967 .906.940 6 PPN yang Kurang (Lebih) Dibayar Rp.
Putusan Nomor 1507/B/PK/Pjk/2018 PPN Yang harus Dipungut Sendiri 688.171.393Pajak Yang Dapat Diperhitungkan: PPN Yang Disetor dimuka dalam Masa 0Pajak Yang Sama Pajak Masukan Yang Dapat 1.656.078.333 Diperhitungkan Dibayar dengan NPWP sendiri 0PPN lebih dibayar 967.906.940Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya 0PPN Yang Lebih Dibayar 967.906.940 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 September 2017,kemudian terhadapnya oleh Pemohon
nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadisebesar Rp967.906.940,00 dengan perincian sebagai berikut: Uraian Rp Dasar Pengenaan Pajak: Ekspor 0 Penyerahan Yang PPNnya harus6.881.713.927dipungut sendiriJumlah Seluruh Penyerahan 6.881.713.927PPN Yang harus Dipungut Sendiri 688.171.393Pajak Yang Dapat Diperhitungkan: PPN
Putus : 15-03-2021 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 658 B/PK/PJK/2021 Tanggal 15 Maret 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT FREEPORT INDONESIA
96 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
96 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 28-03-2023 — Upload : 04-07-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 909 B/PK/PJK/2023 Tanggal 28 Maret 2023 — PT ERAMAS PERSADA ENERGY vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
47 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 10-12-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3445/B/PK/Pjk/2018 Tanggal 10 Desember 2018 — PT CJ FEED JOMBANG VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
176 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
176 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengurangkan = ataumembatalkan STP PPN Masa Pajak Juli 2013 Nomor 00133/107/13/057/16, tanggal 21 Juli 2016, sehingga perhitungannya menjadi:Sanksi Pasal 14 ayat (4) UU KUP = Rp 0,00atau ex aequo et bono:Jika Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadilipermohonan gugatan ini berpendapat lain, maka mohon putusan yangseadiladilnya;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 17 November 2017;Menimbang, bahwa amar
Putus : 23-08-2022 — Upload : 11-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4153 B/PK/PJK/2022 Tanggal 23 Agustus 2022 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT CALMIC INDONESIA
64 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
64 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 13-05-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1266/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 13 Mei 2019 — SELVIANA WANMA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
156 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
156 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1266/B/PK/Pjk/2019Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp251.874.540,00 dengan perincian sebagai berikut:PPN Kurang Bayar/(Lebih) Bayar Rp 170.185.500,00Sanksi Bunga Rp 81.689.040,00Sanksi Kenaikan Rp 0,00Jumlah PPN yang masih harus/(lebih) dibayarRp 251.874.540,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak
Putus : 06-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1814 B/PK/PJK/2017 Tanggal 6 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PERKEBUNAN LEMBAH BHAKTI
156 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
156 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar Kelebihan Pajak yang sudah: a.
Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN .........:eseeeeeeeeeseeeeees Rp 1.075.600.000,00d. Penyerahan barang dan jasa yang tidak terutang PPN ...........:c:eeseeeeees Rp 18.250.000,00Jumlah Dasar Pengenaan Pajak .........::cceeceesseeceeeeeeceeeeeeeceeeeaeeeeeeseeeeeaeeeeeeeaas Rp23.050.852.848,00Perhitungan PPN Kurang Bayar: PPN yang harus dipungut/dibayar S@NGiri ..........
dari pengenaan PPN, tidakdapat dikreditkan".Halaman 19 dari 35 halaman.
Putusan Nomor 1814/B/PK/PJK/201 7Pasal 16A Mengatur penyerahan kepada Pemungut PPN,umumnya yang memungut PPN adalah PKPpenjual namun diatur khusus ketika penyerahankepada Pemungut maka yang memungut PPNadalah Pemungut PPN.Pasal 16C Mengenakan atas kegiatan membangun sendiri,umumnya PPN dipungut oleh PKP ataspenyerahan/pemanfaatan BKP/JKP = namundiatur khusus bahwa bukan PKP pun harusmenyetor PPN KMS dan tiada penyerahan/pemanfaatan yang dilakukan.Pasal 16 D Mengatur penyerahan aktiva yang tujuansemula
Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN .........:eseeeeeeeeeseeeeees Rp 1.075.600.000,00d. Penyerahan barang dan jasa yang tidak terutang PPN ...........:c:eeseeeeees Rp 18.250.000,00Jumlah Dasar Pengenaan Pajak .........::eccceeeceseeeeeeeeeeeeseeceeeeceeeeeeecneeesaeeeneeeaes Rp23.050.852.848,00Perhitungan PPN Kurang Bayar: PPN yang harus dipungut/dibayar S@NGiri ..........
