Ditemukan 1038 data
81 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. FREEPORT INDONESIA;
83 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT. FREEPORT INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
67 — 32
GUBERNUR PROVINSI PAPUA VS PT. FREEPORT INDONESIA;
X7 Nomor 6 Jakarta, Jakarta Selatan12940, yang diwakili oleh Orias Petrus Moedak jabatanWakil Presiden Direktur PT Freeport Indonesia;Termohon Peninjauan Kembali Kedua;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali Kedua telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali kedua terhadap Putusan Mahkamah AgungNomor 325/B/PK/PJK/2018, tanggal
973/1783 tersebut;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 8 Juli 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79863/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017, juncto Put79863P/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 10 Mei 2017 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor 188.4/66/ Tahun 2015 Tanggal 6 Maret 2015, tentang PenolakanTerhadap Pengajuan Keberatan PT
Freeport Indonesia Atas SuratKetetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan Nomor 973/1783 Tanggal 8Oktober 2014 untuk Bulan Agustus 2014, atas nama PT Freeport Indonesia,NPWP 01.069.536.9.091000, beralamat di Jalan HR.
75 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
GUBERNUR PROVINSI PAPUA vs PT. FREEPORT INDONESIA;
X7 Nomor 6 Jakarta, Jakarta Selatan12940, yang diwakili oleh Orias Petrus Moedak jabatanWakil Presiden Direktur PT Freeport Indonesia;Termohon Peninjauan Kembali Kedua;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali Kedua telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali kedua terhadap Putusan Mahkamah AgungNomor 321/B/PK/PJK/2018, tanggal
973/1783 tersebut;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 8 Juli 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79859/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017 junctoPut79859P/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 10 Mei 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor 188.4/62/Tahun 2015 tanggal 6 Maret 2015, tentang PenolakanTerhadap Pengajuan Keberatan PT
Freeport Indonesia Atas SuratKetetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan Nomor 973/1783 tanggal 8Oktober 2014 untuk Bulan April 2014, atas nama PT Freeport Indonesia,NPWP 01.069.536.9.091000, beralamat di Jalan HR.
75 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. FREEPORT INDONESIA;
151 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT FREEPORT INDONESIA
74 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT FREEPORT INDONESIA ;
81 — 3 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. FREEPORT INDONESIA;;
81 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
GUBERNUR PROVINSI PAPUA vs PT. FREEPORT INDONESIA;
Putusan Nomor 4562/B/PK/Pjk/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Bahwa Pemohon Banding memohon kepada Majelis HakimPengadilan Pajak untuk membatalkan Surat Ketetapan Pajak Daerah PajakAir Permukaan Nomor 973/1783 Tanggal 8 Oktober 2014 untuk Bulan Maret2014, atas nama PT Freeport Indonesia, karena Pemohon Banding tidakmempunyai kewajiban untuk membayar Pajak Air Permukaan yangdikenakan oleh Pemerintah Provinsi
melalui Surat Ketetapan PajakDaerah Pajak Air Permukaan Nomor 973/1 783;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 13 Juli 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79858/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor 188.4/61/Tahun 2015 Tanggal 6 Maret 2015, tentang PenolakanTerhadap Pengajuan Keberatan PT
Freeport Indonesia Atas SuratKetetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan Nomor 973/1783 Tanggal 8Oktober 2014 untuk Bulan Maret 2014, atas nama PT Freeport Indonesia,NPWP 01.069.536.9.091000, beralamat di Jalan HR.
88 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT. FREEPORT INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
67 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
GUBERNUR PROVINSI PAPUA VS PT. FREEPORT INDONESIA;
X7 Nomor 6 Jakarta, Jakarta Selatan12940, yang diwakili oleh Orias Petrus Moedak jabatanWakil Presiden Direktur PT Freeport Indonesia;Termohon Peninjauan Kembali Kedua;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali Kedua telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali kedua terhadap Putusan Mahkamah AgungNomor 322/B/PK/PJK/2018, tanggal
973/1783 tersebut;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 8 Juli 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79860/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017 juncto Put79860P/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 10 Mei 2017 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor 188.4/63/Tahun 2015 tanggal 6 Maret 2015, tentang PenolakanTerhadap Pengajuan Keberatan PT
Freeport Indonesia Atas SuratKetetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan Nomor 973/1783 tanggal 8Oktober 2014 untuk Bulan Mei 2014, atas nama PT Freeport Indonesia,NPWP 01.069.536.9.091000, beralamat di Jalan HR.
300 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT FREEPORT INDONESIA;
83 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT. FREEPORT INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
65 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT. FREEPORT INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
104 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT. FREEPORT INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK ;
75 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. FREEPORT INDONESIA;
X7 Nomor 6, Jakarta12940, yang diwakili oleh Clementino Enrico Navito Lamury,jabatan Direktur PT Freeport Indonesia;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.84141/PP/M.VB/16/2017, tanggal 31 Mei 2017, yang telah berkekuatanhukum
333 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. FREEPORT INDONESIA;
41 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT FREEPORT INDONESIA
71 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. FREEPORT INDONESIA;
81 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
GUBERNUR PROVINSI PAPUA vs PT. FREEPORT INDONESIA;
Hakim yang terhormat untuk membatalkan SKPDPAP973/1010/DISPENDA tersebut;Menimbang, bahwa atas Banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 28 Januari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79871/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor188.4/224/Tahun 2015 Tanggal 1 Juli 2015, tentang Penolakan TerhadapPengajuan Keberatan PT
Freeport Indonesia Atas Surat Ketetapan PajakDaerah Pajak Air Permukaan Nomor 973/1010/DISPENDA Tanggal 4 Mei2015 untuk Bulan April 2015, atas nama: PT Freeport Indonesia, NPWP01.069.536.9.091000, beralamat di Plaza 89 Lt. 5, Jalan H.R.