Putus : 28-09-2020 — Upload : 08-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3081/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 28 September 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk (PT SMART Tbk),
179 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
179 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 29-08-2022 — Upload : 12-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3969 B/PK/PJK/2022 Tanggal 29 Agustus 2022 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT NISSIN FOODS INDONESIA (d.h. PT NISSINMAS)
109 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
109 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 17-06-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1754/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 17 Juni 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT GAMELOFT INDONESIA
162 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
162 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 6.438.990.663 a.6. Jumlah b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 6.438.990.663 c. Jumlah Seluruh Penyerahan 2 Penghitungan PPN Kurang Bayar a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 310.338.979b. Dikurangi :b.1. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 48.218.920b.2. Dibayar dengan NPWP sendiri 262.120.059b.3.
Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar 3 Kelebihan Pajak yang sudah: a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya b. Dikompensasikan ke Masa Pajak ................... (Karena pembetulan) d. Jumlah PPN yang kurang (lebih) dibayar 5 Sanksi administrasi :a. Bunga Pasal 13 (2) KUP b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP c. Jumlah 6 Jumlah PPN yang masih kurang (lebih) dibayar Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 8 Desember 2017;Halaman 2 dari 9 halaman.
Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: a.1. Ekspor 3.335.600.855a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 3.103.389.808a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN 0a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 0a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 0a.6. Jumlah 6.438.990.663b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 0c. Jumlah Seluruh Penyerahan 6.438.990.6632 Penghitungan PPN Kurang Bayara.
Jumlah penghitungan PPN Kurang/(Lebih)Bayar 38.239.6003 Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 0b. Dikompensasikan ke Masa Pajak ............ (karena pembetulan) 0d. Jumlah 04 PPN yang kurang (lebih) dibayar 38.239.600Sanksi administrasi :a. Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP 18.355.008b. Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP 0c. Jumlah 06 Jumlah PPN yang masih kurang (lebih) dibayar 56.594.608 Halaman 3 dari 9 halaman.
Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN 0a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 0a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 0a.6. Jumlah 6.438.990.663b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 0c. Jumlah Seluruh Penyerahan 6.438.990.6632 Penghitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 310.338.981b. Dikurangi :b.1. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 9.979.322b.2. Dibayar dengan NPWP sendiri 262.120.059b.3.
Putus : 02-07-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2588 /B/PK/Pjk/2020 Tanggal 2 Juli 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT CONCORD INDUSTRY
257 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
257 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 17-02-2021 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 374 B/PK/PJK/2021 Tanggal 17 Februari 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT LAMPUNG INTERPERTIWI
58 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
58 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 14-10-2020 — Upload : 02-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3522/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 14 Oktober 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT TRINSEO MATERIALS INDONESIA
272 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
272 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penyerahan yg PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 28.668.174.800a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN a6. Jumlah(a1+a2+a3+a4+a5) 145.802.827.125b. Atas penyerahan barang dan jasa yang tidak terutang PPN c. Jumlah seluruh penyerahan (a.6 + b ) 145.802.827.125d.
Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN d.5. Kegiatan Membangun Sendiri d.6. penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula 7Tidak Untuk Diperjualbelikand.7. Perolehan yang PPNnya tidak seharusnya dibebaskan atau .tidak dipungutd.8. Tanggung Jawab Secara Renteng =d.9 Jumlah 2 Penghitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yg harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2) 9.691.950.497b. Dikurangi:b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yg sama b.2.
Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar (a d ) (26.075.120.324)3 Kelebihan pajak yang sudah: a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya26.075.120.324 b. Dikompensasikan ke Masa Pajak ...(karena pembetulan) c. Jumlah (a+b)26.075.120.324 PPN yang kurang (lebih) dibayar ( 2.e 3.c ) Sanksi administrasi: Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3522/B/PK/Pjk/2020 a. Bunga Pasal 13 (2) KUP b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP c. Bunga Pasal 13 (5) KUP d. Kenaikan Pasal 13A KUP e.
Pasal 9 (4f) PPN h.
Putusan Nomor 3522/B/PK/Pjk/2020 Uraian (Rp) DPP Penyerahan 145.802.827.125Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 9.691.950.497Pajak masukan yang dapat diperhitungkan 35.767.070.821Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar (26.075.120.324)Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya 26.075.120.324 PPN yang kurang/(lebih) dibayar Sanksi Administrasi Jumlah PPN yang kurang/(lebih) dibayar Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh
Putus : 27-06-2022 — Upload : 10-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2951 B/PK/PJK/2022 Tanggal 27 Juni 2022 — PT SWADAYA SARANA BERLIAN VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
54 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
54 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 07-09-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1511 B/PK/PJK/2017 Tanggal 7 September 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT RELACOM INDONESIA
161 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
161 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
nya harus 7.008.078.1 76,00)Dikurangi retur penjualan 0,00Jumlah 7.008.078.176,00Pajak Keluaran seluruhnya 700.807.817,00Dikurangi PPN atas retur penjualan 0,00Jumlah 700.807.817,00Pajak yang dapat diperhitungkan :Pajak Masukan yang dapat dikreditkan 458.970.812,00Dibayar dengan NPWP sendiri 369.156.962,00Kompensasi PPN bulan lalu 840.212.777,00Jumlah 1.668.340.551 ,00PPN kurang/(lebih) bayar (967.532.734,00)PPN yang kurang Bayar NIHILSanksi administrasi Pasal 13(3) KUP NIHILJumlah yang masih harus
) karena adanya perbedaan nilai DPP PPN antara SPT PPNsebelum pembetulan dan SPT PPN setelah pembetulan;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangatkeberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim PengadilanPajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :Halaman 27 Alinea ke5 dan 6:"bahwa Majelis berkesimpulan, Faktur Pajak Masa Pajak Mei 2005 yangditerbikan dengan jumlah PPN sebesar Rp.127.319.958,00, olehPemohon Banding diterbitkan Faktur Pajak pengganti dengan jumlahPPN sebesar
PPN sebesar Rp116.813.622,00,sehingga terhadap DPP PPN Masa Pajak Mei 2005 sebesarRp1.273.199.294,00 yang tetap dipertahankan sebesarHalaman 12 dari 28 halaman.
127,319,957,00 Bahwa dari 10 (sepuluh) faktur pajak dan invoice tersebut, terdapat 3(tiga) faktur pajak yang telah diterbitkan faktur pajak penggantinyadengan DPP PPN sebesar Rp105.063.350,00, sedangkan 7 (tujuh)faktur pajak yang dibatalkan belum ada faktur pajak penggantinyadengan DPP PPN sebesar Rp1.168.136.218,00, sehingga dalamputusannya Majelis membatalkan koreksi DPP PPN sebesarRp105.063.350,00 yang telah dilakukan oleh Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) dan tetap mempertahankan
Putusan Nomor 1511/B/PK/PJK/201701.761.227.6405.000) Nomor DWFJN4050002955 tanggal 10 Mei2005 dengan PPN sebesar Rp5.520.000,00, Nomor DWFJN4050002956 tanggal 10 Mei 2005 dengan PPN sebesar Rp5.520.000,00dan Nomor DWFJN4050002957 tanggal 10 Mei 2005 dengan PPNsebesar Rp5.520.000,00 yang dikoreksi oleh Pemohon PeninjauanKembali (Semula Terbanding) telah benar dan tepat, dan telah sesuaidengan ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf f dan Pasal 13 ayat (5)UndangUndang PPN;24.
Register : 05-02-2010 — Putus : 25-02-2010 — Upload : 28-11-2012
Putusan PA KAB MALANG Nomor 45/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg Tanggal 25 Februari 2010 — PEMOHON
9 — 3
9 — 3
Putus : 28-02-2023 — Upload : 03-07-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 402 B/PK/PJK/2023 Tanggal 28 Februari 2023 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT BEIERSDORF INDONESIA
8 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
8 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap